Ringkasan Singkat
Video ini membahas pengakuan Megawati tentang pengiriman utusan ke Prabowo untuk menertibkan buzzer, yang dianggap merusak demokrasi dan memecah belah. Rocky Gerung dan Arif menyoroti bagaimana buzzer identik dengan era Jokowi, mendangkalkan debat publik, dan berpotensi menggunakan uang negara untuk kepentingan politik. Mereka juga membahas amnesti dan abolisi yang diberikan Prabowo kepada tokoh-tokoh yang berseberangan dengan Jokowi, yang memicu reaksi dari pendukung Jokowi dan meningkatkan aktivitas buzzer. Intinya, video ini mengkritik peran buzzer dalam politik Indonesia dan menyerukan pemulihan demokrasi yang sehat dengan mengedepankan argumen dan akal sehat, bukan sentimen dan polarisasi.
- Buzzer dianggap merusak demokrasi dan memecah belah.
- Era Jokowi identik dengan kekuatan buzzer untuk pencitraan.
- Amnesti dan abolisi Prabowo memicu reaksi dan peningkatan aktivitas buzzer.
- Perlunya memulihkan demokrasi yang sehat dengan argumen dan akal sehat.
Pengakuan Megawati dan Peran Buzzer
Megawati mengakui telah mengirim utusan kepada Presiden Prabowo untuk meminta penertiban atau penyingkiran para buzzer. Buzzer dianggap hanya membuat pembelahan dan bahkan mendapatkan posisi komisaris atau pejabat di pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai cara yang tidak benar karena menggunakan uang negara untuk permainan politik yang tidak bermutu.
Buzzer dan Era Jokowi
Buzzer identik dengan era Jokowi selama 10 tahun terakhir, di mana kekuatan pencitraan Jokowi didasarkan pada buzzer. Kualitas perbuzzeran ini justru mendangkalkan debat publik. Buzzer berupaya menjamin bahwa Jokowi masih berguna dan menampilkan Jokowi sebagai tokoh demokrasi. Aktivitas buzzer meningkat dalam seminggu terakhir, yang mengindikasikan adanya aliran dana. Megawati memahami bahwa politik Indonesia menjadi buruk karena dikuasai oleh buzzer, di mana ideologi amplop dan peralatan politik digunakan untuk mengembalikan kedudukan dominan Jokowi, terutama untuk melindungi dinasti Joko melalui Gibran sebagai presiden.
Dampak Buzzer pada Demokrasi
Megawati memberikan sinyal bahwa perbuzzeran merusak demokrasi. Orang tidak berdebat berdasarkan gagasan atau argumentasi, tetapi berdasarkan sentimen. Media sosial dikuasai oleh buzzer, menandakan kemerosotan demokrasi ke tingkat demagog. Politik seharusnya bersifat pedagogis, bukan demagogis. Aktivitas buzzer meningkat seiring dengan isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, yang disebut sebagai "W cair" (anggaran cair).
Amnesti Prabowo dan Reaksi Pendukung Jokowi
Publik bergembira karena Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto, yang merupakan musuh Jokowi. Kalangan pendukung Jokowi tidak puas dengan pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Psikologi Jokowi terganggu karena dua musuhnya diberi amnesti dan abolisi. Aktivitas buzzer meningkat, yang mengindikasikan adanya money politics untuk mencegah pemakzulan Gibran.
Kerusakan Demokrasi Akibat Buzzer
PDIP melalui Megawati melihat bahwa buzzer merusak kehidupan intelektual dan nilai-nilai demokratis. Jika negara dikuasai oleh buzzer, kehidupan akan terganggu. Perbuzzeran hari ini sempurna karena ada kepanikan dari istana, dengan sinyal bahwa Prabowo mungkin sudah tiba pada kebijaksanaan bahwa politik harus dipisahkan dari hukum. Hukum harus steril dari politik, berbeda dengan era Jokowi di mana kriminalisasi digunakan untuk mereka yang berselisih.
Potensi Gibran dan Pengaruh Dinasti Solo
Jika Gibran menjadi presiden, polanya akan seperti Jokowi. Gibran mengundang buzzer yang tergabung dalam YouTuber Nusantara ke istana wakil presiden, yang menggunakan anggaran negara. Mereka menyerukan pemakzulan terhadap Prabowo setelah pemberian amnesti dan abolisi. Ada kasus baru kriminalisasi terhadap Abraham Samad. Setelah amnesti, seharusnya tidak ada lagi penghukuman atau kriminalisasi.
Pentingnya Kebebasan Berpendapat
Perselisihan pendapat tidak perlu diatasi melalui perbuzzeran. Buzzer dikerahkan tanpa argumen, menguasai media massa, dan memblokir segala macam, serta mengarahkan opini publik. Opini publik harus berkembang secara normal agar ada percakapan politik yang sehat. Megawati mengerti bahwa demokrasi mesti dipulihkan. Amnesti dan abolisi dari Prabowo adalah contoh pemulihan hak warga negara untuk berbeda pendapat.
Ambisi Dinasti Solo dan Pemulihan Demokrasi
Perbuzzeran masih dikendalikan demi ambisi dinasti Solo. Ada upaya untuk mengembalikan psikologi yang terganggu akibat amnesti dan abolisi. Gang Solo kehilangan hegemoni, sehingga buzzer dikerahkan kembali. Perbedaan pendapat harus berlangsung secara argumentatif, di mana argumen didasarkan pada pikiran kritis, sementara sentimen didasarkan pada amplop. Prabowo secara final mengatakan selesaikan soal politik secara politik, jangan dipakai hukum untuk mengendalikan opini publik melalui kriminalisasi.
Perbedaan Prabowo dan Jokowi
Dengan abolisi dan amnesti, Prabowo mengambil jalan yang berbeda dengan Jokowi, tidak memelihara buzzer dan tidak mengkriminalisasi lawan politik melalui UU ITE. Ini adalah era baru, tetapi kekuatan Jokowi masih terus cawe-cawe dengan kekuatan uangnya untuk mengerahkan buzzer. Keputusan pemberian grasi dan amnesti bertentangan dengan kebiasaan rezim sebelumnya yang membunuh karakter orang, mengkriminalisasi, dan menjebak melalui dendam politik. Prabowo mengupayakan tindakan radikal untuk membuktikan bahwa kehidupan kembali pada demokrasi.
