BIKIN PERPECAHAN, MEGAWATI MINTA PRABOWO BERESKAN BUZZER. SIAP-SIAP TERMUL JADI PENGANGGURAN!

Ringkasan Singkat

Video ini membahas pengakuan Megawati tentang pengiriman utusan ke Prabowo untuk menertibkan buzzer, yang dianggap merusak demokrasi dan memecah belah. Rocky Gerung dan Arif menyoroti bagaimana buzzer identik dengan era Jokowi, mendangkalkan debat publik, dan berpotensi menggunakan uang negara untuk kepentingan politik. Mereka juga membahas amnesti dan abolisi yang diberikan Prabowo kepada tokoh-tokoh yang berseberangan dengan Jokowi, yang memicu reaksi dari pendukung Jokowi dan meningkatkan aktivitas buzzer. Intinya, video ini mengkritik peran buzzer dalam politik Indonesia dan menyerukan pemulihan demokrasi yang sehat dengan mengedepankan argumen dan akal sehat, bukan sentimen dan polarisasi.

  • Buzzer dianggap merusak demokrasi dan memecah belah.
  • Era Jokowi identik dengan kekuatan buzzer untuk pencitraan.
  • Amnesti dan abolisi Prabowo memicu reaksi dan peningkatan aktivitas buzzer.
  • Perlunya memulihkan demokrasi yang sehat dengan argumen dan akal sehat.

Pengakuan Megawati dan Peran Buzzer

Megawati mengakui telah mengirim utusan kepada Presiden Prabowo untuk meminta penertiban atau penyingkiran para buzzer. Buzzer dianggap hanya membuat pembelahan dan bahkan mendapatkan posisi komisaris atau pejabat di pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai cara yang tidak benar karena menggunakan uang negara untuk permainan politik yang tidak bermutu.

Buzzer dan Era Jokowi

Buzzer identik dengan era Jokowi selama 10 tahun terakhir, di mana kekuatan pencitraan Jokowi didasarkan pada buzzer. Kualitas perbuzzeran ini justru mendangkalkan debat publik. Buzzer berupaya menjamin bahwa Jokowi masih berguna dan menampilkan Jokowi sebagai tokoh demokrasi. Aktivitas buzzer meningkat dalam seminggu terakhir, yang mengindikasikan adanya aliran dana. Megawati memahami bahwa politik Indonesia menjadi buruk karena dikuasai oleh buzzer, di mana ideologi amplop dan peralatan politik digunakan untuk mengembalikan kedudukan dominan Jokowi, terutama untuk melindungi dinasti Joko melalui Gibran sebagai presiden.

Dampak Buzzer pada Demokrasi

Megawati memberikan sinyal bahwa perbuzzeran merusak demokrasi. Orang tidak berdebat berdasarkan gagasan atau argumentasi, tetapi berdasarkan sentimen. Media sosial dikuasai oleh buzzer, menandakan kemerosotan demokrasi ke tingkat demagog. Politik seharusnya bersifat pedagogis, bukan demagogis. Aktivitas buzzer meningkat seiring dengan isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, yang disebut sebagai "W cair" (anggaran cair).

Amnesti Prabowo dan Reaksi Pendukung Jokowi

Publik bergembira karena Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto, yang merupakan musuh Jokowi. Kalangan pendukung Jokowi tidak puas dengan pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Psikologi Jokowi terganggu karena dua musuhnya diberi amnesti dan abolisi. Aktivitas buzzer meningkat, yang mengindikasikan adanya money politics untuk mencegah pemakzulan Gibran.

Kerusakan Demokrasi Akibat Buzzer

PDIP melalui Megawati melihat bahwa buzzer merusak kehidupan intelektual dan nilai-nilai demokratis. Jika negara dikuasai oleh buzzer, kehidupan akan terganggu. Perbuzzeran hari ini sempurna karena ada kepanikan dari istana, dengan sinyal bahwa Prabowo mungkin sudah tiba pada kebijaksanaan bahwa politik harus dipisahkan dari hukum. Hukum harus steril dari politik, berbeda dengan era Jokowi di mana kriminalisasi digunakan untuk mereka yang berselisih.

Potensi Gibran dan Pengaruh Dinasti Solo

Jika Gibran menjadi presiden, polanya akan seperti Jokowi. Gibran mengundang buzzer yang tergabung dalam YouTuber Nusantara ke istana wakil presiden, yang menggunakan anggaran negara. Mereka menyerukan pemakzulan terhadap Prabowo setelah pemberian amnesti dan abolisi. Ada kasus baru kriminalisasi terhadap Abraham Samad. Setelah amnesti, seharusnya tidak ada lagi penghukuman atau kriminalisasi.

Pentingnya Kebebasan Berpendapat

Perselisihan pendapat tidak perlu diatasi melalui perbuzzeran. Buzzer dikerahkan tanpa argumen, menguasai media massa, dan memblokir segala macam, serta mengarahkan opini publik. Opini publik harus berkembang secara normal agar ada percakapan politik yang sehat. Megawati mengerti bahwa demokrasi mesti dipulihkan. Amnesti dan abolisi dari Prabowo adalah contoh pemulihan hak warga negara untuk berbeda pendapat.

Ambisi Dinasti Solo dan Pemulihan Demokrasi

Perbuzzeran masih dikendalikan demi ambisi dinasti Solo. Ada upaya untuk mengembalikan psikologi yang terganggu akibat amnesti dan abolisi. Gang Solo kehilangan hegemoni, sehingga buzzer dikerahkan kembali. Perbedaan pendapat harus berlangsung secara argumentatif, di mana argumen didasarkan pada pikiran kritis, sementara sentimen didasarkan pada amplop. Prabowo secara final mengatakan selesaikan soal politik secara politik, jangan dipakai hukum untuk mengendalikan opini publik melalui kriminalisasi.

Perbedaan Prabowo dan Jokowi

Dengan abolisi dan amnesti, Prabowo mengambil jalan yang berbeda dengan Jokowi, tidak memelihara buzzer dan tidak mengkriminalisasi lawan politik melalui UU ITE. Ini adalah era baru, tetapi kekuatan Jokowi masih terus cawe-cawe dengan kekuatan uangnya untuk mengerahkan buzzer. Keputusan pemberian grasi dan amnesti bertentangan dengan kebiasaan rezim sebelumnya yang membunuh karakter orang, mengkriminalisasi, dan menjebak melalui dendam politik. Prabowo mengupayakan tindakan radikal untuk membuktikan bahwa kehidupan kembali pada demokrasi.

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the Apple Store
Get it on Google Play

Transkrip

YouTube Transcript Generator

0:09 Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami. Saya Arif dan Bung Roki Gerung. Bung Rocki, Kak ini seru ini. Ibu Megawati itu ngaku bahwa sudah mengirim utusan ini ke Presiden Prabowo untuk minta agar para e baser itu ditertibkan di atau disingkirkan ya. Karena apa? Karena mereka ini kata Bu Megawati hanya bikin pembelahan saja narasinya selalu pembelahan dan ee sebenarnya bukan hanya itu ya yang lebih jengkel lagi mereka ini kemudian malah jadi komisaris apa dan jadi pejabat di pemerintahan gitu. Dan ini kan jelas ini cara-cara yang enggak benar ya menggunakan uang negara, uang pajak rakyat untuk permainan politik yang enggak bermutu gitu yakni para bazer ini.

0:55 >> Iya benar Ibu Mega. Baser itu identik dengan Jokowi sebetulnya dalam 10 tahun itu kekuatan pencitraan Pak Jokowi itu didasarkan pada BER. Dan kita melihat bagaimana kualitas perbaseran ini justru mendangkalkan debat publik. Baser itu mengerubuti dan berupaya untuk ee menjaminkan bahwa Presiden Jokowi itu masih berguna. Hari-hari ini Jokowi itu adalah tokoh demokrasi segala macam. Jadi >> kita mulai lihat juga dugaan banyak orang. Mereka yang memperhatikan lalu lintas di dunia medsos tahu bahwa Bzer itu dalam dalam 1 minggu ini lagi panen. Mungkin

1:41 habis terima amplop maka dikerahkan. Jadi kelihatannya Ibu Mega juga mengerti bahwa politik Indonesia itu jadi buruk karena dikuasai oleh BER. Jadi semua yang sifatnya ideologis pasti tidak mungkin diselenggarakan melalui perbaseran. Semua yang sifatnya argumentatif pasti tidak mungkin di diandalkan pada BER itu dan karena tidak mungkin diandalkan maka Bzer itu mengambil alih hoa mengambil alih post terus. Jadi kelihatannya Ibu Mega mengerti bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi baserism. ideologinya adalah amplop dan e peralatan politik untuk mengembalikan kedudukan dominan dari Presiden Jokowi pasti akan dia lakukan terus karena tidak mungkin Presiden

2:27 Jokowi berhenti cewek-cewek karena dia punya semacam ambisi atau semacam telos. Stelos artinya ujung dari perjuangannya dia untuk menempatkan Gibran sebagai presiden nanti itu. Karena hanya dengan kedudukan Gibran sebagai presiden, maka Dinasti Joko itu bisa di bukan sekedar diteruskan tapi dilindungi dari kemungkinan kasus di ee persoalkan di dalam sistem peradilan kita. Jadi kelihatannya bagus betul Ibu Mega memberi semacam sinyal bahwa perbasaran itu ada perusak demokrasi. Orang tidak berdebat berdasarkan gagasan. orang tidak berupaya untuk berselisih paham berdasarkan argumentasi, tapi berdasarkan sentimen dan sosial media memang dikuasai oleh Bzer. Dan itu penanda pertama bahwa demokrasi kita itu

3:13 merosot ke tingkat yang sekedar demagog. Demagogok artinya orang yang ngoceh terus-menerus tapi enggak ada poin tuh. Harusnya kita selenggarakan politik yang pedagogis bukan yang demagogis. Iya memang iya Bung Rogi. Kalau kita amati belakangan ini bersamaan dengan ramainya soal ijazah palsu dan pemakzulan hibran itu aktivitas bazer itu mulai meningkat lagi ini dan biasa para netizen nyebutnya mulai w cair ini anggarannya ya. E ya kalau pakai dana pribadi ya apa mau dikata gitu ya kita agak sulit melarangnya. Tapi yang ee itu kan kalau menggunakan apa menggunakan uang negara dan kemudian juga menggunakan alat apa para penegak hukum kan gitu kan. Pola dari para bazer ini mereka sendiri

3:58 seenaknya aja membuat narasi pembelahan ketika mereka bermasalah secara hukum mereka aman-aman saja. Sementara kemudian kalau lawan politik dari pemerintah dalam hal ini eranya Pak Jokowi tentu saja ya pasti akan didirat dengan undang-undang ITE. Apapun komentar publik, kita bisa duga dengan kuat bahwa publik bergembira karena Presiden Prabowo memberi amnesti dan ambolisi pada dua tokoh yang ee merupakan musuh sebut saja musuh bebuyutan dari Presiden Jokowi yaitu Tom Lembong dan ee Pak Hasto. Jadi kelihatannya kalangan pendukung Jokowi ini tidak puas dengan pemberian amnesti maupun abolisi itu. Walaupun presiden secara bahasa-bahasi mengatakan itu hak presidennya dengan sendirinya tuh, tetapi kita bisa mengerti bahwa psikologi

4:44 Presiden Jokowi tentu terganggu karena dua musuhnya itu diberi grasi sori diberi amnesi dan abolisi kan. Jadi para baser ini atau follower atau apa namanya tremul apa namanya termul itu apa ya peternakan ee multiguna. Oke. Apalah itu? Nah, kita mulai membaca bahwa banyak kalangan yang meneliti melihat bahwa sosial media kita itu cloud dan kegiatan di dalam ee internet terbaca aktivitas BSER itu meningkat. Itu artinya ada uang yang turun kan. BER tidak mungkin bekerja tanpa uang. Jadi terlihat bahwa money politics juga beredar hari-hari ini. Untuk apa? ya mungkin untuk mencegah pemaksulan Gibran

5:30 dan kemarin Pak Gibran bertemu dengan presiden dengan ee mantan wakil presiden Pak Trisutrisno dan tentu itu adalah bagian dari upaya ee Pak Jokowi untuk menangkap sinyal mutakhir dari soal pemaksulan ee Gibran ini. Tapi lepas dari itu kita balik pada soal konstasi yang di ditengarai oleh PDIPM melalui Ibu Mega yang melihat bahwa merusak betul kehidupan bukan saja kehidupan intelektual kita tapi kehidupan nilai-nilai demokratis kita. Kalau negeri ini dikuasai oleh para Bzer. Tentu Bzer punya fungsinya tuh. Tetapi memfungsikan berzeragognya

6:19 itu menguasai politik Indonesia. Jadi perbasaran hari ini betul-betul sempurna karena e ada kondisi yang mulai terlihat kepanikan dari istana karena ada ee sinyal bahwa Presiden Prabowo mungkin ee sudah tiba pada semacam wisdom bahwa politik harus dipisahkan dari hukum. Hukum harus steril dari politik. Nah, yang kita sebut hukum tidak seril dari politik tentu zaman sebelum Prabowo itu zaman ee SBY eh salah zaman Jokowi selama 10 tahun itu kriminalisasi mereka yang berselisih itu dihadapkan pada tuntutan hukum kan itu buruknya. Jadi kita coba menerangkan pada publik bahwa kehidupan kita betul-betul dikendalikan

7:04 oleh perbasaran dan itu adalah buruk bagi masa depan e anak-anak muda kita. Ini hampir dapat dipastikan ya kalau Gibran nantinya jadi e jadi presiden ya ini polanya juga bakal kayak Jokowi juga nih. Eh kan belum lama ini Gibran juga mengundang para bazer yang tergabung dalam YouTuber Nusantara itu ke istana setelah sebelumnya mereka san ke Solo. Ke istana ini maksud saya ke istana wakil presiden ya. Dan kita juga bisa menduga-duga karena ini diundang secara resmi ke istana presiden pasti juga menggunakan budget negara ya ini. Nah, mereka inilah yang sekarang ini ramai-ramai menyerukan pemakzulan terhadap Prabowo menyusul ini adanya pemberian ee amnesti dan abolisi kepada Thomas Rembong dan juga e ke eh Pasto ya. Nah, sekarang ada kasus baru kriminalisasi terhadap Abraham Samad.

7:50 Ya, kalau kita teruskan logikanya pasti setelah amnesti itu ada kondisi politik yang berubah dan orang menganggap bahwa tidak boleh lagi ada penghukuman atau kriminalisasi itu. Jadi, sekali lagi kita masuk di dalam satu gejala baru politik bahwa perbedaan pendapat itu biasa aja tuh. Tidak perlu soal politik itu dihalangi melalui hukum. Sekarang ada soal misalnya saudara ee siapa namanya nih? Bukan KPK yang kemudian dipanggil lagi oleh Abraham Samad itu sama aja masalahnya kan. Jadi buat apa menguji-uji sesuatu yang sudah didalilkan dari awal melalui keputusan presiden untuk merigrasi dan amnesti toh

8:37 kalau Pak Samad juga dihukum sama juga kan dalam konsistensi itu pasti dapat amnesia omnesi juga kan. Jadi kelihatannya kita mau ada satu kepastian bahwa perselisihan pendapat itu tidak perlu diatasi melalui perbaseran baser kemudian dikerahkan tanpa argumen menguasai media massa itu memblokir segala macam mengarahkan opini publik. Buat apa? Biarkan opini publik itu berkembang secara normal supaya ada percakapan politik yang betul-betul sehat tuh. Jadi kesempatan ini juga kita percaya bahwa Ibu Mega mengerti bahwa demokrasi mesti dipulihkan. Ya, orang menganggap bo zaman Megawati juga begitu. Oh iya, kita tahu bahwa siapapun yang berkuasa itu tentu kapasitas dia untuk mengendalikan opini publik itu

9:24 berlangsung. Tetapi semua itu sudah di dipulihkan hak warga negara untuk berbeda pendapat itu melalui percontohan yang di yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kan amnesi dan abolisi sudah selesai itu. Nah, itu yang ee sebetulnya percuma kita menerangkan lebih panjang kalau perbasaran itu masih dikendalikan demi ambisi dari e dinasti Solo kan enggak ada lagi yang main baser ini selain selain Dinasti Solo. Karena ee terlihat bahwa ada semacam upaya untuk mengembalikan psikologi yang terganggu akibat amnesi dan abolis ini. apun ee kajiannya tetap

10:09 terlihat bahwa amnesi dan abolisi ini bertentangan dengan ee ee kondisi hegemoni yang dipegang oleh Gang Solo. Ya, Gang Solo ini kehilangan hegemoni kira-kira begitu. Maka balancing-nya adalah kerahin kembali basar. Jadi sebetulnya kesempatan ini adalah satu cara bagus untuk mengilhami bangsa ini bahwa biarkan perbedaan pendapat itu berlangsung secara argumentatif. itu argumen ee hanya didasarkan atau hanya diperlukan pada mereka yang mau berpikir secara kritis itu dasar berargumentasi kan ada pikiran kritis sementara dasar sentimen adalah amplop. Jadi amplop disebarkan untuk menyebarkan negatif sentimen gitu. Jadi sekali lagi kita percaya bahwa Presiden Prabowo secara final mengatakan

10:56 ee selesaikan soal politik secara politik. jangan di jadi dipakai hukum untuk mengendalikan opini publik melalui kriminalisasi. >> Sebenarnya dengan abolisi dan amnesti itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mengambil jalan yang berbeda dengan Joko Widodo. Jadi Presiden Prabowo enggak enggak melihara bazer dan juga enggak mengkriminalisasi lawan-lawan politiknya melalui Undang-Undang ITE. Sebenarnya eranya era baru itu. Tapi kan tetap saja ini kekuatan Pak Jokowi masih e terus cawe-cawe dan dia juga tentu biasanya dengan kekuatan uangnya dia masih terus bisa mengerahkan Bazar. Ini kita masuk pada tahap baru bahwa secara kualitatif tentu keputusan pemberian grasi dan amnesi itu langsung bertentangan secara geometrikal

11:42 dengan kebiasaan rezim sebelumnya yaitu membunuh karakter orang, mengkriminalisasi, menjebak melalui ee e sebut saja ee dendam politik dijebakkan untuk dijadikan hukum hukuman melalui prosedur pemidanaan. Jadi, semua itu saya kira sudah selesai. Maka kita jemput era baru dan ee tentu Pak Jokowi sebagai mantan presiden menganggap bahwa dia masih harus mengendalikan dan ambisi itu tidak pernah berhenti. Jadi, Presiden Prabowo sebetulnya sedang mengupayakan suatu tindakan radikal untuk membuktikan bahwa kehidupan kita itu betul-betul kembali pada demokrasi. Itu salam akal sehat. >> Salam akal sehat.

Share

Ringkasan Video YouTube