Ringkasan Singkat
Video ini membahas tentang perbedaan dan hubungan antara etika dalam filsafat dan etika dalam konteks hukum, khususnya kode etik yang diatur oleh undang-undang. Dijelaskan bahwa etika sebagai kesadaran nilai sangat penting dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan harus terlaksana dalam hukum. Namun, pelaksanaan hukum harus tetap berdasarkan undang-undang, meskipun hakim tidak boleh mendasarkan diri pada ketentuan hukum yang jelas-jelas tidak adil.
- Etika dalam filsafat lebih tinggi dari norma hukum.
- Etika sebagai kode etik diatur oleh undang-undang.
- Hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
Pengantar
Profesor menjelaskan bahwa etika dalam filsafat adalah studi tentang moral dan tindakan manusia, mempertimbangkan apa yang seharusnya, wajib, dan tidak wajib. Norma etika lahir dari konsensus manusia dan pemahaman tentang benar dan salah, baik dan buruk. Dalam pandangan filsafat, norma etika lebih tinggi daripada norma hukum.
Hierarki Norma dan Kode Etik
Hakim bertanya tentang hierarki norma dalam hukum dan kekhawatiran tentang perbedaan antara etika dalam filsafat dan etika yang terkait dengan kode etik yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kode etik ini diperintahkan oleh undang-undang dan menjadi dasar untuk mengadili pelanggaran etik, berbeda dengan pemahaman etika dalam filsafat. Hakim menanyakan apakah pelanggaran etik dari filsafat memiliki implikasi pada penyelenggaraan negara atau apakah pelanggaran kode etik akan menggeser keputusan yang didasarkan pada norma undang-undang.
Karakter Hukum dan Demokrasi di Indonesia
Hakim menjelaskan bahwa Indonesia memiliki karakter tersendiri dalam berhukum dan berdemokrasi, yang melekat pada ideologi Pancasila. Hukum dan demokrasi di Indonesia harus menjunjung tinggi rule of law dan rule of ethic. Hakim juga menyinggung pepatah "Law without ethic, ethic without religion" dan menanyakan bagaimana berhukum dan berdemokrasi di Indonesia dengan acuan ideologi dan filsafat tersebut.
Peran Etika dalam Hukum dan Masyarakat Indonesia
Romo Magnis menjelaskan bahwa etika dan kesadaran akan nilai sangat penting dalam mempersatukan masyarakat Indonesia sejak awal, mulai dari penolakan penjajahan hingga kesediaan saling menghormati dalam Pancasila. Etika harus terlaksana dalam hukum. Terdapat perbedaan antara etika secara umum dan etika dalam hukum. Ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum tidak dapat ditindak oleh yudikatif, tetapi menjadi unsur untuk menilai kualitas seseorang atau lembaga. Kode etik yang dirumuskan dalam poin-poin yang relevan perlu diperhatikan.
Batasan Hukum dan Keadilan
Pelaksanaan hukum oleh hakim harus berdasarkan undang-undang. Muncul pertanyaan tentang apakah hakim boleh mendasarkan diri pada ketentuan hukum yang seharusnya diketahui tidak adil. Setelah Perang Dunia Kedua, ada hakim yang dihukum karena menjatuhkan vonis atas dasar hukum yang berlaku, seperti hukuman mati. Hukum kodrat sudah diatasi dengan adanya hak-hak asasi manusia yang ada dalam undang-undang dasar. Etika tidak boleh dilanggar, dan ahli etika tidak bisa memberikan komentar mengenai kasus-kasus tertentu.
Contoh Kasus dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Romo Magnis memberikan contoh teoretis tentang seorang presiden yang mengambil bantuan sosial (Bansos) yang sudah disediakan untuk kepentingan politiknya, yang dianggap sebagai pencurian. Romo Magnis tidak berkomentar tentang apakah itu terjadi di Indonesia, tetapi melihat kasus tersebut secara teoretis. Jika Bansos dibagikan tanpa memperhatikan bahwa itu untuk para fakir miskin, itu sudah menjadi masalah.
