Eps 920 | UU PERAMPASAN ASET GAGAL KARENA OLIGARKI DAN MAFIA PARTAI POLITIK DI DPR.?

guru gembul www.youtube.com

Ringkasan Singkat

Video ini membahas tentang bagaimana DPR di Indonesia saat ini dianggap tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, melainkan kepentingan partai politik dan para pemimpinnya. Guru Gembul menjelaskan bahwa sistem pemilihan anggota DPR yang ada saat ini, serta dominasi pengusaha besar dalam keanggotaan DPR, menyebabkan aspirasi rakyat seringkali terabaikan. Dia juga menyoroti bagaimana partai politik menggunakan berbagai cara, termasuk menciptakan ilusi dan memecah belah masyarakat, untuk memenangkan suara. Pada akhirnya, video ini mengajak untuk mempertimbangkan kembali peran dan fungsi DPR, serta perlunya reformasi agar DPR benar-benar menjadi representasi rakyat.

  • DPR saat ini lebih mewakili kepentingan partai politik daripada rakyat.
  • Sistem pemilihan dan dominasi pengusaha besar menyebabkan aspirasi rakyat terabaikan.
  • Partai politik menggunakan berbagai cara untuk memenangkan suara, termasuk menciptakan ilusi dan memecah belah masyarakat.
  • Perlunya reformasi agar DPR benar-benar menjadi representasi rakyat.

Pendahuluan

Guru Gembul membuka video dengan menyatakan bahwa membubarkan DPR secara konstitusional adalah pelanggaran serius, tetapi secara etika perlu dipertimbangkan. Hal ini disebabkan karena DPR seharusnya menjadi representasi rakyat, namun pada kenyataannya, banyak anggota DPR yang justru mengkhianati rakyat, mengambil uang rakyat, dan menghancurkan kepentingan rakyat. Guru Gembul berpendapat bahwa DPR saat ini bukanlah manifestasi demokrasi, melainkan manifestasi penghancuran demokrasi.

DPR Bukan Representasi Rakyat

Guru Gembul menekankan bahwa DPR saat ini bukanlah representasi kehendak dan keinginan rakyat, melainkan representasi ide, keinginan, dan kepentingan partai politik atau pemimpin partai politik. Dia mencontohkan bagaimana anggota DPR lebih patuh pada perintah ketua partai daripada aspirasi rakyat yang memilih mereka. Keputusan-keputusan penting, seperti penentuan calon wakil presiden atau pembahasan undang-undang, seringkali ditentukan oleh pemimpin partai politik, bukan oleh kehendak rakyat.

Profesi Anggota DPR Tidak Mencerminkan Rakyat

Guru Gembul menunjukkan bahwa profesi anggota DPR tidak mencerminkan komposisi profesi masyarakat Indonesia. Profesi seperti buruh, petani, dan pekerja sektor informal sangat minim representasinya di DPR. Sebaliknya, pengusaha besar justru mendominasi keanggotaan DPR. Hal ini disebabkan karena partai politik cenderung mencalonkan orang-orang yang memiliki banyak uang dan mampu membiayai logistik partai.

Aspirasi Rakyat Seringkali Terabaikan

Guru Gembul menyoroti bahwa aspirasi rakyat seringkali terabaikan dalam pembahasan di DPR. Undang-undang yang diinginkan rakyat, seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, seringkali mangkrak selama bertahun-tahun. Sebaliknya, undang-undang yang tidak diinginkan rakyat, seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba, justru disahkan dengan cepat. Bahkan, banyak rapat DPR yang dilakukan secara tertutup, sehingga rakyat tidak mengetahui apa yang sedang dibahas dan diputuskan.

Cara Partai Politik Mendapatkan Suara

Guru Gembul menjelaskan bahwa partai politik seringkali menggunakan cara-cara yang tidak jujur untuk mendapatkan suara. Mereka menciptakan ilusi dan harapan palsu, serta memecah belah masyarakat dengan menggunakan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Guru Gembul memberikan contoh bagaimana pemimpin yang jujur, yang mengajak rakyat untuk bekerja keras dan meningkatkan produktivitas, seringkali kalah dengan pemimpin yang menjanjikan "gratisan" dan menciptakan ilusi kesejahteraan.

Pertimbangan Pembubaran DPR

Guru Gembul mengajak untuk mempertimbangkan kembali peran dan fungsi DPR. Dia mencontohkan bagaimana pemerintah daerah dapat menggunakan media sosial untuk mengumpulkan data dan laporan dari masyarakat, sehingga fungsi pengawasan yang selama ini dijalankan oleh DPR menjadi tidak relevan. Selain itu, Guru Gembul juga menyinggung tentang penggunaan AI untuk merumuskan kebijakan, yang dinilai lebih baik daripada kinerja DPR saat ini. Guru Gembul tidak secara langsung menyerukan pembubaran DPR, tetapi mengajak untuk mereformasi DPR agar benar-benar menjadi representasi rakyat.

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the Apple Store
Get it on Google Play

Transkrip

YouTube Transcript Generator

0:01 Take note, people who only mentally say to dissolve the DPR are worldly people. Why are we all smart people ? We're not all stupid, we're not all stupid. Asalamualaikum B. Welcome back to Guru Gembul Channel. Constitutionally, dissolving the DPR is a serious violation, but ethically it is worth considering. Why did it happen? Because of this, Baraya, the DPR is a representation of the people. The DPR is the mouthpiece of the people and the DPR is actually a manifestation of democracy implemented in Indonesia. Well, if that's the case, it's mandatory. But what if the DPR we are referring to are actually traitors to the people, people who take money from the

0:46 people, people who destroy the interests of the people and they are not a manifestation of democracy but rather a manifestation of the destruction of democracy. Well, in that section it seems we have to completely overhaul or even eliminate the DPR altogether. Well, in this episode, I will show Baraya that the current DPR in Indonesia has completely betrayed the people and that is not a manifestation of democracy at all. Watch the video until the end. Come on, let's discuss it. The first thing I want to emphasize is that the DPR is now not a

1:31 representation of the will and desires of the people, but it is a manifestation and embodiment of the ideals, desires, and interests of political parties or their political party leaders. Ee this can be accounted for words like this. So, what I mean is, try, for example, Baraya checks whether Baraya has ever entered a voting booth in an election. Who's going to vote? People who don't know each other. Does Baraya know his name? Possible. But does Baraya know his reputation? Baraya knows his portfolio so far? Does Baraya know his integrity? No. Baraya didn't know that. It was proposed by the political party, by the party chairman to enter there. Well, then with a mechanism full of coercion, people have to come to the voting booth and then have to vote.

2:16 Baraya can't be campaigned for abstention, it can't be like this or that. Have to choose what the party leader wants , right? And when these people become members of the DPR, they truly serve the interests of the party leader. So, for example, yesterday there were members of the DPR who were angry and then they were angry back at by the Indonesian people and the people then looted some of them. When it was looted, someone was fired. Who wanted the dismissal? The party leader wants to clean up the party. And there are those who are not fired. Why? Because the party chairman wanted that. So this is not about the people, this is about political parties and who their leaders are. So, for example, if we just

3:02 explicitly mention the name PKS, for example, do you know the PKS Syuro Council ? Who is the chairman? Do you know Baraya ? Maybe most of the baraya don't know. But when legislative members from the party called the PKI fought in the session, it was not actually a representation of the people who elected them, but rather the wishes of the syurya assembly. The Shura Council wants this, that, that, that, yes. That faction all went there. Likewise, for example with PDIP, everything must be in accordance. If, for example , all Indonesians who voted for PDIP want asset confiscation, but Megawati doesn't want to do that, then there will be no asset confiscation in Indonesia. Mr. Mahfud asked us, please

3:50 enforce the asset confiscation law. The Republic here is easy, sir. I am. The lobby shouldn't be here, sir. These Koreans all obey their respective bosses. You can talk aggressively here, sir. Bambang Pacol was called by Mrs. Pacol and stopped. He, you know, I'm so open about this. Perhaps asset confiscation is possible, but we have to talk to the party chairmen first. Everything must be in accordance with the wishes of the political party leader. That's why the political party leader was so overpowered when Mr. Jokowi was at a crossroads. Does he want to be the Governor of DKI or does he want to be the President of

4:35 Indonesia? Was it his own will? No. He had to bow down and ask for Mrs. Megawati's blessing and hand over the sovereignty and power to determine his position to the party leader. That's why the party chairman often reminded him that he was a party official. The Indonesian presidential party officials who are said to be elected by the Indonesian people are merely party officials. Because of what? In essence, all political parties in Indonesia hold the authority to control factions in the DPR. When Baraya, for example, said yesterday about the election, "Ah, I want to support Anis." But it turned out that Anis was not the deputy Baraya wanted, not the one Baraya hoped for. The candidate turned out to be Cak Imin, whose camps were actually in conflict and

5:21 clashing. Well, there's no choice. Oh my, I want to vote for Anis but I don't want to vote for Simin. That's up to the party leader. There they collude, they create political lobbies behind the scenes. We don't know what the deal behind them is. We don't know what we know. We just have to be given a choice. I like Mr. Mahfud but I doubt Mr. Ganjar. I like Anis but Cak Amin is annoying. Prabowo is okay, but Gibran is a minor. Well, Ms Raya, who determines people like that and then forces us to choose one of the three? Yes, the party chairman. So, whether you want to be executive or legislative is determined by the party leader. So, for example, yesterday there was a member of the DPR who

6:08 bragged about wanting to impoverish Indonesia while laughing and laughing at the same time. We just rob this country's money and spend it all. Why did he say that? yeah, it's okay. It's okay to make it viral, as long as the political party fires him, that's fine too. That's how it is . And are political parties a representation of the people? Not really. Yesterday, there was a member of the DPR who said that he was from the PKS faction. Don't dichotomize people's representatives and party representatives, they are the same. No no no no this is powerless. Here I show you the proof, okay? Can you try to get away with it? I'll prove it, okay? In the DPR, which represents the

6:53 interests of the people, it could be said to be zero or 0 point, so we'll just give it a score like that, okay? E from where we see which profession in Indonesia is the most numerous, which is laborer. What is the second most representative in the DPR in Indonesia besides workers? Non-formal sector workers. Entrepreneur but non-formal sector. small-scale businesses like street vendors, batagor sellers on the roadside, clothes sellers in Pasar Baru and so on. Is there a representative in the DPR? No. Then what is the third most common profession in Indonesia after them? Farmers and ranchers. Is there any representation in the DPR? 0%. Yes, right? Well, now we're back. In the DPR, entrepreneurs make up 61%.

7:41 The rest are artists, politicians and the families of politicians. You can check the professions of the members of the Indonesian House of Representatives in Indonesia. Who are the professions of the Regional People's Representative Council in Indonesia ? They are all from the same circles. So, if the people's representatives should be laborers, farmers, informal workers, and so on, why are there no representatives among them ? On the other hand, how many percent of big entrepreneurs in Indonesia are there ? But 61% of DPR members are actually from big business. Well, why? Yes, because when a political party nominates a candidate, it needs someone with a lot of money, someone who can run the logistics, right? Because political parties also need money. So, what happened in the end? Most of the political parties

8:27 nominate people who do not actually represent the people. Eh, but that's just a profession and that profession has nothing to do with policy. There's a baraya here. I'll show you the proof again. I show what the Indonesian people want . Usually, whatever the Indonesian people want will not be discussed in DPR meetings. What the Indonesian people don't want is what is being discussed. Even discussed very quickly. Here's an example of a draft bill on the nation's capital, but the people don't know anything about it. suddenly appeared like that. It only took 43 days to go from bill to law. Then the Job Creation Bill created

9:12 problems and made many people cry. The people don't want that. But it was completed in 167 days. The mineral and coal bill is very much in line with the interests of mining entrepreneurs in Indonesia. it was less than 1 month and 28 days that it was done in the DPR. But what the people want, pay close attention. The asset confiscation bill has been neglected for almost 20 years and is only now being discussed after a member of parliament had his house looted. Then look again at what the people want. The Indigenous Peoples Bill has not been passed for 17 years. Then what about the Domestic Workers Protection Bill. two decades, 20

9:58 years, 21 years, even until now, it has not been discussed at all. What the Indonesian people want is not discussed by the DPR. What the Indonesian people don't want is discussed. Sometimes they even discuss it in closed meetings. That's why most DPR meetings are closed. We don't know 80% of closed meetings, we don't know the minutes, we don't know the results. Suddenly, it becomes like that, a representation of the people, which, for example, if it were like that, imagine them taking money from the people, they taking allowances from the people, they act in the name of the people, but they work for the party leader who supports big businessmen in Indonesia, which is up to 61%. So the Indonesian people's votes are only taken, then claimed,

10:44 used as a tool of legitimacy. And then they proudly say every campaign, "We're targeting 10% of the vote from here, we're targeting 30% of the vote from here and so on." We, the Indonesian people, are merely objects of their own political interests. Well, now I ask again, if the DPR is a representation of the people, yes, okay, we must maintain it, it must, it is mandatory because that is the essence of democracy. But if he claims to be in the DPR but is not fighting for the people, try to refute the data mentioned earlier. That doesn't show any representation of the people at all. If it's like that, then just break up. And even the way to get the people's votes is completely haram. Because of what? Because it makes people suffer and makes

11:31 people stupid. That's how it works. Oh, how can that be? This is the method used by political parties to pass their legislative candidates. The first is to create false voices, false imaginations, false hopes. So, I'll give you an example like this. In a country that is desolate, chaotic, poor, and not prosperous. Let's just say it, this is a metaphor. Just say the name is Indonesia. Well, in that poor, chaotic and chaotic country, an election was held and there were two candidates for leader. One is an honest leader and one is an evil leader. An honest leader campaigns by saying something like

12:17 this. "Oh people of Indonesia, Indonesia is currently poor. Indonesia is currently in trouble. Debt is piling up everywhere. We are being undermined by foreign powers. And domestically we also have many problems. Therefore, I invite you all to work, increase our productivity. I invite you all to work hard, to improve the intelligence of our children. Don't ask the state yet. Let's all work together. I will invite us all to work, to think, to learn , to be honest, to be able to meet our needs in the future. We must be independent. And because we must be independent, we must start improving ourselves to become great people, who are independent, who are

13:02 not dependent on others. So we will improve Indonesia for the better. Well, that was the campaign of the good people. Now it's the campaign of the bad people. Oh people of Indonesia, now Indonesia is poor. Now Indonesia is starving. Therefore, I will provide free food. I will provide free transportation. I will provide free education, I will provide free internet. Is that right? Of the two leaders, which one is definitely lying? The one that is definitely lying is the second one, which is definitely lying. Guaranteed. Because What? If a country is poor, a country in chaos, then the productivity level of its citizens should be increased, the intelligence of its citizens should be increased, and human resources should be increased. That's

13:49 realistic. But the stupid, evil people are the ones who, because our country is poor, I give you freebies. So the burden on the country becomes even greater, the debt becomes even greater. Well, that's it. Well, of those two, who will be chosen? Definitely the evil ones. The good people won't be elected here. Why? The evil ones don't make people aware of reality, but rather create gossip, create false stories. Just give them freebies, freebies, so they'll vote for me. If they don't vote for me, I'll destroy the land again, I'll damage the roads again, I'll demolish the bridges again. That's it. So, now which political party and the House of Representatives in Indonesia are winning ? The ones who want to increase

14:36 the productivity of their people, their citizens, by making them work continuously and innovate, or lull them with freebies. Which one gets elected? This one. Well, that's how they get elected. Then the way those who get elected... What's the second destructive factor ? They use differences to create polarization and identity politics. Vote for me because I'm the only local, native citizen. That businessman wants to run for office even though he's from Jakarta. We're from Bandung. That businessman wants to run for office even though he's from Lampung. We're from Bandung. That's it. So they're trying to create differences in society and then divide it. Actually, for example, in the past, Muslims and Christians were

15:22 fine until political parties came along and chose those of the same religion. Yes, they ended up fighting and wars broke out on social media. That's what Bung Karno said: we have SARA issues. We have differences. Our islands are divided, far apart, but that's not dangerous enough. What's dangerous is when all those differences are emphasized by political parties to gain votes. Right? Well, political parties, in order to get people elected to the House of Representatives, use these methods to fool the people by lulling them into illusions and imaginations, and then divide them. conflicting axes .

16:07 Habib Rizq isn't a very strong person, but how did he become so powerful? He was piggybacked by political power. Isn't that right? So, now the DPR is ultimately not the embodiment of democracy, but a traitor to democracy. He's not a representative of the people, but a destroyer of the people's ideals and will . So, if it were to be dissolved, would it be permissible? Let's consider it now, okay? Yesterday, the Governor of North Maluku wanted to repair roads, but he didn't have the data. Which roads needed to be repaired? Well, this is a large budget. Ask him to the Public Works Bureaucrats and the Public Works Bureaucrats. Oh, just to find damaged roads

16:54 for the data collection is around Rp1.7 billion, because previously the Public Works Department had requested a budget of Rp1.7 billion to identify damaged roads. Okay. Then the Governor of North Maluku said, "Ah, it's so expensive, forget about using social media. " All citizens, please report where the roads are damaged and finally everything will be found out and everything will be fixed." What does that mean? It means that people can now directly speak out, can directly report, can directly cooperate, cooperate with a good government. So just report everything, here. Now, where is the need for the DPR if that's the case? Then yesterday there was an annoying official who just went viral.

17:40 What does that mean? It means there is no need for the DPR for oversight. The Indonesian people are now monitoring the DPR's work 24 hours a day. Even you DPR members who want to escape to Singapore at the airport are immediately reported by netizens. Now, what is the benefit of the DPR if it already exists? Now there is AI to help formulate policies and I'm sure it's much better. Yes, actually AI is still worse than humans, but in Indonesia it's much better than humans. Then the oversight function can be directly handled by netizens. Now, if that's the case, why did the new prime minister in Nepal yesterday use what? Using Discord. Yes,

18:27 then what is the benefit of political parties? The DPR is useful for What? Once again, I'm not advocating for immediate dissolution. I'm inviting everyone to reconsider. Or, if the DPR really wants to survive, and indeed, the DPR must be maintained, then reform it. It shouldn't be a representation of political parties, but a representation of the Indonesian people. God willing, everything will be fine. Thank you for listening. I'm Guru Gembul. Peace be upon you, peace ...

Share

Ringkasan Video YouTube