February 10, 2026

0:00 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indraidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA SMK MA sederajat yaitu semester 2. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian B. Perwujudan gotongroyong dalam ekonomi Pancasila. Seperti biasa sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu. Like, komen, boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami perwujudan gotongroyong dalam ekonomi Pancasila.

0:46 Sebagai pelajar Pancasila tentunya kalian sudah memahami makna gotongroyong dalam masyarakat yang berbineka tunggal ika. Sekarang kalian akan mempelajari perwujudan gotongroyong dalam bidang perekonomian. Pancasila sebagai ideologi dan paradigma pembangunan menghendaki keterkaitan antara pembangunan politik dengan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat, manusia atau rakyat merupakan subjek pembangunan. Ia sebagai pengarah atau subjek yang

1:32 menentukan sifat atau corak ekonomi sekaligus sebagai aktor atau pelaku dalam faktor produksi dan bersama-sama dengan faktor produksi lainnya. Sistem ekonomi Pancasila. Tahukah kalian apa itu sistem ekonomi? Ya, sistem ekonomi adalah sebuah cara atau metode untuk mengorganisasi seluruh kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat baik yang dilakukan negara maupun individu atau swasta. Nah, berbagai kegiatan ekonomi di dalamnya, baik itu proses produksi, distribusi konsumsi investasi dan sebagainya dilihat sebagai kesatuan

2:18 sistem yang bersifat dinamis sehingga perlu diatur agar terhindar dari kekacauan. Menurut Sri Edi Swasono tahun 2009, sistem ekonomi Pancasila dapat dijelaskan sebagai sistem ekonomi yang berwawasan sila-sila Pancasila, yaitu sebagai berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa. Etika dan moral agama tidak berdasarkan materialisme. Yang kedua, kemanusiaan, yaitu perekonomian yang humanistik, adil, dan beradab, dan tidak mengenal pemerasan dan penghisapan. Yang ketiga, persatuan. Berdasar sosionasionalisme Indonesia, kebersamaan

3:04 dan berasas kekeluargaan, gotongroyong, bekerja sama, dan tidak saling mematikan. Kerakyatan berdasarkan demokrasi, ekonomi, kedaulatan ekonomi mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional. Yang kelima, keadilan sosial secara menyeluruh. Kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang. berkeadilan dan berkemakmuran. Sementara itu, menurut Mubyarto tahun 1994, ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi,

3:50 sosial, dan moral. Yang kedua, kehendak kuat seluruh masyarakat untuk mewujudkan keadaan kemerataan sosial ekonomi. Yang ketiga, prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. Yang keempat, koperasi merupakan sokoh guru perekonomian nasional. Yang kelima, adanya imbangan yang tegas dan jelas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga prinsip efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

4:37 Yang kedua, kesejahteraan yang berkeadilan. Ciri-ciri nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya, keadilan dikedepankan untuk mencapai kemakmuran dengan adil dan makmur. Masyarakat menjadi sejahtera. Keadilan sosial menjadi perwujudan paling konkret dari sila-sila Pancasila. Menurut Yudi Latif tahun 2021, pembangunan tata kesejahteraan harus mampu merespon empat sasaran utama pembangunan material teknologikal, yaitu yang pertama memperjuangkan politik anggaran yang berpihak pada kesejahteraan umum, yaitu berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

5:24 Yang kedua, melembagakan jiwa koperatif dalam dunia usaha serta mewujudkan sistem koperasi model Indonesia berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, melembagakan sistem penguasaan negara atas kekayaan bersama serta atas cabang-cabang produksi strategis dengan menempatkan peranan fungsi yang tepat bagi BUMN berdasarkan Pasal 33 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, memajukan kemandirian atau kedaulatan dan kemakmuran ekonomi

6:09 melalui penguasaan dan pengembangan teknologi. Yang ketiga, berdikari dalam perekonomian. Berdikari dalam bidang perekonomian merupakan bagian dari konsep Trisakti Presiden Soekarno. Hal itu berangkat dari pemikiran bahwa masa depan Indonesia berada di tangan bangsa kita sendiri. Oleh karena itu perlu dikembangkan sikap dan perilaku mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Upaya lain mewujudkan kemandirian ialah dengan membentuk ulang koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi yang maju dan mampu bersaing. Usaha koperasi harus dibekali dengan pengembangan kewirausahaan dengan memanfaatkan teknologi berbasis potensi dan karakteristik usaha.

6:56 Landasan moral Pancasila dan hukum diperlukan dalam koperasi bagi para pengurus dan anggotanya. Oleh karena itu, pengalaman kasus di koperasi seperti korupsi, manipulasi atau penipuan, kredit, macet, dan sebagainya dapat dicegah. Yang keempat, revitalisasi kesejahteraan rakyat. Negara kita adalah negara kesejahteraan, bukan negara liberal. Negara kesejahteraan adalah negara yang diselenggarakan oleh pemerintah demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus mengatur distribusi pembagian kekayaan negara secara adil dan merata. Pada negara kesejahteraan etika politik warga negara bukan

7:42 penghapusan hak perseorangan, namun hak milik perorangan memiliki fungsi sosial dan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan umum masyarakat. Menurut yudi tahun 2015, negara berperan dalam mewujudkan keadilan sosial, yaitu dengan yang pertama mewujudkan hubungan atau relasi yang adil di semua tingkatan sistem kemasyarakatan. Yang kedua, mengembangkan struktur yang menyediakan keseteraan kesempatan. Yang ketiga, memfasilitasi akses informasi yang diperlukan, layanan yang dibutuhkan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, mendukung partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan untuk semua orang. Berikut ini contoh penerapan gotongroyong dalam sistem ekonomi

8:27 Pancasila. Koperasi merupakan badan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anggota berdasarkan demokrasi ekonomi. Meskipun demikian, harus diperhatikan aspek profesionalisme, akuntabilitas, dan pengawasan supaya tidak melenceng dari tujuan dan ide pendirian koperasi. Yang kedua, Badan Usaha Ekonomi melalui perusahaan-perusahaan memberikan alokasi saham dalam jumlah besar kepada karyawannya. Yang ketiga, pemberian gaji memperhatikan kepatuhan standar penggajian dan jaminan sosial bagi tenaga kerja atau karyawan. Yang keempat, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

9:13 menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang kelima, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ke berikutnya, yang keenam, pembentukan unit-unit usaha kecil dan menengah UMKM dengan perlindungan dan bantuan dari pemerintah. Lalu yang berikutnya mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang membantu usaha kecil atau UMKM untuk berkembang melalui promosi dan model pendampingan. Yang berikutnya, pemerintah menciptakan iklim usaha perekonomian yang mudah dan sehat melalui penerbitan regulasi yang simpel. Lalu yang terakhir, kemudahan akses

10:00 mendapatkan modal bagi rakyat yang belum sejahtera agar dapat berwirausaha dan mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri semoga bermanfaat. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.