FGD Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Kementerian PANRB

FGD Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Kementerian PANRB

Ringkasan Singkat

Forum konsultasi publik ini membahas tinjauan standar pelayanan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan melibatkan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI). Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk perbaikan standar pelayanan, dengan fokus pada digitalisasi dan efektivitas pelayanan publik.

  • Tinjauan terhadap Permenpan No. 15 Tahun 2014 dan Permenpan No. 22 Tahun 2025.
  • Pentingnya digitalisasi pelayanan untuk efisiensi dan transparansi.
  • Keterlibatan masyarakat dan akademisi dalam perumusan kebijakan.
  • Perlunya standar pelayanan yang adaptif, humanis, dan berkelanjutan.

Pembukaan dan Sambutan

Acara dibuka dengan ucapan syukur dan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum UNSRI yang diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Alumni, Bapak Dr. Zulhidayat. Beliau menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Fakultas Hukum UNSRI dan Kementerian PANRB, serta harapan untuk kegiatan serupa di masa depan yang lebih terstruktur melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). UNSRI akan bertransformasi menjadi PTNBH pada tahun 2025, sehingga peningkatan kerja sama dengan berbagai institusi menjadi prioritas.

Penjelasan Tujuan dan Pelaksanaan Forum

Moderator, Ibu Lisworo Susanti dari Kementerian PANRB, menjelaskan tujuan forum konsultasi publik ini adalah untuk mereview Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang standar pelayanan dan Permenpan No. 22 Tahun 2025 yang lebih baru. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta untuk mendapatkan masukan dari akademisi. Forum ini melibatkan lima elemen stakeholder, termasuk akademisi, instansi terkait, pengguna layanan, media massa, dan lembaga.

Tinjauan Akademis oleh Bapak Dedeng

Bapak Dedeng dari Fakultas Hukum UNSRI menyampaikan tinjauan akademis terhadap standar pelayanan Kementerian PANRB. Beliau menekankan pentingnya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) sebagai referensi utama dalam merevisi peraturan. Tinjauan mencakup persyaratan, prosedur, mekanisme, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, penanganan pengaduan, serta fasilitas dan infrastruktur. Bapak Dedeng menyarankan agar persyaratan dibuat lebih sederhana dan efektif dengan bantuan teknologi, seperti tanda tangan elektronik dan integrasi data nasional.

Analisis Mendalam oleh Bapak Agus Ngadino

Bapak Agus Ngadino memberikan analisis mendalam dari perspektif hukum administrasi negara. Beliau mempertanyakan mengapa produk hukum yang digunakan adalah keputusan menteri, bukan peraturan menteri, dan menyoroti perbedaan nomenklatur antara keduanya. Bapak Agus juga mengkritisi fokus pelayanan Kementerian PANRB, apakah lebih banyak melayani publik atau aparatur negara. Beliau menekankan pentingnya memahami definisi "aparatur negara" dan "reformasi birokrasi" dalam konteks institusi. Analisisnya mencakup aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta perlunya standar pelayanan yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Diskusi dan Tanya Jawab

Sesi tanya jawab dibuka dengan pertanyaan dari Ibu Sri Turatmia mengenai status hukum standar pelayanan dan kejelasan item-item yang tercantum. Ibu Lisworo menjelaskan bahwa keputusan menteri dipilih karena lebih fleksibel dan sesuai untuk peraturan internal. Bapak Dedeng menambahkan bahwa penggunaan media sosial untuk informasi harus dipertahankan dengan pembaruan yang cepat dan terjamin. Bapak Agus menekankan pentingnya konsistensi dalam nomenklatur hukum dan perlunya survei yang metodologis untuk mengukur kualitas pelayanan.

Masukan Tambahan dan Penutup

Bapak Cesar Kopong menanyakan tentang keamanan data pengguna layanan dan cara menyampaikan pengaduan. Bapak Agus menyarankan agar nomor kontak yang dicantumkan adalah nomor kantor yang permanen dan terpercaya. Bapak Dedeng menekankan perlunya perlindungan data sensitif sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Acara ditutup dengan ucapan terima kasih dan foto bersama.

Share

Summarize Anything ! Download Summ App

Download on the Apple Store
Get it on Google Play
© 2024 Summ