Ringkasan Singkat
Video ini membahas tentang pengakuan pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu dan upaya pemulihan bagi korban. Selain itu, video ini juga membahas situasi HAM global, tantangan demokrasi, peran media, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik, terutama dalam konteks Indonesia sebagai ketua ASEAN.
- Pengakuan pelanggaran HAM berat oleh pemerintah Indonesia adalah langkah positif, tetapi perlu diikuti dengan tindakan nyata seperti pencarian kuburan massal dan reparasi.
- Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat sipil yang kuat, media yang bermutu, dan penegakan hukum yang adil.
- Indonesia sebagai ketua ASEAN memiliki peran penting dalam mempromosikan HAM dan perdamaian di kawasan.
Pengakuan Pelanggaran HAM Berat oleh Pemerintah Indonesia
Presiden Joko Widodo mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pemerintah telah berupaya menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM sampai ke Mahkamah Agung, meskipun hasilnya dibebaskan karena tidak cukup bukti. Pemerintah mengakui 12 pelanggaran HAM berat dari peristiwa 1965 hingga peristiwa Jambo Keupok di Aceh tahun 2003. Upaya pemerintah memberikan santunan kepada keluarga korban dianggap belum cukup, karena yang paling utama bagi para korban adalah pencapaian keadilan.
Situasi HAM Global dan Peran Indonesia
Pelanggaran HAM sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara demokratis. Pengakuan pelanggaran HAM berat oleh Presiden Jokowi merupakan langkah positif, tetapi perlu diikuti dengan langkah-langkah lebih jauh seperti menggali kuburan massal dan memberikan reparasi. Mencari kebenaran adalah hak para korban dan hak bangsa Indonesia agar tidak terjerumus pada kesalahan yang sama. Masyarakat sipil, guru, wartawan, dan sejarawan perlu mencari jejak-jejak sejarah yang tersembunyi.
Tantangan Demokrasi dan Pelanggaran HAM di Indonesia
Bentuk-bentuk pelanggaran HAM ada yang dilakukan oleh negara (state operation) dan ada juga yang bersifat sistemik. Populisme menghidupkan polarisasi yang cenderung menciptakan pelanggaran dan kekerasan HAM. Menurut Komnas Perempuan, sampai tahun 2017 ada 400 lebih peraturan daerah yang mendiskriminasi minoritas gender, seksualitas, dan agama. Peraturan-peraturan ini menjadi justifikasi buat mayoritas untuk melakukan diskriminasi. Desentralisasi juga meningkatkan peluang pelanggaran HAM karena peraturan-peraturan diskriminatif berpusat di daerah.
Peran Media dan Masyarakat Sipil dalam Menjaga Demokrasi
Politisi seringkali memakai slogan agama dan suku untuk kepentingan sempit. Masyarakat sipil dan media sangat penting untuk melawan politisi semacam itu. Jurnalisme yang bermutu akan menghasilkan masyarakat yang bermutu. Media sosial yang tidak bisa diregulasi meningkatkan berbagai bentuk pelanggaran HAM karena membebaskan segala macam ekspresi yang berdasarkan kebencian. Informasi tidak berarti jurnalisme, dan infotainment bukan berarti jurnalistik.
KUHP Baru dan Perpu Cipta Kerja
KUHP baru melanggar standar internasional di bidang HAM dan akan melanggar hak perempuan, minoritas seksualitas maupun minoritas agama, serta akan melanggar kebebasan berekspresi termasuk kebesaran pers dan kebebasan berserikat. KUHP ini akan dijadikan alat politik buat kepentingan segelintir orang. Perpu Cipta Kerja banyak melanggar hak buruh, hak perempuan, hak masyarakat adat, kemudian akses terhadap air udara yang bersih dan seterusnya.
Harapan untuk Masa Depan dan Peran Indonesia di ASEAN
Indonesia harus makin taat pada standar-standar internasional di bidang HAM. Demokrasi adalah cara yang damai untuk memilih pemimpin baru atau tetap mempertahankan pemimpin yang lama. Indonesia sebagai ketua ASEAN harus terbuka bicara dengan pemerintahan lain soal HAM. Indonesia harus voting untuk mendukung hak asasi manusia di PBB.
Situasi Global: COVID-19, Perang di Ukraina, dan Pengungsi
COVID-19 dengan adanya lockdown membatasi ruang gerak dan hak asasi manusia. Perang di Ukraina menyebabkan banyak korban dan pengungsi. PBB perlu dimanfaatkan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Indonesia harus merevisi konvensi pengungsi agar pengungsi memiliki hak untuk bekerja, sekolah, dan lain-lain.
Afghanistan, Diskriminasi, dan Pentingnya Kebenaran
Taliban melarang perempuan untuk muncul di depan umum, sekolah, dan bekerja atas nama Islam. Negara-negara mayoritas Islam perlu buang suara terhadap tindakan Taliban. Jumlah orang yang mati dibunuh makin lama makin kecil dalam 2000 tahun terakhir, tetapi Asia Tenggara adalah tempat kawasan di dunia yang membunuh warganya paling besar setelah perang dunia kedua. Kebenaran harus terus-menerus diungkit sampai tercapai rekonsiliasi.
Indonesia sebagai Ketua ASEAN dan Pesan untuk Tahun 2023
Indonesia sebagai ketua ASEAN memiliki momentum untuk menjadi pemimpin dalam semua hal yang berkaitan dengan HAM. Masyarakat sipil perlu mencari peluang buat memahami negara-negara ASEAN lebih baik. Demokrasi adalah cara yang paling beradab buat mengganti pemimpin atau mencari pemimpin baru, dan tidak boleh dimanfaatkan buat menimbulkan masalah yang kemudian jadi berdarah-darah.
