Kedatangan Bangsa Barat ke Indonesia | Politik Pintu Terbuka & Dampaknya | Part. 8

Edcent www.youtube.com

Ringkasan Singkat

Video ini membahas tentang politik pintu terbuka yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1870 setelah dihapuskannya sistem tanam paksa. Politik ini ditandai dengan Undang-Undang Agraria yang membuka kesempatan bagi pengusaha asing untuk menyewa tanah di Hindia Belanda. Dampaknya meliputi eksploitasi sumber daya manusia dan lahan, munculnya kelas buruh, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kepentingan ekonomi kolonial. Meskipun memberikan keuntungan besar bagi pemerintah kolonial dan pengusaha asing, politik pintu terbuka memperburuk kondisi kehidupan petani pribumi. Kritik terhadap kebijakan ini muncul dari tokoh-tokoh humanis Belanda, yang kemudian mengusulkan penerapan politik etis sebagai bentuk balas budi kepada Hindia Belanda.

  • Politik pintu terbuka menggantikan sistem tanam paksa pada tahun 1870.
  • Undang-Undang Agraria memfasilitasi penyewaan tanah kepada pengusaha asing.
  • Terjadi eksploitasi sumber daya manusia dan lahan.
  • Muncul kelas buruh perkebunan dengan kondisi kerja yang berat.
  • Kritik dari tokoh humanis Belanda mengarah pada penerapan politik etis.

Pembukaan

Kak Andi membuka video dengan salam dan memperkenalkan materi yang akan dibahas, yaitu kedatangan bangsa barat ke Indonesia.

Profil Tutor

Tidak ada informasi tentang profil tutor dalam transkrip.

Review Materi Sebelumnya

Pembahasan dimulai dengan mengulas sistem tanam paksa (kultur stelsel) yang berlaku dari tahun 1830 hingga 1870. Sistem ini dicetuskan oleh Yohannes Van den Bosch untuk mengisi kas negara yang kosong akibat Perang Diponegoro. Sistem tanam paksa mewajibkan petani menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, tebu, dan nila. Meskipun memberikan keuntungan besar bagi pemerintah kolonial, sistem ini menyebabkan kemiskinan parah bagi petani pribumi di wilayah seperti Cirebon, Demak, dan Grobogan. Kritik terhadap sistem ini muncul dari tokoh liberal Belanda seperti Baron Van Hoëvell dan Edward Douwes Dekker (Multatuli) yang menulis Max Havelaar.

Politik Pintu Terbuka

Pada tahun 1870, sistem tanam paksa digantikan dengan politik pintu terbuka, yang ditandai dengan penerapan Undang-Undang Agraria. Politik ini menandai dimulainya era liberal di Hindia Belanda. Latar belakang diterapkannya politik pintu terbuka adalah perubahan politik di Belanda, di mana partai liberal memenangkan pemilu pada tahun 1850 dan menginginkan tanah di Hindia Belanda disewakan kepada pengusaha asing swasta. Undang-Undang Agraria memfasilitasi penyewaan tanah kepada pengusaha asing.

Dampak Penerapan Politik Pintu Terbuka

Penerapan politik pintu terbuka berdampak pada pembukaan lahan perkebunan baru yang dikuasai oleh pengusaha asing swasta. Beberapa daerah di Sumatera dan Jawa menjadi lahan perkebunan tembakau (Deli Serdang, Kedu, Klaten), tebu (pantai utara Jawa, Cirebon, Semarang), kina (Jawa Barat), karet (Palembang), kelapa sawit (Sumatera Utara), dan teh (Jawa Barat). Perbedaan utama dengan sistem tanam paksa adalah kepemilikan lahan, di mana pada masa politik pintu terbuka, tanah dapat disewakan kepada pengusaha asing. Contohnya, muncul perusahaan perkebunan tembakau Deli Maatschappij di Deli Serdang dengan luas lahan mencapai 120.000 hektar. Dampak lainnya adalah eksploitasi manusia dan lahan. Eksploitasi manusia terjadi karena adanya kebutuhan tenaga kerja di perkebunan baru, yang kemudian memunculkan kelas buruh perkebunan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, didatangkanlah orang-orang dari Pulau Jawa. Para buruh ini mengalami eksploitasi yang berat, sehingga banyak yang melarikan diri. Pemerintah kolonial kemudian menerbitkan koelie ordonnantie pada tahun 1881, yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha asing dan buruh, termasuk poenale sanctie (sanksi hukuman) bagi buruh yang melanggar kontrak kerja. Eksploitasi lahan terjadi karena tanah-tanah yang seharusnya disewakan kepada petani pribumi, disewakan kepada pengusaha asing karena memberikan keuntungan yang lebih besar. Eksploitasi lahan juga terjadi di daerah Vorstenlanden (Surakarta dan Yogyakarta). Pemerintah kolonial mendukung kebijakan ini dengan membangun infrastruktur untuk mengangkut hasil perkebunan ke pelabuhan. Pemerintah kolonial dan pengusaha asing mendapatkan keuntungan besar, sementara petani pribumi semakin miskin.

Kritik Tokoh Terhadap Penerapan Politik Pintu Terbuka

Kritik terhadap politik pintu terbuka muncul dari tokoh humanis Belanda seperti Van Deventer, yang menulis artikel berjudul "Een Eereschuld" (Hutang Kehormatan). Van Deventer mengusulkan agar pemerintah kolonial memberikan balas budi kepada Hindia Belanda berupa politik etis, yang terdiri dari edukasi, migrasi, dan irigasi. Politik etis kemudian diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1901.

Closing

Kak Andi menutup video dengan menyampaikan bahwa materi tentang politik pintu terbuka telah selesai dibahas. Dia berharap materi ini bermanfaat dan mengajak untuk menonton video pembelajaran selanjutnya.

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the Apple Store
Get it on Google Play

Transkrip

YouTube Transcript Generator

0:03 [Musik] Halo sobat edson salam pintar jumpa lagi dengan kak Andi tutor Sejarah s.id Kali ini kita akan membahas materi tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia yuk saksikan [Musik] bareng-bareng [Musik] Oke sobat edson kali ini kita akan membahas materi tentang politik pintu

0:48 terbuka yang mulai berlaku sekitar tahun 1870 di mana politik pintu terbuka ini nantinya akan ditandai dengan adanya penerapan sebuah undang-undang yang kemudian dikenal dengan nama undang-undang agraria nah sebelumnya kita harus bisa memahami terlebih dahulu bahwa Penerapan politik pintu terbuka terjadi setelah adanya penerapan sistem tanam paksa yang berlaku dari tahun 1830 sampai dengan tahun 1870 kita sudah sama-sama memahami bahwa ee kultur stelsel atau tanam paksa merupakan sebuah sistem yang diciptakan atau dicetuskan oleh Yohannes Van Den Bos ketika pada masa itu pemerintah kolonal Hindia Belanda mengalami defisit

1:35 keuangan sebagai akibat terjadinya peristiwa Perang Diponegoro atau istilah lainnya Perang Jawa maka Yohannes Van denbos memutar otaknya untuk mengisi kembali kas negara yang kosong kemudian Van denbos mengadopsi atau meniru sistem yang sebelumnya telah diterapkan pada masa VOC yang dikenal dengan nama preangar stelsell yaitu kewajiban penanaman tanaman ekspor yang laku di pasaran dunia nya pada saat itu prenger stelsell yang dilaksanakan oleh VOC sekitar pertengahan ee abad ke-18 atau sekitar tahun 1720-an kemudian mewajibkan masyarakat periangan para petani di periangan untuk menanam tanaman kopi Oleh karena itu Yohannes Van Den Bos kemudian mengadopsi ide tersebut dan mewajibkan para petani di wilayah Hindia Belanda khususnya yang

2:22 ada di wilayah pulau jawa untuk menanam setidaknya beberapa tanaman di antaranya kopi teh tebu dan Ina dalam perkembangannya sistem tanam paksa atau kultur stelsel ini memberikan keuntungan yang luar biasa besar kepada pemerintah kolonial tetapi di sisi yang lain mengakibatkan timbulnya kemiskinan parah yang dialami oleh petani pribumi Indonesia sebagai contoh wilayah Cirebon wilayah Demak dan juga daerah Grobogan ini menjadi wilayah-wilayah yang kemudian mengalami dampak yang sangat fatal akibat penerapan kultur stelsel Oleh karena itu muncul kemudian kritik yang diberikan oleh beberapa tokoh liberal di negeri Belanda yang kemudian mengkritik pelaksanaan kultur stelsell di anaranya oleh Baron Van huffel Baron Van hel mengkritik pelaksanaan sistem

3:09 tanam paksa Selain itu seorang asisten residen lembak yang kemudian diketahui bernama Edward dos Decker menulis sebuah novel dengan menggunakan nama samaran Multatuli Edward dos Decker kemudian menulis Marx havel yang mengkritik pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda dalam perkembangannya sekitar tahun 70 akhirnya sistem tanam paksa digantikan dengan sebuah sistem baru yang kemudian dikenal dengan nama politik pintu terbuka nah Penerapan politik pintu terbuka ini ditandai dengan adanya penerapan undang-undang agraria Penerapan politik pintu terbuka menandai pula dimulainya politik liberal di wilayah Hindia Belanda Oke sekarang kita lihat politik

3:57 pintu terbuka apa yang menjadi latar belakang diterapkannya politik pintu terbuka kita dapat menyebutkan bahwa latar belakang utama yang mengakibatkan diterapkannya politik pintu terbuka adalah perubahan politik di negeri belandaah Apa perubahan politik yang terjadi di negeri Belanda pada pertengahan abad ke-19 sekitar tahun 1850 partai liberal di Belanda berhasil memenangkan pemilu dan kemudian menguasai parlemen sehingga partai liberal Belanda ini kemudian mencoba untuk menerapkan gagasan-gagasan liberal di wilayah Belanda dan wilayah yang dijajah oleh Belanda termasuk di Hindia

4:44 Belanda atau di Indonesia dalam perkembangannya partai politik liberal Belanda ini kemudian menginginkan agar tanah-tanah di Hindia Belanda dapat disewakan kepada pengusaha asing swasta jadi tanah-tanah yang awalnya dimiliki oleh para petani maupun upun yang dimiliki oleh pemerintah nantinya dapat disewakan kepada para pengusaha asing swasta Nah jadi perubahan politik inilah yang menjadi dasar terjadinya perubahan sistem di Indonesia ketika kemudian sistem tanam paksa dihapuskan pada tahun 1870 dan digantikan dengan politik pintu terbuka yang ditandai dengan penerapan undang-undang agraria dengan kata lain kita dapat menafsirkan bahwa undang-undang agraria Ini adalah sebuah undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah kolonial yang memfasilitasi

5:29 adanya kemungkinan-kemungkinan bagi para pengusaha asing swasta untuk dapat menyewa tanah di wilayah Hindia Belanda maka dengan adanya perubahan politik inilah kemudian politik pintu terbuka diterapkan dijalankan dan kemudian ketika politik pintu terbuka ini diterapkan pada tahun 1870 seiring dengan adanya penerapan undang-undang agraria maka dampak yang kemudian ditimbulkan adalah adanya pembukaan lahan-lahan pertanian atau perkebunan baru Nah jadi ada pembukaan lahan-lahan perkebunan di mana lahan-lahan perkebunan ini nantinya akan dikuasai dimiliki oleh para pengusaha asing swasta jadi bisa dipahami bahwa ketika

6:17 sistem e tanam paksa ini dihapuskan maka tanah-tanah yang awalnya dimiliki oleh pemerintah kolonial kemudian dapat disewakan kepada pengusaha asing swasta maka dengan adanya pembukaan lahan perkebunan baru terutama di wilayah Sumatera dan Jawa maka Kemudian beberapa daerah di Sumatera dan Jawa dikenal diketahui menjadi lahan perkebunan di antaranya kita dapat menyebutkan ada lahan perkebunan tembakau salah satu daerah yang kemudian diketahui menjadi areal penanaman tanaman tembakau di wilayah Sumatera diantaranya adalah wilayah Deli Serdang kemudian di pulau Jawa ada di daerah kedu maupun di

7:02 daerah Klaten jadi Delhi kedu dan Klaten dikenal sebagai daerah tempat penanaman tanaman tembakau kemudian ada perkebunan tebu di mana perkebunan tebu ini banyak diusahakan di wilayah pantai utara Jawa di antaranya wilayah Cirebon dan juga wilayah Semarang kemudian ada perkebunan kina di mana perkebunan Kina ini banyak dibudidayakan di wilayah Jawa Barat kemudian ada Perkebunan

7:49 karet karet banyak dibudidayakan di wilayah Palembang kemudian ada perkebunan kelapa sawit yang kemudian banyak dibudidayakan di wilayah Sumatera Utara termasuk pula perkebunan teh yang banyak dibudidayakan di wilayah Jawa Barat kalau kita perhatikan sebenarnya Kebanyakan perkebunan-perkebunan yang muncul kemudian adalah perkebunan yang menghasilkan tanah yang sebelumnya sudah dikenal sejak masa Sistem Tanam Paksa tetapi yang membedakan kemudian adalah

8:34 kepemilikan tanahnya kepemilikan lahan perkebunannya ketika sistem tanam paksa itu diterapkan maka tanah-tanah perkebunan itu kebanyakan dimiliki oleh petani pribumi ataupun dimiliki oleh pemerintah kolonial tapi dalam pelaksanaan politik Pitu terbuka dengan adanya penerapan undang-undang agraria maka tanah-tanah tersebut dapat disewakan kepada para pengusaha asing swasta sehingga lahan-lahan perkeb yang kemudian muncul baik di Jawa maupun Sumatera banyak yang kemudian dikuasai oleh para pengusaha asing swasta sebagai contoh kita dapat menyebutkan munculnya perkebunan tembakau di wilayah Deli Serdang ada sebuah perusahaan yang kemudian berdiri dengan nama

9:21 Deli maskapai ini seb perah besar yang berdiri di wilayah Deli Serdang dan dikabarkan ee memiliki luas lahan pertanian sampai dengan 120.000 hektar bisa dibayangkan 120.000 hektar adalah jumlah yang sangat besar Nah jadi bisa dibayangkan bahwa lahan-lahan perkebunan tembakau tebu dan lain sebagainya kebanyakan dimiliki oleh para pengusaha asing swasta ini adalah dampak dengan diterapkannya politik pintu terbuka yang ditandai dengan adanya penerapan undang-undang agraria lantas Bagaimana dengan kondisi penduduk pribumi ones sendiri dengan adanya politik pintu terbuka dengan diterapkannya undang-undang agraria maka yang terjadi kemudian bagi Hindia Belanda atau

10:07 Indonesia adalah terjadinya eksploitasi yang dilakukan oleh para pengusaha asing swasta terhadap Hindia Belanda baik berupa orang jadi ada eksploitasi manusia di dalamnya termasuk pula ada eksploitasi tanah atau lahan kita dapat menyebutkan Nah jadi dampak yang ditimbulkan dari adanya Penerapan politik pintu terbuka yang pertama adalah adanya eksploitasi manusia nah hal ini kenapa bisa terjadi dengan adanya pembukaan lahan-lahan baru terutama di wilayah Sumatera maka akan

10:52 mengakibatkan adanya kebutuhan akan tenaga kerja di daerah perkebunan-perkebunan baru tersebut Nah dari mana kemudian tenaga-tenaga kerja itu didapatkan sebelumnya pada masa Sistem e tanam paksa yang mengerjakan lahan-lahan perkebunan adalah para petani pribumi maka dengan adanya Penerapan politik pintu terbuka muncul satu kelas sosial baru yang kemudian dikenal sebagai kalangan buruh terutama buruh-buruh perkebunan Nah karena adanya pembukaan lahan-lahan baru terutama di wilayah Sumatera yang sebelumnya merupakan lahan kosong maka akan dibutuhkan kemudian tenaga-tenaga kerja akan dibutuhkan kemudian buruh-buruh yang nanti akan bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan milik para pengusaha asing swasta nah Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi ketika Kemudian untuk

11:38 menutupi kebutuhan akan tenaga kerja di lahan-lahan perkebunan e baru tersebut maka didatangkanlah orang-orang terutama dari wilayah pulau Jawa dalam perkembangannya dalam perkembangannya para tenaga kerja yang didatangkan dari Pulau Jawa ini mendapatkan eksploitasi mendapatkan pekerjaan yang sangat berat mereka di eksploitasi sedemikian rupa yang mengakibatkan pekerjaan yang mereka dapatkan tidak mampu untuk mereka jalani karena beratnya pekerjaan yang harus mereka e tanggung begitu jadi karena beratnya pekerjaan yang harus mereka Tanggung yang mengakibatkan banyak kemudian tenaga-tenaga kerja itu yang memutuskan untuk keluar melarikan diri dan lain sebagainya Hal ini di sisi yang lain menimbulkan kerugian bagi para pengusaha asing swasta sehingga pengusaha asing swasta kemudian mendesak

12:23 kepada pemerintah kolonial untuk menerbitkan satu aturan yang mengatur hubungan antara Usaha asing swasta dengan tenaga kerja atau dengan Kaum Buruh perkebunan tersebut sehingga pada tahun 1881 muncul sebuah peraturan yang kemudian dikenal sebagai kuli ordonansi jadi kuli ordonansi ini adalah peraturan yang mengatur Hubungan kerja antara para pengusaha asing swasta dengan tenaga kerja atau dengan ka buruh Nantinya di dalam kuli ordonansi diatur sebuah peraturan yang kemudian dikenal sebagai punale sanksi Apa punale sanksi ini

13:12 punale sanksi ini adalah sanksi yang dapat diberikan oleh pengusaha asing swasta kepada buruh perkebunan yang dianggap melanggar kontrak kerja di mana nantinya hukuman yang diberikan oleh para pengusaha asing swasta ini bervariasi dan tentunya sangat berat di antaranya adalah hukum cambuk dan lain sebagainya sebagai contoh Ninis Ninis itu adalah seorang pemimpin perusahaan Deli maskapai jadi ninheis adalah seorang pemimpin eh perusahaan Deli maskapai diketahui pernah menghukum beberapa orang tenaga kerjanya beberapa orang buruhnya dengan hukuman cambuk sampai kemudian eh para buruh tersebut meninggal dunia nah ini menunjukkan betapa beratnya hukuman yang diberikan oleh para pengusaha asing swasta kepada buru-buru perkebunan yang dianggapel

13:58 melanggar aturan kerja jadi di sini terlihat adanya eksploitasi terhadap tenaga manusia di satu sisi Mereka kemudian harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat tapi kadang-kadang mereka juga diberikan hukuman sanksi yang sangat berat ketika dianggap melanggar aturan kerja jadi dampaknya yang pertama terjadi eksploitasi terhadap tenaga manusia yang kedua adalah eksploitasi lahan Nah dengan adanya pembukaan lahan-lahan perkebunan baru Maka terjadilah eksploitasi lahan kita bisa melihat eksploitasi lahan ini terjadi ketika kemudian tanah-tanah yang dimiliki oleh para bangsawan atau para bupati yang seharusnya disewakan kepada

14:44 para petani pribumi dalam perkembangannya disewakan kepada pengusaha asing swasta Kenapa karena ketika tanah-tanah itu disewakan kepada pengusaha asing swasta maka keuntungan yang didapatkan oleh para bupati maupun bangsawan pemilik tanah akan lebih besar jika dibandingkan ketika kemudian tanah-tanah tersebut disewakan kepada para petani pribumi oleh karena itulah kemudian lahan-lahan ini digunakan oleh para pengusaha asing swasta dan kemudian terjadilah eksploitasi lahan secara besar besesaran dan kemudian yang harus kita perhatikan juga bahwa eksploitasi lahan ini bahkan juga terjadi di sekitar daerah forston London daerah forston London itu adalah daerah kerajaan yang ada di wilayah Jawa mencakup Surakarta dan yyakarta pada masa Sistem Tanam Paksa daerah forston London ini adalah

15:31 daerah yang dibebaskan dari kewajiban tanam paksa tapi pada masa Penerapan politik pintu terbuka banyak kemudian lahan-lahan perkebunan baru yang berdiri bahkan di wilayah forston London atau di daerah Kerajaan baik Surakarta maupun Yogyakarta maka kita bisa melihat bahwa dampak Penerapan politik pintu terbuka yang pertama adalah eksploitasi tenaga kerja manusia dan yang kedua adalah eksploitasi lahan ketiga ya Kita juga bisa melihat bahwa dampak berikutnya adalah munculnya kelas sosial baru yaitu kaum buru Bagaimana sikap pemerintah kolonial

16:18 sendiri pemerintah kolonial tentunya akan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah kolonial oleh karena itulah maka dengan adanya Penerapan politik pintu terbuka pembangunan infrastruktur di wilayah Hindia Belanda semakin digencarkan tujuannya Apa tujuannya jelas adalah sebagai infrastruktur itu digunakan sebagai ee baik penghubung penghubung maupun juga sebagai tempat atau ee alat infrastruktur yang nanti dapat digunakan untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan diangkut ke mana Ke pelabuhan-pelabuhan yang nantinya akan dikapalkan hasil-hasil perkebunan tersebut ke luar eh Hindia Belanda atau k luuar Indonesia dan kemudian dipasarkan di pasar internasional nah dalam perkembangannya

17:05 pula dalam perkembangannya pula Penerapan politik pintu terbuka ini kemudian juga memberikan dua sisi mata uang yang berbeda baik bagi para pengusaha asing swasta dan pemerintah kolonial dan juga para petani pribumi Indonesia di mana bagi pemerintah kolonial dan pengusaha asing swasta mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar dikabarkan pada akhir abad ke-19 keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah kolonial sejumlah 151 juta glden ya dari Penerapan politik pintu terbuka dari adanya penyewaan lahan perkebunan termasuk juga dengan adanya ekspor ekspor dari hasil-hasil perkebunan ke luuar Hindia Belanda tetapi di sisi yang lain lagi-lagi petani pribumi Indonesia penduduk pribumi Indonesia dimiskinkan Nah inilah

17:50 dua sisi mata uang yang berbeda yang timbul sebagai akibat dari Penerapan politik pintu terbuka lantas Bagaimana sikap atau reaksi yang kemudian muncul terhadap Penerapan politik pintu terbuka ternyata muncul kritikan pula yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Humanis Belanda di antaranya yang dapat kita sebutkan [Musik] adalah Nah kita dapat menyebutkan reaksi yang kemudian muncul kritikan yang kemudian muncul terhadap Penerapan politik pintu terbuka berasal dari Van the fenter seorang tokoh Humanis Belanda yang menulis satu artikel yang menulis

18:35 satu artikel berjudul n atau hutang Budi di mana vanenter mengatakan bahwa sudah sepantasnyaalah pemerintah kolonial dan negeri Belanda memberikan balas budi kepada Negeri Hindia Belanda yang telah memberikan kekayaan luar biasa kepada Belanda oleh karena itulah kemudian Van fenter mengusulkan agar ada balas jasa berupa politik etis yang diberikan kepada penduduk pribumi di mana politik etis itu nanti akan terdiri atas tiga aspek yang pertama adalah edukasi atau pendidikan yang kedua adalah migrasi atau perpindahan penduduk dan yang ketiga adalah ee irigasi atau pengairan nah nantinya politik etis akan diterapkan oleh pemerintah eh Belanda e

19:20 pada tahun 191 jadi sejak tahun 1901 pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis Bagaimana bisa dipahami demikian sobat edsan pembahasan materi kita tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia terutama kita telah membahas mengenai Penerapan politik pintu terbuka 187 semoga bermanfaat jumpa lagi di kesempatan pembahasan video selanjutnya tentu saja dengan saya kak Andi tutor sejarah son.id salam pintar sekian sobat sen untuk video pembelajaran hari ini sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya sebatasan juga bisa mengunjungi adsen.id

20:08 dan temukan ribuan video pembelajaran sampai jumpa sobat adsen salam [Musik] pintar

Share

Ringkasan Video YouTube