KWn Bab 5 Hak Pelayanan Publik 1

0:00 Hai pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi dan penting bagi pelaksanaan hak asasi manusia Oleh karena itu dibuatlah ke dalam bentuk regulasi yaitu

0:46 undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik definisi resmi pelayanan publik secara singkat berdasarkan pasal 1 ayat 1 artinya segala upaya untuk memenuhi warga dalam bentuk barang jasa dan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan ada tiga aktor dalam undang-undang Ini pertama penyelenggara yaitu setiap institusi penyelenggara negara korporasi dan lembaga independen yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik kedua pelaksana yaitu orang-orang yang bekerja untuk pihak penyelenggara itu jadi pelaksana adalah yang berinteraksi langsung dan bertugas melayani masyarakat nah ketiga yaitu masyarakat

1:33 yang menerima manfaat layanan publik nah penyelenggara inilah yang wajib menyediakan segala jenis layanan publik tapi sebenarnya siapa sajakah penyelenggara itu contoh penyelenggara adalah kantor-kantor dinas dan Pelayanan seperti kepolisian atau Kantor Pajak tapi jangan lupa institusi swasta dengan misi dana kitas dalam memberikan pelayanan seperti rumah sakit Bang dan bahkan maskapai penerbangan juga digolongkan sebagai penyelenggara kewajiban pokok penyelenggara sudah diatur jelas dalam undang-undang ini yaitu menyusun dan menetapkan standar pelayanan menyusun

2:18 menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan menempatkan pelaksana yang kompeten untuk melayani masyarakat menyediakan sarana prasarana dan atau fasilitas pelayanan yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai memberikan pelayanan yang berkualitas dan melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan contoh kerja penyelenggara yang baik bisa dilihat di Solo pada saat pemilu legislatif 9 April 2014 walaupun ditetapkan sebagai hari libur sebanyak 17 Puskesmas tetap buka pada hari itu untuk melayani masyarakat artinya ke modern bahwa akses masyarakat atas pelayanan kesehatan terhalangi karena

3:04 adanya libur Pemilu tidak terjawab undang-undang ini juga mewajibkan penyediaan pelayanan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas lanjut usia wanita hamil dan anak-anak korban bencana alam dan juga bencana sosial contohnya penyediaan huruf braille pada papan penunjuk di tempat pelayanan publik bagi tunanetra hal seperti itu memang Sudah Selayaknya dikerjakan oleh pihak penyelenggara Bukankah fasilitas umum diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat karena keberadaan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjamin hak-hak masyarakat seperti mengetahui kebenaran isi standar

3:50 pelayanan mengawasi penyelenggaraan pelayanan mendapatkan tanggapan setelah melakukan pengaduan Ia mendapat advokasi perlindungan dan atau pemenuhan pelayanan memberitahukan pelaksana untuk memperbaiki pelayanan yang tidak sesuai standar mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara atau Ombudsman mengadukan penyelenggara atas dasar hal yang sama dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan selama ini sebelum adanya undang-undang pelayanan publik hak masyarakat belum diatur secara khusus Tetapi walaupun sekarang sudah

4:37 masih banyak kekurangan yang tercermin dari pelaksanaan sehari-harinya kerja penyelenggara yang harusnya mengacu pada prinsip persamaan perlakuan masih terlihat diskriminatif terutama terhadap kelompok rentan dan berkebutuhan khusus tidak perlu jauh-jauh melihat contohnya trotoar misalnya Apakah sudah dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat Belum kan penyandang disabilitas masih belum dapat menikmati trotoar secara nyaman sepertinya kesadaran dari pemerintah dan pihak penyelenggara masih bisa ditingkatkan lagi di sinilah letak peran serta masyarakat seperti yang kita ketahui hak dan kewajiban saling melengkapi agar hak berjalan kewajiban

5:24 harus terpenuhi kewajiban bagi masyarakat adalah mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan ikut menjaga terpeliharanya sarana prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik dan berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai penerima pelayanan publik masyarakat wajib aktif mengadukan penyimpangan yang terjadi Ingatkan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh cara masyarakat punya tugas memastikan segala kewajiban itu benar-benar dijalankan di lapangan dengan adanya

6:11 undang-undang pelayanan publik pengaduan yang dilakukan masyarakat akan menjadi umpan balik bagi pelaksanaan pelayanan publik itu sendiri nah umpan balik itulah yang akan ditanggapi dalam rangka memperbaiki pelayanan publik kalau bukan masyarakat yang memberitahu siapa lagi masyarakat terlibat kualitas pelayanan publik mendengar Hi Ho