Ringkasan Singkat
Video ini membahas tentang masa Orde Baru di Indonesia, mulai dari latar belakang, munculnya TRITURA dan Supersemar, faktor berdirinya, kebijakan politik dalam negeri (termasuk fusi partai politik dan pelaksanaan Dwifungsi ABRI), hingga berakhirnya masa Orde Baru.
- Orde Baru berlangsung dari 1966-1998.
- Supersemar dianggap sebagai tonggak berdirinya Orde Baru.
- Kebijakan politik dalam negeri meliputi pembubaran PKI, fusi partai politik, dan Dwifungsi ABRI.
Pembukaan
Video dibuka dengan sapaan dan pengantar materi tentang masa Orde Baru di Indonesia.
Profil Tutor
Perkenalan singkat dengan tutor sejarah dari Edcent.
Periode Masa Orde Baru
Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Tahun 1966 menjadi penanda dimulainya Orde Baru karena dikeluarkannya Supersemar oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan pengamanan negara. Tahun 1998 dianggap sebagai akhir Orde Baru karena Presiden Soeharto berhenti dari jabatannya dan digantikan dengan masa Reformasi. Sebelum Orde Baru, Indonesia mengalami masa Demokrasi Terpimpin yang diwarnai dengan pemberontakan G30S PKI.
Munculnya TRITURA
Peristiwa G30S PKI menyebabkan kekacauan di Indonesia. Pada Februari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) mengeluarkan tuntutan kepada pemerintah yang dikenal sebagai TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat). Isi TRITURA adalah: pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur PKI, dan penurunan harga.
Lahirnya Supersemar
Kondisi negara yang semakin kacau membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah kepada Letjen Soeharto pada 11 Maret 1966. Surat Perintah ini dikenal sebagai Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Tiga jenderal, yaitu Amir Machmud, M. Yusuf, dan Basuki Rahmat, diutus untuk menyampaikan Supersemar kepada Soeharto. Setelah menerima Supersemar, Soeharto mengambil langkah pembubaran PKI.
Faktor Berdirinya Orde Baru
Supersemar dianggap sebagai tonggak berdirinya Orde Baru. Terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Soeharto kemudian menjabat sebagai ketua Presidium Kabinet pada tahun 1966-1967, pejabat presiden pada tahun 1967-1968, dan akhirnya ditetapkan sebagai presiden pada tahun 1968. Masa jabatan Soeharto berlangsung selama 32 tahun (1966-1998).
Kebijakan Politik Dalam Negeri
Orde Baru berupaya menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Beberapa kebijakan politik dalam negeri yang diambil:
- Pembubaran PKI dan pelarangan ajaran komunisme (TAP MPRS No. 25 Tahun 1966).
- Pembentukan kabinet: Kabinet Ampera (1966-1968) dan Kabinet Pembangunan (1968-1998) yang berlangsung dalam tujuh tahap.
- Pelaksanaan Pemilu: Enam kali pemilu (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997). Pemilu 1971 diikuti oleh sembilan partai politik dan Golkar.
Fusi Partai Politik
Pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan fusi partai politik untuk menciptakan stabilitas politik. Hasil fusi adalah dua partai politik: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari partai-partai Islam (NU, PSII, Perti, Muslimin Indonesia) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari partai-partai nasionalis (IPKI, TNI, Murba, Parkindo, Partai Katolik).
Pelaksanaan dan Fungsi ABRI
Pelaksanaan Dwifungsi ABRI, yaitu keterlibatan ABRI dalam bidang pertahanan dan keamanan serta sosial-politik. Dalam bidang sosial, ada program AMD (ABRI Masuk Desa). Dalam bidang politik, personel ABRI terlibat dalam eksekutif (kepala daerah, menteri) dan legislatif (fraksi ABRI di DPR/MPR). Penerapan asas tunggal Pancasila pada tahun 1985 mengharuskan semua organisasi sosial dan politik menggunakan Pancasila sebagai asas.
Penutup
Video ditutup dengan ringkasan materi yang telah dibahas dan ajakan untuk menyaksikan video pembelajaran lainnya di Edcent.
