Ringkasan Singkat
Video ini membahas tentang potensi penerimaan negara yang hilang akibat praktik misinvoicing dalam kegiatan ekspor dan impor selama 20 tahun terakhir. Praktik ini melibatkan selisih nilai faktur antara negara asal dan negara mitra, yang berpotensi menyebabkan penghindaran pajak, penggelapan, penyelundupan, hingga pencucian uang. Pemerintah berupaya mengejar dan menindak para pengusaha yang diduga melakukan pelanggaran ini untuk menambal kekurangan APBN.
- Misinvoicing adalah selisih nilai faktur kepabeanan antara negara asal dan negara mitra.
- Potensi kerugian negara dari misinvoicing ekspor mencapai 40 miliar dolar AS per tahun untuk under invoice dan 25 miliar dolar AS untuk overvoicing.
- Praktik ini berpotensi menyebabkan penghindaran pajak, penggelapan, penyelundupan, hingga pencucian uang.
Gaya Purbaya dan Potensi Misinvoicing
Video ini membahas perbedaan gaya antara Purbaya dan Sri Mulyani saat menjabat. Pada awal penunjukan Purbaya, ada kekhawatiran dari netizen dan pasar meragukan kemampuannya. Video ini juga menyoroti bagaimana Purbaya berupaya menambal kekurangan APBN yang selama ini menjadi perhatian.
Riset Next Indonesia dan Peluang Menambal APBN
Riset Next Indonesia menunjukkan adanya peluang besar untuk menambal APBN dari praktik misinvoicing. Misinvoicing adalah selisih dokumen faktur kepabeanan antara negara asal (misalnya Indonesia) dengan negara mitra (misalnya Singapura). Penelitian ini menemukan bahwa selama 20 tahun terakhir, praktik misinvoicing dalam kegiatan ekspor dan impor terjadi secara sistemik.
Kerugian Negara Akibat Misinvoicing
Kerugian negara akibat misinvoicing diperkirakan mencapai 40 miliar dolar AS per tahun untuk ekspor under invoice dan 25 miliar dolar AS untuk ekspor overvoicing. Potensi pendapatan negara yang hilang sangat besar, tergantung pada komoditas, volume, dan tarif yang berlaku. Selisih dokumen ini saja bisa mencapai 600 triliun rupiah hanya dari ekspor, belum termasuk impor.
Upaya Pengejaran Misinvoicing
Purbaya berupaya mengejar dan menindak para pengusaha yang diduga melakukan pelanggaran misinvoicing. Dugaan pelanggaran ini berpotensi menyebabkan penghindaran pajak, penggelapan, penyelundupan, hingga pencucian uang. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan menambal kekurangan APBN.
