Ringkasan Singkat
Video ini membahas tentang strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, serta upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi:
- Peningkatan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) menjadi 350.000 unit.
- Pentingnya evaluasi program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) untuk memastikan efektivitas dan mencegah korupsi.
- Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan program perumahan.
- Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk UI (Universitas Indonesia) dan World Bank, untuk mendapatkan kajian dan dukungan teknis.
Pengantar dan Target Pembangunan Rumah
Menteri PKP menekankan pentingnya membangun dan merenovasi 3 juta rumah, dengan kontribusi dari pemerintah, masyarakat, pengembang, dan CSR. Program BSPS memberikan bantuan rata-rata Rp20 juta, sehingga pendampingan yang tepat sangat diperlukan. Menteri juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses, termasuk dalam proses perizinan dan pembiayaan.
Dampak Program Perumahan terhadap Ekonomi dan Lapangan Kerja
Menteri PKP menjelaskan dampak positif program perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Setiap rumah yang dibangun dapat menciptakan lapangan kerja bagi lima orang, sehingga target 350.000 rumah dapat menciptakan 1.620.000 lapangan kerja. Selain itu, program ini juga berdampak pada industri terkait seperti bahan bangunan dan transportasi.
Transparansi dan Pencegahan Korupsi
Menteri PKP menekankan pentingnya menjaga kualitas program dan mencegah korupsi. Ia mencontohkan kasus korupsi di Kabupaten Semak sebesar 100 miliar dan perlunya sistem yang transparan dan akuntabel. Menteri juga meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk presiden, untuk memastikan program berjalan dengan baik.
Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pendampingan
Menteri PKP menyoroti pentingnya evaluasi program pemberdayaan dan pendampingan dalam program BSPS. Ia menekankan bahwa pendamping haruslah orang yang dipercaya di desa dan mampu menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong. Menteri juga meminta agar dibuat database pendamping yang berhasil dan tidak berhasil agar rekrutmen ke depan lebih efektif.
Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi
Menteri PKP menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program perumahan. Ia mencontohkan dengan mengundang berbagai komunitas untuk memberikan masukan terkait desain dan lokasi rumah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Menteri juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses, termasuk dalam proses sertifikasi dan pembayaran.
Asosiasi Warga Penghuni Rumah
Menteri PKP berencana membentuk asosiasi warga penghuni rumah untuk menjembatani komunikasi antara pengembang dan konsumen. Selama ini hanya ada asosiasi pengembang, sehingga suara konsumen kurang terdengar. Asosiasi ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Kerjasama dengan UI dan Rekomendasi Kebijakan
Menteri PKP meminta UI untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang jelas dan konkret terkait program perumahan. Ia mencontohkan seperti rekomendasi dokter yang jelas tentang diet dan olahraga. Menteri juga meminta UI untuk mengevaluasi dampak program terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan kemiskinan.
Identifikasi dan Solusi Permasalahan di Lapangan
Menteri PKP meminta identifikasi permasalahan yang menghambat program perumahan, seperti ekonomi biaya tinggi dan pungutan liar. Ia menekankan bahwa solusi harus berpihak pada konsumen dan pengusaha yang bertanggung jawab. Menteri juga meminta UI untuk mereview proses FLPP dan memberikan strategi pencapaian target 350.000 unit.
KPR Sejahtera FLPP dan Tantangan Pencapaian Target
Komisioner BP Tapera menjelaskan bahwa KPR Sejahtera FLPP merupakan produk yang menarik karena memberikan subsidi bunga kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyoroti tantangan dalam mencapai target 350.000 unit dan meminta UI untuk melakukan kajian terkait sensitivitas terhadap pelemahan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat.
Fokus dan Tugas Masing-Masing Dirjen
Menteri PKP meminta masing-masing dirjen untuk fokus pada tugas dan jabatannya. Ia mencontohkan Pak Putra yang menjadi koordinator BSPS dan meminta UI untuk memahami konteks pemberdayaan dalam program tersebut. Menteri juga menekankan pentingnya menemukan orang yang tepat untuk menjadi pendamping pemberdayaan.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Menteri PKP menekankan pentingnya hati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan uang negara. Ia mencontohkan dengan rapat yang mendalam untuk membahas anggaran yang tidak terlalu besar. Menteri juga meminta agar setiap kerjasama dengan pihak lain, seperti World Bank, dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Pungutan Liar dan Harapan Masyarakat
Menteri PKP menanyakan kepada para dirjen terkait masih adanya pungutan liar dalam sektor perumahan. Ia mengakui bahwa pengusaha tidak berani melaporkan secara tertulis, namun berharap agar masalah ini dapat diatasi. Menteri juga menekankan pentingnya penelitian yang berdampak besar bagi negara dan rakyat.
Objek Penelitian dan Target Pembangunan Rumah
Menteri PKP menjelaskan objek penelitian yang meliputi BSPS, FLPP, dan perumahan swadaya. Ia menekankan target membangun dan merenovasi 3 juta rumah, dengan kontribusi dari pemerintah, masyarakat, dan pengembang. Menteri juga menyoroti pentingnya mengedukasi masyarakat tentang kemudahan yang diberikan pemerintah dalam membangun rumah sendiri.
Kesiapan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Sekjen Kementerian PKP menyoroti isu kelembagaan dan kesiapan sumber daya manusia dalam mencapai target pembangunan rumah. Ia meminta UI untuk membuat asesmen kesiapan organisasi, proses bisnis, regulasi, dan SDM yang diperlukan. Sekjen juga menyoroti masalah overstok rumah susun dan meminta masukan dari UI untuk mengatasi masalah tersebut.
Ekosistem Perumahan dan Keterlibatan Stakeholder
Menteri PKP menekankan pentingnya menjaga ekosistem perumahan dan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk pengembang, konsumen, dan perbankan. Ia meminta para pengembang untuk memberikan masukan terkait regulasi dan kebijakan yang diperlukan. Menteri juga meminta agar dibuat grup komunikasi dengan UI untuk membahas isu-isu terkait perumahan.
Regulasi dan Investasi di Sektor Perumahan
Salah satu peserta menyampaikan permasalahan terkait regulasi yang menghambat investasi di sektor perumahan. Ia mencontohkan proses perizinan yang lama dan pungutan yang terlalu banyak. Peserta juga mengusulkan agar dibuat undang-undang omnibus law untuk merapikan regulasi di sektor perumahan.
Keadilan dan Kepastian Hukum
Menteri PKP menekankan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam sektor perumahan. Ia menyoroti masalah izin yang tidak diberikan meskipun syarat sudah terpenuhi. Menteri juga meminta UI untuk melakukan penelitian yang baik dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi rakyat dan pengusaha.
Kesiapan Menghadapi Dukungan Luar Biasa
Rektor UI menyampaikan kesiapan untuk mendukung program Kementerian PKP. Ia menyoroti dukungan luar biasa dari presiden, DPR, Bank Indonesia, dan perbankan. Rektor juga menekankan pentingnya bekerja lebih cepat, lebih benar, lebih tepat, dan lebih bersih dalam mengelola kepercayaan yang diberikan.
Tiga Tematik Utama dan Keterlibatan World Bank
Rektor UI merangkum tiga tematik utama yang akan dibahas, yaitu strategi peningkatan FLPP, dampak pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mitigasi potensi ekonomi berbiaya tinggi. Ia juga menyinggung keterlibatan World Bank dalam program perumahan.
Kunjungan World Bank dan Penjelasan Program
Perwakilan World Bank menjelaskan bahwa lembaganya memiliki interest rate yang tidak bisa dinegosiasikan dan bergerak sesuai dengan global interest. Menteri PKP menekankan pentingnya mengetahui besaran bunga dan tenor pinjaman. Perwakilan World Bank juga menjelaskan tentang hibah yang diberikan dan proses tender yang harus diikuti.
Penjelasan Program dan Harapan Menteri PKP
Menteri PKP menjelaskan kepada perwakilan World Bank tentang program-program yang ada di Kementerian PKP, termasuk peningkatan kuota rumah subsidi, program BSPS, dan program benar PKP. Ia menekankan pentingnya mengelola keuangan negara dengan tanggung jawab dan meminta UI untuk melakukan kajian terkait program-program tersebut.
Kritik dan Masukan Terhadap Program Rumah Subsidi
Dirjen menyampaikan bahwa program rumah subsidi perluasan aksesnya bisa lebih meningkat. Jadi yang sekarang peraturan menteri, keputusan menteri terkait dengan fitur rumah subsidi itu adalah 21 m² sampai 36 m² luas bangunannya dan luas tanahnya 60 sampai dengan 200 m².
Pengalaman Kerjasama dengan World Bank
Dirjen menjelaskan bahwa di masa PKP sejak tanggal 20 Oktober kita belum pernah dengar. ee zaman sebelumnya perumahannya sebelumnya tahun 4 tahun 2000 18 1920 kami pernah kerja sama dengan BOP yang pertama adalah terkait dengan ee BSPS.
Penjelasan Pinjaman World Bank untuk BSPS
Dirjen menjelaskan bahwa memang ada perkembangan di waktu kebetulan waktu itu saya ada di Direktorat Bina ee Rumah Swadaya yang menangani bantuan Worldbank. Jadi banyak sor bantuan ini pinjaman atau pinjaman, Pak? Pinjaman. Berarti kita jadi kalau pinjaman itu bantuan atau hutang?
Diskusi Terkait Bunga Pinjaman dan Dampak Program
Menteri PKP menanyakan terkait bunga pinjaman dan dampak program. Menteri juga perlu menganalisa, Pak. Saya rasa Pak Fitra setuju sama saya. Kayak kita bicara dengan UI dengan jumlah yang mungkin tidak terlalu ya seperti itu. Kita sangat serius menurut Pak Fitra dan Ibu Dirjen. Kita serius enggak untuk deal sama UI ini?
Penjelasan World Bank Terkait Pinjaman dan Hibah
Perwakilan World Bank menjelaskan bahwa setiap single project that we're done uh when it ends uh we compare to what we offer and we measure the impact we calculate the internal rate of return on the project of course including the cost of funding the funding and we give it to the government we it's a it's a different team that implement it's not the same.
Evaluasi Program BSPS dan Standar Kualitas
Menteri PKP menanyakan terkait evaluasi program BSPS. Perwakilan World Bank menjelaskan bahwa BSPS existed before the work when we started the project we didn't assess and check whether the quality of the improvement was complied with resilience standard. Meaning that if there would be a shake on the earth what would happen with this BSPS subs?
Target dan Program BSPS di APBN 2025
Menteri PKP menjelaskan bahwa kalau program kami jalan dan ditentukan dalam 1 bulan mungkin 2 bulan ini, kami tidak memerlukan bantuan untuk BSPS dari WordPress. Karena Pak Prabowo mengatakan kita harus berdiri di kaki kita sendiri kalau program itu jalan dan itu mungkin dalam waktu dekat akan diputuskan.
Program Urban Housing and Settlement Development Project
Dirjen menjelaskan bahwa program untuk greenable and mohon maaf program untuk urban housing and settlement development project ini kita susun kemudian ini yang sudah menyampaikan komitmen sanggup untuk membantu atau memberikan pinjaman dari STB.
Program Raisa dan Pinjaman dari World Bank
Dirjen menjelaskan bahwa dengan WordBank itu nama programnya adalah Raisa yaitu Silent and Exclusive Housing and Settlement Project. Ini ada eh pinjamannya sebesar ee R.527 juta ya.
Penjelasan Terkait Program dan Anggaran
Dirjen menjelaskan bahwa 1,5 miliar dolar. Oke, berarti berapa rupiah? Iya, iya. Enggak apa-apa. Saya baru dengar sekarang. Pak sudah dengar, sudah dipelajari.
Program Mikrokredit dan Pengembangan Ekonomi Rumah Tangga
Dirjen menjelaskan bahwa PSPS-nya selain mikrokredit juga ada pengembangan ekonomi rumah tangga membantu masyarakat untuk mereka mengembangkan rumahnya dalam bentuk warung ataupun homestay.
Bantuan PSU dan Pengembangan Kawasan
Dirjen menjelaskan bahwa PSU untuk jadi selama ini kita belum punya namanya social housing dan kita harapkan nanti social housing itu adalah penumbang yang itu disewakan pada masyarakat kita bantu linknya atau pemadang kebakarannya sehingga harga pembangunan itu lebih rendah.
Kajian dan Pengembangan Kelembagaan
Dirjen menjelaskan bahwa ada terkait dengan kajian, ada beberapa hal yang ingin kami kaji. Yang pertama adalah Undang-Undang PKP Perumahan kawasan. Kemudian Undang-Undang Rusun, kemudian ee Undang-Undang Tapera.
Diskusi Terkait BPS dan Pinjaman World Bank
Menteri PKP menanyakan terkait BPSnya nambah silakan. B sehat. Jadi kita kan sekarang pertama kali ini kan sudah.
Keputusan Terkait Pinjaman World Bank
Menteri PKP menjelaskan bahwa masuk. Jadi masih bisa ditundar dulu ya. Makanya ini sesudah saya balik dari sana masih bisa dibahas sampai ke depan masih bisa. Oke kalau gitu saya putuskan.
Penjelasan dan Komunikasi yang Benar
Menteri PKP menjelaskan bahwa yang penting bisa menjelaskan dan bisa mungkin menjelaskan dengan benar ya. Tolong kontaknya siapa namanya satu orang kasih itu satu orang dari kami Novelin yang ngonak namanya siapa?
Kedaulatan Negara dan Kepentingan Nasional
Menteri PKP menjelaskan bahwa dan tidak ada juga yang bisa menekan negara kamara kami negara yang berdaulat. Tidak ada. Saya pelajari dulu, Bu. Saya pelajari dulu. Saya mau tahu detailnya.
Kehormatan dan Kepercayaan Presiden
Menteri PKP menjelaskan bahwa pasti. Saya orang yang tidak pernah ragu-ragu untuk negara saya sesudah saya pelajari ya untuk kepentingan nasional saya. Apapun resikonya saya hadapi ya karena bagi saya ini adalah kehormatan dan kepercayaan dari presiden. Saya harus jaga.
Pertemuan dengan Menteri Bappenas dan Wamen Keuangan
Menteri PKP menjelaskan bahwa saya barusan berbicara 20 menit dengan Menteri Bappenas. Jadi saya barusan bicara Menteri Bapenas langsung untuk mendapatkan penjelasan dari Menteri Bapenas ya dan juga saya akan melaporkan proses ini lengkap kepada Bapak Presiden dan saya mengerti dan Pak ya pasti Pak ya dan saya juga akan sampaikan kepada Pak Asim sudah saya pelajari saya akan laporkan kepada tiga orang kepada Presiden, kepada Pak Asim ya dan juga saya minta pendapat daripada Menteri BEPENAS.
Kerjasama dan Promosi Makanan Indonesia
Menteri PKP menjelaskan bahwa Oke. Bapak namanya siapa? Luis. Luis. Nomor coba dari sekolis besok bisa rapat anytime bisa. Tolong prioritasin ini ya. Mungkin saya akan ajak Bapak ketemu dengan banyak pihak ya. Nomor satu, saya akan undang Bapak malam ini ke restoran saya di SBD ya untuk membantu menjelaskan.
Filosofi Kerja dan Prioritas Menteri PKP
Menteri PKP menjelaskan bahwa saya belajar dari Presiden Prabowo kerja meeting ya, music ya meeting ya, work hard wati ulati ulati good ya waktunya kerja kerja waktunya nyanyi waktunya makanmakan kita mesti tahu waktunya kerja waktunya apa. Jadi saya belajar nih saya buat ini. Saya lagi buat apa? Ee dapur. Nanti dibaliknya dapur nanti saya undang ya. Jadi nanti tukang masaknya dulu. Setelah itu baru I. Oke. Are you happy?
