0:01 [Musik] Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah entitas yang merdeka dan berdaulat. Di tengah gempita kemerdekaan, dua orang penguasa Dinasti Mataram yang sadar akan nasionalisme dan rasa persatuan yaitu Susuhunan Pakubuwono 12 dan Pangeran Adipati Mangkunegoro 8 menyatakan bahwa beliau dan negeri beserta rakyatnya
0:46 bergabung dengan negara Republik Tunggal tekayu merdeka merdeka merdeka. Maklumat tanggal 1 September tahun 1945. Demikian pernyataan Sri Susuhunan dan Pangeran Adipati itu dibuat bahwa keduanya berdiri di belakang pemerintah pusat negara Republik Indonesia dan hubungan masing-masing monarki itu dengan pemerintah pusat di Jakarta adalah bersifat langsung. Mereka bahkan tercatat sebagai kepala monarki pertama di Nusantara yang secara resmi menggabungkan diri ke dalam negara republik yang baru berdiri itu. Sebuah keputusan yang disambut sangat baik oleh pemerintah pusat hingga
1:32 Presiden Soekarno mengeluarkan piagam penetapan yang menetapkan SUAP raja Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran Surakarta masing-masing berkedudukan sebagai daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Surakarta. Sejarah mencatat bahwa daerah Istimewa Surakarta merupakan daerah istimewa pertama yang dibentuk setelah Indonesia merdeka. Yang sayangnya sejarah mencatat pula bahwa daerah Istimewa Surakarta juga menjadi daerah istimewa pertama yang kedudukannya dibekukan. [Musik] majuan
2:20 [Musik] Merdeka merdeka [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] di tengah kecamuk perang dunia pada tanggal 1 Maret 1942, militer Jepang dengan kekuatan sekitar 100.000 orang mendarat di Jawa melalui Cilegon, Indramayu, dan Rembang. Pada
3:07 tanggal 5 dan 7 Maret, Surakarta dan Yogyakarta sudah jatuh ke tangan mereka. Usai pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat, di tanggal 8 Maret 1942, pemerintah pendudukan Jepang resmi berdiri di Indonesia. Maka selanjutnya dalam menjalankan pemerintahan, Jepang pun mengadakan reorganisasi struktur administrasi dan birokrasi dari tingkat pusat hingga daerah. Di era Belanda, daerah administratif tingkat 1 di Pulau Jawa terdiri dari tiga provinsi dan dua kegubernuran setingkat provinsi. Masing-masing adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan
3:53 Jawa Timur. serta kegubernuran Surakarta dan kegubernuran Yogyakarta. Kegubernuran Surakarta terdiri dari dua swap raja, yaitu Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunaran. Begitu pula dengan kegubernuran Yogyakarta yang terdiri dari suap raja kesultanan Yogyakarta dan raja Pakualaman. Oleh Pemerintah pendudukan Jepang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942, Surakarta dan Yogyakarta diberi status sebagai koci alias daerah istimewa dengan masing-masing kepala kerajaan dan kadipaten yang memerintah disebut sebagai KO. [Musik]
4:40 Meski sempat disambut dengan sukacita, keberadaan Jepang lambat laun justru kian menghancurkan sendi-sendi ekonomi, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kewajiban menyerahkan hasil pertanian hingga adanya keharusan menjadi tenaga kerja paksa alias Romus kian menimbulkan perasaan anti Jepang mulai dari kalangan pangreh praja hingga rakyat pedesaan. Amarah rakyat kian berlebih-lebih karena penguasa-penguasa lokal seperti Para dan Tonarigumi didapati sering melakukan tindak penyelewengan atau korupsi. Setelah Belanda angkat kaki, rakyat seakan tertimpa malapetaka baru dengan merasakan penderitaan dan kesengsaraan
5:27 luar biasa akibat segala aturan dan pembatasan yang diberlakukan oleh Jepang. Kesengsaraan yang bahkan turut dirasakan oleh orang-orang istana. [Musik] Tanggal 19 Juli tahun 1944, seorang Pangeran Progresif sekaligus politisi ulung Pangeran Adipati Mangkunegoro 7 meninggal dunia setelah
6:13 sakit selama beberapa waktu. Karena tidak dikaruniai putra dari Ratu Timur selaku istri permaisurinya, maka putra tertua Adipati Mangkunegoro 7, yaitu Kanjeng Pangeran Haryo Hamijoyo Saroso yang berusia sekitar 20 tahun dinobatkan sebagai adipati Mangkunegaran berikutnya. Dengan status Kadipaten Mangkunegaran sebagai sebuah koci, maka Pangeran Hamijoyo yang sudah bergelar Adipati Mangkunegoro 8 juga menyandang jabatan sebagai Mangkunegaran Ko. Beliau juga bergabung dalam tentara pembela tanah air alias Peta sebuah kesatuan militer bentukan Jepang dan ditempatkan di
6:58 kesatuan batalyon dua Manahan. Di awal pemerintahannya, Mangkunaran sudah tidak mempunyai kekuatan militer karena pasukan legiun Mangkunegaran telah dibubarkan oleh Jepang. Malahan untuk membantu mantan prajurit dan masyarakat yang terpaksa menjadi pengangguran karena berbagai kebijakan Jepang, setiap bulan mangkegaran harus mengeluarkan uang sejumlah 1500 golden. Sekitar 1 tahun setelah Mangkunegaran mengangkat seorang penguasa baru, Kasunanan Surakarta juga mengalami hal serupa. Sunan Pakubuwono 11 yang ketika itu berusia 59 tahun meninggal dunia pada
7:45 tanggal 1 Juni 1945. Wafat sebelum sempat mengangkat seorang putra mahkota. Posisi pengganti kedudukan raja ternyata jatuh pada Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo, putra termuda Sri Sunan dan permaisurinya yang lahir pada 14 April 1925. Perdebatan pun menyelimuti istana. Sebagian Pangeran dan pejabat senior rupanya tidak menghendaki seorang pangeran berusia 20 tahun menduduki singgasana. Mereka berusaha menolak fakta bahwa sekalipun merupakan putra termuda, Purboyo adalah satu-satunya putra yang lahir dari Ratu Pakubuwono selaku
8:31 permaisuri Sunan Pakubuwono 11. Maka walaupun sempat diwarnai polemik, pada akhirnya penobatan Pangeran Purboyo tetap dilaksanakan. Meski pada mulanya Jepang sempat mengatakan bahwa mereka tidak berani menjamin keselamatan raja jikalau nantinya terjadi sesuatu. [Musik] Pada tanggal 12 Juli tahun 1945
9:20 di Bangsal Manguntur Tangkil kompleks City Hinggi Lor Keraton Surakarta Hadiingrat di hadapan segenap Sentono, Abdi Dalam, para pejabat militer Jepang, serta rakyat Surakarta yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat. Pangeran Purboyo akhirnya resmi dinobatkan sebagai sahandap sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono kaping Kalih welas. Dan beliau otomatis juga menyandang kedudukan sebagai Surakarta. [Musik] Seorang raja muda yang konon ketika itu naik takhta di bawah bayang-bayang dominasi Ibu Suri dan Kanjeng Patih beserta para sekutunya menyebabkan adanya disintegrasi di dalam keluarga istana yang berdampak pada
10:06 keberlangsungan keraton di masa revolusi. Meski demikian, diungkap oleh sang raja sendiri bahwa kedudukannya sebagai susuhunan Surakarta telah mendapat dukungan dari Soekarno. Bung Karno dikutip dari pengakuan Sri Sunan mengatakan bahwa Pangeran Purboyo layak bertahta karena ia merupakan seorang pemuda yang dianggap mampu mengikuti perkembangan zaman dan tahan terhadap situasi yang bergejolak. [Musik] Sementara Sunan Pakubuwono 12 masih
10:52 merupakan sosok pemimpin yang belum banyak memiliki jam terbang. Bangsawan-bangsawan senior yang lebih berpengalaman akhirnya semakin ambil bagian dalam perpolitikan. Semasa berkuasa, Jepang memang menggunakan popularitas para bangsawan untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan memobilisasi dukungan rakyat. Dari para bangsawan ini, beberapa adalah mereka yang pernah mengenyam pendidikan tinggi dan aktif dalam organisasi pergerakan seperti Pangeran Hadiwijoyo, Pangeran Suryo Hamijoyo, Bendoro Sumodiningrat, dan Kanjeng Uraningrat. [Musik] Bendoro Sumo Diningrat misalnya adalah putra Pangeran Kusumoyudo sekaligus cucu
11:40 Sunan Pakubuwono 10 dan tokoh partai Indonesia Raya alias Parindra yang juga menjabat komandan batalyon dua Manahan dalam kesatuan tentara peta. Ia pun terkenal aktif membina jaringan dengan kalangan militer di berbagai daerah, termasuk dengan para pegawai pribumi serta para bekas aktivis politik yang pernah ditahan oleh Belanda. Sementara itu, nama Wuriingrat juga tercatat sebagai tokoh anti Belanda dan pendukung gagasan Indonesia merdeka. Putra Patih Sosro Ningrat 4 ini sempat didapuk menjadi pemimpin gerakan 3A di Surakarta dan juga menduduki kursi anggota Cuuo Sangiin yang berkedudukan
12:25 di Jakarta pada tahun 1943 hingga akhirnya menjadi anggota BPUPK dan PPKI pada hari-hari menjelang kemerdekaan Indonesia. [Musik] Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta atas nama bangsa Indonesia Ir. Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dua proklamator itu kemudian ditetapkan
13:13 oleh PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden dari republik yang baru terbentuk. [Tepuk tangan] Kabar dan euforia proklamasi kemerdekaan pun menyebar hingga berbagai penjuru. Tak terkecuali di Surakarta. Pemimpin beserta rakyat Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran seketika menyambut baik proklamasi yang sudah dikumandangkan. Sunan Pakubuwono 12 dan Pangeran Adipati Mangkunegoro 8 selanjutnya mengirimkan kawat ucapan selamat kepada Soekarno Hatta atas kemerdekaan Indonesia. Bersamaan dengan itu, pada tanggal 18 Agustus 1945 di wilayah Surakarta dibentuk panitia
14:00 persiapan kemerdekaan yang diketuai oleh Kanjeng Uriingrat dengan tiga orang anggota yaitu Mister Sukasno, Raden Tumenggung Sutejo Brojonagoro, dan Raden Ngabehi Domo Pranoto. Panitia tersebut bertugas menggalang persatuan dan menyebarluaskan kabar kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemerintah pusat melalui Presiden Soekarno membalas itikad baik dari rakyat Surakarta dan dua penguasa monarki Jawa itu dengan mengeluarkan piagam penetapan Presiden tanggal 19 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa Surakarta merupakan sebuah daerah istimewa.
14:49 [Tepuk tangan] Lalu pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI diputuskan pula tentang pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Setelah itu di tanggal 22 Agustus diadakan sidang KNIP yang membahas mengenai pembentukan Komite Nasional di daerah-daerah yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Dalam Undang-Undang itu untuk pertama kalinya disebutkan tentang adanya sebuah bentuk pemerintahan yang disebut daerah
15:36 Istimewa. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa Komite Nasional Daerah diadakan di Jawa dan Madura kecuali di daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta, di karesidenan, di kota otonom, di kabupaten, dan daerah lain yang dipandang perlu oleh Menteri Dalam Negeri. Tanggal 1 September 1945, Sunan Pakubuwono 12 dan Pangeran Adipati Mangkunegoro 8 mengeluarkan maklumat resmi yang menyatakan bahwa negeri Surakarta dan Mangkunegaran yang bersifat monarki adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia.
16:21 Keduanya berdiri di belakang pemerintah pusat negara Republik Indonesia serta hubungan masing-masing monarki dengan pemerintah pusat di Jakarta adalah bersifat langsung. 5 hari kemudian pada tanggal 6 September 1945, kedua monarki mendapat piagam kedudukan dari Presiden Soekarno yang menegaskan kedudukan Sunan Pakubuwono 12 dan Adipati Mangkunegoro 8 masing-masing sebagai kepala daerah istimewa. Pengakuan kedudukan Sri Sunan dan Mangkunegoro oleh Presiden Soekarno rupanya tidak serta-merta memberikan kepastian kedaulatan dan kekuatan politis bagi masing-masing monarki itu.
17:08 Walaupun raja dan elit politik tingkat nasional setuju dengan sistem pemerintahan daerah istimewa, laskar-laskar dan beberapa politisi lokal justru menjadi batu sandungan bagi konsolidasi pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta. Sejak ditetapkannya SUAPRA Surakarta sebagai daerah istimewa oleh pemerintah pusat pada 19 Agustus 1945, timbul reaksi dari sebagian politisi radikal dan pejuang kemerdekaan di Surakarta. Mereka beranggapan bahwa sistem pemerintahan monarki yang terwadah dalam bentuk daerah istimewa tidak sesuai dengan semangat revolusi.
17:54 Mereka juga menginginkan agar pemerintahan dijalankan rakyat bukan oleh Sri Sunan maupun Mangkunegoro. [Musik] Sebenarnya saat itu kondisi sosial politik di Surakarta diramaikan oleh orang-orang yang tergabung dalam dua kelompok berbeda, yaitu kelompok pendukung daerah istimewa atau pendukung suap raja dan kelompok anti suap raja. Adanya kelompok pendukung suap raja didasari oleh keinginan masyarakat untuk
18:39 mempertahankan sistem pemerintahan monarki yang sudah ada meski sudah bergabung ke dalam negara Republik Indonesia. Masa yang termasuk dalam kelompok ini berasal dari para bangsawan yang memegang jabatan di pemerintahan serta masyarakat yang memiliki ikatan kuat terhadap keraton Surakarta dan Puro Mangkunegaran. Kelompok sosial ini berusaha mengorganisir diri untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dalam menghadapi golongan yang menolak pemerintahan suap raja. Mereka yang berada dalam barisan pendukung daerah istimewa antara lain Narpowandowo, Paguyuban Kawulo Karaton Surokarto atau Pokokoso, Pemuda Terrah Surakarta, Legiun Mangkunegaran,
19:24 Pakempalan Kerabat Mangkunegaran, serta berbagai kelompok tani dan kelompok-kelompok pelestari kebudayaan Jawa. Selain kelompok royalis tradisional tersebut, juga terdapat kelompok moderat pendukung Daerah Istimewa Surakarta, yaitu kelompok sosial yang menginginkan adanya perubahan dan penyesuaian dalam sistem pemerintahan monarki, namun tanpa menghapuskan kedudukan daerah istimewa. Mereka adalah para politisi maupun individu-individu terpelajar baik yang berasal dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan istana. Mereka sebagian besar adalah orang-orang berpendidikan tinggi yang memiliki kepekaan dan kesadaran dalam menghadapi
20:12 perubahan dan perkembangan sosial politik. Tokoh-tokoh dan politisi yang berada dalam kelompok ini antara lain Pangeran Hadiwijoyo, Pangeran Suryo Hamijoyo, Pangeran Purbonagoro, Pangeran Joyo Kusumo, Pangeran Mangkubumi, Raden Tumenggung Sutejo Brojonagoro, Kanjeng Wuryaningrat, Mr. Amir Singgih, Mr. Atmodining Ningrat, dan Ignasius Yosef Kasimo Hendro Wahyono. Beberapa kelompok atau organisasi keagamaan Islam dan Kristen juga berada dalam barisan pendukung moderat terhadap eksistensi suap raja. Selain dari kalangan sipil, Tentara keamanan rakyat divisi 2 serta laskar-laskar pejuang muslim juga
20:58 menjadi bagian dari kelompok pendukung daerah istimewa. Tentara Republik melihat keberadaan pemerintah suap raja sebagai simbol ketertiban dan pelindung tradisi. Selain karena banyaknya bangsawan dan abdi dalam Kasunanan dan Mangkunaran yang bergabung dengan tentara republik misalnya seperti Pangeran Purbonagoro dan Pangeran Jatiusumo. Parel. Dengan itu, laskar-laskar muslim lebih menunjukkan sikap cenderung menghormati tatanan sosial tradisional monarki Islam di Surakarta. Sementara itu, kelompok yang berada di seberang mereka adalah golongan yang menolak terhadap bentuk pemerintahan daerah istimewa.
21:45 Golongan anti suap raja ini menganggap bahwa pemberian otonomi oleh pemerintah pusat terhadap monarki Surakarta akan membawa dampak kurang baik terhadap rakyat. Orang-orang yang berada dalam golongan ini terdiri dari beberapa politisi serta laskar-laskar dan milisi radikal, yaitu Barisan Banteng, pemuda sosialis Indonesia alias Pesindo, serta kelompok persatuan perjuangan selaku para simpatisan Malaka. termasuk pula tokoh-tokoh komunis yang pernah diasingkan pemerintah kolonial Belanda dan para pemuda revolusioner yang tergabung dalam berbagai kelompok. [Musik]
22:34 Di luar golongan-golongan yang berbeda pandangan itu, sebelumnya pada tanggal 22 Agustus 1945, KNIP memutuskan untuk membentuk komite nasional di daerah-daerah. Pada tanggal 11 September diadakan rapat di dalam Wyaningratan selaku kediaman Kanjeng Wuryaningrat yang menjabat sebagai ketua panitia pelaksanaan kemerdekaan. Dalam kesempatan itu disepakati pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah Surakarta atau KNIDS untuk menguasai seluruh wilayah daerah istimewa Surakarta yang di dalamnya terdapat Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran serta merangkap sebagai pelaksana pemerintahan umum di Kota Surakarta termasuk melucuti tentara
23:22 Jepang. Susunan anggota komite tersebut sama seperti kepengurusan panitia persiapan kemerdekaan di Surakarta dengan ditambah beberapa orang antara lain Haji Mufti Suprapto, Pangeran Suryo Hamijoyo, Bendoro Sumo Diningrat, Dr. Kanjeng Mangun Diningrat, Suyono, Ignasius Yosef Kasimo, Maladi, Sutopo Hadi Saputro, dan Mulyadi Joyoartono. Dengan dibentuknya KNIDS yang diketuai oleh Bendoro Sumoiningi seorang yang berasal dari kalangan militer sekaligus kerabat keraton. Maka terlihat sikap mendua dari pemerintah pusat. Di satu sisi, pemerintah mengesahkan Kasunanan dan Mangkunegaran sebagai lembaga
24:09 kekuasaan resmi. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga menunjuk KNIDS sebagai institusi yang bertugas mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Suatu hal yang aneh karena menyebabkan Daerah Istimewa Surakarta diperintah oleh tiga institusi berbeda, yaitu Kasunanan, Mangkunegaran, dan KNIDS. Dalam tugasnya sebagai pelaksana pemerintahan umum, sebetulnya KNIDS sempat mengusulkan dalam rangka menghapus dualisme pemerintahan di tubuh Daerah Istimewa Surakarta agar dilakukan penggabungan antara Suap Raja Kasunanan dan Suap Raja Mangkunegaran menjadi satu pemerintahan tunggal yang dikepalai oleh Sri Sunan. Sedangkan jabatan wakilnya
24:55 dipegang oleh Adipati Mangkunegoro. Namun rencana itu gagal. Berbeda dengan Adipati Pakalam 8 yang berkenan menjadi wakil kepala daerah Istimewa Yogyakarta mendampingi Sultan Hameng Kubuwono 9, sosok Adipati Mangkunegoro 8 yang diduga dipengaruhi oleh para bangsawan dan pejabat-pejabat senior Mangkunaran tetap berkeinginan untuk secara politik dan pemerintahan berkedudukan sejajar dengan Sunan Pakubuwono 12 masing-masing sebagai kepala daerah istimewa. Pihak Mangkunegaran kemungkinan besar berpegang pada perjanjian yang pernah diresmikan pada tahun 1896
25:40 antara pemerintah Hindia Belanda dan Adipati Mangkunegoro 6. Perjanjian itu memutuskan bahwa Mangkunegaran tidak lagi berstatus sebagai fasal Kasunanan Surakarta. [Musik] Berkat perjanjian itu, para adipati Mangkunegaran berhasil menikmati kedudukan sebagai seorang pangeran merdeka yang berhak memerintah negerinya secara penuh dan terbebas dari dominasi kasunan. Walaupun posisi Kadipaten Mangkunegaran secara nominal tetap lebih rendah dari Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. serta para penguasa Mangkunaran masih diwajibkan untuk hadir di keraton Surakarta saat berlangsungnya berbagai upacara penting dan berlakunya perjanjian tahun 1896
26:27 itu pula yang membuat hubungan antara Sunan Pakubuwono 10 dengan Adipati Mangkunegoro 6 dan selanjutnya dengan Adipati Mangkunegoro 7 menjadi kurang harmonis. Bahkan pada dekade 1920 hingga 1930, sebagian masyarakat dan politisi serta pejabat dan bangsawan Kasunanan kerap menuntut agar Pemerintah Kasunanan Surakarta mengambil kembali wilayah Mangkunegaran yang memang pada awalnya berstatus sebagai daerah lungguh atau wilayah pinjaman dari Kasunanan. [Musik] Hubungan antara Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran sendiri baru membaik. Setelah Pangeran Hangabehi naik takahta sebagai Sunan Pakubuwono 11 pada
27:15 tahun 1939 mengingat beliau dan Adipati Mangkunegoro 7 telah berteman dekat sejak keduanya menempuh pendidikan di Belanda. Namun keadaan kembali menjadi rancu ketika di tahun 1942 hingga 1945, Jepang menjadikan Mangkunegaran sebagai sebuah koci dan Jepang secara salah kaprah menganggap kedudukan monarki Kadipaten Mangkunegaran sejajar dengan monarki Kasunanan Surakarta. Adanya konflik dan dualisme kepemimpinan di daerah Istimewa Surakarta membuat
28:00 pemerintah Indonesia mengangkat seorang komisaris tinggi sebagai wakil pemerintah pusat untuk daerah Surakarta dan Yogyakarta. Tindakan ini mirip dengan tradisi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda sebelum keruntuhannya di tahun 1942, yaitu menunjuk seorang residen dan kemudian gubernur sebagai perpanjangan tangan rezim kolonial di Surakarta dan Yogyakarta. Pada tanggal 19 Oktober 1945, pemerintah menunjuk Raden Panji Suroso, Gubernur Jawa Tengah untuk menduduki posisi sebagai komisaris tinggi. Atas usul Kain ids kepada Komisaris Tinggi, dibentuklah Badan Pemerintahan Direktorium yang bertujuan agar Daerah
28:47 Istimewa Surakarta memiliki institusi pemerintahan tunggal. Direktorium ini beranggotakan Komisaris Tinggi Sunan Pakubuwono 12, Adipati Mangkunegoro 8, dua anggota masing-masing dari Kasunanan dan Mangkunegaran, serta dua anggota lagi dari KNIDS. [Musik] Sunan Pakubuono 12 dan pemerintah Kasunanan secara prinsipil setuju dengan pembentukan direktorium tersebut. Meskipun cukup terganggu dengan adanya tiga anggota direktorium yang berasal dari golongan komunis dan sosialis selaku penentang bentuk pemerintahan daerah istimewa. Namun, pemerintah Mangkunegaran menganggap bahwa direktorium itu tak
29:33 lebih hanya merupakan suatu pemerintahan bayangan. Ketika Adipati Mangkunegoro 8 mengirim utusannya ke Jakarta untuk membahas mengenai masalah pembentukan direktorium, dalam perjalanannya para utusan itu diculik oleh sekelompok orang dari golongan anti suap raja. Di sisi lain, kelambanan dan sikap terlalu hati-hati yang ditunjukkan oleh pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran dalam melucuti kekuasaan Jepang di Surakarta membuat kain ids terkadang harus bertindak sendiri dalam mengusir sisa-sisa kekuatan Jepang. Dan keberhasilan kain ids mengalahkan Jepang itulah yang membuat popularitasnya semakin mengungguli popularitas
30:19 Kasunanan dan Mangkunegaran. Hal itu dimanfaatkan oleh golongan anti suap raja dengan semakin gencar mengampanyekan propaganda anti kasunanan dan anti mangkunegaran. Termasuk menyebar fitnah bahwa kedua institusi tersebut merupakan antek-antek penjajah yang tidak mendukung berdirinya Republik Indonesia. Karena kondisi sosial politik yang panas itu akhirnya membuat kekacauan di Surakarta menjadi tak terhindarkan lagi. [Musik]
31:13 kevakuman kekuasaan di Surakarta pada awal revolusi mengundang terjadinya konflik kepentingan dari masing-masing kelompok yang ada. Kekuasaan Sunan Pakubuwono 12 yang belum genap berusia 2 bulan pun telah menghadapi perlawanan dan tekanan semakin berat dari lawan-lawan politiknya. Sebagian dari mereka merupakan para pangeran dan bangsawan yang tersingkir dari proses pergantian takahta di tahun 1939 dan 1945. Para bangsawan ini bahkan secara terang-terangan berusaha menghilangkan kekuasaan Sri Sunan. Begitu pula dengan semakin banyaknya laskar-laskar militan yang mengampanyekan gerakan anti daerah
32:00 istimewa. Hari ke hari, gerakan anti daerah istimewa alias anti suap raja pun semakin meraja lelela bahkan sampai ke desa-desa. Konflik meluas hingga menghasilkan berbagai bentuk kekerasan. Bentrokan sulit dicegah dan korban mulai berjatuhan tanpa bisa dihindari lagi. [Musik] Korban pertama adalah Patih Sosroiat 5 yang juga mantan anggota badan
32:46 penyelidik usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Patih kasunanan itu hilang diculik sekelompok orang pada tanggal 17 Oktober 1945 dan akhirnya diketahui bahwa ia disandra di Pasuruan, Jawa Timur. Untuk mengisi kekosongan jabatan, Srian melantik Kanjeng Raden Mas Tumenggung Yudonagoro. Pada bulan Januari 1946, barisan Banteng secara mengejutkan berani menculik dan menyandera Sunan Pakubuwono 12 dan Ibu Suri, Ratu Pakubuwono. Kejadian ini sontak semakin memperkeruh konflik politik di Surakarta dan setelah beberapa hari kemudian baru Sri Sunan
33:31 dan Ratu Pakubuwono dibebaskan. Tujuan barisan banteng melakukan penculikan itu adalah untuk merebut kekuasaan dari keraton serta hapusnya pemerintahan daerah istimewa. Setelah insiden penculikan Sri Sunan atas berbagai usaha diplomatis, Patih Sosroiningi 5 akhirnya bisa dibebaskan dari para pemberontak pada tanggal 25 Januari 1946. Sementara itu, Patih Yudonagoro yang baru menjabat kemudian juga mengalami nasib yang sama dengan Patih sebelumnya. Pada tanggal 15 Maret 1946, ia diculik oleh kelompok oposisi. Hampir sebulan kemudian, tepatnya tanggal 12
34:19 April, pejabat kepatihan menemui hal serupa. [Musik] Sejak awal kepatihan memang telah dianggap oleh kelompok anti suap raja sebagai institusi konservatif peninggalan era kolonial. Sementara kelompok lain menganggap bahwa kedudukan Patih juga menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya kekuasaan Sunan Pakubuwono 12 sebagai kepala daerah istimewa. [Musik]
35:04 Dalam situasi genting tersebut pada tanggal 15 April 1946, Sunan Pakubuwono 12 mengangkat Kanjeng Raden Mas Haryo Wuryaningrat alias Kanjeng Pangeran Haryo Wuryingrat selaku seorang politisi senior berpengalaman di Surakarta sebagai pejabat sementara Patih atau Wakil Patih Kasunanan. Surakarta sebenarnya telah beberapa kali mencoba melakukan pendekatan ke berbagai pihak, namun tidak membawa hasil. Aksi penahanan serta penculikan terhadap pejabat-pejabat tinggi Kasunanan dan Mangkunegaran pada akhirnya tetap saja berlangsung. Bahkan di daerah-daerah terjadi penculikan dan pencopotan paksa para
35:50 bupati serta maraknya hasutan-hasutan dan tekanan agar pemerintah kabupaten setempat melepaskan diri dari pemerintah Kasunanan Surakarta dan Mangkunaran. Pemberontak anti suap raja berani menculik Bupati Boyolali dan juga menculik wakil bupati Klaten. Mengancam mereka agar segera melepaskan diri dari pemerintahan suap raja. Akhirnya Kabupaten Klaten yang sudah dikuasai oleh pemberontak anti suap raja melepaskan diri dari Kasunanan Surakarta pada tanggal 26 April 1946. Karena berbagai tekanan dan penculikan, Kabupaten Sragen melepaskan diri pada tanggal 27 April 1946
36:39 yang selanjutnya disusul oleh kabupaten kota Surakarta alias Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 18 Mei dan kemudian Kabupaten Boyolali di tanggal 3 Juni. Hal tersebut membuat terputusnya hubungan politik dan ekonomi antara pemerintah Kasunanan Surakarta dengan kabupaten-kabupatennya. Pergolakan serupa juga terjadi di wilayah Mangkunegaran. Meskipun di Kabupaten Wonogiri, kelompok anti daerah istimewa mendapat perlawanan signifikan dari masyarakat pendukung suap raja. Keadaan itu diperparah ketika ibu kota Republik Indonesia harus pindah ke
37:24 Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara sekutu. Dengan ditetapkannya Yogyakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia, kondisi tersebut entah disengaja atau tidak membuat Surakarta menjadi pusat pergerakan kaum oposisi yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintahan Soekarno Hatta. Persatuan Perjuangan. Kelompok oposisi yang dipelopori oleh Tan Malaka memiliki pengaruh besar di wilayah Surakarta. Ditambah pula dengan munculnya pimpinan radikal seperti Dr. Muardi, Amir Syarifuddin, DN Aidit, serta partai-partai politik seperti barisan Banteng, Pesindo, Partai Komunis Indonesia dan sebagainya.
38:09 Ketika itu untuk kesekian kalinya kelompok oposisi sempat kembali menculik dan kemudian membebaskan petinggi kasunan dengan tujuan merebut kekuasaan. Kali ini yang mengalaminya adalah Wakil Patih Uriingrat. Dalam pernyataannya Uriingrat mengatakan bahwa barisan Banteng berupaya merebut kekuasaan dari Sunan Pakubuwono 12. Sementara kelompok yang menyebut dirinya sebagai kaum buruh negeri Surakarta ingin merebut kekuasaan institusi kepatihan. Menanggapi tekanan itu, Sri Sunan dan Wuryaningrat bersi keras untuk tidak menyerahkan kekuasaan kepada oposisi karena kedudukan dan kekuasaan Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta tercantum jelas dalam Pasal 18
38:55 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, tidak lama setelah dilantik menjadi wakil patih pada 15 April 1946, di hadapan para pegawai pemerintah daerah Istimewa Surakarta yang hadir di dalam kepatihan, Kanjeng Uriingrat sudah menerangkan bahwa daerah istimewa Surakarta adalah bagian dari Republik Indonesia. Maka daerah Istimewa Surakarta beserta segala isinya mulai dari Sri Susuhunan dan Adipati Mangkunegoro sampai semua pegawai pemerintahnya adalah satu kesatuan dengan pemerintah negara Republik Indonesia. Dan mengenai kekuasaan di daerah istimewa, selain adanya kedudukan raja
39:42 yang menjabat sebagai kepala daerah, juga terdapat badan perwakilan rakyat atau parlemen lokal yang diisi oleh para wakil rakyat. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa di dalam daerah istimewa Surakarta sejak awal kekuasaan pemerintahannya sudah berada di tangan rakyat. [Musik] Semasa krisis politik ini, Daerah Istimewa Surakarta telah berkali-kali didatangi Menteri Dalam Negeri Dr. Sudarsono yang menemui Sunan Pakubuwono 12 dalam rangka menciptakan stabilitas.
40:29 Pada salah satu pertemuan itu, untuk pertama kalinya Wuryaningrat mengusulkan agar pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta dalam sementara waktu dipegang oleh pemerintah pusat dan pemerintahan akan dikembalikan kepada Sri Sunan dan Mangkunegoro bila sudah ada peraturan yang mengatur tentang daerah istimewa. Serta supaya pemerintah pusat mau memberi pengertian kepada para kelompok dan laskar-laskar militan yang anti suap raja. bahwa sikap mereka yang demikian bisa memperlemah persatuan dan kesatuan dalam menghadapi penjajah Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. [Musik] Usulan-usulan itu kenyataannya ditolak
41:14 oleh Menteri Dalam Negeri. Dr. Sudarsono justru mengusulkan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tunggal untuk wilayah Surakarta serta gagasan pemerintahan federasi yang terdiri dari Kasunanan dan Mangkunegaran. Ide tersebut mendapat banyak tentangan termasuk tentangan dari KNIDS dan pada akhirnya gagal terlaksana. Sementara krisis masih berlanjut, kepolisian dan militer Republik Indonesia di Surakarta juga belum mampu menjaga keamanan dan ketertiban sepenuhnya. Badan Keamanan Rakyat alias BKR Surakarta yang dipimpin oleh Raden Mas Mulyadi Joyoartono tidak mampu menggabungkan seluruh kekuatan militansi di Surakarta. Penyerapan badan-badan
42:01 perjuangan ke dalam tubuh BKR juga tak dapat terlaksana secara sempurna. Bahkan di daerah-daerah masih tumbuh beberapa kelompok bersenjata. [Musik] Pada tanggal 29 April 1946 lahir mosi dari kepolisian, Pamong Praja, Barisan Banteng, Hizbullah, GRI, PNI, dan berbagai kelompok lainnya yang berisi tuntutan agar Daerah Istimewa Surakarta dihapuskan dan statusnya diubah menjadi karesidenan. Situasi kian panas ketika kelompok anti suap raja bahkan berani menerobos pintu keraton Surakarta lalu kembali menculik Sunan Pakubuwono 12 serta Ibu Suriatu Pakubuwono dan kali ini beserta Pangeran
42:49 Suryo Hamijoyo. Karena posisinya yang terus terdesak, maka pada tanggal 30 April 1946 Sunan Pakubuwono 12 dan Pemerintah Suapraja Kasunanan Surakarta untuk sementara menyerahkan status otonomi khususnya kepada pemerintah pusat. Pemerintah Suapraja Kasunanan juga menyatakan bahwa semua pegawai pemerintahan di wilayah Kasunanan kini berada di bawah kekuasaan pemerintah republik. [Musik] Berbeda dengan yang dilakukan Pemerintah Kasunanan Surakarta pada tanggal 1 Mei 1946, Pemerintah Kadipaten Mangkunegaran merilis suatu pernyataan berani yang mengejutkan kelompok anti suap raja. Adipati Mangkunegoro 8 mengeluarkan
43:36 maklumat yang berisi bahwa dalam rangka menghargai keinginan rakyat untuk demokrasi dan keadilan sosial, pemerintah Mangkunegaran akan merumuskan suatu undang-undang baru dan undang-undang tersebut akan menetapkan Adipati Mangkunegoro sebagai kepala daerah istimewa Mangkunegaran dengan kedudukan yang berada langsung di bawah Presiden sesuai ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Maklumat itu menunjukkan bahwa pemerintah Mangkunegaran tetap tidak berkenan melepaskan status daerah istimewa. Keputusan mereka juga mendapat dukungan penuh dari kelompok-kelompok pendukung swap raja. Pada tanggal 28 Mei 1946
44:22 di lapangan Kapanewon Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri diadakan rapat raksasa dalam rangka mendukung kedudukan suap raja Mangkunaran. Sebelumnya di tanggal 7 Mei juga telah diadakan rapat serupa yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Aksi-aksi tersebut tentunya sangat tidak disukai oleh golongan anti suap raja. [Musik] Melihat situasi panas yang tak kunjung reda, tanggal 22 sampai 23 Mei tahun 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir menyempatkan diri untuk mengunjungi Surakarta. Syahrir yang didampingi beberapa menteri
45:08 termasuk Menteri Dalam Negeri Dr. Sudarsono merencanakan suatu pertemuan dengan Pemerintah Kasunanan Surakarta dan Mangkunaran. Pertemuan di gedung Java Shebang yang sekarang menjadi gedung Bank Indonesia Surakarta itu nyaris batal karena Syahrir sempat diculik oleh sekelompok orang dan disandra di Boyolali meski akhirnya ia berhasil dibebaskan oleh Tentara Republik. Setelah Syahrir dibebaskan, pertemuan menentukan di gedung Java itu akhirnya digelar. Perdana Menteri Syahrir dan Dr. Sudarsono hadir selaku perwakilan pemerintah pusat. Kedua pemimpin monarki di Daerah Istimewa Surakarta yaitu Sunan Pakubuwono 12 dan Adipati Mangkunegoro 8
45:53 juga hadir dengan masing-masing didampingi wakil Patih Kanjeng Wuryaningrat dan Patih Kanjeng Partono Handyonoto selaku Patih Mangkunaran. Dalam rapat itu, pertama kali dikemukakan pendapat oleh Wuryaningrat bahwa alasan pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran tidak dapat mengatasi kekacauan yang terjadi di daerah Istimewa Surakarta adalah karena banyak para pegawai pemerintah daerah di kabupaten-kabupaten yang melepaskan diri dari pemerintah daerah istimewa. Bahkan hal tersebut juga diikuti beberapa anggota direktorium. Selain itu, pemerintah daerah istimewa juga tidak memiliki kekuatan pertahanan dan keamanan yang memadai untuk mengendalikan ketertiban. Sementara
46:39 manuver, kelompok-kelompok pemberontak, dan laskar oposisi semakin hari semakin menjadi-jadi. Dan seharusnya sebagai bagian dari negara Republik Indonesia, tentara dan petugas keamanan republik harus menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan di daerah Istimewa Surakarta. [Musik] Oleh karena itu, atas persetujuan Sunan Pakubuwono 12 beserta Adipati Mangkunegoro 8 dan pemerintah Mangkunegaran, Kanjeng Wuryaningrat mengusulkan permohonan perlindungan kepada pemerintah pusat dengan cara pertama dana tunjangan istana atau sivilis di pemerintahan Suapraja akan diberikan langsung dari pemerintah pusat kepada keraton. Kedua, sembari melakukan
47:25 usaha-usaha untuk menentramkan keadaan dan menghilangkan segala kekacauan yang terjadi, Pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta untuk sementara diserahkan kepada pemerintah pusat. Ketiga, di wilayah Surakarta hendaknya dibentuk sebuah badan pengawas yang anggotanya terdiri dari wakil rakyat sipil, wakil militer, Wakil Kasunanan Surakarta, serta wakil Mangkunaran. Pemerintah Suapraja Surakarta dan Mangkunegaran akan disatukan di tangan badan pengawas serta semua peraturan badan pengawas harus disahkan oleh pemerintah pusat. Uriingrat menekankan bahwa pengambil alihan pemerintahan di oleh pemerintah pusat itu hanya bersifat sementara alias
48:13 furlopik. Maka bila keadaan sudah kembali aman, Pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta akan dikembalikan lagi kepada Kasunanan Surakarta dan Mangkunaran. [Musik] Akhirnya Perdana Menteri Syahrir secara langsung menyetujui usulan pertama dan membawa dua usulan lainnya kepada pemerintah pusat yang untuk sementara sedang berkedudukan di kota Yogyakarta. Syahrir dan Wuriingrat juga sempat meneliti dan membicarakan tentang apa dan siapa yang menjadi sebab dari adanya gerakan anti suap raja yang menimbulkan kekacauan itu. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa gerakan anti suap raja itu
48:59 tidak benar-benar lahir dari tengah-tengah rakyat, melainkan diciptakan oleh golongan-golongan yang ingin merongrong kedudukan pemerintah Republik Indonesia dengan menjadikan kerusuhan di Surakarta. sebagai batu loncatan untuk meruntuhkan pemerintahan Soekarno Hatta di Yogyakarta. Kesimpulan itu dikuatkan dengan bukti adanya penculikan-penculikan terhadap pejabat pemerintah pusat di Surakarta dan pada puncaknya adalah peristiwa pemberontakan PKI di Madiun yang berada di bagian timur Surakarta. [Musik] Jelasnya, Wuriingrat mengemukakan bahwa kekacauan di Surakarta harus segera diselesaikan karena pihak keraton sudah marah. Seluruh gerakan menentang Daerah
49:46 Istimewa Surakarta berarti menentang Undang-Undang Dasar 1945 dan itu sama saja dengan menentang pemerintah pusat. Karena yang memberikan status daerah istimewa kepada Surakarta adalah pemerintah Republik Indonesia. Menindaklanjuti rapat yang sudah diadakan di gedung Java Shebang, maka Komisaris Tinggi Raden Panji Suroso pun dibebas tugaskan. Dan pada tanggal 1 Juni 1946, pemerintah pusat akhirnya menunjuk Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo yang juga merupakan Gubernur Jawa Timur sebagai komisaris tinggi di Surakarta. Suryo juga ditugaskan mengumpulkan bahan-bahan untuk dipertimbangkan
50:32 pemerintah pusat dalam rangka menyusun peraturan yang sebaik-baiknya terhadap Daerah Istimewa Surakarta. [Musik] Segala [Musik] keputusan pemerintah pusat itu ternyata tak kunjung meredakan konflik yang ada. Akibat masih maraknya peristiwa penculikan dan pembunuhan serta lepasnya kabupaten-kabupaten dari pemerintah Suapraja membuat kesatuan tentara divisi
51:18 4 di bawah pimpinan Maijen Sutarto mengadakan stabilisasi keamanan dan ketertiban dengan membentuk pemerintah tentara rakyat. Sebagai tindak lanjut dari usulan Wakil Patih Kanjeng Wuryaningrat kepada Perdana Menteri Syahrir, pemerintah pusat mengeluarkan penetapan pemerintah tanggal 6 Juni 1946 yang menyatakan bahwa wilayah Surakarta dalam keadaan bahaya serta mengeluarkan UU nomor 6 tahun 1946 yang intinya membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat dan Tentara yang anehnya justru diketuai oleh Sudiro yang berasal dari fraksi Barisan Banteng. Undang-undang nomor 6 itu berlaku hingga
52:05 tanggal 15 Juli 1946. Dalam PP tersebut dengan jelas disebutkan bahwa sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan undang-undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan karesidenan. yang dikepalai oleh seorang residen yang memimpin segenap pegawai pamong praja dan polisi serta memegang kekuasaan sebagai seorang residen di Jawa dan Madura di luar daerah Surakarta dan Yogyakarta. Di samping itu, status karesidenan yang untuk sementara disandang oleh Surakarta juga dipandang sebagai sebuah karesidenan yang bersifat istimewa
52:52 sesuai dengan kalimat yang tercantum dalam PP tersebut, yaitu pemerintahan di daerah-daerah Surakarta dan Yogyakarta berada langsung di bawah pimpinan pemerintah pusat. Artinya, tidak seperti karesidenan lain di Jawa dan Madura yang berada di bawah pimpinan gubernur provinsi masing-masing, karesidenan Surakarta tetap berada langsung di bawah pimpinan pemerintah pusat. Lahirnya penetapan pemerintah nomor 16/ SD/AR 1946 tersebut pada awalnya sama sekali bukan merupakan instrumen pemerintah pusat untuk menghapus daerah istimewa
53:37 Surakarta. Adanya PP itu sekali lagi juga atas usul dari Kanjeng Uriingrat yang sudah disepakati dengan Sri Sunan dan Adipati Mangkunegoro. Karena Uriingrat dan pemerintah kedua suap raja percaya sepenuhnya pada pemerintah pusat bahwa sifat istimewa dari daerah istimewa Surakarta tidak mungkin bisa dihapuskan karena ketentuan akan hal itu telah ada dalam Pasal 18 UUD 1945 serta meyakini bahwa piagam kedudukan dari Pemerintah pusat Republik Indonesia kepada Sunan Pakubuwono 12 dan Adipati Mangkunegoro del adalah bersifat tetap.
54:26 Sementara itu, untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban melalui penetapan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1946, Pemerintah pusat akhirnya memutuskan untuk menghapus jabatan komisaris tinggi serta merubah status daerah Istimewa Surakarta menjadi sebuah karesidenan istimewa untuk sementara waktu dan membentuk pemerintah Kota Surakarta. Penetapan pemerintah tahun 1946 tersebut dengan tegas menjelaskan tentang pembekuan pemerintahan suap raja alias daerah istimewa termasuk membentuk jabatan residen sekaligus merangkap sebagai walikota untuk menjalankan pemerintahan. Di bulan Juli pada tahun yang sama dalam
55:12 kunjungannya di Surakarta, Presiden Soekarno mengangkat Mister Iskak Cokroadi Suryo dan Sudiro sebagai Presiden dan Wakil Residen Surakarta. Mister Iskak inilah yang kemudian membubarkan Dewan Pimpinan Syarekat Buruh Negeri Surakarta yang telah merampas kekuasaan Wakil Patih Kanjeng Wuryaningrat dan instansi kepatihan pada 29 Juni 1946 serta kemudian mengembalikan kekuasaan kepada Wuryaningrat dan membebaskan semua pembesar dan pegawai yang diculik. Akan tetapi di sisi lain, Presiden Iskak dan wakilnya segera mengesahkan beberapa keputusan yaitu menghapus batas Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran di dalam wilayah
55:59 karesidenan istimewa Surakarta. Menyatukan ibu kota Kasunanan dan Mangkunegaran menjadi satu dalam pemerintahan Kota Surakarta. Mengubah Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat. membentuk DPRD di Kota Surakarta dan tiap-tiap kabupaten serta menjadikan para pegawai Kasunanan dan Mangkunegaran sebagai pegawai daerah otonom baru. Dan mereka dinyatakan tidak berada lagi di bawah pimpinan Sunan Pakubuwono 12 maupun Adipati Mangkunegoro 8. Terlihat dalam beberapa keputusan yang dibuat oleh residen dan wakil residen tersebut secara nyata merupakan suatu tindakan untuk menjadikan Surakarta sebagai daerah biasa serta mengikis pengaruh Sri Sunan dan Mangkunegoro
56:44 dalam pemerintahan. Dan berbagai manuver dan keputusan para petinggi itu yang disahkan selanjutnya sungguh merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran. Tanggal 14 November 1946, jabatan walikota yang semula dirangkap Presiden selanjutnya diserahkan kepada Syamsu Rizal. Dan pada tanggal 6 Desember 1946, pemerintah pusat mengangkat Mas Sutarjo Kartto Hadi Kusumo sebagai residen Surakarta. Politisi yang terkenal sebagai penggagas petisi Sutarjo pada tahun 1936 itu oleh DPRD dianggap sebagai seorang pendukung daerah Istimewa Surakarta.
57:31 Maka Sutarjo lalu didongkel dari kedudukannya oleh DPRD pada 27 Maret 1947 dan Sudiro selaku wakil residen naik jabatan sebagai residen Surakarta berikutnya. Presiden Sudiro yang didukung oleh DPRD dan pemberontak anti suap raja bertekad untuk menghapus seluruh peluang yang bisa membuat karesidenan Surakarta dan Mangkunaran dipulihkan kedudukannya menjadi daerah istimewa dan manuver mereka boleh dikatakan sangat berhasil lewat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tanggal 2 Juni 1947 tentang pembentukan Kota Praja
58:17 Surakarta. Maka terbentuklah pemerintahan otonom mandiri atas kota Surakarta yang merupakan ibu kota Kasunanan dan Mangkunegaran. Adanya kedudukan Walikota Surakarta otomatis menutup kemungkinan kembali berkuasanya Sunan Pakubuwono 12 dan Adipati Mangkunegoro 8. Karena sejak saat itu mereka tidak memiliki kendali atas ibu kota wilayahnya. Kuasa Sri Sunan dan Mangkunegoro atas teritori dan kaulanya saat itu benar-benar telah diambang paripurna. [Tepuk tangan] [Musik]
59:22 terbentuknya jabatan residen dan kemudian Walikota Surakarta. Ditambah pula kabupaten-kabupaten yang melepaskan diri dari pemerintah suap raja kasunanan dan Mangkunegaran menyebabkan kedudukan daerah istimewa Surakarta semakin tenggelam dalam bayang-bayang ketidakpastian. Undang-undang yang mengatur keistimewaan Surakarta juga tak kunjung diputuskan. Silang sengkarut ini diperparah dengan kembalinya penjajah Belanda yang masih dengan kerakusannya ingin kembali mencengkeramkan kuasanya di negara Republik Indonesia. Di tengah kemelut sedemikian, Sunan Pakubuwono 12 selaku pemimpin tertinggi Kasunanan Surakarta senantiasa berpegang
1:00:09 pada komitmennya yaitu mendukung sepenuhnya kedaulatan Republik Indonesia. Ketika pecah agresi militer Belanda pada pertengahan tahun 1947 dan akhir tahun 1948, Sunan Pakubuono 12 yang juga berpangkat Letnan Jenderal Tituler berulang kali turut mendampingi Presiden Soekarno saat meninjau front pertempuran di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, pemerintah republik yang baru berdiri tentunya memiliki persediaan dana dan logistik yang serba terbatas. Menyikapi hal tersebut, Sunan Pakubuwono 12 dan pemerintah Kasunanan turut menyuplai segala bentuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah republik
1:00:56 selama masa-masa sulit. sumbangan-sumbangan pihak Kunanan Surakarta kepada pemerintah dan tentara republik antara lain termasuk uang emas, en buah mobil, 50 senapan, 50 tempat peluru, dan berbagai jenis senjata lainnya. [Musik] Akhir Desember tahun 1948 sampai awal Januari 1949, agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda meneror rakyat Surakarta. Pesawat-pesawat tempur Belanda berterbangan menyebarkan pamflet intimidasi kepada rakyat agar tidak membantu perjuangan tentara nasional
1:01:43 Indonesia. Pertempuran dan pembunuhan pecah di daerah serambatan dan pasar kembang. Bahkan di daerah Gading, satuan baret hijau tentara Belanda membantai para pengungsi yang terdiri dari warga sipil. Tak hanya itu, Belanda juga sempat mengepung keraton Surakarta dan Puro Mangkunegaran. Bahkan salah seorang kerabat keraton yaitu Pangeran Notousumo juga menjadi korban keganasan tentara Belanda yang ditembak mati di daerah Pasar Kliwon. Kompleks dalam kepatihan Kasunanan Surakarta selaku rumah Dinas Patih dan kantor instansi kepatihan yang ketika itu untuk sementara juga digunakan sebagai kantor karesidenan Surakarta
1:02:28 terbakar habis akibat pendudukan tentara Brigade lima Belanda. Meski demikian, instansi kepatihan masih tetap beroperasi sebelum akhirnya dibubarkan pada tahun 1950-an. [Musik] Karena keadaan semakin berbahaya, pemerintah pusat menjadikan wilayah Surakarta sebagai daerah militer istimewa 2 yang dikepalai seorang gubernur militer. Di lain pihak, Belanda yang sementara waktu berhasil menguasai Surakarta mendirikan pemerintahan tandingan dengan membentuk pemerintahan suap raja buatan mereka sendiri. Secara licik, elit-elit militer Belanda berusaha membujuk Sunan Pakubuwono 12 untuk bergabung dengan
1:03:15 pemerintahan boneka bentukan mereka. Namun atas dasar komitmennya terhadap pemerintah republik serta fakta bahwa masih kokohnya pertahanan gerilia laskar-laskar pejuang di pedesaan, Sunan Pakubuwono 12 menolak semua ajakan Belanda tersebut. Sunan Pakubuwono 12 ternyata secara diam-diam memilih bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia. Tanggal 5 Agustus 1949 terjadi perundingan antara pihak Belanda dengan keraton Surakarta yang sesungguhnya pertemuan itu merupakan operasi kegiatan sandi militer Indonesia. TNI yang bekerja sama dengan Sri Sunan menggunakan taktik pendekatan guna mengetahui rahasia strategi musuh.
1:04:03 Fakta itu dapat dilihat dalam dokumen Gubernur Militer TNI yang mengatur tentang mekanisme hubungan dengan Kasunanan dan Mangkunegaran melalui Mayor Ahmadi selaku Komandan Daerah Teritorial Militer Surakarta. Dokumen itu berupa surat keputusan nomor 23/m/49 yang ditandatangani pada tanggal 27 April 1949 oleh Letkol Suprapto atas nama Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa 2 yaitu Kolonel Gatot Subroto. Surat yang telah ditembuskan ke berbagai pihak itu menyimpulkan bahwa hubungan antara keraton Surakarta dengan pihak luar telah diatur oleh TNI. Dan melihat
1:04:48 dokumen tersebut, karena hubungan itu telah diatur oleh TNI, maka perundingan pihak keraton dengan Belanda pada tanggal 5 Agustus 1949 itu pun tentunya sudah atas sepengetahuan Kolonel Gatot Subroto. Tetapi oleh kaum oposisi perundingan itu secara salah kaprah dilihat sebagai persekongkolan antara keraton Surakarta dengan militer Belanda. Mereka juga mengingkari fakta bahwa pemerintah Kasunanan Surakarta telah berkontribusi membebaskan beberapa pejuang republik yang ditawan oleh Belanda seperti yang tercantum dalam surat tertanggal 11 April 1949 yang ditandatangani Kanjeng Raden Mas Tumenggung Darmonagoro selaku Wedana
1:05:35 Bupati kabupaten kota Surakarta bahwa per tanggal 2 April 1949 pemerintah kasunanan berhasil membebaskan pejuang atau yang ketika itu disebut sebagai tawanan politik yang ditahan Belanda. Fitnah bahwa monarki Surakarta berkomplot dengan Belanda tersebut dihembuskan oleh golongan anti suap raja yang berusaha memperkeruh keadaan. Tuduhan itu jelas tidak masuk akal. Mengingat fakta bahwa sejak Desember 1945, Sunan Pakubuwono 12 sendiri sering mendampingi Inspeksi Presiden Soekarno ke berbagai garis depan pertempuran serta sekali lagi membantu membebaskan sejumlah pegawai pemerintah dan
1:06:21 pejuang-pejuang termasuk dari kalangan tentara pelajar yang ditahan oleh militer Belanda. Malahan Sri Sunan juga turut berusaha mencegah meluasnya pembakaran dusun Baran di Kabupaten Klaten yang dibumi hanguskan tentara Belanda karena dicurigai sebagai sarang pasukan gerilia termasuk merelakan Pesanggrahan Pracimoharjo, sebuah kompleks Puri megegah peninggalan Sunan Pakubuwono 6 di Kabupaten Boyolali untuk dijadikan markas tentara pejuang sebelum akhirnya terbakar dan luluhlantak akibat strategi bumi hangus yang diterapkan Ju republik pimpinan Samet Radi demi membendung manuver tentara Belanda. [Musik] Pada 22 September 1949
1:07:09 dalam rangka menyongsong perayaan Hari Angkatan Perang Republik Indonesia yang diadakan tanggal 5 Oktober 1949, Pemerintah Kasunanan Surakarta turut menyumbangkan sejumlah uang dan bantuan tenaga. Staf Urusan Sipil Komando Tentara dan Teritorial Kota Surakarta pada tanggal 17 Desember 1949 bahkan memberikan surat tanda penghargaan dan terima kasih kepada Jawatan Pusat Kartiprojo, sebuah departemen pekerjaan umum yang dibentuk Sunan Pakubuwono 12 dalam rangka membuka lapangan kerja bagi masyarakat karena telah ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia selama agresi militer. Belanda 2.
1:07:55 Sumbangan-sumbangan Sunan Pakubuwano 12 dan Keraton Surakarta kepada Pemerintah Republik Indonesia dan TNI juga terus mengalir sampai tahun 1950-an. Selain menyumbangkan uang, Sri Sunan kembali memberikan dua unit mobil untuk kepentingan umum dan meminjamkan kuda-kuda keraton yang sebagian digunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan pasukannya semasa perang Gerilia. Kecuali barang-barang yang memang diberikan secara sukarela. Ironisnya, sebagian besar inventaris keraton yang sejak awal berstatus dipinjamkan rupanya acap kali tidak dikembalikan. [Musik] Saat keraton Surakarta nyaris bangkrut karena telah mengikhlaskan hampir
1:08:42 seluruh harta kekayaannya untuk kepentingan perjuangan nasional. Kedudukan daerah istimewa merupakan satu-satunya warisan teritorial paling berharga yang terus berusaha dipertahankan. Meskipun usaha-usaha yang dilakukan rupanya belum berhasil membawa sebuah keadilan yang seharusnya diterima. [Musik] yang [Musik]
1:09:47 [Tepuk tangan] [Musik] Sun [Musik] merasakan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pejabat pemegang kekuasaan di tubuh pemerintahanan Surakarta. Sejak disahkannya, penetapan pemerintah tanggal 6 Juni 1946 membuat Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran mulai menyampaikan protes dan meminta kejelasan kepada pemerintah pusat. Meski dalam Pasal 18 UUD 1945
1:10:33 disebutkan bahwa susunan pemerintah daerah harus ditetapkan melalui undang-undang, namun sampai akhir tahun 1947, negara Republik Indonesia belum memiliki undang-undang pokok yang mengatur susunan pemerintah daerah. Baru pada 10 Juli 1948, Pemerintah Republik menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam undang-undang tersebut pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal usul di
1:11:19 zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat 3 dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat dengan provinsi, kabupaten atau desa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. sendiri. Diperjelas lagi bahwa daerah berpemerintahan sendiri yang dimaksud itu adalah daerah-daerah yang pada masa Hindia Belanda diakui dan disebut sebagai Zelfbesturende Lanscapen alias daerah swap raja. Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948,
1:12:08 maka Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran Surakarta selaku daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal usul sejak zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri secara jelas tergolong sebagai suatu daerah istimewa. Namun yang menjadi masalah bagi Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta adalah bunyi pasal 18 ayat 5 dalam Undang-Undang tersebut. Kalimat Pasal 18 ayat 5 dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 pada awalnya berbunyi, "Kepala daerah istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum Republik
1:12:56 Indonesia. Tetapi setelah diadakan amandemen dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, maka bunyi pasal 18 ayat 5 menjadi kepala daerah istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya. Saat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dengan salah satu kalimat dalam pasal 18 ayat 5 berbunyi, "Yang masih menguasai daerahnya itu disahkan oleh pemerintah. Pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta sedang dalam keadaan diambil alih oleh pemerintah pusat dengan dibentuknya
1:13:42 karesidenan Surakarta yang menyebabkan kekuasaan tertinggi untuk daerah Surakarta berada di tangan residen. Sementara Sunan Pakubuwono 12 dan Adipati Mangkunegoro 8 sedang tidak memegang kekuasaan apapun atas pemerintahan dan daerahnya. Meski keduanya masih bertahta sebagai seorang raja dan Pangeran Adipati. menyadari potensi negatif dari undang-undang tersebut terhadap eksistensi Daerah Istimewa Surakarta yang sedang dibekukan, Sunan Pakubuwono 12 pun menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah pusat. Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Mister Asaat selaku Ketua Badan Pekerja
1:14:29 Komite Nasional Indonesia Pusat, Sri Sunan menulis bahwa bunyi beberapa pasal mengenai pemerintahan daerah istimewa dalam Undang-Undang Nomor 22 tersebut dapat disalah artikan sebagai dasar untuk meniadakan Daerah Istimewa Surakarta yang mana itu jelas melanggar UUD 1945 Pasal 18. [Musik] Sinuwun menegaskan bahwa pemerintah Daerah Istimewa Surakarta bukan bermaksud menghendaki adanya negara dalam negara yang memang tidak dikenal dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia selaku sebuah republik kesatuan. Sunan Pakubuwono 12 juga menulis bahwa syarat mutlak sebuah pemerintahan yang
1:15:16 demokratis adalah adanya badan perwakilan rakyat. Maka hendaknya pemerintah pusat segera membentuk badan perwakilan rakyat di daerah-daerah. Namun pendapat dan masukan dari Kasunanan Surakarta itu tidak semuanya direalisasikan oleh pemerintah. [Musik] Ketidakpastian itu tetap berlanjut hingga memasuki pertengahan bulan Agustus 1949. Ketika itu Presiden Soekarno mengirim seorang kurir ke keraton Surakarta yang bertugas menyampaikan pesan pengangkatan Sunan Pakubuwono 12 tanpa surat keputusan resmi sebagai Menteri Negara sementara dalam rangka memperkuat posisi
1:16:02 delegasi Indonesia pimpinan Perdana Menteri Muhammad Hatta dalam konferensi meja bundar yang digelar di Denhag Belanda. Sri Sunan menyanggupi dan sempat menyerahkan dua nampan emas sebagai dana untuk membiayai keberangkatan delegasi ke Belanda. Penunjukan itu sebenarnya adalah respon dari pemerintah pusat atas surat permohonan Sunan Pakubuwono 12 dan Adipati Mangkunegoro 8 yang salah satu isi dari permohonan tersebut adalah keinginan mereka untuk diberi kesempatan berbicara dalam suatu meja perundingan khususnya mengenai status daerah Istimewa Surakarta. Sri Sunan bersama Mangkunegoro akhirnya
1:16:48 turut berangkat ke negeri Belanda. Di sana dalam perundingan panjang hingga tanggal 2 November 1949, masalah daerah istimewa juga menjadi salah satu pokok yang dibahas. Terlepas dari masalah suap raja, hasil terpenting dari konferensi meja bundar di Denhag adalah terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1949 bertempat di istana kerajaan Amsterdam, Belanda akhirnya resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian pasca konferensi jabatan Menteri Negara yang disandang oleh Sunan Pakubuwono 12 pun dicopot begitu saja tanpa perintah lisan ataupun tertulis
1:17:34 dari pemerintah pusat. Indonesia telah berdaulat penuh. Ibu kota dan kedudukan pemerintah pusat sudah kembali ke Jakarta. Perang juga telah usai. Tetapi situasi politik di Surakarta seakan-akan masih seperti bara dalam sekam. Masalah status daerah istimewa tak kunjung tuntas. Dan salah satu yang menjadi sumber dari permasalahan ini adalah undang-undang yang mengatur pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta yang tak kunjung dibuat. Hal itu nyatanya semakin membawa dampak buruk terhadap rakyat Surakarta.
1:18:19 Kondisi perekonomian yang terus merosot akibat konflik politik membuat rakyat mulai bergerak. Di Kota Surakarta, berbagai organisasi seperti Narpowandowo, Ikatan Kesatrian Indonesia, rakyat pecinta tanah air, Rumekso Adeging Suapraja, Partai Katolik, Partai Indonesia Raya alias Parindra, Pemuda Rukun Santoso Mangkunegaran, syarekat sekerja Pamong Praja, persatuan bekas pegawai negeri Indonesia Surakarta dan lain-lain berkumpul melakukan demonstrasi dengan menyuarakan tuntutan kepada pemerintah pusat. agar pertama segera merealisasikan pasal 64 dan 65 Undang-Undang Dasar Sementara maupun
1:19:05 Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin keberadaan Daerah Istimewa Surakarta. Kedua, untuk secepatnya mengembalikan kedudukan suap raja Surakarta dan Mangkunaran yang telah bersedia menjalankan pemerintahan secara lebih demokratis. Di Kabupaten Klaten, berbagai organisasi rakyat mulai dari kalangan pegawai negeri, pedagang, seniman, serta dari kelompok tani seperti masyarakat tani di Kaonderan Malang, Manisrenggo, Musuk, Prambanan, dan Jatinom menyatakan sikap mendukung daerah istimewa dan meyakini bahwa swap raja Surakarta masih berdiri
1:19:51 di Kabupaten Sragen. masa dari berbagai kalangan mendukung pernyataan Sunan Pakubuwono 12 mengenai kesediaan beliau menjalankan pemerintahan yang demokratis serta meminta pemerintah untuk segera mengembalikan status daerah istimewa Surakarta dan tak ada alasan untuk menentangnya karena kedudukan DIIS telah terjamin dalam UUD 1945 pasal 18 di Kabupaten Boyolali masyarakat juga menyatakan dukungannya terhadap Sunan Pakubuwono 12 dan Adipati Mangkunegoro 8 yang dianggap telah bersedia menjalankan pemerintahan berdasarkan Pancasila serta menuntut pemerintah pusat agar segera mengembalikan pemerintahan Daerah
1:20:38 Istimewa Surakarta demi terciptanya kestabilan dan ketertiban. Mengingat saat itu kondisi perekonomian rakyat Boyolali sudah memprihatinkan akibat kekacauan berlarut-larut. Begitu pula di Kabupaten Sukoharjo, bahkan hingga di Kabupaten Kota Semarang, berbagai kelompok masyarakat menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk menentang pemerintahan Sunan Pakubuwono 12 dan Adipati Mangkunegoro 8 yang sejak awal kemerdekaan telah setia berdiri di belakang Republik Indonesia. [Musik] Amin. [Musik] Dalam pertemuan dengan utusan
1:21:23 Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 4 sampai 5 Januari 1950 di Surakarta, Sunan Pakubuwono 12 juga mengajukan konsep rinci mengenai struktur maupun pelaksanaan pemerintahan SUAPRA Surakarta. Poin-poin dalam rincian itu antara lain status Sunan Pakubuwono 12 sebagai kepala suap raja Surakarta yang di bawahnya terdapat para walikota dan bupati serta membentuk dewan pemerintahan dan dewan perwakilan Rakyat Daerah sebagai realisasi sebuah sistem pemerintahan yang demokratis sesuai kehendak rakyat. Pada pertemuan selanjutnya pada tanggal 8 Februari 1950 di rumah Dinas Residen Surakarta,
1:22:10 pemerintah Kadipaten Mangkunegaran telah menyerahkan sepenuhnya pengaturan dan kedudukan Adipati Mangkunegoro dalam struktur pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta. Adipati Mangkunegoro 8 mengisyaratkan akan bersedia menjadi wakil kepala daerah istimewa mendampingi Sri Sunan dalam struktur pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta yang ditetapkan dalam undang-undang. Saat pertemuan itu, Raden Panji Suro selaku perwakilan Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa kedudukan Sri Sunan dan Adipati Mangkunegoro memang telah terjamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Jadi, keduanya tidak dapat dijatuhkan.
1:22:59 Di sisi lain, kelompok anti suap raja yang meradang karena mengetahui gelaran demonstrasi demonstrasi kelompok pendukung suap raja seketika melakukan kontraksi dengan membentuk panitia anti suap raja alias PAS. Gerombolan ini melakukan aksi-aksi di berbagai tempat, mengirim surat ancaman, serta menyebarkan pamflet-pamflet intimidasi yang mendiskreditkan keraton Surakarta dan Pura Mangkunaran. Parahnya lagi ketika keraton Surakarta sedang menggelar upacara tinggalan dalam Jumenengan Sunan Pakubuwono 12 yang kelima pada tanggal 23 Mei 1950. Pas secara kurang ajar melancarkan gangguan-gangguan fisik mulai dari mencaci maki lawan politiknya di muka
1:23:46 umum hingga melakukan pelemparan batu di lokasi upacara serta di tempat para tamu keraton bermalam. Akibat segala kekacauan yang terjadi serta perbedaan paham di kalangan masyarakat Surakarta yang masih sulit dijembatani. Pada tanggal 9 Juni 1950, pemerintah pusat memutuskan untuk mengadakan referendum alias pemungutan suara dalam rangka menentukan nasib daerah istimewa Surakarta. Rencana itu segera direspon oleh Kolonel Gatot Subroto selaku Gubernur Militer wilayah Surakarta. Dalam suratnya kepada kabinet, Gatot Subroto mengkhawatirkan jika referendum tetap dilakukan akan
1:24:33 terjadi kerusuhan hebat yang tak dapat diredam oleh TNI. Pihak Kasunanan Surakarta juga menyatakan keberatannya mengatakan bahwa plebisit atau referendum hanya akan membuat keadaan semakin panas dan mempertajam perselisihan antara masyarakat pendukung DIIS dan kelompok oposisi. Setelah kabinet bersidang dan melakukan jajak dengar pendapat, akhirnya mereka resmi menunda pelaksanaan referendum. Di waktu yang sama, Sunan Pakubuwono 12 tetap berusaha akomodatif dengan menjanjikan sistem pemerintahan demokratis seperti yang sering dituntut oleh PAS. Dalam maklumat panjang yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 1950,
1:25:19 Sunan Pakubuwono 12 menjelaskan bahwa swap raja kasunanan Surakarta adalah pusaka bersejarah peninggalan nenek moyang yang wajib selalu diperjuangkan dengan penuh keyakinan. Selain itu, Sri Sunan juga menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan Undang-Undang Dasar. Sementara Pasal 64 yang isinya mengakui dan menghormati kedudukan daerah-daerah suap raja di Indonesia. Sri Sunan juga menyatakan bahwa susunan kepemerintahan SUAPRA Surakarta nantinya akan demokratis dan sesuai dengan perubahan zaman dengan dibentuknya Dewan Pemerintahan yang bertanggung jawab
1:26:05 kepada DPRD suap raja. Termasuk dengan ikhlas dan semufakat dengan pemerintah Republik Indonesia, Sri Sunan bersedia menghapus adat istiadat lama yang dapat menghambat kemajuan masyarakat dan
…
