Ringkasan Singkat
Video ini membahas tentang keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BOP) yang diprakarsai oleh Donald Trump dan implikasinya terhadap politik luar negeri Indonesia, khususnya terkait dengan konflik Israel-Palestina. Smith Alhadar, seorang pengamat politik Timur Tengah, memberikan analisis mendalam mengenai motif di balik BOP, potensi risiko bagi Indonesia, dan alternatif strategi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara.
- Keputusan Indonesia bergabung dengan BOP dinilai gegabah dan berpotensi merugikan kepentingan nasional.
- BOP dianggap memiliki agenda tersembunyi yang lebih menguntungkan Amerika Serikat dan Israel daripada menciptakan perdamaian yang adil bagi Palestina.
- Keterlibatan Indonesia dalam BOP dapat mengikis citra sebagai negara yang menjunjung tinggi antikolonialisme dan solidaritas terhadap bangsa tertindas.
Pendahuluan
Video dimulai dengan membahas hukum besi dalam politik internasional, yaitu tidak adanya kekosongan kekuasaan dan pertanyaan yang selalu muncul terkait tawaran perdamaian: untuk siapa dan dengan harga apa. Indonesia saat ini berada di persimpangan sejarah dengan menyambut Dewan Perdamaian (BOP) dan bersedia mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Namun, yang menjadi persoalan adalah siapa memanfaatkan siapa dan siapa yang tidak sadar dimanfaatkan.
Penilaian Terhadap Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza
Smith Alhadar menilai pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza sebagai keputusan yang gegabah karena tidak melibatkan Kementerian Luar Negeri dan lebih merupakan keputusan Prabowo Subianto. Keputusan ini bertentangan dengan amanat konstitusi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. BOP dianggap memiliki dua motif yang terkait erat dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Keikutsertaan Indonesia dalam BOP menimbulkan perdebatan dan pertanyaan besar di publik mengenai apa yang sebenarnya diperjuangkan.
Motif di Balik Board of Peace (BOP)
BOP dibentuk oleh Donald Trump yang memiliki hak veto di dalamnya. Trump tidak memiliki komitmen terhadap solusi dua negara bagi Palestina. Pada periode pertama pemerintahannya, Trump meluncurkan "deal of the century" yang menawarkan wilayah yang sangat kecil kepada Palestina tanpa Yerusalem Timur dan Gaza, serta tanpa hak memiliki angkatan bersenjata. Otoritas Palestina menolak tawaran ini. Trump juga mengakui Yerusalem secara keseluruhan sebagai milik Israel, yang bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. BOP dipimpin oleh Trump dan didukung oleh tokoh-tokoh yang dekat dengan Israel, seperti Tony Blair dan Jared Kushner. Indonesia berada di lapisan kedua BOP, yang berfungsi sebagai perantara antara pemerintahan teknokratis Palestina dengan lapisan atas. Kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan Trump dapat diveto.
Hak Veto dan Reformasi PBB
Hak veto menjadi momok bagi negara-negara yang baru merdeka karena berfungsi untuk melayani kepentingan para pemenang Perang Dunia II. Situasi global telah berubah dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Cina, India, dan Indonesia, sehingga PBB tidak lagi representatif. Amerika Serikat tidak setuju dengan reformasi PBB karena akan mengurangi kekuasaannya dengan hak veto.
Misi Kemanusiaan atau Keterlibatan Militer?
Pasukan yang akan dikirim ke Gaza bukanlah pasukan penjaga perdamaian biasa, melainkan "international stabilization forces" yang memiliki otoritas berbeda. Negara-negara besar Eropa menolak untuk masuk ke dalam BOP karena didirikan tanpa melibatkan mereka dan memiliki motif tersembunyi. Motif Trump adalah mencegah Palestina merdeka dan menjadikan Israel sebagai hegemon besar di Timur Tengah. BOP tidak menyebut Gaza dan Palestina tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan.
Motif Trump dan Kepentingan Israel
Trump ingin menjadikan Israel sebagai hegemon besar di Timur Tengah dalam hal keamanan, sementara Amerika Serikat akan berurusan dengan investasi dan eksplorasi minyak. Israel tidak mungkin kuat jika berdiri negara Palestina. BOP pada akhirnya akan seperti "deal of the century".
Alasan Indonesia Menerima BOP
Prabowo melihat bahwa Indonesia terlalu terseret ke dalam pengaruh Cina. Indonesia terlalu lemah untuk menghadapi Cina tanpa menggantungkan diri kepada Amerika Serikat. Pada bulan Juli tahun lalu, Prabowo bersepakat dengan Amerika Serikat terkait tarif resiprokal, yang dianggap terlalu menguntungkan Amerika Serikat dan menggadaikan kedaulatan Indonesia. Prabowo kemudian meminta Trump untuk renegosiasi, tetapi Trump marah besar. Masuknya Indonesia ke BOP adalah untuk mengurangi kemarahan Trump dan memberikan konsesi kepada Amerika Serikat.
Keseimbangan Kekuatan dan Daya Tawar Indonesia
Prabowo menginginkan keseimbangan kekuatan dengan Amerika Serikat untuk membendung pengaruh Cina. Namun, memberikan peran melalui BOP justru merugikan Indonesia. Jika Trump menerima renegosiasi baru, risiko bagi kehadiran militer Indonesia di Gaza sangat besar. Pemimpin pasukan stabilisasi adalah jenderal Amerika Serikat yang mungkin akan menggunakan tentara Indonesia untuk memerangi Hamas. Indonesia bisa kehilangan legitimasi dan harus membayar 1 miliar dolar untuk menjadi anggota BOP.
Resiko Keterlibatan dalam Pasukan Stabilisasi
Keterlibatan Indonesia berisiko besar jika menembak orang Hamas karena mereka adalah pejuang kemerdekaan yang dibenarkan oleh piagam PBB. Hal ini dapat menimbulkan destabilisasi di dalam negeri. Amerika Serikat ingin melepaskan diri dari Timur Tengah dan menjadikan Israel sebagai hegemon. Israel memberikan ultimatum kepada Hamas untuk dilucuti dalam waktu 60 hari.
Daya Tawar Indonesia dan Hubungan dengan Cina
Indonesia memiliki daya tawar yang kuat karena menguasai empat selat strategis, merupakan pasar yang besar, memiliki nikel, dan merupakan negara Islam terbesar. Indonesia tidak pernah bisa dekat dengan Cina dalam sejarahnya. Amerika Serikat membutuhkan Indonesia untuk membendung Cina di Asia Tenggara dan Indo Pasifik. Indonesia seharusnya tidak terlalu banyak berkorban dan harus menggunakan posisi tawarnya untuk mendapatkan keuntungan dari Amerika Serikat.
Pertemuan Prabowo dengan Pejabat Israel
Pada tahun 2021, Prabowo bertemu dengan duta besar Israel dan pejabat Israel di Bahrain. Ada pejabat Israel yang bekerja di lembaga kajian agraria di Indonesia. IPC, lembaga lobi Yahudi di Amerika Serikat, penting untuk mendapatkan akses ke Gedung Putih dan Kongres melalui Israel.
Tragedi Srebrenica dan Potensi di Palestina
Tragedi Srebrenica, di mana pasukan penjaga perdamaian Belanda gagal melindungi komunitas Muslim dari pembantaian oleh Serbia, dapat terjadi di Palestina jika pasukan Indonesia melakukan kesalahan. Tujuan BOP adalah menghadirkan kemakmuran bagi orang Palestina tanpa memberikan negara. Mahmud Abbas menolak BOP dan bertemu dengan Vladimir Putin untuk mengungkapkan keluhannya. Israel ingin masalah Gaza menjadi masalah lokal dan tidak ingin menginternasionalisasikannya.
Kepentingan Nasional dan Peran Indonesia
Kepentingan nasional Indonesia bukan hanya terkait dengan hubungan dengan Cina dan Amerika Serikat. Indonesia adalah salah satu pelopor gerakan nonblok dan memiliki legitimasi sebagai juru bicara antikolonialisme dan imperialisme. Negara-negara selatan menjauh dari BOP.
Strategi untuk Menganulir Keterlibatan di BOP
Amerika Serikat adalah tujuan ekspor utama Indonesia, dengan nilai 35 miliar dolar per tahun. Kehilangan ekspor ini akan berdampak besar bagi industri manufaktur Indonesia. Keinginan Prabowo untuk bergabung dengan BOP sebagai konsesi agar Trump mengalah dalam negosiasi sangat kecil kemungkinannya. Indonesia harus menggunakan kekuatan yang lebih besar dan melibatkan diplomat karir dalam diplomasi.
Exit Strategy dan Kedaulatan
Indonesia masih mungkin melakukan exit strategy dari BOP. Jika Indonesia bersikap keras dan menarik diri dari BOP, Amerika Serikat tidak mungkin meninggalkan Indonesia karena daya tawar Indonesia cukup besar. Kedaulatan tidak diukur dari uang yang didapatkan. Prabowo terlalu banyak mengalah dan memberikan konsesi kepada Amerika Serikat.
Pandangan Prabowo dan Kekuatan Indonesia
Prabowo mengutip pemikir Yunani kuno Thucydides bahwa yang kuat akan melakukan sekehendak hatinya dan yang lemah harus menderita. Prabowo melihat Amerika Serikat kuat dan Indonesia tidak bisa melawannya. Prabowo tidak melihat bahwa kekuatan bisa muncul dari pasar ekonomi, posisi geografis, dan geopolitik Indonesia. Amerika Serikat membutuhkan Indonesia di saat menggeser fokus ke Asia Tenggara dan Indo Pasifik.
Negara Kecil yang Berani
Negara kecil yang berani bisa melakukan sesuatu, seperti Daud melawan Goliat dan Vietnam melawan Prancis dan Amerika Serikat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar dan mudah dipecah belah. Indonesia tidak mungkin menghadapi lebih dari dua front.
Sikap Keras dan Martabat Bangsa
Indonesia jangan main-main dengan Trump yang liar dan transaksional. Jika Prabowo bersikap keras, martabat bangsa akan meningkat. Amerika Serikat akan tahu bahwa Prabowo melawan berbahaya bagi mereka. Prabowo melihat diri Indonesia lemah. DPR seharusnya mempertanyakan kebijakan Prabowo yang membuang 1 miliar dolar.
Resiko Terbesar dan Operasi Kemanusiaan
Resiko terbesar adalah jika tentara Indonesia menembak orang Palestina. Operasi kemanusiaan hanya memberi pintu masuk bagi Indonesia. Jenderal Amerika Serikat yang zionis akan memimpin pasukan stabilisasi. Indonesia hanya akan menjadi alat dan bumper Amerika Serikat.
Hamas dan Perdamaian
Hamas bersedia melepaskan senjata jika Israel mundur dari seluruh Gaza. Israel tidak mau dan ingin melucuti Hamas terlebih dahulu. Israel dilindungi oleh Amerika Serikat dan memiliki track record yang buruk.
Perjuangan Indonesia untuk Palestina
Pengiriman pasukan dalam kerangka BOP akan mengenolkan semua perjuangan Indonesia dari zaman Bung Karno untuk Palestina. Postur politik luar negeri Indonesia juga akan ambruk. Indonesia dikenal sebagai pejuang pembebasan bangsa-bangsa tertindas.
Langkah Salah dan Blunder
Memasuki BOP dan mengirimkan pasukan ke Gaza adalah langkah salah dan blunder karena cara melihat persoalan yang berbeda. Indonesia melihat kepentingan nasional secara sempit dan tidak berpikir jauh ke depan.
Aneksasi Tepi Barat dan Penolakan di Dalam Negeri
Israel mengeluarkan undang-undang yang memperbolehkan semua orang Yahudi membeli tanah Palestina di Tepi Barat dan mengambil alih lembaga-lembaga keagamaan Palestina. Jika ada TNI yang meninggal di Gaza, mungkin sudah menjadi ekspektasi. Yang sensitif adalah jika TNI menembak orang Palestina.
Peringatan dan Kesadaran
Sejarah mengajarkan bahwa jalan menuju tragedi seringkali dibangun oleh niat baik yang tidak disertai kewaspadaan. Dalam politik internasional, setiap keputusan membawa konsekuensi dan setiap keterlibatan membawa risiko. Rakyat yang waspada dan berpengetahuanlah yang mampu memastikan bahwa kekuatan militer negaranya tetap selaras dengan tujuan damai. Martabat sebuah bangsa ditentukan oleh seberapa sadar ia memahami ke mana ia melangkah.
