Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik - Matkul Studi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Ringkasan Singkat

Video ini menjelaskan mengenai kebijakan pendidikan Islam sebagai bagian dari kebijakan publik di Indonesia.

  • Kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah untuk mencapai tujuan negara.
  • Pendidikan Islam tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan memiliki posisi penting dalam pendidikan nasional.

Kebijakan Pendidikan Islam sebagai Kebijakan Publik

Pendidikan Islam merupakan bagian dari kebijakan publik yang memiliki tujuan untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Kebijakan publik menurut Riant Nugroho adalah keputusan yang diambil pemerintah sebagai strategi untuk mencapai tujuan negara. Analisis kebijakan meliputi beberapa tahapan, seperti mendefinisikan masalah, mengumpulkan bukti, mengkaji penyebab, mengevaluasi kebijakan yang ada, mengembangkan alternatif kebijakan, dan memilih alternatif terbaik. Proses kebijakan terdiri dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan penilaian kebijakan.

Pendidikan Islam dalam Sisdiknas

Pendidikan Islam dijelaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dan membentuk karakter bangsa. Pendidikan ini juga memiliki peran penting dalam menumbuhkan nilai-nilai spiritual dan akhlak mulia. Pendidikan agama Islam termasuk dalam pendidikan nasional dan berperan dalam pembentukan kepribadian.

Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam

Undang-Undang Sisdiknas mencakup definisi pendidikan keagamaan Islam, termasuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pondok pesantren dipandang sebagai sistem pendidikan yang efektif karena anak didik diasuh secara intensif. Sistem ini dianggap penting dalam pendidikan nasional. Selain itu, madrasah diniyah yang berkembang dari pesantren juga diulas, serta kendala dalam kelanjutan studi formal bagi lulusannya.

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the Apple Store
Get it on Google Play

Transkrip

YouTube Transcript Generator

0:00 hai nilai rohmanir rohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya uh tiul adat khususnya latifah dari kelas paig saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah studi kebijakan pendidikan islam di indonesia dengan tema materi kebijakan pendidikan islam sebagai kebijakan publik baiklah langsung saja kita masuk pada pembahasan kebijakan pendidikan islam sebagai kebijakan publik jadi pendidikan islam adalah bagian dari kebijakan publik hai apa yang pertama kita akan membahas

0:46 tentang kebijakan publik apa itu kebijakan publik hai banyak definisi definisi dari para ahli salah satunya yaitu hai riant nugroho ia menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang

1:31 dicita-citakan dalam kebijakan publik ini terdapat yaitu yang pertama analisis kebijakan dan juga proses kebijakan yang pertama analisis kebijakan secara umum analisis kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan secara kritis menilai hai mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan teknologi indonesia menurut suharto terdapat enam tahapan analisis kebijakan

2:20 antara lain yang pertama yaitu mendefinisikan masalah kebijakan mendefinisikan masalah kebijakan ini pada intinya merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial dan kemudian menetapkan suatu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan kemudian yang kedua mengumpulkan bukti hai sing yang ketiga mengkaji penyebab masalah para analisis dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi penyebab atau faktor faktor yang memberi

3:06 kontribusi atau pengaruh terhadap masalah sosial kemudian yang keempat mengevaluasi kebijakan yang ada lima mengembangkan alternatif atau opsi-opsi kebijakan dan 6 menyeleksi alternatif terbaik hai selanjutnya yang kedua adalah proses kebijakan proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis kemudian tahapan-tahapan dari proses kebijakan antara lain yang pertama tahap pertama yaitu penyusunan agenda atau penyusunan

3:55 masalah bisa dikatakan perumusan masalah atau perumusan isu-isu kemudian yang kedua tahapan yang kedua yaitu formulasi kebijakan yaitu tahap peramalan yang dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya like hai kemudian yang ketiga yang tahap ketiga yaitu adopsi kebijakan atau tahap rekomendasi kemudian yang keempat adalah implementasi kebijakan yaitu tahap

4:42 pemantauan yang menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya yang kelima yaitu penilaian kebijakan atau tahap evaluasi yang merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya kyle selanjutnya yaitu pendidikan islam dalam sisdiknas hai jadi pendidikan islam sebagai kebijakan publik itu sudah dijelaskan

5:28 sudah terdapat dalam sisdiknas hai undang-undang sisdiknas hai jadi bagaimana posisi pendidikan islam hai itu sudah dijelaskan dalam sedikit nash undang-undang nomor 20 tahun 2003 seperti yang dijelaskan di sini pada bab 2 pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan

6:14 bertakwa kepada tuhan yang maha esa berakhlak mulia sehat berilmu cakap kreatif mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab hai hai hai lcd secara umum dapat dilihat bagaimana posisi pendidikan agama islam ini dalam uu undang-undang sisdiknas tersebut dari berbagai pasal menerangkan bahwa pendidikan agama islam sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional hai dan mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual

7:02 keagamaan akhlak mulia dan kepribadian muslim nah maka dari itu pendidikan islam sebagai kebijakan publik hai ada peti simpulkan bahwa pendidikan islam mempunyai posisi yang sangat penting dalam pendidikan nasional nah kemudian kita akan membahas tentang kebijakan pendidikan keagamaan islam yang mana ini juga mengacu pada undang-undang sisdiknas tadi undang-undang nomor 20 tahun di dalam undang-undang tersebut dijelaskan yang termasuk pendidikan

7:49 keagamaan islam adalah pendidikan diniyah dan pesantren sebagaimana tertulis dalam pasal 30 ayat 4 pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah pesantren pasraman pabbajja samanera dan bentuk lain yang sejenisnya maka dalam pembahasan ini lembaga pendidikan keagamaan islam di indonesia yang dijelaskan adalah pondok pesantren dan pendidikan diniyah yang pertama pondok pesantren menurut h alamsyah ratu perwiranegara menteri

8:36 agama ri kabinet pembangunan 3 bahwa pendidikan pondok yang menggunakan sistem asrama merupakan sistem yang paling baik dalam pendidikan karena dalam waktu 24jam anak di anak didik diasuh oleh para kiai dan pengasuh yasir dewantoro pendiri taman siswa menyatakan bahwa sistem pondok dan asrama itulah sistem nasional dengan demikian arti pondok tidak dapat diabaikan dalam membaca dalam memberikan corak pada pendidikan nasional selanjutnya yang kedua madrasah diniyah madrasah diniyah dikenal saat

9:23 ini merupakan evolusi dari sistem belajar yang dilaksanakan di pondok pesantren salafiyah dalam sejarahnya madrasah lahir dari rahim pondok pesantren dengan ciri khasnya yang berbasis pengetahuan agama di madrasah jenis ini terbagi dalam tiga jenjang yang pertama diniyah awaliyah hai kemudian diniyah wustho dan diniyah ulya madrasah yang dibentuk dengan keputusan menteri agama nomor 13 tahun 1964 ini hampir tidak memiliki efek terhadap kelanjutan studi yang

10:09 pengembangan pengembangan profesi lulusan sehingga hanya sedikit peserta didik yang meminta ijazah formal dari institusi pendidikan ini itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan semoga teman-teman semua dapat memahami dan menerima materi tersebut terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Share

Ringkasan Video YouTube