Brief Summary
Formulasi kebijakan adalah proses memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kebijakan pendidikan, proses ini melibatkan beragam pihak dan dipengaruhi tekanan, kebiasaan organisasi, kepentingan, serta kondisi masyarakat. Materi juga membahas hambatan perumusan kebijakan, contoh arah kebijakan pendidikan melalui Merdeka Belajar, dan ciri-ciri kebijakan yang baik.
- Aktor perumusan kebijakan mencakup lembaga legislatif dan eksekutif, administrator, partai politik, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, serta tokoh perorangan.
- Hambatan kebijakan antara lain benturan kepentingan, keterbatasan sumber daya, KKN, masyarakat yang heterogen, dan perbedaan pola pikir.
- Kebijakan pendidikan yang baik memiliki tujuan, selaras dengan kebijakan lain, berlandaskan hukum, dan dapat mengatur atau mengarahkan tindakan.
Formulasi atau perumusan kebijakan merupakan proses menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif terbaik dari sejumlah pilihan. Kebijakan sendiri adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana serta pedoman untuk mencapai sasaran. Dalam pendidikan, kebijakan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan pedoman pengelolaan pendidikan demi mencapai tujuan yang diharapkan.
Perumusan kebijakan pendidikan melibatkan sejumlah aktor. Legislatif, seperti MPR, DPD, DPR, dan DPRD, membentuk serta mengesahkan aturan. Eksekutif menjalankan undang-undang dan turut merumuskan kebijakan agar penerapannya sesuai kondisi, sementara administrator berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Aktor lainnya meliputi partai politik, yang berusaha memengaruhi pemerintahan dan menjalankan program; kelompok kepentingan, seperti kelompok buruh, nelayan, petani, guru, dan profesi lainnya; serta organisasi masyarakat yang memiliki cita-cita bersama dan dapat bersinggungan dengan kepentingan politik. Perguruan tinggi turut menyampaikan aspirasi masyarakat melalui kalangan akademis, sedangkan tokoh perorangan dari bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, dan bidang lain dapat berpengaruh besar dalam proses perumusan.
Perumusan kebijakan pendidikan dipengaruhi lima faktor. Pertama, tekanan dari luar dapat memengaruhi keputusan meskipun prosesnya menggunakan pendekatan rasional-komprehensif, yaitu mempertimbangkan berbagai alternatif secara rasional. Proses kebijakan tetap berlangsung dalam dunia nyata sehingga tidak terlepas dari tekanan eksternal.
Kedua, kebiasaan lama organisasi dapat membuat pola investasi modal, sumber daya, dan waktu terus dipertahankan, bahkan ketika keputusan tersebut sudah dikritik. Ketiga, sifat pribadi pembuat keputusan dapat memengaruhi pilihan yang dibuat, termasuk dalam penerimaan atau pengangkatan pegawai.
Keempat, kelompok luar juga dapat memengaruhi keputusan. Kelima, keadaan masa lalu—seperti pengalaman, pelatihan, dan pengalaman kerja sebelumnya—dapat membentuk cara seseorang mengambil keputusan. Akibatnya, keputusan dari kantor pusat terkadang tidak sesuai dengan keadaan lapangan, antara lain karena kekhawatiran bahwa pelimpahan wewenang dan tanggung jawab akan disalahgunakan.
Salah satu hambatan adalah benturan kepentingan para aktor dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan. Kepentingan tersebut dapat menyebabkan kebijakan menyimpang dari tujuan atau sasaran awal. Hambatan lainnya ialah keterbatasan sumber daya, termasuk kualitas sumber daya manusia dalam bidang teknis dan administratif, yang dapat membuat masyarakat bingung ketika kebijakan baru diterapkan.
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam perumusan atau pelaksanaan kebijakan juga menjadi masalah; pejabat dari tingkat daerah hingga kementerian dapat tersangkut kasus suap terkait kebijakan. Selain itu, masyarakat yang heterogen dapat memunculkan persaingan dan prasangka antarkelompok.
Hambatan terakhir adalah ketidaksesuaian pola pikir masyarakat dengan aturan hukum atau keinginan pemerintah. Perbedaan gagasan dalam kelompok dan perkumpulan dapat membuat kebijakan sulit diterima atau dijalankan.
Materi mencontohkan arah kebijakan pendidikan melalui sistem Merdeka Belajar yang diperkenalkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Nadiem Anwar Makarim. Sistem ini dikaitkan dengan visi pendidikan Indonesia 2035: membangun masyarakat sebagai pembelajar sepanjang hayat yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia, dengan menumbuhkan nilai budaya Indonesia dan Pancasila.
Strateginya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan sebagai agen perubahan, termasuk lembaga pendidikan, guru, siswa, dunia usaha dan industri, masyarakat, organisasi penggerak, perusahaan, serta perusahaan teknologi pendidikan. Tujuannya adalah mewujudkan pendidikan berkualitas tinggi yang dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia.
Kebijakan yang disebutkan mencakup pembinaan dan kolaborasi antartingkat pendidikan, peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah, pembangunan platform pendidikan nasional berbasis teknologi, serta pengembangan kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian. Selain itu, kebijakan mencakup kerja sama dengan pemerintah daerah untuk pemerataan, pembangunan lingkungan belajar masa depan, insentif bagi kontribusi swasta, penguatan kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi, pembentukan pendidikan tinggi kelas dunia, serta penyederhanaan akreditasi dan pemberian otonomi lebih besar kepada satuan pendidikan.
Kebijakan pendidikan yang baik harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak berdiri sendiri atau terpisah dari kebijakan lainnya. Kebijakan juga merujuk pada tindakan yang benar-benar dilakukan pemerintah, bukan sekadar hal yang diinginkan atau direncanakan pemerintah.
Kebijakan dapat berbentuk larangan maupun arahan untuk melaksanakan atau menganjurkan suatu tindakan. Selain itu, kebijakan harus berlandaskan hukum agar memiliki kewenangan untuk mengikat dan mendorong masyarakat mematuhinya.
Ringkas video YouTube apa pun dalam hitungan detik
Dapatkan ringkasan seperti ini untuk video apa pun, dalam bahasa Anda, dengan aplikasi Summ gratis.
Transkrip
Transkrip lengkap “Formulasi Kebijakan Pendidikan”. Klik timestamp untuk membuka video pada momen tersebut. Butuh video lain? Gunakan generator transkrip YouTube.
0:04 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nurhaliza dari kelompok 6 Disini saya akan membahas materi mengenai formulasi kebijakan nah dalam materi formulasi kebijakan ini ada beberapa poin yang akan dibahas Pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu ada tentang rumusan kebijakan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan mempengaruhi rumusan kebijakan yang ketiga ada hambatan yang keempat ada bentuk-bentuk kebijakan yang selanjutnya ada ciri-ciri mengenai kebijakan Nah langsung saja kita masuk ke dalam poin yang pertama yaitu point mengenai rumusan kebijakan
0:54 nah rumusan kebijakan rumusan kebijakan ataupun formulasi ini berarti perumusan nah sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak pernyataan cita-cita tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran nah perumusan kebijakan ataupun formulasi kebijakan ini merupakan suatu proses atau cara memecahkan suatu masalah yang dibentuk dari beberapa aktor yang ada dari segala banyak alternatif pemecahan yang ada
1:39 maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik nah jika kebijakan formulasi kebijakan ini kita kaitkan dengan pendidikan maka terjadilah formulasi kebijakan pendidikan atau kebijakan pendidikan nah rumusan kebijakan pendidikan ini merupakan usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam melaksanakan atau melaksanakan kegiatan pendidikan sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelola pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan Nah tadi kita berbicara tentang aktor nah aktor di
2:26 sini yaitu adalah pihak yang terlibat dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan nah adapun pihak-pihak yang terlibat ataupun aktor-aktor yang terlibat yang pertama yaitu ada aktor legislatif nah legislatif sering dimaksud sebagai pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan nah peran mereka ini sangat menentukan karena pengesahan suatu Tata aturan agar menjadi tindakan seperti undang-undang peraturan pemerintah dan peraturan daerah ada ditangan mereka nah Legislatif disebut sebagai aktor utama dalam merumuskan ataupun mengesahkan kebijakan para legislator tersebut berada dalam tataran MPR DPD DPRD DPR dan DPRD 1 dan DPRD 2
3:17 nah pihak yang kedua ataupun aktor yang kedua yaitu ada eksekutif nah eksekutif di sini adalah para pelaksana undang-undang sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional nah aktor yang ketiga di sini ada administrator administrator sebagai perumus dan implementer kebijakan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan negara yang akan terimplementasikan nah pihak yang berikutnya yaitu ada partai politik nah partai politik
4:02 ataupun parpol nah partai politik ini adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintah pemerintahan agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jajaran pemerintahan nah aktor yang kelima yaitu ada interest group nah integ interest group ini atau kelompok berkepentingan ialah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan sama seperti kelompok buruh nelayan petani guru dan kelompok yang berkelompok profesional lainnya Nah itu juga termasuk dalam pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan nah aktor
4:50 selanjutnya yaitu ada organisasi masyarakat atau Ormas ormas ini Merupakan sekumpulan orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan yang sama bersifat non politis meskipun dalam kiprahnya sering bersentuhan dengan kepentingan politik nah pihak selanjutnya ada perguruan tinggi nah perguruan tinggi adalah suatu lembaga dimana para elit akademis berada alat elit akademis ini berada nah perguruan tinggi sering dijadikan ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan ke dalam rumusan kebijakan nah pihak
5:37 yang terakhirnya ataupun aktor yang terakhir dalam merumuskan kebijakan itu adalah tokoh perorangan nah dalam berbagai konstelasi tokoh perorangan memegang peran cukup viral dan terkadang sangat menentukan dia juga dapat menjadi tokoh yang Sentral tokoh perorangan dapat berasal dari sebagai bidang seperti bidang keagamaan politik ekonomi pendidikan budaya seni dan lain-lain sebagainya Nah untuk poin selanjutnya di sini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan Nah di sini ada lima faktor yang mempengaruhi
6:25 formulasi kebijakan pendidikan nah faktor yang pertama yaitu adanya pengaruh tekanan dari luar nah Walaupun ada pendekatan formulasi kebijakan dengan nama rasional komprehensif yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata tetapi proses dan formulasi kebijakan itu dapat dipisahkan dari dunia nyata sehingga adanya tekanan dari luar yang ikut berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan nah Faktor yang kedua yaitu adanya pengaruh kebiasaan lama kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal sumber-sumber
7:13 sumber-sumber daya dan waktu terhadap kegiatan suatu program tertentu cenderung akan selalu diikuti meskipun keputusan-keputusan tersebut telah dikritik sebagai sesuatu yang salah nah itu merupakan pengaruh kebiasaan lama dan pengaruh yang ketiga yaitu adanya pengaruh sifat-sifat pribadi nah berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya seperti dalam proses penerimaan atau pengangkatan pegawai baru seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuatan keputusan itu berperan sangat besar sekali Nah faktor yang keempat yaitu adanya pengaruh dari kelompok luar
8:00 faktor yang kelima yaitu adanya pengaruh keadaan masa lalu pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan yang terdahulu Ini bisa juga mempengaruhi pada pembuatan keputusan atau bahkan orang-orang yang bekerja di kantor pusat sering membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa delegasi wewenang dan tanggung jawab kepada orang-orang yang akan disalahgunakan nah ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan nah pembahasan selanjutnya mengenai hambatan nah hambatan di dalam merumuskan kebijakan ada beberapa
8:45 hambatan yang pertama yaitu mengenai hambatan kepentingan hambatan kebijakan ini memungkinkan terjadi karenanya adanya kepentingan para aktor yang bermain di area perumusan dan pengimplementasian kebijakan ini menyebabkan suatu kebijakan yang telah dirumuskan melenceng dari gold ataupun sasaran nah hambatan yang kedua yaitu adalah ketidakmampuan sumber daya artinya dalam hal ini mencakup kualitas sumber daya manusia itu sendiri dalam bidang teknis dan administratif hal ini yang menjadikan masyarakat kadang menjadi bingung ketika ada suatu
9:30 kebijakan baru Nah yang ketiga itu adanya KKN dalam perumusan dan pengimplementasian kebijakan banyak sekali pejabat-pejabat kepala daerah hingga jajaran menteri yang terkena kasus suap terkait terkait perumusan dan pengimplementasian kebijakan nah hambatan yang yang selanjutnya yaitu ada pola masyarakat yang heterogen hal ini akan mengakibatkan timbulnya persaingan dan prasangka dalam sistem masyarakat yang ada nah yang selanjutnya yaitu hambatan yang terakhir yaitu ketidaksesuaian pola pikir masyarakat yaitu Karena anggota masyarakat di dalam suatu kelompok ataupun perkumpulan Dimana mereka
10:17 mempunyai gagasan ataupun pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah Nah itu merupakan hambatan di dalam merumuskan kebijakan Nah untuk selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk kebijakan nah bentuk-bentuk kebijakan pendidikan nah sejak menduduki kursi kepemerintahan sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan atau Mendikbud Pak Nadim Anwar Makarim mulai merancang berbagai gebrakan untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia nah ia Mencetuskan sistem pendidikan bernama Merdeka belajar hal ini mengacu kepada Visi
11:04 pendidikan Indonesia tahun 2035 yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Indonesia yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul terus berkembang sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila Nah itu merupakan visi dari pendidikan Indonesia tahun 20035 rancangan sistem pendidikan ini terdiri dari berbagai macam strategi yang yang memasukkan peran seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadi Agent of the change nah mulai dari institusi pendidikan guru siswa dunia usaha ataupun industri serta
11:52 masyarakat yang tergabung dalam organisasi penggerak pengusaha perusahaan teknologi edukasi dan lain sebagainya dan ini harapannya adalah agar terciptanya pendidikan berkualitas tinggi bayi seluruh masyarakat Indonesia Nah dengan itu maka teruslah kebijakan-kebijakan pendidikan ini yang pertama yaitu ada menerapkan kolabola kolaborasi dan pembinaan antara sekolah TK SD SMA dan informal yang kedua adalah meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah dan yang ketiga yaitu ada membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi yang keempat adalah memiliki kurikulum nasional
12:39 pedagogi dan penilaian dan yang kelima ada meningkatkan kolaborasi dengan pemerintahan daerah untuk memastikan distribusi yang merata yang keenam yaitu ada membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan yang ketujuh ada memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan yang ke-8 ada mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi yang 9 ada membentuk pendidikan tinggi kelas dunia dan yang terakhir ada menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi yang lebih bagi suatu pendidikan nah ini
13:24 adalah bentuk-bentuk kebijakan pendidikan yang disusun rapi oleh menteri pendidikan kita Nah untuk poin selanjutnya yaitu kita membahas ciri-ciri kebijakan pendidikan yang baik nah ciri-ciri kebijakan yang baik itu seperti apa sih Nah yang pertama yaitu setiap kebijakan harus ada tujuannya yang kedua yaitu suatu kebijakan tidak berdiri sendiri terpisah dari kebijakan yang lain ciri yang ketiga adalah kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah bukan apa yang ingin atau dikehendaki atau dilakukan pemerintah yang keempat yaitu ada kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa
14:11 pengarahan untuk melaksanakan dan menganjurkan dan yang terakhir yaitu ada kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mengikutinya Nah itu merupakan ciri-ciri dari kebijakan Nah mungkin dengan berakhirnya membahas tentang ciri-ciri kebijakan tadi maka Berakhir Pula presentasi saya Pada kesempatan kali ini Lebih dan kurang saya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
