PENDIDIKAN ISLAM ; Sejarah & Kebijakan Pemerintah II Diskusi Bersama Prof. Azumardy Azra

Kang UZM Chanel www.youtube.com

Ringkasan Singkat

Video ini membahas tentang pendidikan Islam dan kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan di Indonesia. Pembicara menyoroti pentingnya pendidikan sebagai kunci kemajuan bangsa, dengan fokus pada sejarah pendidikan Islam di tiga era: orde lama, orde baru, dan reformasi. Pembicara juga membahas peran pendidikan Islam dalam konteks kebijakan negara, kesejalan dengan undang-undang yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

  • Pendidikan sebagai kunci kemajuan bangsa.
  • Sejarah pendidikan Islam dalam konteks tiga era.
  • Kebijakan pemerintah terkait pendidikan Islam.

Pendidikan Islam dan Kebijakan Pemerintah

Pembicara menjelaskan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa dan telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan Islam memiliki ciri khas keislaman dan berperan penting dalam membangun keimanan dan akhlak mulia. Tanggung jawab pendidikan Islam meliputi negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga yang semuanya memberi layanan pendidikan yang lebih baik.

Sejarah Pendidikan Islam

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia diklasifikasikan ke dalam tiga periode: periode orde lama (1945-1968), orde baru (1967-1998), dan era reformasi (1998-sekarang). Di era orde lama, pendidikan Islam masih bersifat pilihan, sementara di era orde baru, terdapat upaya untuk menyamakan pendidikan Islam dengan pendidikan umum, di mana madrasah diakui setara dengan sekolah umum.

Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Reformasi

Di era reformasi, pendidikan Islam mulai diperhatikan lebih serius dan setara dengan pendidikan umum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan tersebut mencakup pendirian sekolah-sekolah Islam dari tingkat dasar hingga universitas dan mengedepankan penguatan kompetensi tenaga pendidik. Implementasi kebijakan ini mengalami tantangan diskriminasi serta disparitas dalam anggaran pendidikan.

Masalah Kebijakan Pendidikan di Daerah

Pembicara menyebutkan adanya masalah pada implementasi kebijakan pendidikan Islam di daerah-daerah. Terkadang jauh dari harapan, situasi di lapangan menunjukkan bahwa faktor lokal dan dukungan politik mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan yang sudah ada. Adanya peraturan daerah yang belum sepenuhnya diterapkan juga menjadi salah satu kendala.

Pendidikan Diniah dan Madrasah

Pendidikan Madrasah Diniah di Indonesia memiliki tantangan tersendiri karena kurikulumnya yang 100% agama. Pembicara menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam agar dapat memberikan mobilitas pendidikan yang lebih baik bagi santrinya. Ada kebutuhan untuk memperbaiki sistem agar tidak menciptakan beban ganda bagi para siswa.

Endowmen dalam Pendidikan Tinggi

Pembicara membahas perbedaan antara pelibatan endowmen di perguruan tinggi swasta dan negeri di Indonesia. Di perguruan tinggi swasta, endowmen banyak dicapai melalui donasi alumni dan kolaborasi dengan industri, sementara perguruan tinggi negeri mengalami keterbatasan dalam mengembangkan dana endowmen karena harus menyetorkan dana ke kas negara. Hal ini berpengaruh pada kualitas pendidikan yang dapat ditawarkan.

Penutup dan Harapan

Pembicara menutup dengan harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam melalui penguatan regulasi dan dukungan politik yang lebih baik. Terdapat tantangan yang harus diatasi untuk menyamakan pendidikan Islam dengan pendidikan umum agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan perkembangan bangsa secara keseluruhan.

Ringkas video YouTube apa pun dalam hitungan detik

Dapatkan ringkasan seperti ini untuk video apa pun, dalam bahasa Anda, dengan aplikasi Summ gratis.

Unduh di App Store
Dapatkan di Google Play

Transkrip

Transkrip lengkap “PENDIDIKAN ISLAM ; Sejarah & Kebijakan Pemerintah II Diskusi Bersama Prof. Azumardy Azra”. Klik timestamp untuk membuka video pada momen tersebut. Butuh video lain? Gunakan generator transkrip YouTube.

0:00 asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati profyaah mudah-mudahan senantiasa dijangkan umurnya am yang juga saya horti Pak dan rekan-rekan sekalian yang berbahagiaanali ini saya di Bah tentang Islamic Education and state yaitument pendidikan Islam dan negara atau dalam konteks ini adalah kebijakan pemerintah tentang pendidikan memang Tadinya Pak Kalau tidak salah saya kebagian filantropi

0:45 tetapi saat itu ada perubahan mungkin filantropi dipegang sama yang lain ya Baik terima kasih yang pertama barangkali ee sebagaimana kita pahami bahwa pendidikan itu sebagai kunci bagi kemajuan suatu bangsa dan ini sudah dirumuskan di dalam ee undang-undang Dasar 1945 yang mana tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks itu pendidikan merupakan e proses pemartabatan pendidikan usah sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar berkembang menjadi tentu yang

1:30 membuat seorang matang dalam menghadapi kehidupan yakni memiliki kemampuan intelektual berakhlak mulia dan tentu saja keterampilan yang diperlukan e dari dirinya dalam konteks kehidupan bermasyarakat kehidupan kaknyaamping itu pendidikan Um bagi umat Islam diperlukan juga pendidikan yang memiliki Ci khas keislaman tentu dalam konteks ini adalah pendidikan islam pendidikan Islam itu disenggaruk tugas negara pemerintah masyarakat keluarga dan lain sebagainya yang dalam konteks itu yang masuk dalam sebuah sistem pendidikan lalu kemudian memberikan layanan pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan kerukunan serta akhlak mulia dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa Hal ini

2:17 tentu saja sejalan dengan amanah undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 13 dan tentu undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 43 ayat 12 ini nah sehingga saya Coba rumuskan Apa yang akan kita bicarakan dalam kesempatan ini adalah bagaimana sih sejarah pendidikan Islam ee dalam konteks ini adalah kebijakannya Ya kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam lalu eh berikutnya adalah kebijakan pendidikan Islam dalam konteks undang-undang nomor 20 tahun 2003 karena ee tentu saja sebagaimana kita pahami sebetulnya tentang pendidikan Islam itu ada ekualitas dengan pendidikan umum

3:02 kalau kita lihat di konteks sejarahnya adalah sejak diterapkannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang undang-undang lalu yang berikutnya adalah ee yang akan kita bicarakan adalah implementasi dari kebijakan undang-undang nomor 20 tahun 200 tentang tadi dan tentu di sini ada disparitas atau mungkin perbedaanah ya ada perbedaan ee kebijakannya politik keuangannya dari pendidikan Islam dan pendidikan umum ee kalau kita pahami yang pertama bahwa kalau kita lihat sejarah ya Secara historis kebanyakan pendidikan Islam di Indonesia itu ee bisa kita klasifikasikan menjadi tiga periode yaitu yang pertama pendidikan Islam di era orde lama ini mungkin

3:51 sebagaimana kita pahami sejak tahun 1945 sampai dengan 1968 lalu yang kemudian yang kedua ee pendidikan Islam di era orde baru ini di tahun 1967 diperkirakan sampai dengan 1998 Terjadinya reformasi dan yang ketiga pendidikan ee kebijakan pendidikan Islam di era reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang tentunya ah kebijakan pendidikan Islam die lama ini mencakup tahun 1945 sampai98 pendidikan agama ini diur secara khusus dalam undang-undang nomor 4 tahun 1950 pada bab ee 12 pasal 20 yaitu dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama orang tua murid menetapkan apakah akan mengikuti

4:36 pelajaran tersebut di sini kalau di -orde lama pendidikan Islam kebijakan dari pemerintah dalam konteks ini masih bersifat pilihan tentunya sesuai dengan undang-undang ee nomor 4 tadi ya yaitu cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang menetapkan oleh menteri pendidikan ee kebudayaan bersama dengan Menteri Agama ini mungkin bias seperti halnya kebijakan-kebijakan yang lain ee senantiasa ee dibuatkan keputusan bersamanya ini adalah kebijakan nah Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor nomor 1432 tanggal 20 Januari ini diatur tentang pendidikan agama di

5:21 sekolah-sekolah mungkin ini pasal-pasalnya saya pikir karena ini sudah sudah lewat dan tentu ini bisa kita ee dibaca secara sekilas barangkali di tiap-tiap sekolah rendah maupun lanjutan umum dan tujuan diberikan pendidikan agama pasal Dunya di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4 jadi kalau di era orde lama itu tidak tidak semua sekolah menerapkan proses pendidikan Islam terutama di eh yang dikelola pemerintah ee kebijakan pendidikan Islam di baru yaitu tahun 1967 sampai dengan 1998 pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga Universitas ini ditentukan dalam ee sebuah t MPRS ya Di mana Madrasah mendapatkan perlakuan

6:09 dan status yang sejajar dengan sekolah umum artinya apa kependidikan umum kependidikan Islam eh sejak e mulai di era orde baru itu mulai Eh ada kesetaraan ada kesetaraan terutama ee untuk madrasah-madrasah yang formal lalu yang kedua pemerintah juga pada akhirnya memberi izin pada pelajar muslimah untuk memakai rok dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka mungkin ini sebagaimana kita pahami bahwa memang ada perubahan yang sangat signifikan tentunya ee kebijakan pemerintah dalam konteks pendidikan Islam terutama ee setelah ee era orde baru yaitu di antara

6:54 R waktu 196798 di mana Di situ ee nuansa Islami sudah mulai diterapkan dalam konteks kependidikan Islam dan salah satu tandanya yaitu ee tentang sekolah-sekolah e para pelajar yang ada di sekolahsekolah itu sudah mulai diperbolehkan Saya lanjut lalu kemudian e kebijakan Berikutnya ini e di tahun7 SKB menteri tentang e sekolah umum dan kurikulum madrasa yang isinyaar adalah mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi ini menurut hemat saya adalah kebijakan yang sangat signifikan maksudnya karena memang ada

7:41 equalitas ada kesetaraan antara pendidikan umum dengan ee pendidikan ya yang berbasis Islami di mana Pada era ini setelah keluarnya SKB 3 menteri nomor 299 tahun 4 ini ee di situ dituangkan bahwa ee pada dasarnya sekolah umum ee apa tentang pengaturan pembakuan kurikulumskolah umum dan kurikulum madrasa yang antara lain mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk men lanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi dalam pengertian Kalau sebelum era Orde Baru barangkali sesuai dengan aturan yang ada saat itu tidak dimungkinkan kalau dari sekolah ee berbasis Madrasah itu ingin melanjutkan ke sekolah yang sifatnya umum ini

8:27 sebelum keluarnya peraturan e apa surat keputusan bersama menteri Ped dan Menteri Agama nomor 45 tahun 1984 tadi lalu SKB menteri dijauhi topr di mana Di siniwa dikatakan bahwa pendidikan sejalan dengan daya kebutuhan bidang bersama antar dilakukan Meli perbaikan kurikulum di man DII disarakah intinya seperti itu lanjut baru ini jenis-jenis pendidikan Isam P mas baru sebagai berikut sebagim pahami tetapi tentu ini belum ada ee terlingkupi ee nuansa regulasinya karena di sini masih disifatnya masih umum saja pesantren pesantren klasik ya lalu kemudian madas diniah yaitu

9:13 sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai 20 ee 20 tahun ini ini lintasan sejarahnya menut saya lalu kemudian yang berikutnya bisa kita ee lihat di poin keempat Madrasah ibtidyah Negeri yaitu Sekolah Dasar Negeri 6 tahun di mana perbandingan umum kira-kira S du artinya apa bahwa di sini mulai bahwa lulusan dari Madrasah Ibtidaiyah itu memulai mempunyai kesamaan dengan ee sekolah-sekolah yang ada di ee bawah Diknas ya di sini tentunya sayaah ini yang berikutnya era yang ketiga kebijakan pendidikan Islam di era reformasi tahun 19

9:59 sampai dengan sekarang Pendidikan Agama Islam lebih diperhatikan dan disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum ini salah satu hal yang mendorong untuk terjadinya persamaan ee terutama perhatian dari pemerintah tentang sekolah e yang berbasis Islam kebijakan pemerintah dikeluarkannya aturan atau undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang atur berbagai bidang pendidikan salah satunya adalah bidang pendidikan agama Islam ini saya pikir adalah kebijakan yang sangat strategis sebetulnya dari pemerintah terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia karena otomatis melalui peraturan undang-undang nomor 20 tahun

10:46 2003 ini ee semuanya terjadi perubahan yang sangat signifikan Bagi EE pendidikan yang berbasis Islam terutama dari sisi kurikulumnya dari sisi prosesnya dari sisi tenaga pendidiknya karena di sini ee di dalamnya ee menjadi perhatian serius dari pemerintah terhadap terutama ee tentang peningkatan kompetensi tenaga didiknya ee kebijakan pendidikan Islam di Era Reformasi ini Adapun kebijakan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dalam menyempurnakan sistem pendidikan Islam adalah sebagai berikut yang pertama mendirikan sekolah-sekolah agama Islam mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi sebagaimana kita pahami bahwa di daera reformasi inilah setelah 98 ke era ke sini sebetulnya pertumbuhan

11:34 ee lembaga-lembaga pendidikan Islam itu maju dengan pesat kalau kita bisa katakan dari sisi perkembangan pembentukannya terutama kan berdiri ptain ptais lalu kemudian ee banyak terjadi perubahan nomenklatur dari PT ptain ke UIN itu salah satunya adalah efek kebijakan pemerintah yang dikeluarkan di era ee tahun 1998 sampai dengan sekarang ini lalu kebijakan yang berikutnya membantu meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren dengan usaha memberikan bimbingan ke arah penyempurnaan kurikulum sarana pendidikan bantuan subsidi guru perpustakaan keterampilan dan lain sebagainya tentu ini pemerintah mulai ee mencurahkan perhatian yang lebih serius

12:19 terhadap ee pendidikan-pendidikan yang berbasis Islam yang ketiga program wajib belajar 9 tahun yaitu Setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan 9 tahun ini pun sebetulnya pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia karena dengan diterapkannya kewajiban ee dasar 9 tahun ini tentu mendorong Kementerian Agama pun juga ee e lebih mudah dalam upaya ee memberikan kebijakan-kebijakannya lalu ee yang tak kalah pentingnya kebijakan pemerintah dalam konteks di era ini adalah kebijakan sertifikasi bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta Kara sebagaimana kita pahami di era sebelum 98 sekarang ini ee terkadang perkembangan pendidikan Islam di

13:06 Indonesia itu akan tentu akan ada ee disparitas ada perbedaan e kualitas antara pendidikan yang dikelola oleh pendidikan umum dengan pendidikan yang dikelola oleh EE Kementerian Agama atau dalam konteks ini yang berbasis Islam salah satunya adalah dari sisi kompetensi gurunya karena kita pahami bahwa kadang-kadang ang mungkin ee mungkin di era sekarang pun masih begitu kadang-kadang masih ada di sebuah sekolah itu di era sebelum diadakannya sertifikasi guru itu kadang-kadang gurunya guru fikih mengajar guru matematika maka ini otomatis output siswanya pun kan akan akan tidak akan maksimal tentu maka dengan adanya kebijakan sertifikasi ini yang melalui kebijakan pemerintah dalam undang-undang

13:52 nomor 2 apa tahun 2003 ini maka eh secara perlahan sebetulnya ee eh kompetensi guru itu bisa ditingkatkan secara maksimal e kebijakan pendidikan Islam itu berkaitan dengan ini maka di zaman reformasi telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional yang meliputi saya pikir ini ini adalah isi dari undang-undang tersebut ya lalu kebijakan pendidikan Islam dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang undang-undang sisas dari sekian banyak undang-undang pendidikan yang telah muncul dari era orde lama sampai Era ee Reformasi dan barangkali sampai era sekarang ini sebetulnya undang-undang nomor 20 tahun 2003 inilah yang memberikan perhatian yang lebih

14:38 banyak terhadap pendidikan Islam di mana di dalamnya diatur e di aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam pertama e dalam undang-undang tersebut di ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah diatur tentang kelembagaan formal nonformal dan informal dudukannya lembaga Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah ini adalah perubahan yang sangat signifikan dari tentu saja pemerintah ee tentang kesetaraan antara lembaga-lembaga ee pendidikan yang ada di eh pendidikan Islam dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai

15:24 sekolah yang berciri khas agama Islam Selanjutnya diakui Taklim sebagai pendidikan nonformal bahkan di sini jelas sekali kebijakan pemerintah mengarah kepada kendidikan Islam dan EE masukkan rodatul Atal sebagai lembaga pendidikan anak usia dini dan dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Kalau di awal reformasi bahkan mungkin di di era Orde Baru bahkan di era orde lama sebetulnya belum ada kebijakan yang sangat signifikan yang bisa mengakui tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan itu Nah inilah di sini dipertegas dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 ee lalu kemudian kebijakan

16:09 pendidikan Islam dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu kedua pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dikokohkannya mata pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur jenis dan jenjang pendidikan ini menurut hemat saya adalah sebuah sebah perubahan yang signifikan sekali kalau kita bandingkan di era orde lama di era Orde Baru kalau sampai sekarang Nah dalam konteks kekinian ini bahwa ee ternyata pendidikan Islam sebagai mata pelajaran sudah Ee dikokohkan artinya sudah menjadi hal yang sangat wajib untuk diterapkan di setiap jenjang pendidikan itu tidak tidak dibatasi oleh lembaga pendidikan Apa dia mau bersifatnya pendidikan umum ataupun

16:55 bersifat pendidikan keagamaan maka pendidikan agama merupakan mata kuliah pokok yang harus disampaikan dalam ee studinya lalu yang ketiga pendidikan Islam sebagai yang berikutnya pendidikan Islam sebagai nilai terdapat seperangkat nilai-nilai Islami yang tergantung dalam sistem pendidikan nasional mungkin ini senantiasa terus dipertahankannya mata mata pelajaran-mata pelajaran yang berbasis agama ee ee dari kebijakan pendidikan agama Islam dalam undang-undang nomor 2000 tahun nomor 20 tahun 2003 tentang Sis diignnas ini dapat dilaksanakan dalam tiga jalur yang pertama jalur pendidikan formal yang kedua jalur pendidikan nonformal dan yang ketiga jalur pendidikan informal kalau kita pahami undang-undang ini tentu karena ini

17:40 kebijakan pemerintah yang bersifatnya masih umum di sini bahwa ee dengan diletakkannya ee undang-undang ini dalam konteks kependidikan nasional kita maka sebetulnya banyak sekali lembaga pendidikan Islam yang bisa tercoverer di dalamnya karena di dalamnya kan lembaga pendidikan sekolah itu jelas jalurnya umum lalu leemb ke pendidikan Madrasah ini ansis sebetulnya kalau kita pahami kebijakannya itu adanya itu adalah dalam konteks pendidikan Islam lalu pendidikan Madrasah diniah ini pun sudah diformalkan tentu dengan berbagai macam ee kendala yang dihadapi kadang kalau kita pahami padahal tujuan pemerintah ketika ee memasukkan ini terutama di pendidikan madrasa Dini ya misalkan sebetulnya kan mengharapkan bahwa

18:27 seluruh masyarakat Indonesia terutama pelajar-pelajar yang masih berusia di bawah ee 18 tahun ke bawah mereka itu memahami ajaran agama dasar tetapi kadang-kadang ada disparitas ada perbedaan perlakuan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain ini dengan munculnya perda-perda diniah terkadang perda-perda Dinah pun kadang-kadang di satu tempat sudah efektif berjalan tapi pada sisi yang lain tidak juga diterapkan maksud saya Padahal kalau Perda diniah ini sudah diterapkan betul-betul secara maksimal maka otomatis perkembangan pendidikan Islam itu akan maju Dan mungkin masyarakat terutama pelajar-pelajar tidak akan nihil e materi ajaran agama karena sudah digenjot di Madrasah diniah

19:13 itu kalau ini sudah diberlakukan secara efektif cuma sayangnya kadang-kadang ee di daerah-daerah terutama daerah Cilegon saja misalkan ini e dalam kasusnya tertentu dalam konteks e lembaga pendidikan Madrasah Dinah itu pemerintah sudah menerapkan kebijakan yang sangat strategis tetapi follow up dari pemerintah daerah kadang-kadang kurang maksimal kurang maksimalnya perdanya sudah dibuatkan tetapi dalam aplikasinya tidak akhirnya apa efeknya Madrasah diniah itu kalau bahasa orang cilegonnya itu layahya W yamut karena memang ada yang sekolah ada yang tidak kadang tidak terdorong untuk memasukan anaknya Padahal kalau Aturan ini sudah diterapkan secara jelas anak yang mau masuk ke dalam madrasah ee kesekolah lanjutan misalkan dia harus memiliki ijazah Madrasah diniia maka otomatis itu

20:00 akan dipres mereka akan masuk untuk menjadi ee ee ee murid dari Madrasah diniia lalu yang berikutnya lembaga pendidikan Pesantren tentu saja ini ee sebetulnya ada perubahan yang sangat signifikan sebetulnya dengan pendidikan di pesantren dari kebijakan pemerintah terutama dengan dikeluarkannya undang-undang pesantren yang terbaru yang dikeluarkan tahun 2019 Di mana Di situ regulasinya sangat jelas tentang mengatur tentang fungsi posisi dan barangkali nanti akan ada kucuran dana dari pemerintah untuk pengamanan Pesantren lalu kemudian lembaga pendidikan tinggi sangat jelas jalur pendidikan nonformal jalur pendidikan informal ini pendidikan agama Islam di program lewat pendidikan ini implementasinya

20:47 tentu bagaimana implementasi kebijakan pendidikan Islam dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu jalur pendidikan formal seperti yang sudah saya jelaskan tadi undang-undang nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik mungkin ini menurut saya adalah ee kebijakan yang sangat strategis lalu dalam pelaksanaannya Pendidikan Agama Islam lewat jalur pendidikan Forma dilaksanakan di berbagai lembaga pendidikan jelas ini maksudnya tadi yang saya jelaskan lembaga pendidikan sekolah di sekolah negeri yang di bawah asuhan pemerintah Pendidikan Agama Islam diberikan 2 jam pelajaran dalam sat Minggu cuma sayang tentu ini masih ada berbagai macam ee kendala tentu dalam upaya e aplikasinya lembaga pendidikan Madrasah

21:33 saya sudah jelaskan tadi lembaga pendidikan madrasahin ini saya jelaskan lalu nah lembaga pendidikan Pesantren pertama tentu kalau kita pahami ada pesantren yang basisnya sudah mengikuti perkembangan zaman ada yang dikatakan dengan istilah sekarang itu adalah Pesantren Modern jinya keseimbangan antara ilmu agama at dengan ilmumu umum lalu kedua pesantren Salaf ini yangad nah Tetapi menurut hemat saya apapun itu bentuk dari lembaga pendidikan Pesantren arah baru Pesantren pasc terbitnya undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren tentu saja ini sangat-sangat Eh bagus menurut tememat saya mungkin ee setelah keluarnya ini harusnya pesantren sudah lebih bisa

22:18 mewarnai pendidikan ee yang ada di Indonesia dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren itu dikatakan bahwa Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat ini menurut saya sangat strategis lalu menurut undang-undang tersebut maka pemerintah pusat menyediakan dan mengelola dana Abadi pesantren untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan Pesantren kalau selama ini kalau kita lihatkan terutama pesantren-pesantren yang sifatnya Salafi mereka itu susah untuk berkembang kembang dalam pengertian ke dalam konteks ee mengikuti perkembangan zaman

23:03 itu karena memang di pesantren barangkali ee tingkat pengelolaannya masih sifatnya pribadi Tetapi kalau dengan munculnya undang-undang Nomor 18 tahun 2019 ini maka Pesantren akan mengalami e perubahan yang sangat signifikan harusnya ketika memang pemerintah memastikan ketersediaan dan kcukupan anggaran Tapi tentu ini ada politik anggar ya antara pemerintah dan DPR tentu ini kita dorong bersama tentunya menjadi ee tugas dan kewajiban bersama lalu undang-undang tersebut juga mengatur kerja sama pesantren dengan lembaga lainnya yang bersifat nasional maupun internasional melalui e program pertukaran peserta didik perlombaan sistem pendidikan Kurikulum bantuan

23:50 pendanaan pelatihan dan peningkatan kapasitas serta bentuk kerjaasama lainnya yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nah lalu implementasi berikutnya ee tentang kebijakan pemerintah dalam konteks pendidikan itu adalah sejak tahun '2 telah dilaksanakan pendidikan dan pengajaran agama di perguruan tinggi itu sudah mungkin ya tapi tetapi dalam era sekarang ini ada kebijakan perubahan multidisipliner mungkin ini kebijakan-kebijakan pemerintah di mana pemerintah tidak terlalu kaku ee memposisikan Institut Agama Islam Negeri karena di sini di banyak yang di ee rubah statusnya menjadi Universitas Islam tentu ini akan ada perubahan yang

24:36 sangat signifikan dan tentu ini merupakan ee problem besar yang harus diperjuangkan oleh EE para praktisi kependidikan Islam nah jalur pendidikan formal saya pikir ini sudah sangat jelas satuan pendidikan noral terai kursus inilah mungkin barangkali ee yang dapat saya sampaikan sebagai sebagai pengantar diskusi Pak Mungkin itu Pak Prof ya sebatas kemampuannya Hanya itu yang dapat saya sampaikan mudahmudahan ada interaksi berikutnya terima kasih alalamuikum warahmatullah wabarakatuh waalikumsam warahmatullahi wabarakuh Baik terima kasih pakang ini presentasi tentang Islamic educationment tentang

25:22 kebijakanbijakan pemerintah mungk nanti kata-kata po kurang karena antara polisi dengan kebijakan ini menarik sebetulnya karena pakujang eh menarik garis diakronik kebijakan-kebijakan pemerintah mulai dari orde lama orde baru reformasi sampai sekarang ini ini saya kira menarik untukiskusikan karena seperti yang saya bilang tadi ada historical trectory yang yang ditarikleh pakang mulai dari e lama sampai sekarang yang arahnya itu semakin membaik pada ee pada pendidikan Islam untuk itu sebelum kita ke Prof Azra Saya kira kita kita

26:09 buka untuk e respon-respon dari teman-teman yang lain kami persilakan izin Pak Dokter silakan Pak jidi dokor ini oh mongg Mong silakan i silakan tadi pakik terima kasihak yang terhormatak Prof meny dari apa yang disampan yang terakir mungk terkait juga dengan kebijak-bijakan pendidikan sekalipunang

26:57 undang-undang agamaan itu masuk di dalam undang-undang 20 2003 akan tetapi yang menjadi paradoks adalah yang pertama kebijakan 20% penganggaran di dalam APBN Apakah kemudian yang dalam implementasinya ini lebih kepada eh Katakanlah 20% dalam konteks penganggaran di Kementerian Pendidikan dan bagaimana halnya kemudian eh Katakanlah kebijakan Kementerian Agama yang Yang notab menaungi Katakanlah eh perguruan-perguruan tinggi eh keagamaan Islam misalkan untuk ee dari sisi kebijakannya karena Eh tadi Pak Ujang sampaikan memang ada Perda inisiatif terkait dengan Perda dunia itu inisiatif DPR cuman problemnya adalah bahwa Kenapa

27:43 itu seperti matisuri kebijakan penganggaran itu karena eh eh Urusan Agama di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu adalah urusan eh Katakanlah merupakan urusan pusat Sehingga dalam konteks ee kebijakan perimbangan keuangan di daerah bahwa anggaran yang kewenangan yang bersumber dari APBN ee kewenangan APBN seperti bidang agama maka penganggarannya berbasis atau bersumber dari APBN nah ketika misalkan ada Perda diniah yang kemudian itu Katakanlah eh secara teknis Katakanlah akan dikelola di bawah Kementerian Agama di sisi lain eh undang-undang APBN ee peraturan kementerian keuangan tidak membenarkan kan untuk kemudian urusan e

28:30 urusan ee pusat didanai oleh daerah ini barangkali ee paradoks dari kebijakan yang implementasinya Kenapa masih setengah-setengah di lapangan pada akhirnya kemudian eh hanya ada solusi terkait bagaimana pemerintah daerah itu memberikan semacam hibah atau e katakanlah kepada lembaga-lembaga pendidikan yang baik itu pondok pesantren madrasah yang di bawah Kementerian Agama termasuk hibah terhadap ee guru-guru ee madrasah yang di bawah Katakanlah bukan di bawah kementerian agama akan tetapi dari ee Yayasan barangkali yang yang dua itu dan kemudian bagaimana undang-undang kita undang-undang sistem pendidikan dari sisi ee Katakanlah beberapa ormas keagamaan yang yang katakala nota itu ee

29:17 bersumber berbasis dari masyarakat itu mengelola pendidikan malah eh lebih berkualitas dan lebih maju Jadi kira-kira bagaimana ee undang-undang ini kemudian bisa ada sebuah regulasi dari undang-undang itu kemudian bisa sama-sama mendorong kualitas ee pendidikan ee keagamaan di Indonesia mungkin itu sementara Dr Ade terima kasih baik terima kasih Pak Jedi Iya betul ini ini juga sedikit ee tambahan ini juga yang menjadi persoalan ketika kita [Musik] ee apa mengundang pak gubernur di kampus kemudian menjadi persoalan dalam dalam Urusan Agama danurusan Pusat saat itu garis vertikalnya itu sehingga pak gubernur sendiri pada saat itu tidak bisa memberikan

30:03 ee apa ke ke guru-guru agama karena ini dianggapnya adalah persoalan vertikal yang kalau itu di dimajukan oleh pak gubernur pada saat itu maka akan menyalahi itu itu katanya nanti kita akan bahas Pak Ujang eh satu lagi yang akan merespon silakan nanti kita akan serahkan ke Pak Ujang setelah setelah satu lagi ya ada yang merespon ya drk AD Oke terima kasih eh p Prof kemudian Pak drakjang yang sudah memaparkan makalahnya Barangkali saya cuma sedikit saja karena mungkin begini Pak apa yang dipaparkan oleh

30:49 dengan tema makalah pendidikan Islam negara saya hanya melihat bagaimana mm kenyataan pada saat ini misalkan dalam kebijakan akreditasi ini saya lihat kebijakan akreditasi sebetulnya memang punya cita-cita negara atau pemerintah ini baik tapi pada sisi lain Saya punya kekhawatiran Pak Dr Prof karena kita tidak menutup mata bahwa lembaga pendidikan yang di bawah naungan keagamaan khusus agama Islam masih banyak kekurangan-kekurangan ya seperti itu untuk menjadi perseratan pada akreditasi

31:36 tetapi juga pada sisi lain persyaratan akreditasi ini secara tidak langsung berefek berkenaan dengan hukum artinya jika tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh negara oleh pemerintah maka lembaga pendidikan itu sendiri maka akan kukut kalau orang kota Sundanya tutup secara tidak langsung nah ini sebetulnya menjadi problem Cuma tidak terasa nah saya melihat karena karena saya kebetulan dulu pernah di LPM di kasubag LPM sedikit mungkin ada sedikit mengetahui tentang Bagaimana perjalanan akreditasi dan Kebetulan saya pernah ikut eh ikut E apa ya mendampingilah mendampingi akreditasi tuuan tinggi tapi

32:24 yang swasta Nah begini Pak Ujang mau ngomong di saat kemudian misalkan ada perubahan standar akreditasi dari tu standar menuju kepada 9 standar yang lumayan persyaratannya misal jumlah mahasiswa jumlah mahasiswa itu secara tidak langsung kalau misalkan dia minimal 20 sementara prodinya Prodi keagamaan misalkan tafsir hadis misalkanidah filsafat agama misalkan Nah ini kan minatnya kan kurang jikalau kemudian kurang dari jumlah mahasiswanya maka Prodi itu secara tidak langsung akan ditutup itu kan di aturannya seperti itu atau lagi guru besar

33:12 misalkan untuk persyaratan adanya Prodi di S3 misalkan Tuh kan harus ada guru besar nah sementara guru besar yang dari mohon maaf kalau misalkan guru besarnya dari Kementerian Agama mohon maaf itu kan sangat kurang juga nahtinya barangkali bukan hanya kebijakan pemerintah ini bukan hanya melihat bagaimana e dorongan dari masyarakat tetapi bagaimana pemerintah mestinya memberikan regulasi atau kebijakan lain untuk mendorong pada sisi lain gitu ya bukan hanya guru besar bisa dihitung kan yang pensiunnya banyak yang meninggalnya banyak misalkan begitu sementara yang jadi guru besarnya ini juga kan akan turunkan

33:58 tensi dari Prodi itu sendiri misalkan dalam segi eh kelembagaan Saya kira masih banyak juga kebijakan-kebijakan terkait dengan akreditasi ini bukan hanya kelembagaan tetapi juga mungkin kepada kurikulum sarana prasarana kalau kita lihat di lapangan mohon maaf itu pakang kalau di swasta-swasta ya ada enggak itu sarana prasarana untuk olahraga misalkan untuk minat bakat mahasiswa Saya melihat Prof sepertinya Mohon maaf ini saya bukannya curiga gitu ya bukan tetapi kok sedikit sedikit-sedikit nih kayaknya akan banyak yang tergeserkan tuh eh lembaga-lembaga pendidikan khususnya pendidikan tinggi yang di

34:44 kampung-kampung mohon maaf yang di di Lebak misalkan mungkin ada peruruan tinggi swasta keagamaan ya kalau tidak memenuhi persyaratan ya dengan sendirinya mereka nah di Serang pun sebetulnya kan ada tuh tu di perguruan tinggi swasta kita tuh di Serang prodinya sudah enggak diakui tuh Nah itu kan wujud nyata itu tanpa disadariah kalau sudah prodinya berkurang bisa jadi kan persyaratan menjadi universitas juga tidak memuni persyaratan kan ada persyaratan kelembagaan menjadi universitas itu kan kalau ada prodinya a CD misalkan jadi Yin juga sama fakultasnya fakultas kan berkenaan dengan persyaratan berapa Prodi nah ini saya kira perlu ada juga dari

35:32 pemerintah terobosan-terobosan bukan hanya menunggu bagaimana gejolak atau harapan bukan Gejolak harapan-harapan dari eh masyarakat tanda kutip muslim tetapi pemerintah sendiri Harus bisa Harus melihat ini ke depan itu saja Barangkali Pak Terima kasih baik terima kasih ada dua e yang merespon ini Baik pertanyaan maupun masukannya silakan pakang Baik terima kasih Pak ad barangkali ikut menambahkan kembali ya tentang apa yang disampaikan yang pertama sama Pak Haji Zubaidi e beliau tentulah fasih kalau berbicara tentang Perda diniah itu merupakan kebijakan lokal daerah sementara tentang kependidikan agama itu memang e sifatnya

36:19 vertikal itu sebetulnya ya maaf dalam petik jargon yang senantiasa diterapkan tapi saya yakin k karena beliau itu kan ee kepala dinas ya mantan Eh Apa Masih Kepala Dinas tentu memahami itu maksud saya bukan ke arah politik anggaran ya kalau itu memang kalau politik anggaran tentu kan tidak bisa parsial tapi harus Eh ada kesatuan antara pemerintah dengan DPN maksud saya begini ee pendidikan diniah misalkan di sebuah wilayah itu akan efektif eh berjalannya akan efektif kalau ada political will dari pemerintah daerah political will yang dimaksud itu adalah kemauan pemerintah daerah untuk betul-betul menerapkan aturan yang sudah ada contohnya itu misalkan di kota Cilegon saja itu sudah ada Perda diniah

37:06 tetapi tidak efektif diterapkan sehingga anak-anak usia yang harusnya masuk diniah itu tidak masuk ke sekolah dinia kenapa itu pertimbangannya menurut ee e kepengamatan saya yang pertama karena memang tidak diberlakukannya aturan bahwa yang mau masuk ke tingkat SMP harusnya di dia membawa ijazah Madrasah diniah Maka kalau sudah seperti itu otomatis pendidikan diniah itu akan akan maju menurut hemat saya itu maksudnya mungkin kemauan dulu untuk menerapkan tetapi terkadang memang nanti terbentur di ee politik anggarannya yang memang ee mungkin agak susah ya tetapi maksud saya dorongan yang pertama aja dulu bisakah mereka ketika mau masuk ke madrasah eh ke sekolah lanjutan anak-anak usia SD

37:54 lulus dia mereka akan masuk ke SMP maka prasyarat mutlak itu harus memiliki ee ijazah Madrasah dinia maka otomatis ini artinya apa regulasi sudah ada ee kebijakan pemerintah regulasi sudah ada di undang-undang nomor 20 tahun 2003 sudah diatur bahwa madrasa Dini ada merupakan pendidikan yang sifatnya formal terutama bagi e dalam konteks pendidikan Islam Tetapi arah kebijakannya yang tidak mendukung terutama tidak diterapkannya secara maksimal itu yang pertama barangkali ee terus yang kedua ee apa yang disampaikan Pak Ahmad ripay tentu kita sepakatlah ya bahwa memang suatu ee terutama di lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Islam terutama yang di daerah-daerah itu barangkali kalau mereka tidak memenuhi

38:40 standar akreditasi otomatis tidak akan di tidak akan lama tentu karena ini berkaitan dengan ee proses akreditasi tadi tentu ya Sehingga ee kualitasnya akan rendah ketika kualitas rendah maka otomatis orang tidak ee ee masuk ke situ ya masuk di ee apa sekolah di tempat itu maka otomatis ketika sebuah lembaga pendidikan sudah tidak mempunyai ee basis siswa maka otomatis akan dilikuidasi barangkali sama pemerintah maka tentu saja harus ada terobosan-terobosan ee terutama dari sisi lembaganya kalau kita ee tentu harus berjalan di rel ee peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah barangkali itu Pak adik kalau

39:27 bicara politik anggaran Barangkali saya rada itu ya Rada susah juga silakan Kang ad Prof ee Kang adik mengomentari dulu sebelum saya ee baik Prof kalau untuk ini ee Saya kira dulu juga pernah kita 1u tahun yang lalu kita pernah mengundang pak gubernur itu dan di situ ada banyak angkatan pertama ee program Doktor kita juga memang banyak yang bertanya soal ee kesejahteraan karena persoalan-persoalan governmentis itu bukan hanya persoalan sistem bukan hanya persoalan kelembagaan tapi problem-problem kesejahteraan nah

40:13 ini sebetulnya Yang kenapa Eh tema ini muncul karena problem-problemnya apalagi problem kontemporer sekarang ini bukan hanya soal sistem tetapi juga soal kesejahteraan dan inilah kemudian yang ditanyakan oleh angkatan pertama ee program Doktor kepada pak gubernur jawabannya betul tadi yang Pak Ujang sampaikan ini adalah politik anggaran dan pak gubernur juga tidak bisa berbuat banyak karena memang ini problemnya problem vertikal eh Saya kira kita akan kembali ke Prof Azra karena ini ini Prof Azra juga salah satu yang yang apa berjuang di DPR Dulu ketika

40:58 y menjadi UIN gitu ya Prof ya Jadi untuk masalah politik anggaran Saya kira Prof Azra Ini lebih menguasai dan dan nanti kita minta pendapatnya Prof Azra tentang ini saya persilakan Prof nanti kita akan buka lagi pertanyaan-pertanyaan dan respon-respon dari teman-teman mahasiswa yang lain baik eh terima kasih ya pertama saya kira secara keseluruhan makalah Pak Ujang ini cukup komprehensif ya Secara historis gitu sejak masa kemerdekaan sampai sekarang itu jadi saya kira sebagian besar sudah dicover sudah apa dari sudut sejarah dan perkembangannya dinamikanya itu sudah

41:44 tercover walaupun tentu saja seperti yang ditanyakan tadi ada beberapa hal yang mungkin perlu diperdalam saya hanya ingin menambahkan beberapa hal ya yang ingin in Saya saya enggak tahu apakah sudah pernah saya Kemukakan waktu Umam pertama dulu ya Eh jadi presentas Perlihatkan eh argumen saya eh sebetulnya ya bahwa sejarah pendidikan Islam itu secara keseluruhan itu adalah se History of progress jadi sejarah mengenai kemajuan ee

42:30 bukan itu kemunduran jadi itu yang paling penting dulu sejarahnya adalah sejarah mengenai progres atau progr kemajuan dan inilah yang saya kira kalau kita lihat dari itu sebagai salah satu dari warisan atau leg salah satu warisan yang paling berharga dari Islam one of the most important leges of Indonesian Islam yaitu dia pendidikan Islam itu yang tidak ada di tempat lain saya sering mengatakan bahwa pendidikan Islam di Indonesia itu adalah sistem yang paling besar di dunia baik yang baik yang swasta maupun

43:18 negerinya ya itu paling besar di dunia tidak ada negara lain kalau sistem negerinya aja mulai dari di Madrasah ibtidaiah Negeri Min sampai ke ptkin itu juga paling besar di dunia enggak ada yang yang menyaingi gitu jadi Oleh karena itu [Musik] Ya kita harus bersyukurlah banyak-banyak berterima kasih seperti yang dibilang oleh Pak Mahfud MD mungkin mungkin ada yang ggak setuju dengan Pak Mahfud dengan pernyataan-pernyataannya ya tapi eh yang poin yang ingin saya katakan di sini yang paling relevan itu dengan itulah ketika ada

44:04 seminarwebinar di UIN Banten ini ketika dia bilang sebetulnya pemerintah itu tidak islamofobia kan masih ada tuh e di kalangan masyarakat kita yang menganggap pemerintahan sekarang atau pemerintahan sebelumnya itu islamofobia gitu fobi Islam gitu kalau kita lihat dari sejarah pendidikan Islam ya sejak masa kemerdekaan sampai sekarang itu tidak terlihat islamopobia itu sama sekali tidak terlihat eah memang eh Saya kira kemajuannya itu progresnya itu bertahap ya Sesuai dengan situasi politik sosial politik dan ekonomi

44:53 juga pada masa pada masa orde lama masa Bung Karno Presiden Soekarno politik aliran ya aliran jadi ee Kalau mau kita sebut aliranuhan yaitu adanya abangan santri dan priayi atau santri abangan dan priayi pada masa Karno itu yang masih dominan itu adalah abangan maka enggak heran kalau tadi dikatakan pendidikan agama itu opsional pilihan kalau orang tua bilang ambil ya

45:38 ambil Kalau enggak Enggak karena itu tadi politik aliran yang dominan itu adalah adalah PNI ya kan bahkan juga PKI sebelumnya sampai 5 ya nasakom nasionalis nasionalis itu PNI agama itu partai NU dan komunis itu Jadi dua berlawan dua berbanding satu Abang dua yaitu PNI dan PKI kemudian yang santrinya PNI apa partai NU nah jadi itu itu yang mewarnai makanya ketika didirikan ya itu ias dari dari

46:24 Bung Karno juga ya terlepas dari apa tadi politik alirannya tapi Bung Karno lah pertama kali mendirikan itu cikal bakal dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri itu ptkin yang pertama phin dan yang kedua Adya Adya itu di Akademi dinas ilmu agama di apa itu di Ciputat dan peruruan tinggi agama Islam ptain di Jogja masa Bung Karno dan kemudian tahun 0 diubah dikembangkan Tad kedinasan kedinasan itu maksudnya Eh yang belajar itu akan diangkat

47:11 menjadi pegawai dan dikasih e Tid Tid itu tunjang dinas ya dikasih eh semacam beasiswa itu dia ptain ptain itu lebih tua Tahun berapa itu 51 kalau engak salah dan kemudian e Adia di ciput 57 tapi tahun 1960 diubah dua-duanya menjadi I Institut Agama Islam Negeri di dalam kepresnya Bung Karno itu Soekarno presiden Soekarno secara eksplisit mengatakan itu menulis di dalam pertimbangannya katakan untuklan nasalis sudah

47:57 UGM universitas dan untuk golongan eh Islam itu disebut di sana Golongan kita dirikan Institut Agama Islam Negeri ya kan di dua di Jakarta sama di Jogja Jadi itu jasa dari Bung Karno ya kita boleh setuju sama Bung ya Jadi dua hal yang saya kira paling dominan dan karena memang ekonomi Indonesia Pak ya dan pada masa Bung Karno itu ehones sangat diwarnai oleh politik ideologis politik aliran Jatuh Bangun Jatuh Bangun kabinet ya

48:42 kanokrasi liberal sejak tahun '5 pemiluan akhirnya kacau balau ya kan e kabinet jatuh B perdana menteri itu kan banyak akhirnya Bung Karno memutuskan kembali kepada dekrit dia mengeluarkan Dekrit eh yaitu kembali kepada undang-undang Dasar 19 45 dan memaafkan berlakunya demokri terpimpin ya kan bilan sampai kemudian l nah jadi

49:29 itu tidak banyak selain dua Har tidak banyak lagi kemajuan pendidikan tapi ya pendidikan Indonesia l secara keseluruhan Orang Indonesia itu selalu ribut politik ya kan tidak punya duit saya masih ingat tahun5 itu umur saya 10 tahun Antum untuk mendapatkan beras jagung namanya bulgur susah makananasi tinggi ya jadi eh susahlah Nah setelah itu orde baru ya kan pakto ini mungkin bisa dibagi dua biasanya indonis itu membagi dua periode periode di mana Pak Harto itu

50:18 dianggap kurang bersahabat dengan Islam ya kan sampai 1990 ketika Pak Harto pergi dan mengizinkan Imi berdiri dan kemudian pascah 1990 sampai 19 8 Saya kira ya tapi eh meskipun eh dianggap eh kurang bersahabat terutama kurang bersahabat itu karena diaabungkan melakukan apa yang disebut dengan depolitisasi Islam Islam itu ya terutama tapi sebetulnya bukan hanya Islam tapiasi e seluruh masyarakat sebetulnya

51:04 ya jadi partai-partai digabungkan ya tahun 2 difusikan semua partai eh yang dalam tanda kutip nasionalis digabung menjadi PDI Partai Demokrasi Indonesia seluruh partai islam gabungkan menjadi P3 dan kemudian pimpinannya ketua umum nya diangkat oleh e presiden biasanya diatur di kayasa ya kan heboh di dalam P3 itu apa kalau kita ikuti ya banyak konfliklah minta Reja dan lain sebagainya Joh naro itu kalau anda baca Bagaimana konflik di dalam P3 itu depolitisasi

51:51 Islam atau orang menyebut juga kadang-kadang diikam politik jadi politik ditanggalkan dari Islam Jadi istilahnya itu dua bisa depolitisasi Islam Islam tidak di politik lagi dan kemudian De atau deislamisasi Politik Politik tidak boleh lagi membawa Islam walaupun itu masih ada P3 ya eeah tapi apapun gitu inilah yang kemudian menimbulkan eh frustrasi di banyak e terutama di l ya tiba-tiba di di apa digabungkan ke P3 kemudian p3-nya itu apa yang jadi pimpinannya itu malah

52:38 Joh naro ya kan atau minta Reja kan kekecewaan yang lu sampai kemudian tahun 4 Kalau enggak salah itu eh di Muktamar mana itu Cipasung atau di mana itu e di di dideklarasikan bahwa NU kembali ke khitah 26 kembali ke khitah 26 maksudnya itu kembali ke khitah sebagai jamiah diniah atau atau jamiah dakwah Gitu kira-kira begitu tidak lagi ikut dalam politik sehingga kemudian itu itu Gus yang memainkan peran penting di situ sehingga kemudian eh NU menjadi tidak lagitik tapi lebih

53:24 kultural maka se itulah sebetulnya kemudian ee momentum kalau kita lihat terjadinya proses mulai terjadinya proses intelektualisasi anak-anak mud intelektualisasi anak-anak muda NU yang kemudian ketika terjadi ee 0-an ya reform itu maka kita melihat banyak sekali muda NU yang kemudian menonjol ya kalau kita dan kita bisa sot sekarang banyak sekali yang diciptakan pasca 1999 ituman Saya punya beberapa saya yang kemudian menjadi

54:11 anak-anak muda yang kemudian jadi jadi komis di berbagai Apa itu apa mulai dari Komisi HAM Misnya itu saya punya mahasiswa namanya Ahmadi kalau di dulu di KPAI itu asrarun Niam itu mahasiswa saya itu banyaklah ya sebut aja gitu itu jasa dari Gus memulai proses intelektualisasi anak-anak muda yang tamat dari pesantren nah eh masa orde baru ini ya kan walaupun sampai 0 itu di eh apa eh kurang

54:57 bersahabat sama Islam ya kan mungkin kurang bersahabat itu karena dianggap karena Pak Harto tidak mengizinkan berdirinya kembali masumi masumi enggak diizinkan beli kembali ya kan Selain itu tadi digabungkan menjadi P3 itu tapi sejauh menyangkut pendidikan Islam ada beberapa langkah yang luar biasa dari Pak Harto ini yang kita nikmati sampai sekarang ini yang pertama adalah mendirikan memperbanyak memperluas berdirinya iya- di berbagai kota ya dan kota dan juga fakultas cabangnya ya kan itu kebanyakan masa Pak Harto itu eh I yang yang ada khususnya di Pulau Jawa ya kan di luar Jawa itu kebanyakan

55:42 didirikannya pada masa Pak Harto sebelum tahun 0-an yang namanya Pekanbaru Pekanbaru Medan ya kan apa saya enggak tahu tuh apa ya jelas Kendari mungkin ya cabang-cabanglah dari Makassar ya kan kayak begitu Itu yang kemudian fakultas-fakultas cabangnya itu masih di zaman Pak Harto menjadi Sain termasuk Serang ini ini kan Serang ini kan cabang fakultas tarbiah atau apa ini Syariah ya dari iayan Sarif Hidayatullah ini eh iayan Serang ini apa ser dari Bung Syariah ya ya Syariah dari yayen sarifidatullah

56:29 Jakarta dan juga Pontianak itu cabangnya padang itu yayen padang itu juga semula dari pakang dari y cutat itu kemudian beranak pinak kemudian tahun 1997 oleh Pak Malik Fajar sebagai Dirjen ya almarhum Malik Fajar diubah dikembangkan di merdekakan dimerdekakan menjadi stah itu dia jadi luar biasa itu jadi kalau kita bicara soal ptkin jasa Pak Harto itu besar sekali Nah yang kedua tadi yang sudah di ekuivalensi Madrasah itu dimulai dengan pembaharuan yang dilakukan oleh

57:15 menterili Muti ahli itu mengubah kurikulum Madrasah dari 100% agama menjadi 70% umum% agama awal 70-an itu 70 du dan puncaknya itu tadi yang disebut itu SKB 3 menteri 1984 di mana mengadopsi kurikulum pendidikan umum maka kemudian dengan mengadopsi kurikulum pendidikan umum sekolah umum maka Madrasah itu menjadi setara menjadi ekuivalen dengan sekolah umum ee Ibtidaiyah itu dengan SD dan seterusnya itu sampai Aliah dengan SMA itulah yang kemudian dibakukan

58:03 ekuivalensi itu di dalam undang-undang Sis dignas nomor 2 tahun 1989 itu tadi Eh apa Eh Pak Ujang lupa menyebut undang-undang itu yang pertama itu jadi nomor 9 di mana Di situ dinyatakan bahwa Madrasah itu ekuivalen dengan eh apa itu dengan sekolah umum Nah cuma ekivalensi itu tidak berjalan baik gitu ya baru berjalannya itu setelah benar-benar berjalannya itu mungkin setelah Pak Malik Fajar jadi dirjenivalen anggaranivalen dalam perlakuan pemerintah pemerintahasah

58:49 Mungkin setelah Pak Malik Fajar jadi dirjen bin baga sejak 6 9697 ahah jadi walaupun ekuivalen dalam undang-undang nomor 299 itu Madrasah itu Dalam praktiknya tidak belum setara dengan itu pertama gurunya itu tidak qualified ya kan mutunya karena kenapa mutunya karena gurunya tidak qualified under qualified jadi misalnya mungkin tamatan PGA PGA PP ya PGA 4 tahun dulu ada PGA 4 tahun e mengajar ahiah Ya kan

59:34 pgapp itu kan setara selevel SMP ya SMP Plus 1 tahun karena PGA 4 tahun itu PP itu tingkat pertama itu 4 tahun jadi SMP Plus 1 tahun dulu sama dengan SGB 10u bawah ya kan kira-kira begitu Itu yang mengajar anak Aliah ya kan jadi under qualified ya tidak qualified sebetulnya ya harusnya kan yang mengajar anak Aliah itu ya kan harusnya kan yang ah S1 harusnya ya Dar apa ya seperti itu underqualified ya tadi juga disebut itu salah kamar

1:00:21 missmch missmch itu misalnya dia tamatan fakultas Syariah ya kan ahwalah tapi di Madrasah tanawiah disuruh mengajar bahasa Inggris atau disuruh mengajar matematika misalnya karena dia senang matematika mungkin karena suka sama faraid ya kan Di syariahnyati faraid ya maka kemudian suruh mengajar matematika ya itu namanya S ca apa yang diaj itu enggak sesuai dengan ilmunya ya kan harusnya kalau dia tamatan Syariah ya ngajar fikih ya kan harusnya ah kenapa sampai terjadi begitu ya ini

1:01:07 terjadi karena Eh sekitar antara 85 sampai 90% lembaga pendidikan Islam itu itu punya swasta yayasan-yayasan atau ustaz-ustaz guru-guru haji ya kan pulang naik sudahah deh bikin Madrasah dibikinlah Madrasah ya kan yang penting semangatnya semangat dakwah ya kan bukan semangatnya untuk memajukan pendidikan bukan makanya didirikanlah itu di Banten itu baca Bagaimana misalnya pemberontakan Geger Cilegon itu 1888 terjadi perlawanan terhadap Belanda itu ada satu bab mengenai itu Karya irjo

1:01:56 itu melukiskan bagaimana pertumbuhan orang-orang pulang haji mendirikan mendirikan pesantren ya kan berikan pesantrenlah gitu ah jadi motifnya adalah dakwah bukan bagaimana ee anak-anak itu bisa belajar agama itu kan dakwah itu jadi bukan misalnya bagaimana anak-anak itu B memiliki ilmu-ilmu Islam yang hebat misalnya ya kan yang lengkap enggak ada engak k kepikirkan itulah yang mengakibatkan kemudian ee eh lembaga-lembaga pendidikan Islam itu ketinggalan dibandingkan dengan sekolah misi Kristen misalnya

1:02:42 sekolah ee ya ada untuk kepentingan misionari belajarnya lebih serius ya kan begitu nah jadi itu oleh karena itu kalau Eh sekarang ini tadi ada disebut nanti apa lembaga pendidikan Islam enggak bisa terakredisi maka kemudian memang Eh siapa eh orang yang mau mendirikan sekolah Islam atau Madrasah itu harus mengubah motivasinya motifnya jangan mendirikan sekolah lembaga pendidikan Islam itu karena dakwah ya ya bukan ya dakwah terkandunglah di dalamnya implisit tapi yang lebih penting itu

1:03:29 memang untuk kepentingan peningkatan pendidikan memajukan anak-anak muslim dalam keilmuan itu harusnya tidak bisa lagi hanya untuk dakwah ya ya ya dakwah bagus tapi kan kemudian kalau itu yang ditonjolkan enggak maju-maju UN pendidikan Islam ya kan nah jadi itu eh eh kenapa kemudian eh apa itu lembaga pendidikan Islam Madrasah itu tidak dalam perlakuannya tidak tidak apa namanya tidak ekuivalen dipandang sebelah mata Enggak banyak perguruan tinggi yang mau menerima Ya kan bahkan I sendiri enggak mau menerima itu anak-anak dari madrasah yang enggak

1:04:15 jelas ujung pangkalnya ituah baru kemudian zaman Pak Malik Fajar itu berubah ya berubah misalnya dia melakukan peningkatan Apa itu upgrading guru-guru Madrasah kemudian mengusahakan pengangkatan guru-guru Madrasah dalam secara besar-besaran kemudian juga Mulai dari zaman Pak Malik Fajar itu terjadinya keseimbangan penganggaran negara untukembaga pendidikan isamu kan sebelum itu ee biaya anggaran untuk 14 I waktu itu ada 14 IAIN zaman pertamanya

1:05:03 itu itu sama dengan anggaran satu IKIP sering dikatakan orang begitu IKIP Jakarta satu IKIP Jakarta itu anggarnya sama dengan 14 IAIN seluruh Indonesia atau satu fakultas di UI kira-kira begitulah untuk menggambarkan ketidakseimbangan itu Nah Tapi sejak Pak Malik maka kemudian itu berubah jadi eh bantuan perkapita itu menjadi sama perkapita siswa ya perkapita peserta didik dan perkapita per mahasiswa ya subsidinya itu sama walaupun kemudian Madrasah itu masih mengalami diskriminasi seperti yang tadi dikatakan karena apa Madrasah itu berada di bawah Kementerian Agama yang itu

1:05:50 kementeriannya Kementerian vertikal jadi karena Kementerian vertikal maka kemudian Mendagri asalnya itu Mendagri eh marruf almarhum Muhammad marruf zaman SBY itu yang pertama menetapkan bahwa Pemda baik provinsi maupun bukan Pemda ya Pemda gubernurlah dengan dprd-nya tidak boleh menganggarkan memberikan anggaran tetap rutin untuk Madrasah sampai sekarang saya dari dulu sudah menganjurkan kepada Menteri Agama sejak zaman Pak maftu Basuni almarhum sudah lama sekali itu supaya bikin SKB 4 menteri ya kan bahwa ee Madrasah itu

1:06:36 adalah lembaga pendidikan ya lembaga pendidikan tempat mendidik anak-anak sama dengan SD dan seterusnya itu ya cuma miliknya kementerian agama itu aja tapi itu lembaga pendidikan jadi harus ee apa tidak Tidak itu tidak boleh didiskriminasikan ya kalau di Jakarta misalnya DKI provinsi itu guru-guru DKI itu punya namanya KD tunjangan kinerja daerah itu untuk guru-guru umum itu jumlahnya tahun lalu aja itu 3,5 juta ya kan tapi untuk guru yang dari madrasah atau guru PAI yang ada di sekolah yang nipnya itu adalah NIP kementerian agama itu cuma dikasih

1:07:23 berapa r5.000 ya kan itu kan tidak adil benar maka kemudian saya sudah usulkan ke Pak Maruf Pak eh apa itu eh siapa tadi menteri agama itu almarhum maftu Basuni supaya ada SKB menteri k pak menteri itu siapa yaitu menteri agama menteri dalam negeri Mendikbud dan Menteri Keuangan tapi alhamdulillah itu apa yang disampaikan apa yang saya sampaikan itu ya cuma lewat aja di kuping kanan keluar kuping kiri ya kan dari Menteri ke menteri pakastuunis sampai suryaadarma ahli sampai lhs tidak tidak mau mengambil inisiatif akibatnya sampai

1:08:10 sekarang ya masih terdiskriminasi padahal argumen tidak boleh diskriminasi diskriminatif itu kan kuat itu tidak boleh dong sama-sama anak bangsa cuma enggak tahu saya menteri ini apa kerjanya juga enggak paham Nah itulah jadi ini masih merupa harus diperjuangkan ya walaupun sebetulnya dari segi lain anggaran untuk ee lembaga pendidikan Islam itu lebih besar Sering enggak adil juga ya misalnya ya kan anda sekarang ini zaman pandemi ini ada bantuan untuk pesantren pesantren itu kan yang punya kan swasta kiai-kiai ya kan Yayasan Yayasan mungkin enggak tahu

1:08:55 saya Mungkin yayasan matlul Anwar Yang punya mungkin pesantren di mana gitu kan Ya pokoknya tidak ada kan yang Negeri Pesantren Negeri kan enggak ada semua swasta Yayasan semua bentuknya Yayasan rata-rata tapi tidak ada yayasan yang di luar itu dapat enggak ada misalnya yayasan yang punya sekolah enggak ada Yayasan Kristen enggak dapat juga yang dapat itu cuma ya Pesantren ada bertingkat tingkat kan dari 10 juta 25 juta juta ya kan Berapa triliun Itu yang dianggarkan kemarin ditangkap satu orang dua orang apa itu di Kepulauan Riau ya kan aktivis e organisasi mahasiswa yang memungut 4 juta dari setiap bantuan itu

1:09:42 itu kan keterlaluan ya kan bantuan untuk pesantren masih dipotong juga katanya untuk biaya mengurus ke Jakarta ke Kementerian Agama ah jadi dari sudut itu sebetulnya eh eh apa Perguruan apa namanya lembaga pendidikan islam itu diistimewakan saya kebetulan ini Apa anggota dewan penasihat lpdp lembaga pengelola dana pendidikan itu yang ngasih beasiswa saya enggak tahu di sini ini ada yang dapat beasiswa lpdp Enggak ini ada apa ada e Mas ad ada enggak ada ya kalau di pas UIN Ciputat ada itu ada namanya namanya beasiswa beasiswa santri saya di dalam hati aja

1:10:29 Ini apa ini Enggak diskriminatif nih negara ini gitu di dalam hati aja kalau saya omongin kan gak enak dianggap saya apa itu nyeleneh tidak membela kepentingan Islam di mati saya ini negara ini diskriminatif ini ya kan kenapa beasiswa itu hanya disediakan untuk santri itu namanya judulnya Dan itu betul itu judul beasiswanya itu beasiswa santri Anda bisa cari di lpdp itu bisa dipakai untuk S2 dan kemudian orang-orang lpdp itu heran-heran dia ini beasiswa santri ini calonnya kok bagus-bagus ya karena dalam kan kebanyakan yang di lpdp itu kan orang-orang yang bukan dari kalangan

1:11:16 santriah ya orang-orang yang enggak begitu kenal dengan tradisi Santri jadi dia orang dari Pesantren itu bodoh-bodoh semua ya kan enggak bisa mengikuti ya ternyata heran-heran mereka eh apa eh anak-anak yang menang beasiswa santri itu nilainya bagus-bagus dan setelah kuliah bagus-bagus juga gitu baru baru heran baru saya jelaskan kenapa bisa Bagus Ya kan Ya karena selain anak-anak Pesantren itu begadang belajar ya kan juga berdoanya kuat sehingga kemudian nilainya bisa bagus gitu kira-kira begitulah omongnya gitu ah jadi itu jadi ee sebetulnya dari sudut penganggaran tidak ada lagi

1:12:04 diskriminasi ya mungkin di provinsi seperti di Banten atau di Kabupaten Serang atau kota Madia Serang mungkin masih ada ya atau Tangerang itu masih ada karena tadi itu faktor tadi itu yang harus kita perbaiki gitu nah jadi itu sekali lagi itulah itu hasil dari itu yang memperkuat tadi itu argumen saya mengenai sejarah pendidikan Islam itu adalah sejarah mengenai kemajuan dan apalagi Kemudian sejak 0 itu 0-an itu e bangkit kelas menengah muslim kelas menengah muslim itu tumbuh ya kan bertambah jumlahnya saya ggak tahu di Banten saya

1:12:50 engak melihat walaupun saya sering bolak-balik ke binuangan gitu tapi saya tidak melihat e yang terlalu fenomenal lah misalnya ya saya enggak tahu apakah karena orang Banten miskin miskin atau apa kelas menengahnya mungkin sedikit enggak ngerti saya tapi kalau kita pergi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dampak dari kelas menengah itu luar biasa terhadap pesantren pesantren itu bangunannya permanen-permanen ya kan permanen berlantai ya kan berlantai empat ya Saya pernah diundang oleh alm um Kiai ehahudin Wahid ya gusah ngasih ceramah mengenai Islam nusantara ya nusantara di pesantren Tebuireng itu auditoriumnya itu di lantai

1:13:37 ya saya bilang sama Gus Solah waktu itu Wah kalau lantai saya ggak bisa Ini kaki saya sakit ini saya pakai tongkat Wah tenang aja katanya kan kata Gus terus saya dibawa ya kan naik Lif pakai Lif Wah saya ini saya kira Luar biasa ini e Pesantren punya Lif Ya kan saya pernah ngasih ceramah di beberapa universitas swasta di Jakarta universitas swasta bukan Universitas Islam tapi universitas swasta itu ke lantai empnya jalan kaki ya ngos-ngosan sampai ke atas kalau yang naik ya m engak sudah 50 ke

1:14:23 atas apalagi di atas seperti saya ya sudahlah putus nafasnya tersengal-sengal Saya pernah menolak itu di mana Di sekolah tinggi di Islamic Village ceramahnya itu di lantai t saya bilak bisa kalau kita pindah aja duduk di bawah iniit jadi itu contoh ya kemajuan pendidikan isamitannya dengan meningkatnyailantropi opi itu kenapa karena tumbuhnya kelas menengah kelas menengah yang tumbuh eh secara cukup eh banyak di tanah air kita ya walaupun setelah saya kira dengan pandemi

1:15:09 covid-19 ini mungkin kelas menengah muslim yang bahagian bawah ya kan lower middle class ya lower middle class kelas menengah yang bagian bawah itu mungkin mungkin menjadi miskin jatuh ke jadi kelaselas bawah dia menjadi lower class ya bisa jadi seperti itu karena krisis karena kehilangan pekerjaan kehilangan tambahan-tambahan pemasukan dan lain sebagainya yang dulu sebelum wabah covid-19 itu bisa mereka dapat tapi setelah wabah covid-19 ya enggak bisa diperoleh lagi gitu kan eah jadi itu eh apa mengenai apa eh yang ingin saya tambahkan ya Saya kira eh

1:15:57 Nah kalau di masa kontemporer masa reformasi ini ya banyak kemajuan apa lagi ya kan karena Islam menjadi kekuatan politik yang aktual semua orang ingin semua partai ini ingin menggandeng ya kan menggandeng kekuatan politik Islam apakah apakah yang di tengah apakah yang di di kanan misalnya ya kan Yang Yang di tengah itu yang wasatiah yang di yang di kanan itu mungkin yang yang agak keras ya kan keras atau literal itu semua di apa semua dicoba rangkul gitu maka kemudian ya itulah saya kira eh kita bisa mewujudkan hal-hal yang

1:16:44 enggak pernah bisa kita kan termasuk misalnya UIN dibutat ya kan 20 Mei 2002 ya Nah pada bulan pada ketika UN Ciputat itu berdiri 2002 itu undang-undang sistem pendidikan nasional masih mengatakan berbunyi bahwa perguruan tinggi universitas negeri itu yang negeri itu bolehnya hanya di diikbud di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya tidak boleh di Kementerian lain karena apa Karena itu tidak sesuai dengan tupoksinya ya ya kan enggak bisa nah tapi kita bisa terobos itu ya karena apa Karena

1:17:30 sebetulnya banyak hal yang terjadi ya kemajuan di dalam bidang pendidikan Islam ini ya ituu tergantung dari lobi politik Kalau Anda bisa melobi maka kemudian bisa Nah kalau enggak ya susah ya kan harus ada lobi lobi politik ya kalau enggak enggak bisa jadi Samalah misalnya tidak hanya sekedar berubah dari IAIN menjadi UIN tapi juga punya program-program yang sebetulnya susah dibayangkan itu bisa dimiliki oleh Institut X Institut yang bukan bidang dia aslinya misalnya eh ex Institut itu kan X

1:18:18 Institut Agama Islam Negeri dan IKIP X Institut keguruan ilmu pendidikan yaitu misalnya fakultas kedokteran itu yang paling jelas fkik Fakultas Kedokteran dan ilmu kesehatan itu itu jauh sekali dari tinyaak ada Bagaimana mungkin tuh ceritanya Kok berani-beraninya gitu kan dariintitut mau bikin fakultas kedokteran ya kan Tapi itu bisa diciptakan bisa bisa dibuat ya Sekali lagi dengan kemampuan lobi tidak hanya dalam menciptakan juga lobi dalam mencarikan dananya membangun karena fakultas kedokteran itu kan mahal sekali ya kan alat-alatnya ya kan

1:19:04 laboratoriumnya mahal ya kan sekarang untuk dapatkan jenazah aja yang apa kadaver kadaver itu yaitu jenazah yang tidak dikenal tidak misalnya biasanya di rumah sakitatmawati atau di itu ada orang-orang yang tapi tidak punya KTP enggak ada orang diumumkan enggak ada yang mengambil ya kan sudah itu kemudian diserahkan kepada fakultas kedokteran yang ada misalnya di wilayah DKI ya kan biasanya kalau yang perguruan tinggi kayak yang punya kedokteran perguruan tinggi di wilayah DKI itu kan

1:19:50 cuma yang Jakarta gitulah walaupun kampus kita kan di UIN namanya UIN Jakarta Sarif widayatullah Jakarta tapi kampusnya di Banten ya kan Samalah UI Jakarta tapi kemudian kampusnya di Depok ya kan itu untuk mendapatkan kadaver itu harus mengganti biaya perawatan penyimpanan biaya 20 juta itu untuk dipotong-potong oleh anak-anak kedokteran itu bayarnya R juta tapi kalau swasta ya kan swasta itu kayak misalnya mungkin Atmajaya atau universitas muhammadiah UMJ itu kan punya kedokteran itu

1:20:36 bayarnya harus R juta antara 30 sampai R5 juta ah Jadi itulah ya jadi inti dari apa dari apa pembicaraan kita pada hari ini eh dari presentasi ini adalah bahwa sekali lagi sejarah pendidikan Islam Indonesia itu adalah sejarah mengenai kemajuan sejarah di mana kemudian ee pendidikan Islam itu dengan pertumbuhannya yang demikian rupa itu menjadi salah satu legasi salah satu warisan terbesar e ya yang dimiliki oleh Islam Indonesia ya legasinya itu kan banyak legasinya

1:21:22 itu termasuk Ormas itu tidak punya di banyak negara lain itu enggak punya legasi legasi ormas seperti matlu Anwar Muhammadiyah Nu ya kan dan sebagainya itu kaya sekali Indonesia Itu Nah itu tidak dimiliki oleh negara lain silakan eh kita punya waktu masih ada Kang silakan kalau ada yang ingin bertanya silakan baik silakan ini semakin Ya silakan Pak F Terima kasih Pak dokter yang kami muliakan Pak Prof ini kembali ke apa pembahasan awal

1:22:08 terkait dengan pendidikan Islam eh mungkin saya awali dengan pendidikan Islam ini kita jadikan sebuah indikator untuk sebagai tahap pencapaian yang jadi atau pemahaman yang masih belum Ini dari tatanan atau tingkatan-tingkatan pendidikan yang mungkin tadi dibahas sama pakang dari pendidikan dasar dinia yang sementara kita lihat saat ini ada pendidikan dinia pendidikan madras ada juga pendidikanar dari tingkat pendikan ini

1:22:56 mungkin masyarakat menilai dari tahapan-tahapan dan tingkatan pendidikan dasar ituah ada tiga layanan pendidikan yang harus kita pilih lain halnya dengan tingkat pendidikan menengah kalau SMP itu MTS SMA itu ada juga maah tapi kalau pendidikan dasar ini yang menjadi kajian awal menurut saya untuk menad jadi mohon untuk pandangan yang kira-kira Apakah dari tig Lembaga ini apalagi pendidikan Madrasah sudah menjadi jalur pendidikan formal ya

1:23:43 P Berarti di situ kan sudah ada dua layanan pendidikan antara Madrasah ditahi Madrasah diniah takmiliah Padahal kalau saya melihat kalau secara pencapaian tahap pemahaman asupan pendidikan Islam lebih berada ke pendidikan Madrasah takwiah saya lihat seperti itu mungkin alasan-alasan kenapa itu kebijakan belum bisa diterapkan cuma ini ada tiga lembaga yang menjadi dasar paradigma masyarakat ada tiga lembaga ini apakah baiknya salah satu harus dihilangkan atau seperti apa kirakira seperti itu

1:24:28 mohon pandangan yang dengan tig tiga lembaga yang saat ini SD terus Madrasah ibtiaiah dan Madrasah Din at pilih secara tingkatanik anak-anak sesuai pidikan mungk itu pak mohon ininya kira-kira untuk menjadi keektifan pendidikan karena memang yang menjadi indikator pencapaian ini adalah pidikan Islam mungkin itu Pak Doktor Terima kasih baik eh Prof Azra mau langsung menanggapi atau kita satu kali satu orang lagi Prof boleh Oke boleh satu boleh satu orang lagi satu lagi biar sekalian

1:25:16 Oke persilakan ada e kalau tidak ada ada satu saya sebetulnya juga ingin ini Prof untuk merespon ini saya menarik sekali tadi ketika eh di akhir tadi selain History of progress dalam pendidikan Islam ini ada filantropi tadi yang menarik saya bagaimana kebetulan di sini supaya teman-teman juga tahu Prof Az Azra Ini juga menjadi dewan pembina di STF ya

…

Share

Ringkasan video lainnya