Sebuah peringatan sebelum Danantara berakhir jadi cerita sedih | @yanuarrizky73 #NgobrolEkonomi53

Ringkasan Singkat

Video ini membahas Danantara, sebuah lembaga yang dibentuk untuk mencari sumber pembiayaan di luar APBN dengan tujuan memperbaiki struktur perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Diskusi ini menyoroti potensi masalah terkait tata kelola, transparansi, dan risiko keuangan yang mungkin timbul jika Danantara tidak dikelola dengan hati-hati. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi:

  • Potensi hilangnya ekuitas pemerintah jika investasi di BUMN dialihkan ke Danantara tanpa reklasifikasi yang tepat di LKPP.
  • Kekhawatiran bahwa Danantara akan mewarisi tradisi buruk BUMN dalam berhutang untuk membayar dividen.
  • Kecenderungan Danantara untuk membiayai proyek-proyek yang terkait dengan oligarki, bukan sektor pertanian yang lebih inklusif.

Pendahuluan

Awalil Rizky dan Yanwar Rizky membahas tentang Danantara, sebuah ide untuk mencari sumber pembiayaan di luar APBN dengan fokus memperbaiki struktur perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Yanwar Rizky memberikan catatan kritis terhadap ide ini dan menekankan pentingnya melihat dinamika perekonomian Indonesia dari kerangka konseptual yang tepat.

Kerangka Konseptual Ekonomi Kesejahteraan

Yanwar menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan dengan tiga pilar kebijakan utama: fiskal (LKPP), moneter (rezim devisa bebas), dan perlindungan negara (jaminan sosial dan full employment). Pilar ketiga ini mengatur pengelolaan dana jaminan sosial dan aset yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Konstitusi Indonesia mengatur jaminan sosial dan state capitalism melalui BUMN untuk menciptakan lapangan kerja.

Analisis Utang dan Produktivitas

Yanwar menganalisis bahwa produktivitas yang diukur dari penerbitan utang terhadap penciptaan lapangan kerja cenderung negatif. Beban bunga utang yang besar tidak sebanding dengan pertumbuhan penerimaan perpajakan. Pemerintah menerbitkan investasi saham di BUMN sebagai solusi, namun ini menimbulkan pertanyaan tentang reklasifikasi di LKPP dan potensi dampaknya terhadap ekuitas pemerintah.

SWF dan BPJS

Diskusi beralih ke Sovereign Wealth Fund (SWF) dan BPJS. BPJS dianggap sebagai SWF yang sudah ada di Indonesia, namun dana jaminan sosial ini banyak menyerap SBN yang kurang efektif dalam menciptakan lapangan kerja. Undang-Undang Ciptaker melahirkan INA (Indonesian Investment National Authority) sebagai SWF yang berinvestasi di sektor tertentu.

Implikasi Filosofis dan Tata Kelola Danantara

Yanwar menekankan bahwa Danantara, yang disebut bukan penyelenggara negara, memiliki konsekuensi filosofis yang serius. Ia mempertanyakan apakah angka investasi pemerintah di Danantara akan direklasifikasi di LKPP atau menjadi transaksi yang mengurangi kas negara dan ekuitas pemerintah. Jika ekuitas pemerintah habis, ini akan berdampak pada rating dan stabilitas sistem keuangan. Yanwar mengusulkan agar Danantara memiliki laporan keuangan sendiri dan menjadi objek audit BPK.

Belajar dari Cina: Reformasi Struktural dan Kelembagaan

Yanwar mencontohkan Cina yang melakukan reformasi struktural kelembagaan sebelum membentuk SWF. Cina membersihkan buku dan menyelesaikan masalah korupsi di BUMN sebelum membentuk Sasak (badan pengelola BUMN Cina) dan CIC (China Investment Corporation). Ia menyarankan agar Indonesia belajar dari Cina dan tidak terburu-buru membentuk Danantara tanpa membereskan masalah tata kelola dan keuangan BUMN.

Piutang Dividen dan Arus Kas BUMN

Yanwar menyoroti bahwa pemerintah memiliki piutang dividen yang besar ke BUMN, yang menunjukkan bahwa laba BUMN tidak selalu sama dengan kas tunai. Arus kas operasional BUMN cenderung turun, dan banyak laba yang berasal dari akrual, bukan kas. Ini menimbulkan risiko bahwa Danantara akan mewarisi masalah keuangan BUMN dan kesulitan membayar dividen.

Frontloading dan Risiko Utang Valas

Yanwar menjelaskan bahwa Danantara melakukan frontloading dengan meminjam uang untuk mendapatkan dividen di masa depan. Pinjaman ini memiliki risiko valas karena nilai tukar rupiah yang fluktuatif. Ia menghitung bahwa cicilan per tahun dari pinjaman ini bisa mencapai 61 triliun, sementara real cash yang dimiliki Danantara hanya sekitar 40 triliun.

Pola Investasi dan Risiko Hostel Takeover

Diskusi berlanjut mengenai pola investasi Danantara yang cenderung membiayai proyek-proyek PSN yang terkait dengan oligarki. Yanwar mempertanyakan apakah proyek-proyek ini dapat memberikan return investasi yang sepadan dengan beban bunga utang Danantara. Ia juga mengingatkan tentang risiko hostel takeover jika Danantara dan BUMN di bawahnya tidak bisa membayar utang.

Tata Kelola dan Reformasi Struktural

Yanwar menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan transparansi di Danantara. Ia mengkritik kesan bahwa Danantara dapat melakukan corporate action tanpa diketahui oleh rakyat sebagai pemegang saham utama. Ia juga menyinggung potensi TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dalam investasi Danantara. Yanwar menyarankan agar Danantara fokus pada reformasi agraria dan transformasi sektor pertanian, bukan hanya hilirisasi SDA.

Kritik terhadap Kebijakan Pertanian dan Koperasi

Yanwar mengkritik kebijakan pertanian yang kurang fokus pada transformasi buruh tani dan lebih mengandalkan sektor informal. Ia mencontohkan kasus koperasi yang suppliernya menarik diri setelah diresmikan oleh presiden, yang menunjukkan masalah glorifikasi dan kurangnya teknokrasi dalam kebijakan pemerintah.

Kesimpulan

Awalil dan Yanwar menyimpulkan bahwa mereka mendukung ide Danantara, tetapi dengan dukungan kritis terhadap kelembagaan, tata kelola, dan pola investasi. Mereka berharap Danantara dapat menjadi terobosan untuk reformasi struktural, tetapi memperingatkan tentang potensi masalah yang sudah ada dan risiko krisis baru jika tidak dikelola dengan hati-hati. Mereka menekankan pentingnya melihat neraca pemerintah dan dampak kebijakan terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the Apple Store
Get it on Google Play

Transkrip

YouTube Transcript Generator

0:00 Kalau dia muncul di LKPP berarti dia objek audit keuangan negara. >> Iya. I >> padahal Danantara di undang-undangnya berkali-kali dalam banyak pasalnya melepaskan diri dari keuangan negara. >> I ya ini serius ini. >> Ini serius. Nah persoalan serius kalau suatu saat ternyata danantara enggak bisa bayar dan Ben di bawahnya enggak bisa bayar >> terjadi hostel takeover. Cerita sedih dimulai masalil. [Musik] Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya Awalil Rizki di kanal kami ini ee dalam sesi

0:48 ngobrol ekonomi. Saya dikemb ditemani oleh sahabat saya sesama ekonom yaitu Mas Yanwar Rizki. Asalamualaikum Mas Yanwar. >> Waalaikumsalam Masil. ya. >> Nah, kayaknya kita perlu lanjut di sesi sebelumnya tadi kita sudah mempelajari >> soal ee neraca dalam laporan keuangan pemerintah pusat. >> Salah satu bagian dari neraca itu tadi kita sudah lihat aset. >> Di bagian aset itu ada investasi jangka panjang pemerintah. Di komponen investasi jangka panjang tuh ada penyertaan medal negara. Tapi pengertian neraca ya, bukan harus >> artinya kepemilikan pemerintah di BUMN kan nilainya >> di tahun 2024 akhir Desember itu mencapai 3.148

1:34 triliun. Nah, di sisi lain kita selama 2025 ini sudah final ada danantara sudah ada amandemen undang-undangnya. >> Nah, dan kan sudah ada proses proses sementara prosesnya sih pemerintahannya agak samar-samar ya. ada imbreng kan intinya dipindahin nih 3098 maka >> jadi menimbulkan tadi di sesi sebelumnya sudah sedikit dibahas ee perpindahan dari ee BUMN ke Danantara itu tadi kemungkinan reklasifikasi di aset atau nanti kita ulangi lagi enggak apa-apa tapi sisi lainnya adalah ee danantara ini ya ini saya ambilkan ini Pak saya tampilkan dari paparannya Maswar ya tapi saya potong nah Maswar mengingatkan

2:19 bahwa danantara itu pada dasarnya adalah ide untuk mencari sumber pembiayaan di luar APBN >> dengan fokus untuk memperbaiki struktur perekonomian, penciptaan lapangan kerja, >> ee peningkatan kesejah apapun lah ya. >> Nah, ini Mas Yanwar dalam satu kesempatan di paparannya memberikan catatan kritis terhadap ide bagus itu ya. ini nanti dia dijelaskan Mas Yor apa aja catatan terkait dengan ide dan antara idenya dulu ya catatannya. Next. Kemudian di paparan Mas Yanuar ini sangat bagus saya kira bagaimana Mas Yanwar ini ee melihat dinamika perekonomian Indonesia itu harusnya dilihat dari dari kerangka konseptual yang seperti apa. Jadi kan jangan sampai bias ya ini soalnya fiskal saja, ini

3:06 soalnya diirit saja ini soalnya dan antara kan kelihatannya dari saya nanti dijelaskan Mas Unobati keseluruhan kan karena juga cara melihat kerjanya perekoniman itu seperti apa. Next. Nah, saya lihat ee contoh ini artinya Mas Yanol mencoba tadi menerapkan catatan kritisnya. Salah satunya diingatkan bahwa bagaimana selama ini LKPP meskipun ini contoh masih 2023 tapi pada waktu kita tayang sudah 2024. Next. Nah, ini juga ee menarik menurut saya diutarakan Mas Yanwar apa ya? Mas Yanwar ini paling hobi mendahului kurva ya. Tapi intinya begini, otoritas dan juga perusahaan besar kan cenderung begitu ya. dia

3:52 melihat saya mulai sedikit menangkap dari penjelasan beliau ya kan ada pattern ya ada pola. Nah kemudian ketika ada dugaan pola ini mengalami perubahan di waktu mendatang maka harus ada kebijakan kalau itu korporasi bisa, kalau itu negara mendahului kurva kan ini penting kan mestinya otoritas harus >> harus mendahului kurva ya ahead a curve ya. >> Nah habis ya kayaknya itu aja ya. Nah, ada lagi. Nah, ini ee garis bawah dari Mas Janwar juga bahwa sejauh ini yang diberitakan, yang dinarasikan itu kan masih soal hilirisasi SDA dan PSN. Nah, itu kira-kira gambarannya nanti bagaimana tentang ini. Ee mulai dari Mas

4:38 Yanor melihat ee secara ini karena kita kebutuhan literasi ini kita sebenarnya jadi kalau melihat Danantara ini enaknya itu seperti apa sih perspektifnya, Mas? Oke, mungkin saya ke slide yang konseptualnya aja. >> Nah, konseptual yang itu. Nah, nih jadi Mas Aalil kita harus melihat segala sesuatu itu kan terstruktur. >> Iya. >> Jadi kalau ekonom ini kan ada juga beberapa ekonom yang sekolahnya tuh ekonomi kelembagaan. >> Heeh. >> Nah, jadi artinya untuk menggerakkan ekonomi itu membutuhkan lembaga kan. >> Heeh. >> Karena tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Nah, sekarang gini Maswalil, kita kembali kepada apa yang ada dalam konstitusi lah. >> Heeh. >> Ya, dalam konstitusi kita itu kan sebenarnya kita nih negara kesejahteraan

5:23 >> ya. Jadi walaupun kalau agak nakal sedikit gitu ya, >> bahwa kemudian ada satu putusan terhadap Tom Lembong bahwa dia salahnya itu adalah terkait dengan kapitalisme. >> Padahal beberapa kebijakan kita justru berbasis kapitalisme. >> I jadi sebetulnya kan UUD45 kita basisnya negara kesejahteraan state ya. >> Orang selalu ngomong ekonomi Pancasila tapi turunannya kita kan rezim devisa bebas. >> Iya. >> Rezim devisa bebas ya. Kapitalisme. >> Kapitalis. Nah, kalau kita sederhanakan ya dalam UUD45 itu sebetulnya terkait dengan keuangan negara untuk mencapai cita-cita mensejahterakan rakyatnya sehingga arya negara kesejahteraan itu kita punya tiga pilar kebijakan sebetulnya. He.

6:10 >> Satu terkait dengan pilar kebijakan fiskal itu terkait dengan yang kita bicarakan sebelumnya LKPP. Jadi >> kalau kita mau bicara pilar keuangan negara terkait fiskal, maka kita baca LKPP. >> Iya. >> DLKPP itu ada neracanya, ada APBN. >> Ada >> APBN itu kan lapan rugi laba. >> Kedua, sebetulnya negara itu juga diatur oleh yang namanya rezim devisa bebas. >> Heeh. >> Jadi, rezim devisa bebas itu melihat yang namanya faktor inflasi, faktor penciptaan lapangan kerja itu UUD, ujung-ujungnya duit. >> Iya. ee likuiditas lah ya. >> Liditas ujung-ujungnya adalah bagaimana kapitalisme >> iya >> bekerja. Orang yang punya kelebihan uang dari

6:58 sisa konsumsinya dia bisa konsumsi dari mana? Ini teorinya dulu nih. >> Heeh. >> Teori siklusnya dulu. >> Heeh. >> Siklusnya itu orang usia produktif bekerja misalnya >> berarti ada lapangan kerja. >> Heeh. >> Dia mendapatkan upah. >> Heeh. Kalau upah dia kemudian berlebih terhadap konsumsi yang dia nikmati, maka dia punya tabungan. >> Heeh. >> Tabungan ini maksud masuknya dalam neraca moneter yang disebut dengan akses liiditas deposito, Mas. Jadi saving. >> Jadi kalau Mas kita Mas Walir mungkin gampangnya orang selalu bilang, "Kenapa kita butuh hutang? Karena saving gap kita besar." Saving gap itu artinya apa? tabungan masyarakat dibandingkan dengan

7:43 kebutuhan untuk membiayai perekonomian >> untuk investasi >> untuk GDP dan sebagainya itu itu gap-nya besar sehingga kita butuh hutang. >> Betul. >> Nah, saving gap ini kan datangnya dari mana? Saving-nya datang dari ketika masyarakat itu uang dari dia bekerjanya setelah dikurangi konsumsi dia bisa menabung. >> Heeh. Berarti kalau saving gap kita besar, kita bisa simpulkan masyarakat kita ini kerjanya upahnya tidak ada sisa. >> Tidak ada sisa. Sedikitlah >> sedikit ada sisa. Bahkan kalau kita dengar dengan fenomena pinjol dan segala macam berarti kan untuk konsumsi pun berhutang upahnya tidak cukup. >> Berarti kan kualitas upahnya yang diharapkan oleh negara kesejahteraan tidak tercapai. >> Iya. Iya. >> Gitu kan Mas Walil. Di situlah kemudian yang diatur oleh operasi moneter.

8:31 >> Heeh. Kan operasi moneter tuh intinya sederhana intermediasi. Ketimpangan terjadi enggak? Iya. Alat fiskal untuk mengatasi ketimpangan apa? Pajak progresif. >> Heeh. >> Alat moneter untuk mengatasi ketimpangan apa? Intermediasi. >> Heeh. >> Orang yang punya uang berlebih ditabungkan. >> Iya. Yang butuh pinjam. >> Yang butuh pinjam. Itu intermediasi. >> I. Itulah yang namanya sistem moneter. >> Sawalil >> itu kalau kita lihat, kita juga sudah bahas di laporan keuangan Bank Indonesia. >> Iya. >> Itu terkait dengan pilar moneter. >> Nah, yang ketiga ya, Mas Walil ada pilar ketiga ini itu terkait dengan perlindungan negara terhadap warga negara

9:16 menjamin yang namanya full employment. >> Hmm. Betul. >> Bekerja penuh. >> Semua orang bekerja. misalnya Mas Walil ya dalam pemikiran ekonomi sebelum era modern. Jadi di era-era lama lah gitu ya, itu kan selalu dikaitkan dengan persoalan riba. Bukan hanya Islam loh. >> Iya. I ya ya agama lain juga. >> Bukan hanya Islam. Jadi sebetulnya sebelum munculnya Adam Smith dan sebagainya >> yang namanya sistem ekonomi itu selalu dikaitkan dengan riba. >> Iya. Baik itu aliran Katolik, Kristen Ortodoks. >> He >> ya. Kristen Ortodoksnya kalau orang bilang sekarang Yahudi, Taurat gitu ya,

10:02 >> Katolik dan Kristen dan Islam. Jadi tiga keyakinan yang datangnya dari wahyu ilahi >> Heeh. >> itu sebetulnya sistem ekonominya anti riba. >> He. >> Di tiga kitab suci ini, saya bukan ahli agama. He he. >> Tapi berdasarkan saya pernah menyimak >> iya >> ee pendapat-pendapat klasik tentang ini juga nanya-nanya e gitu ya. Jadi sebetulnya Taurat, >> Injil maupun Al-Qur'an mengatakan riba itu terkait dengan full employment. >> He full employment. Jadi walaupun konstitusi kita negara kesejahteraan Amerika Serikat liberal ataupun kapitalisme tetap sama terkait dengan full employment tetap menjadi target konstitusi. >> Iya. Bagaimana caranya orang seluruhnya

10:47 bekerja bekerja penuh bukan hanya bekerja ya >> penuh bukan bekerja penuh. Jadi akhirnya full employment orang bekerja penuh. Nah dalam hal orang bekerja penuh ini inilah terjadi perbedaan-perbedaan model kan Masal. >> Heeh. Hm. >> Kalau negara komunisme ataupun sosialisme dia menganut bahwa negara yang menyediakan. >> Heeh. >> Ya kan? Kemudian >> kalau orang enggak mau mau bekerja dipaksa bekerja. >> Dipaksa bekerja. Ya kan? Kalau orang yang lebih ke sosialis demokrat sosdem. >> Iya. Iya. >> Ya kan? Sektornya dilakukan oleh dunia usaha tapi diatur negara. >> Iya. Sosial. Iya. >> Kalau yang sangat kanan >> yang pasar betul liberalnya dunia usaha pasti akan melahirkan pekerjaan. He. >> Jadi mau kita bilang kepada sangat kiri,

11:33 tengah, maupun kanan, ada yang disebut dengan dunia usaha, kan? >> Heeh. >> Nah, di konstitusi kita pilar ketiga ini mengatur tentang pengelolaan dana jaminan sosial. >> Heeh. >> Dan pengelolaan seluruh aset yang terkait dengan hajat hidup orang banyak di kelola negara. >> Jadi, konstitusi kita sebetulnya mengatur yang disebut dengan jaminan sosial. ya dan state capitalism BUMN ya. Ya. >> Jadi ada korporasi yang memang digerakkan negara untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi kita bukan full liberalisme atau kapitalisme diserahkan dunia usaha. Tanggung jawab full employment salah satunya dengan negara menggunakan asetnya.

12:19 >> I >> dikonstitusi begitu. Nah, jadi Mas Aalil dari tiga pilar ini gitu ya, kalau kita lihat ya satu misalnya masyarakat luas yang sini Mas kita semua ini >> he >> kita dapat upah yang saya bilang tadi >> ya kan dari upah kita >> karena bekerja >> dari sektor dunia usaha >> dia memberikan yang namanya barang ada harganya >> heeh >> upah itu kita dapat lapangan kerja ada harga kita dapat barang jasa >> ya kan dari barang jasa ini >> kita mengatur atur yang namanya jaminan sosial kita ini ketimpangan diatasi oleh pajak. >> He. >> Ketimpangan juga diatasi oleh yang namanya jaminan sosial. Jadi ada dua nih.

13:07 Ketika orang bekerja dia dipotong pajak nanti pilar pertama fiskal akan mengatur ketimpangan. Pilar kedua untuk mengatasi resiko dia terkena dinamika ekonomi, kena PHK sampai ke usia pensiun dan sebagainya itu sistem jaminan sosial. Maka ada dua dalam struktur upah itu di sektor formal. Kena pajak, bayar premi dana jaminan sosial. >> Heeh. >> Soalil ya. Nah, kemudian dunia usaha sendiri gitu dalam hal dia melakukan pembiayaannya. >> Iya. dia pakai perbankan ya kan dan ee yang tadi kita disebut arus modal itu. Tapi persoalannya negara kita pun bisa defisit. >> Iya.

13:54 Jadi artinya pesaing dunia usaha mendapatkan uang moneter ya sebetulnya negara juga >> negara >> yang disebut dengan SBN gitu loh. Jadi kalau kita katakan harusnya sistem moneter yang bisa menciptakan lapangan kerja itu apa? SBN menciptakan lapangan kerja. Hutang yang disebut tidak diberikan ke dunia usaha juga menciptakan lapangan kerja. Nah, Mas Walil kita di yang sebelumnya sudah mengatakan jangankan SBN, hutang pensiun PNS saja tiba-tiba muncul. Sebetulnya bisa kita analisa SBN dengan bunga katakan 6%. Gini deh gampangannya. Gampangannya

14:41 tahun kemarin kita membayar bunga hutang itu R50 triliun. >> Iya. I kan Masalil dari berapa utang kita secara totalnya? Anggap aja >> 8.000 lah. Kita pakai yang 8.000 tahun kemarin ya. >> R8.000 berarti kan R550.000 itu hampir dekat ke 10% kan? >> Iya. 8.800 kok utangnya bukan >> 8.800 bayarnya 550. >> Iya. Iya. Iya. >> Berarti kan ya sekitar 8% >> 8% >> ya kan Masal >> kita lihat pertumbuhan pajak kita antara 2024 dikurangi 2023 nyampai enggak 8%. >> Iya. Iya. I total penerimaan perpajakan ya >> pertumbuhannya loh >> ya. Pertumbuhannya ya kan dikurangi >> kan gini loh orang boleh saja berhutang

15:27 asal bisa bayar kan kurang lebih begitu Mas. Jadi bisa saja negara ini mengambil hutang ada bunganya. >> Untuk bayar bunganya paling tidak >> pendapatannya setara. >> Pendapatannya naik setara dengan biaya bunganya. >> Lebih rendah perpajakan kurang sekitar 5%. >> Nah, artinya dari situ kita bisa mengatakan >> ya >> bahwa sebetulnya produktivitas yang kita ukur dari menerbitkan hutang terhadap penciptaan lapangan kerja itu sebetulnya negatif. Masalahnya h >> kita belum bicara pokoknya loh. >> Iya. I ya. >> Karena kalau kita bicara pokoknya tahun kemarin misalnya plus 850. >> Iya. I >> 850/ 550 itu sudah di atas 10% dibandingkan 8.800. Pertumbuhan pajaknya enggak segitu.

16:12 >> Iya. Ini baru bebannya yang kita bicarakan. >> Jadi dalam persoalan kayak gitu Maswalil timbullah semacam ide ya kalau gitu bebannya jangan semua dilimpahkan ke APBN. >> Iya. Iya. Ya. >> Karena SBN tidak hanya urusan mengurusi tentang penciptaan stimulus untuk mencipta lapangan kerja. >> Heeh. >> Ada juga kebutuhan pemerintah bayar gaji pegawai, pensiun segala macam. >> Ada kebutuhan pertahanan pertahanan. >> Akhirnya inilah yang dibebankan ke BUMN. >> Iya. >> Dengan pemerintah menerbitkan yang namanya investasi saham di BUMN jangka panjang yang jumlahnya 3.128. >> He. >> Yang angkanya di ekuitas pemerintah beda tipis. Berarti sebetulnya ekuitas pemerintah itu datangnya dari modal pemerintah di >> di BMN yang bersangkutan >> plus salah. >> Iya, >> sal plus

17:00 >> segala macam. Nah, sekarang Pak Sualil kita sudah melakukan yang namanya Undang-Undang DJSN. Melahirkanlah BPJS ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang DJSN yang tadinya di aset investasi jangka panjang saham BUMN di bawahnya saham BUM itu ada saham Jamsostek dan saham ask sama pemerintah diinbrankkan ke BPJS >> istilah inbrank itu dihibahkan >> dihibahkan >> ke lembaga yang baru berdiri tapi di LKPP pemerintah ini reklasifikasi karena BPJS yang didirikan berdasarkan Undang-Undang DJSN lembaga negara >> iya berarti tetap milik negara. >> Nah, jadi yang tadinya investasi pada

17:47 saham BUMN pindah ke bawahnya. >> Angka ini tetap diaset >> pindah ke bawahnya menjadi investasi di lembaga negara. >> Malah sama-sama investasi jangka panjang cuma komponen yang berbeda yang >> jadi ke lembaga negara lainnya >> ya kan. Pemerintah mendirikan LPS juga begitu. >> Ee >> pemerintah terhadap Bank Indonesia ada. Jadi ada investasi jangka panjang di Indonesia. >> Iya. Jadi menambahi catatan item di neraca bagian investasi jangka pajak merubah namanya. >> Kita sudah punya SWF belum? Sudah Mas Walil. Jadi kalau pemahaman SWF itu adalah investasi yang dikelola berdasarkan dana. >> Iya. >> mengelola portofolio untuk memberikan dana kesejahteraan. >> Dana kesejahteraan itu dua loh. >> Iya. Ya. Ya. >> Untuk menciptakan lapangan kerja. >> Heeh.

18:32 >> Dan juga untuk menitigasi resiko sosial. >> Iya. >> Kita sudah punya belum? Sudah. BPJS itu SW. >> Iya. Iya. Iya itu SMF sebenarnya di negara lain maksud saya mohon maaf jangan jangan seolah-olah SW ini barang baru. >> Oh sok keren gitu loh. Jadi seolah-olah tuh bahwa kita tuh wah keren deh sekarang sudah punya SWF. Kita kalau ngomong SWF sudah punya BPJS ya SWF. Kalau kita lihat yang paling gede SWF Norway. Norway itu BPJS-nya Norway. >> Iya. >> Jadi kalau kita ngomong >> di sana WPJS plus dana pensiun jadi satu. >> Jadi satu dan dia diklaim sama dia itu sebagai SWF. Ya, SWF memang >> SWF. Oke. Oke. >> Nah, tapi persoalannya seperti kita pernah bahas kan, Mas Wali ya. >> Heeh. >> Dana jaminan sosial ini kemudian juga banyak menyerap SBN. >> Iya. Ya. Ya.

19:19 >> Yang dikeluarkan oleh fiskal. >> Iya. >> SBN-nya tadi kita sudah bahas kurang menciptakan employment. Sehingga yang namanya BPJS pun juga persoalannya begitu terjadi PHK membayar yang ini ya kan. Jadi >> ya ada urusan cash flow. Jadi >> urusan cash flow. Jadi artinya mengharapkan BPJS seperti BPJS-nya Norway yang punya >> dana yang lebih lincah >> ya untuk urusan jangka pendeknya aja mereka masih punya problem. >> Iya. Kalau terlanjur diinvestasikan ke sektoril umpama dibolehkan ya ya nanti pas ada tagihan enggak bisa bayar klien >> muncullah Undang-Undang Ciptaker Masawalil. >> Heeh. >> Melahirkan Indonesian Investment National Authority. Inah. >> Iya. Inah >> itu SPF. Jadi bedanya sekarang dan

20:07 antara aset managemen dengan danaantara investasi. >> Jadi kan aset manajemen tuh holdingnya BUMN. >> Iya. >> Dan antara investasi yang Pandu Sahrir itu >> Iya. yang >> tempatnya Pandu Sahir sama Ina itu sama Masir >> berinvestasi di sektor tertentu ya. Tapi saya ingin menyoroti ketika kita melahirkan INA yang ada di Undang-Undang Ciptaker muncul di investasi jangka panjang pemerintah pada BLU. Ina itu BLU di bawah >> betul iya >> departemen keuangan. H. >> Nah, pertanyaan kuncinya Mas Awal itu dengan Undang-Undang BUMN yang melahirkan danantara. Danantara disebut bukan penyelenggara negara.

20:54 Menurut saya konsekuensinya filosofis. >> Iya. I >> bukan hanya persoalan dan antara pengin >> lebih luas. >> Lebih luas tidak korupsi, tidak segala macam. Tapi filoso >> jadi kebijakan jangan sampai nanti diperkarakan kan. >> Betul. Sekarang pertanyaannya angka 3125 >> iya >> yang pemerintah inbrengkan ke Danantara >> itu di LKPP-nya reklasifikasi seperti dulu mendirikan BPJS >> atau transaksi. >> Iya transaksi berarti pindah betulan ya. Nah, kalau reklasifikasi berarti cuman pindah. Berarti nanti akan muncul DLKP, investasi jangka panjang Bank Indonesia, investasi jangka panjang LPS, >> investasi jangka panjang dan antara dan antara.

21:41 >> Nah, kalau dia muncul di LKPP berarti dia objek audit keuangan negara. >> Iya. Ya. >> Padahal Danantara di undang-undangnya berkali-kali dalam banyak pasalnya melepaskan diri dari keuangan negara. >> Iya. Iya. Iya. Ini serius. Ini >> ini serius. Nah, persoalan serius berikutnya apa? >> Lah sekarang SBN itu dipakai untuk menstimulus stimulus fiskal bahkan BPJS aja mengambil SBN. I kan Mas Walilo. >> Iya. Iya. Iya. >> Otoritas moneter kita >> bukan hanya mengambil mayoritas kelolaannya BPJS itu SBN. >> Betul. Perbankan anggota danantara Bank Himbara ngambil SBN. Bank Indonesia ngambil SBN.

22:26 Nah, pertanyaan saya kan simpel aja dengan pemerintah kalau tidak ini bukan reklasifikasi berarti kan privatisasi total dari keuangan negara. >> Iya. Iya, betul. >> Ya kan transaksi berarti kan kalau investasi jangka panjangnya transaksi keluar dari LKPP berarti dari mana? Kasnya kan berkurang. >> Heeh. berarti asetnya berkurang. Enggak balance dong. >> Iya. I >> kalau kemarin kita bahas ketika kita merevaluasi aset tetap yang namanya saham bisa nambah tanpa tunai. >> Kalau sekarang ada aset yang berkurang mengakibatkan sisi kiri sama kanan enggak balance di neraca, >> maka yang akan dikurangi juga ekuitas.

23:12 >> Iya, betul. Betul. >> Jadi artinya ekuitas pemerintah akan habis. >> Habis ya. Nah, sekarang kembali kepada ukuran deptice ratio. >> Iya, >> kan hutang ekuitas. >> Iya, iya, iya. >> Kita tidak bisa berhutang kalau tidak punya ekuitas. >> Iya. >> Kalau ekuitasnya turun berarti SBN pemerintah yang ada di sininya akan punya konsekuensi pertama terhadap rating. >> Iya, rating lah ya. >> Implikasinya apa? Akan kena ke BPJS. >> Iya. >> Akan kena ke BI yang pegang banyak. Saya ingin mengatakan ya ini belum jelas ya kita lihat. Tapi kalau ini yang dipilih saya rasa Presiden Prabowo,

23:57 pimpinan DPR dan juga beberapa pihak yang mungkin mengajukan ke MK. Marilah kita bijak dulu. >> Iya. I >> sebelum kita berangan-angan yang besar. >> Iya. I mulai dari kenyataan yang kita miliki. Apa >> kenyataannya? Itu >> persoalan kita apa? >> Persoalan kita apa? Apakah benar kita seperti ini? >> Iya. >> Kalau benar seperti itu artinya hati-hati loh. Jangan-jangan krisis kita dimulai oleh diri kita sendiri. >> I dipicu oleh diri kita sendiri bukan oleh eksternal malah jadinya kan. >> Heeh. Itu Mas Walil poin pertama saya terkait dengan strukturalnya. >> Iya. >> Jadi pertanyaan saya ada dua kan? >> Iya. Iya. Ya. Ini ada >> satu dan antara holding investasi ada danantara Ina BPJS. Heeh.

24:44 >> Kalau saya, Mas Alwalil, apa yang saya ingin usulkan lah ya. >> Heeh. >> Gini loh, soal bisnis judgement rule ya. Selalu mengatakan terkait dengan bisnis judgment rule agar tidak tersendikit-sedikit apa kaku ke birokrasi dan sebagainya. Sebenarnya gini kan bisa dikatakan bahwa BPDI danantara itu lembaga negara, penyelenggara negara, tapi yang di bawahnya korporasi. >> Iya. Ya. >> Jadi artinya yang sekarang Rosan Roslani itu >> Iya. >> Itu dia sebetulnya kepala badan Kementerian BUMN enggak ada lagi. >> Iya. Iya. Harusnya ya berdasarkan logika ini. >> Nah, logika ini. Jadi logikanya menurut saya harusnya nanti Danantara tuh punya laporan keuangan. Kalau BI punya neraca

25:30 moneter. Iya. I >> nanti Danantara punya neraca BUMN dan SWF. >> Iya. Iya. Iya. Iya. Dari mana muncul di LKPP investasi jangka panjang di BPI dan antara? >> Iya. >> Jadi kalaupun mau dikatakan yang bukan penyelenggara negara tuh perusahaan di bawahnya bukan BPI dan antaranya. >> Iya. I >> jadi BPI dan Antara punya dua perusahaan >> sebagai badan. >> Sebagai badan >> ya kan? Perusahaan pertama super holding BUMN, >> perusahaan kedua dana investasi. >> Iya. >> Menurut saya kalaupun mau tuh seperti ini. >> Iya. Berarti dia harus punya laporan keuangan tahunan sih dan antara persis seperti OJK, Bank Indonesia dan juga BPJ. >> Iya. Dan ini objek audit BPK kan? >> Objek audit

26:16 >> karena masuk LKPP. >> Iya. >> Tapi kalau misalnya BPK mengaudit BPI dan antara meskipun dikatakan yang operasionalnya di sini bukan bagian dari penyelenggaraan negara, kalau layer satunya pasti ke audit. Super holding BUMN-nya. >> Iya. >> Super holdolding investasinya. Mungkin ke bawahnya enggak. Karena kan angkanya laporan keuangan dari dua PT ini >> konsolidasi >> konsolidasi ke laporan badan. >> Laporan badan. Konsolidasi di laporan badan. >> Nah, jadi saya sih sebetulnya saya ee kalau misalnya katakan saja orang mengatakan bahwa enggak nanti dan antara ada di situ undang-undangnya enggak ngomong begitu. Jadi menurut saya >> Iya. Iya. Jadi ini benar nih kawan-kawan yang ke MK menguji itu kan.

27:01 >> Iya. Ini bukan persoalan kita tidak mendukung danantara. Saya kalau ditanya sama orang, saya dukung danantara enggak? Iya, tapi dengan cara yang benar. >> Jangan menimbulkan krisis baru. I kalau saya ya saya bukan hakim MK. Kalau saya sesuai dengan konstitusi apa? Sesuai konstitusi mitigasi resiko, laporan keuangan pemerintah pusat. BPI dan antara penyelenggaraan negara. >> Penyelenggara negara >> Kementerian BUMN hilangkan saja. >> Heeh. Dijadikan supaya enggak dualisme ya. Dari titik poin ini Mas Awalil sekarang kita melihat gitu orang selalu membandingkan kita sama temasek karena tema memang seperti modelnya dan antara dia punya holding operasional dia punya holding investasi

27:47 >> tapi saya ingin melihat kita melihat Cina belajar sampai ke negeri Cina itu dari prosesnya Cina mendahului kurva krisis moneter setahun 98 Maret 97 Dia mengangkat Zurongzi sebagai perdana menteri bekas gubernur bank sentralnya. Zurongzi memulailah yang namanya reformasi struktural kelembagaan. 2003 berarti 5 tahun dari 97 itu >> h >> 6 tahun didirikanlah yang namanya Sasak. Sasak ini badan pengelola BUMN Cina. Kalau di kita apa operasional yang Doni Oscaria itu. >> Heeh. >> Tapi Maswalil catatan penting yang kita

28:34 lihat bahwa yang dilakukan ketika sasak itu ada yang namanya proses beginning balance preparation. >> Hm. >> Audit. Jadi dari sisi standar akuntansi. >> Iya. Masing-masing BUMN-nya sudah di >> Jadi semua BUMN-nya dilihat dulu dia sehat enggak. >> Heeh. >> Kalau enggak sehat kenapa? Kalau ada bukunya yang misalnya tidak sehat, kalau ini terkait korupsi, orang boleh cek dalam proses sasak itu berapa pemimpin BUMN di Cina yang dihukum. Walaupun yang dihukum mati hanya dua orang, ya. >> Artinya apa? Kalau kita belajar dari Cina, dia membersihkan buku persoalan-persoalan masa lalu yang terkait dengan selesai ya >> selesai. Kalau tidak bisa timbul uangnya diselesaikan dengan hukuman kan ya. Itulah negara kan.

29:19 >> Iya. Iya. Iya. I >> agar timbul efek jera. yang berikutnya tidak melakukan lagi itu loh buku yang sudah dibersihkan itu menjadi Sasak 2003. Dia baru membentuk yang namanya SWF yang namanya China Investment Corporation tuh 2008 Masal tidak langsung dibentuk dua-duanya. Betul beberapa tahun ya. >> Jadi maksud saya tuh pelan-pelan lah. Jangan ambisius tapi tidak ada arahnya gitu loh. >> Iya bukunya aja belum diberesin. >> Iya. Saya ada yang nanya konsep saya ini. Oh, dia bilang kan kita bisa lebih cepat daripada Cina. Setuju saya dalam konsep waktu kita kuliah dalam konsep teori ekonomi pembangunan >> negara yang membangun belakangan bisa lebih cepat dari negara maju kan. >> Nah, belajar dari mereka

30:05 >> learning curve-nya dilalui kan Mas. Jadi artinya kalau kita belajar di situ learning curve antara Sasak 2003 sampai Cina membentuk CIC itu kita pelajari, kita percepat di situ. >> Kita percepat tapi bukan dilewati. >> Bukan dilewati. Makanya >> selalu kalau ngomong ekonomi selalu mencontohkan Cina. Tapi kalau soal Denantara selalu mencontohkan tema sekita ini negara tidak konsisten menurut saya. >> Iya. Iya. Iya. >> Iya kan? Nah. >> Heeh. Mas Walil dari situ saya lihat bahwa ketika si IC didirikan karena si sasaknya ini sudah bisa memberikan deviden tunai. >> Heeh. >> Dan ada laba moneter dari Bank Sentral Cina terkait selisih kurs. Karena Amerika Serikat krisis 2008. >> Uang laba moneter Bank Sentral Cina,

30:52 deviden tunai sasak yang sudah disehatkan itulah dia membentuk CIC. Heeh. Heeh. >> Nah, ini yang saya katakan yang saya kritik Ahad the curve >> ya. Ini coba dilihat yang nomor satu. >> Terus >> oh yang bawahnya >> nih yang atas yang pertama ini. >> Nah, ini Mas Fadil ini. Ini dari LKPP. >> Iya. >> Saya ketika buat ini memang belum lihat yang 2024. >> Iya. Belum. Menurut saya besar kemungkinan mungkin ini termasuk yang dihapuskan ya oleh pemerintah sehingga makanya angka PMN-nya angka >> itunya >> angka I >> tapi harus kita cek lagiah >> cek lagi. >> Tapi intinya

31:37 >> ini bebun ya yang abun >> intinya Mas Sawalil pemerintah itu punya tagihan deviden ke BUMN di 2022 itu 56. >> Iya >> di 2023 turun ke 49. Jadi dia dapat DPDN tapi cash-nya belum masuk begitu ya. >> Kasarnya gini, kasarnya satu BMN. >> Iya. >> Berdasarkan bukunya. >> Heeh. >> Laba berdasarkan bukunya kamu harus bayar dividen 30. >> Heeh. >> Kemudian BUMN-nya bilang, "Saya minjam ke bank aja baru dapat 15, Bu Menteri." >> Heeh. >> Berarti 15-nya itu belum bayar. dicatatlah di LKPP >> sebagai piutang dividen. Oke. >> Angka totalnya sudah sampai ke 56. >> Iya. Ya. Iya.

32:23 >> Di 2022. >> Iya. >> Di 2023 >> turun sedikit. >> Turun sedikit yang dibayar dendanya. Pokoknya belum. >> Oh, enggak berubah ya? Pokoknya sama persis. Wah, nanti saya lihat yang LK4. >> Kenapa BUMN bisa membayar denda di sini, Mas Awalil? 2022 setelah COVID itu banyak BUMN yang labanya menendak naik. Contohnya pupuk Indonesia misalnya >> yang biasa rata-rata labanya itu di angka 3,5 sampai 5 triliun. Di 2022 labanya sampai ke R triliun. Itu kenapa? Karena kenaikan harga amoniak. >> Heeh. >> Bukit Asam kenaikan harga batu bara naik tajam. >> Heeh. >> Nah, sehingga yang tadinya target

33:09 dividennya berapa? Ditambahlah dengan >> Heeh. Makanya di 2023 berkurang. Itu pun baru mengurangi >> dendanya. >> Dendanya. Apa poin saya di sini? Saya hanya ingin mengatakan danantara sekarang mendapatkan 84 triliun emang cash-nya segitu. Fakta empirisnya berdasarkan LKPP BUMN itu tidak selalu punya uang tunai. Nah, ini Maswalir ini >> tidak sama dengan kas tunai. >> Ini hitungan saya. Laba BUMN tidak sama dengan kas tunai. Ini Mas Walirs. Kalau saya sekarang pakai simulasi ya terhadap laporan keuangan BUMN tahun 2023 ya dengan asumsi BUMN semua sudah jadi danantara. >> Heeh.

33:55 >> Super holding digabungkan. Laporan keuangan semua BMN 2022 digabungkan. Ini lucu nih. Arus kas operasionalnya itu turun, Masil. 51,22%. Jadi artinya kalau ini yang terjadi laba rugi laba BUMN di laba itu kebanyakan itu akrual bukan cash. >> He. >> Dapatnya dari mana? Pertamina PLN. Ya, karena pemerintah belum bayar piutang kompensasi dan subsidi. Garuda belum bayar aftur. >> Heeh. >> Ya kan? Nah,

34:42 >> sehingga akhirnya begitu laba bukunya katakanlah 100, deviden pay out rasionya 50, masih bayar 50. Cash-nya itu hanya ada 50%-nya dari 50. Kalau dasarkan angka ini >> hanya 25. 25-nya untuk bayar dividen aja dia ngutangil >> bayar dividen aja ngutang >> bukan hanya dividen loh tantiem juga loh iya i ya >> tantem dan juga jasa produksi >> iya >> nah jadi saya ingin mengatakan masil indikator on curve di kurvanya saat ini danantara itu mewarisi tidak ada cash-nya nah jadi resiko hutang reviden dan sebagainya nah mungkin yang ke ke berikutnya ya >> e kan.

35:29 Nah, ini head curve-nya apa yang kita baca di kurva masa awal berdasarkan kita ngelihat LKPP, dasar kita melakukan analisa terhadap >> laporan keuangan BUMN >> terkonfirmasi >> karena danantara berdasarkan belita di Bloomberg mencari pinjaman keempat sindikasi perbankan. >> Iya. Cari >> cash. Nah, ini hitungannya masuk dengan yang saya katakan tadi, Mas. Heeh. Jadi 10 miliar US dolar itu kira-kira R2 triliun Mas Walil ya. He >> ini Mas Walil berarti sebetulnya Danantara itu melakukan frontloading. >> Iya. >> APBN yang harusnya saya terima eh deviden >> yang harusnya saya terima oleh BUMN di 3 sampai 5 tahun akan datang. >> Uang tunai yang ada >> ya saya jaminkan untuk ngambil hutang. >> Ambil dulu sekarang. >> Ambil dulu.

36:15 >> Kenapa? Hitungannya dari sini Mas Walilo. >> Iya iya iya iya. bunga ya loading dividen ya bagus >> sekarang minjamnya ke empat sindikasi bank lokal nih ada standar chartered ada dbs segala macam itu kan di sini nih ya kan >> nah artinya pinjaman US dollar korporasi besar plus forest eh apa foreign exchange risk kita apa foreign exchange ris kita masail US dollar index itu hari ini sudah kembali ke 97 >> iya di bawah 100 ya >> 97 itu juga di 2022 Oh, pernah terjadi >> sebelum naik sekarang ini. >> Iya, >> di 2022 US Dollar Index 97 nilainya 15.120. >> Hm. Sekarang 162. >> 162 artinya forest ris kita 1.000 dari

37:01 15.000. >> Iya. Harusnya sama ya logikanya ya. Artin artinya kan ya kalau kita lihat Cina 97nya dulu berapa ya sekarang segitu lagi balik lagi >> kalau kita kan enggak balik lagi Euro misalnya euro dulu 97 itu di 85 sekarang kan euro juga 85 juga gitu >> terhadap US dollar kita kan enggak >> iya itu premi ris ya >> premium risnya kan di situ berarti kan >> plus forex risk plus bunga rata-rata 5%-an kira-kira 7% kalau dihitung berarti 7% itu cicilan per tahun itu sekitar 61T masa. >> Oke. Kalau ini jadi diambil ya. >> Nah, jadi diambil berarti kan dari 84 itu ya kalau berdasarkan hitungan saya

37:46 real cash-nya itu berarti 40 triliunan. >> Iya. >> Itu aja masih kurang 61. Makanya dia punya durasi sampai 5 tahun. Kalau sampai 5 tahun ketemu masail angkanya sama 40. >> Heeh. >> Jadi kasarnya sebetulnya Danantara ini lagi melakukan praktik yang selama ini terjadi di BUMN >> dipindah. Begitu harus bayar dividen, pinjam dulu ke bank. He. >> Dan ingat loh ya, kita bisa simulasi siapa bilang yang namanya BRI, Bank Mandiri, >> dan BNI >> yang kalau di berita-berita itu kan memberikan tanti paling besar karena labanya paling besar. Saya sudah hitung BRI Mandiri dan juga BNI. Leverage antara korelasi antara pertumbuhan laba ditahannya dengan

38:33 pertumbuhan kasnya negatif. Artinya apa? Bahkan BRI Mandiri dan BNI berdasarkan analisa itu. Salnya kalau bahasa kita sebelumnya >> laba ditahannya itu juga sebetulnya sudah kepakai dan bagaimana dia mengatasinya itu berdasarkan analisa korelasi antar akun di laporan keuangan dia peroleh dengan pinjaman yang diterima menerbitkan obligasi. >> H >> hari kemarin kalau enggak salah ya Harian Kontan kan menunjuk menampilkan berita itu hati-hati terhadap hutang BUMYMN. Heeh. >> BRI mengeluarkan obligasi bunganya sekitar 6,5 mandiri. BNI bahkan Telkom 10%. Jadi maksud saya pola seperti itu

39:19 sekarang diambil alih oleh Danantara. Sementara Danantara sendiri menggendong BUMNBUMN yang sebelumnya sudah berhutang. >> I mau tidak mau melanjutkan polanya dong. >> Nah, pertanyaan saya kan simpel aja Mas Aalil. Kalau sekarang front loading 162 atau bahkan saya baca tadi di salah satu media Rosan Roslani mengatakan bahkan sudah dapat 257 gitu Masil ya. I >> pertanyaan saya Mas Walil 257 162 itu mau dipakai apa sih? >> Iya iya. >> Nah kita ke yang berikutnya Mas. >> He. >> Nah yang ini ini pola yang saya temukan the curve-nya. >> He. >> Selalu bicara hierarisasi SDA. >> Heeh. >> Polanya PSN. He.

40:05 >> PSN-nya siapa? Mohon maaf. Oligargi kan? >> Heeh. >> Ini Candra Asri punyanya Praugo Pangestu. >> Heeh. >> Danantara sudah mengatakan akan masuk. Berarti indikasinya apa? Dan antara memfrontloading BUMN deviden-deviden dari BUMN di masa depan >> dipakai untuk membiayai. Ini pertanyaan saya simpel aja, Mas Aalil. Sama ketika kita menganalisa LKPP, apakah nanti proyek Candra Asri ini bayar bisa mendapatkan return investasi yang sama dengan beban bunga ketika danantara mengambil hutangnya? >> Iya, >> itu dulu deh sebelum kita bicara yang lain-lain. >> I resiko itu jelas di depan mata. >> Jelas di depan mata. >> Harus dihitunglah. >> Harus dihitung. Makanya menurut saya dan

40:50 antara ini jangan merasa sok jagoan. >> Heeh. Karena pemegang saham akhirnya ultimate-nya kita semua >> ya rakyat >> BUMN ini Mas Walil dulu nasionalisasi dari VOC >> ya asal usulnya >> asal-usulnya saya mohon maaf Mas Awalil saya sudah menghitung ya dari semua emiten di Bursa effectf ini secara agregat dari 2007 sampai 2011 lah karena saya belum menc belum sempat untuk membuat angka baru ya jadi saya punya angka lama saya nih 2007-211 11 menimbulkan pola begini, Mas. Yang namanya hutang di korporasi kita itu tumbuh juga. Jadi aset itu datangnya tumbuhnya itu dari naiknya

41:36 jumlah saham beredar. >> Hm. >> Jadi artinya saham di publiknya bertambah. >> He. >> Artinya privatisasi >> divestasi >> right isue bertambah. >> Uang ini apakah juga uang dapatnya tuh tunai? Ternyata dalam angka yang bersamaan peningkatan jumlah saham beredar ini diikuti oleh peningkatan hutang. Jadi, Mas Awalil ini yang orang sebut dengan repo. >> Repo repo casing. >> Repo tuh ee jadi saya >> pemegang saham pengendali. >> Iya. >> Saya menerbitkan saham. Perusahaan saya mau ngambil hutang ya kan? Hm.

42:22 >> Saham saya ini kemudian jadi gadainya, gadai saham. He he. >> Jadi si perusahaan itu mengambil hutang dari perbankan yang dijaminkan apa? Saham. >> Nanti dia beli kembali. >> Iya. >> Ternyata dia enggak bisa beli. >> Iya. Iya. Iya. >> Begitu enggak bisa beli berarti hutang ini disuap-saham tuh diambil. >> Iya. >> Berarti ada pemegang saham baru. >> Iya. Iya. Diswap ya. >> Diswap. Ini teori yang orang sebut dengan teori para hat. Dia kenapa kasih hutang kepada sesuatu yang dia yakin tidak mau tidak bisa bayar? Karena dia punya target suatu saat kamu enggak bisa bayar saya ambil alih. Ini yang disebutnya dengan hostel takeover. >> Iya. Agak beda dengan cara bank memberi

43:07 kredit ya. Paradigmanya beda. >> Iya. Beda. Karena ini repot saham. >> Nah, ini repot saham. >> Pertanyaan saya apakah dan anantarani mau begini? >> Iya. Ya, artinya dia menjaminkan BUMN kan menjaminkan saham-saham BUMN. >> Saham-saham BUMNnya. >> Kalau suatu saat ternyata dan antara enggak bisa bayar dan BUMN di bawahnya enggak bisa bayar, >> iya. >> Terjadi hostel takeover, cerita sedih dimulai Mas Awalil dari cerita nasionalisasi VOC menjadi privatisasi. >> Privatisasi secara besar-besaran kalau gagal kan. >> Iya. Saya tidak mau >> tidak satu persatu dijual. Makanya sem >> ya artinya ini ada risiko kita tidak ingin begitu kan makanya dibicarakan makanya menurut saya tata kelolanya itu harus betul >> iya

43:53 >> bahwa danantara tetap harus ada kaitannya sama LKPP >> dan kalau begitu itu juga kita tidak bisa bicara ini orang kredibilitas CEO apa ya enggak bisa ini harus harus harus berbasis sistem kan >> iya ya kan itu dulu makanya kan soal tata kelola dulu >> soal tata kelola baru orangnya >> baru orangnya kan tata kelolanya kalau dan antaranya tetap bagian dari LKPP yang kayak ginian kan koridornya ada koridor keuangan negara, undang-undang keuangan negara. Kalau sekarang kan seolah-olah >> mohon maaf gitu jadi kayak perusahaan nenek sendiri gitu loh Mas. Padahal >> pemegang sahamnya seluruh rakyat ini. Seolah-olah orang yang di danantara ini bisa corporate action apapun tanpa kita rakyat tahu. >> Iya. >> Kesannya begitu dari pemberitaan-pemberitaan

44:39 >> mau ngutang mau ini, mau inves ke A ke B C D kan ya. Pertanyaannya kan begitu ke PSN ini, PSN-nya juga oligarki. Saya pertanyaan nakal, Mas Walil, jangan-jangan ini ada TPPU-nya ini nakal ya. Pertanyaan Natal >> just cuci uang. Misalnya gini, Mas Wali, katakan saja oligarki ini punya uang >> mau masuk >> di luar negeri mau masuk. >> Mau masuk >> dia suruh Ladan Antara menghubungi bank tempat yang nyimpan uang, mengambil hutang. bank ini sebetulnya hanya sebetulnya intermedian engine aja dari si ini. >> Begitu ke sini masuknya ke tempat dia juga PSN dia. >> Iya. >> Jadi katakan pun gitu ya bahwa ini ada persoalan >> ini hipotesa ya artinya kita hipotesa gini

45:24 >> ada potensi seperti itu >> gini ya. Saya indikasinya gini, Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan orang yang serakah-serakah itu serakah nomik itu ya bela ya. >> Terus para koruptor itu kalau dia tobat kita ampuni. Kan kurang lebih presiden Prabowo ini ingin menerapkan Robin Hood economics. >> Robin Hoodics. >> Nah, berarti kan kalau Robin Hood Nomix itu seolah-olah bawa masukin deh uangnya. Tapi kalau uangnya juga dimasukin ke tempat dia tidak ada stimulusnya untuk masyarakat, apa artinya, Mas Walil? >> Iya. Cuma mindah lokasi aja. Eh, karena Danantara fungsinya tetap pilar ketiga. >> Iya. >> Dia punya fungsi agent of development. >> Agent of >> dia fungsi penciptaan lapangan kerja kan. >> He. >> Jadi kalau menurut saya harusnya yang

46:10 dibicarakan itu reforma agraria kan Mas Walil. >> Iya. >> Jadi >> bukan hanya arus duitnya kan. Duitnya untuk apa? >> Nah, duitnya untuk apa? Jadi maksud saya >> dua hal aja yang kita soroti Masal. Soal kelembagaan. >> Iya. soal bahwa uangnya tidak ada dan antara akan berhutang. Setelah berhutang, uang itu akan dipakai ke mana? >> Iya. >> Tendensinya jadi kayak ke PSN. PSN yang punya oligarki. >> Iya. Dan PSN yang disebut-sebut terkait dengan ee Minerba aja, sumber daya alam saja. >> Ada tambahan pertanian, perkebunan kayak pemanis dari orasi aja. Kita belum melihat ada proyek hilirisasi pertanian dan perkebunan yang serius kan. >> Iya. Coba Mas Wali, kita tahu-tahu mendengar dan lantara mau investasi

46:56 kilang di Amerika kan yang enggak enggak aja menurut saya. >> Iya kan? Yang enggak enggak aja. Maksud saya gini loh, Mas Awalil, >> kalau kita buat kilang di Amerika >> kita bisa dapat labanya besar dan antara punya laba. >> Dari laba itu dan antara bisa mengatakan katakan saja >> menyumbang menciptakan lapangan uang hasil laba itu diciptakan lapangan kerja. >> Iya. Ya, mungkin kita masih bisa nganggap itu strategi investasi ya. >> Iya kan? >> Iya. I ya. Ya. >> Tapi kalau enggak kejadian >> iya kita apalagi kalau kita sebagiannya pakai dana utang kan. >> Iya. Jadi kalau menurut saya tuh simpel aja Masalil LKPP dengan kita bahas sekarang soal

47:42 danantara ini ada lubang besar di LKPP angka investasi pemerintah pada saham BUMN. Kalau dia tidak direklasifikasi menjadi investasi pemerintah di badan dan antara, >> maka pemerintah akan punya potensi kehilangan nilai ekuitas di LKPP. >> Iya. >> Dan itu akan berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan. >> Kalau ekuitasnya nol, ya secara pengukuhan bangkrut dong. >> Iya. Iya kan >> negara bangkrut kan. Bukan gagal bayar hutang lagi tapi bangkrut. >> Itu persoalan pertama. Persoalan kedua adalah Danantara mewarisi tradisi lama di BUMN. >> Heeh. >> Bahwa untuk bayar dividen aja berhutang. >> Berhutang >> ya kan. Dan antara melakukan front loading pola ini seolah-olah yakin >> bahwa besok akan dapat dividen.

48:29 >> Ah dividen yang sesuai dengan pola lamanya. >> Pola lamanya >> sekitar 40 triliunan lah >> dibuat 3 sampai 5 tahun sekarang. Diterima sekarang dalam hutang. >> Kemudian uang yang diterima ini dipakai membiayai apa? >> Apa? pola yang terba terkait oligarki. >> Iya. Iya. >> Jadi kalau ditanya kita mendukung danantara mendukung >> mendukung. >> Tapi terhadap tiga hal ini dukungan kita dukungan kritis. >> Heeh. >> Kelembagaan harus diselesaikan. >> Persoalan tata kelola di BUMN terkait dengan akrual-akrualnya harus dibereskan. >> He. >> Kalau itu ada terkait dengan korupsi seperti dikatakan Prabowo. >> Iya. tindak tegas kita punya buku yang bersih. Ketika buku yang bersih itu

49:14 mungkin kita bisa melangkah bahwa kita akan menanamkan restrukturisasi perekonomian kita. >> H >> hampir dalam setiap kesempatan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan selalu mengatakan Indonesia membutuhkan reformasi struktural. >> Iya, betul. Di dokumen bahkan >> ya reformasi struktural enggak bisa hanya sekedar diucapkan di seminar. >> Iya. reformasi struktural membutuhkan investasi struktural. >> He >> artinya danantara harus bergerak ke arah >> Iya. Kita harapannya begini kan barangkali reformasi struktural yang terjadi 5 10 tahun stak butuh terobosan. Kita berharap Danantara ini menjadi terobosan untuk reformasi struktural ini bisa berjalan sesuai harapan. Tapi dari

50:01 penjelasan Mas Yanuar ini bisa-bisa bukannya membuat reformasi struktural tapi memperberat masalah yang sudah ada >> dan menimbulkan masalah baru gitu ya. >> Jadi pemicu krisis. Jadi kita pemicu krisis. >> Jadi saya sih ingin mengatakan >> saya ingin Presiden Prabowo aslinya wajah Presiden Prabowo. >> Ya, minimal seperti buku paradoks ekonominya itulah. >> He sebagai buku paradoksnya itu yang selalu ngomongin soal pertanian. >> Iya. Coba Pak Presiden ya, Pak Presiden Prabowo sekarang angka BPS masa awal sering bahas. >> Iya. >> Pengangguran itu menurun yang formalnya meningkat. >> Betul. >> Jadi rasio formalinya tuh naik. >> Naik >> informal naik. Sekarang yang dianggap sebagai pahlawan adalah sektor pertanian kan karena penyerapan >> menampung paling besar.

50:46 Artinya kalau buruh ritex pulang ke kampung >> iya jadi petani lagi >> jadi petani lagi. Yang tadinya lahan cuman sepetak dikerjain oleh dua orang muncul orang dari kota karena di PHK tamb 2 jadi empat. >> Iya ya. >> Berarti overhead di satu petak itu meningkat Masil. >> Itu fakta itu, Mas. Fakta itu. >> Nah yang dikatakan reformasi struktural itu apa? Kan kita harus mentransformasi buruh tani ini. >> Iya harusnya malah berkurang jumlahnya. >> I jadi kalau >> malah bertambah. Jadi kalau sekarang ada taksin sebagai penasehat >> I >> danantara terlepas di kontravorsi dia soal >> iya mestinya waktu mereka reform masih struktural itu yang diminta dipelajari >> tanya ke taksin >> waktu dulu dia habis Krismon dia kan pernah mengundang Michael Porter Masalil jadi jadi penasehatnya Thailand

51:33 >> dan dia melakukan reformasi struktural >> he >> buruh tani di pertanian pangannya digeser menjadi ke durian montonglah pepaya apalah >> heeh He. >> Tapi dalam kajian Michael Porter yang saya baca, Michael Porter mengatakan Thailand jangan masuk kepala. Pala, pala, >> pala, pala, pala, pala. Karena menurut Michael Porter, pala itu tidak cocok dengan tanah Thailand. Dan kalau Indonesia mulai membangun e mulai menanam pala lagi, Indonesia itu akan menjadi rajanya pala. Itu ada di >> Oh, berarti mending kita nanam pala dong. Ini >> jadi maksud saya masalah >> adalah beberapa lagi ya. S >> saya yang jadi pertanyaan gini loh, Presiden Prabowo selalu mengatakan pertanian. Menteri Pertanian juga selalu ngomongin pertanian. Tapi tidak ada kajian dari Danantara yang mengatakan kita akan melakukan reformasi struktural ke

52:18 pertanian. >> Iya. >> Padahal kita perlu mentransformasi pekerja di situ. Itulah reformasi struktural kita. >> Bukan sekarang malah disuruh nanggung beban lebih banyak lagi gara-gara PHK. >> Iya. Jadi saya menganggap gini loh, Mas Sawalil. Emangnya PSN nikel, PSN segala macam ini itu bisa menghasilkan return investasi seberapa besar sih? >> Iya. dan menciptakan lapangan kerja seberapa banyak. >> Tadi baru-baru saya baca itu Bu Halil bilang begini seluruhan saja seluruh bukan hanya yang ini loh. Dan antara dia sebut angka 256.000 lapangan kerja. Wah itu kan ya enggak sebanding dengan pertanian yang mau nampung 42 juta dong. >> Iya. Artinya kan kalaupun misalnya katakan saja kita memulai lagi kepada reformasi strukturalnya itu >> Iya.

53:04 >> Ke reformasi agraria >> mulai ada riset benih. >> Iya. I ya kan mulai kita hidupkan kopi segala macam mungkin sama ya kita juga bertaruh tentang apakah betul nanti >> iya ya tetap ada risiko >> tapi kan gini arus uang itu akan dinikmati langsung >> di masyarakat kebanyakan >> umpama hasil tidak memuaskan pun aliran uang itu sudah sudah terjadi. Kalau pergi ke tempat-tempat yang dinarasikan ini ya toh >> kalau berhasil belum tentu juga netes ke lain-lain. Kalau gagal enggak ada yang sempat menikmati itu kan. Iya. >> Ya, >> makanya kan pertanyaan saya punya ide operasi merah putih tapi tidak ada masail yang melakukan teknokrasinya. >> Iya. >> Jadi beberapa kritik orang bahwa kita tuh seolah-olah sekarang teknokrasi itu enggak ada. Bahkan

53:50 >> beberapa kali presiden mengatakan gitu, >> "Teori enggak penting." >> Teori enggak penting. Orang pintar tuh enggak akan jadi apa-apa. Itu kan sebetulnya sadar tidak sadar presiden lagi mengatakan presiden tidak suka teknokrat. >> Iya. >> Nah, iya kan? Bahkan ini mungkin ini saya potong dikit pemirsa harus perhatikan semua berita tentang kopdes lalu ada 103 mok ya operasi percontohan semua yang ada di gambar itu adalah geray outlet toko kelontongan Mas jadi kita saya enggak bisa membayangkan apa seperti itu kan ya toh dari penjelasan Mas Yanwar umpama KBDES ini menjadi salah satu instrumen kan dia dia menjadi tempat memulai nanti pengembangan komoditas apa di situ produksi apa kan begitu mestinya

54:36 >> yang Mas Ali katakan itu yang menarik saya baca di Kompas.com misalnya >> di Tuban Heeh >> sehari setelah diresmikan oleh presiden itu. >> Heeh. >> suppliernya menarik semua koperasi itu tutup. >> Iya. >> Saya baca ternyata mitranya ini pondok pesantren apa ada di Kompas gitu ya. >> Si tokoh di pondok pesantren ini loh saya itu yang membesarkan koperasi itu. Tapi kurang lebih dia tuh tidak disebutkan. >> Heeh. He. >> Karena yang dilaporkan ke Presiden itu berdasarkan inisiatif dari Danantara dalam hal ini anggota Danantara. >> Iya. >> Ada pupuk Indonesia, ada segala macam. >> Kata si Kiai Gus siapa gitu nama pondok pesantren itu ya kan di Kompas coba dilihat ya kan dia mengatakan >> bahwa saya tidak mau apa yang saya

55:21 selama ini dukung ke koperasi ini >> iya >> diklaim menjadi prestasi seseorang. Dia tarik. >> Iya. itu menunjukkan Mas Walil >> kita terjebak betul dengan glorifikasi. >> Iya. Ya. Ya. >> Jadi artinya pondok pesantren yang selama ini menjadi supplier mendukung begitu dia tidak diglorifikasi yang glorifikasi orang dia pun terganggu. Mas Walid terganggu. >> Ya wajar sebenarnya kan >> gua yang kerja mas yang dapat. >> Nah karena cara narasinya glorifikasi. >> Iya >> artinya menurut saya makanya mudaantara koperasi menaput apun. Betul. >> Konsepnya dulu dibuat >> konsepnya. Betul begitu ya. Begitu ya. Ee kita sudah dapat penjelasan bagus ini tentang Danantara. Sekali lagi saya sebagai kawannya Mas Yanwar ini sudah

56:09 jelas pendapat Mas ini bahwa tidak menolak ide dan antara dan karena ini sudah ide yang lama dan ini >> yang dipermasalahan adalah setelah danantara itu diutarakan oleh para pengambil kebijakan malah sebagiannya sudah ada di undang-undang. Lalu ada berita-berita ini. Ini jauh daripada yang kita para ekonom yang menyoroti ini membayangkan. Tetapi sekali lagi kami berdua ya bisa dikatakanlah kita ini omon-omon. Cuma harapan kita omen-omen yang bermanfaat untuk menjadi >> pencerahanlah pengetahuan untuk kita sama-sama ee memonitor bisa mengkritik dan ini semua jangan lihat itu danantara jangan itu lihat neraca pemerintah. Semua berakibat kepada seluruh rakyat

56:57 Indonesia termasuk saya Yanwar dan para pemirsa semua. Mudah-mudahan tetap masa depan ekonomi Indonesia ini bisa lebih baik.

Share

Ringkasan Video YouTube