07/25/2026 IB AKP Batch 2 - Learning Day #9 Perhitungan Pajak Part 1

0:00 yang kemarin. Kalau kemarin teman-teman kita membahas tentang dasar ya kira-kira ee pengantar perpajakan yang terkait dengan KUP, terkait dengan kewajiban ee mendaftarkan, menyetor, melapor. Nah, hari ini kita masuk ke bagian penghitungannya. Nah, penghitungan di hari ini kita fokuskan untuk PPH. Ee baru pertemuan berikutnya nanti kita akan coba untuk PPN. Tapi ini hari ini fokus ke PPH dulu. Untuk PPH kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar pajak penghasilan. Kemudian nanti kita bedakan kelompokan apa sih yang masuk ke bab PPH 21, 22, 23

0:45 dan final ya. Ada juga nantial 26. Lalu kita coba simulasikan setelah break untuk penghitungan PPH Pasal 21 bagi karyawan. ya. Kemudian banyak tanya jawab. Oke, Teman-teman sebelumnya kita akan coba recall dulu ingatan kita yang pertemuan minggu lalu. Kira-kira apa sih bedanya ketentuan pajak formal dan material? Boleh satu orang yang menyampaikan boleh open mic atau di chat juga enggak apa-apa deh. Nanti saya bacakan. Apa sih bedanya yang paling kentara gitu ya antara perbedaan dan perbedaan dari

1:32 ketentuan formal dan material? Ada yang lagi mengetik? Oke, sama saya ada tiga pertanyaan kemarin teman-teman yang belum sempat terjawab. Nah, kita akan coba masukkan ke sini ke materi hari ini karena masih nyambung tuh nanti ya di chat untuk formal Kak Nursi formal lebih ke aturan material tentang cara perhitungan. Oke, pajak formal berkaitan dengan tata cara, pajak material, subjek, tarif objek.

2:19 Untuk Kak ee Marehanda, Kak Persti, material mengatur objek pajak, subjek pajak, dan cara hitung pajak. Oke. Karafif. Oke. Pajak formal, administrasi dan pelaporan subjek. Oke. Kak Alif. Oke. Oke. Kak Iren juga. Sip. Betul teman-teman. Jadi ee good teman-teman. Berarti poinnya sudah dapat. Kita bisa bedakan antara dua hal ini. Itu sudah cukup untuk jadi dasar kita. Karena kalau pajak itu enggak jauh-jauh dari ketentuan ya, Teman-teman. Jadi dengan mengelompokkan dulu bagian awalnya kita sudah tahu kira-kira rujukannya nanti ke mana. Betul. Terkait dengan pajak formal

3:05 itu adalah mengenai hak dan kewajiban terkait dengan perpajakan termasuk sanksi-sanksi diatur di KUP. Lalu untuk material itu lebih spesifik lagi kepada tadi objek, kemudian kepada ee subjeknya siapa, objeknya berapa, apa, kemudian tarifnya berapa, itu masuk ke material. material ini akan dibreakdown lagi biasanya melalui PMK dan Perdiren. Nah, melihat ee saya sebenarnya pertanyaan sebelumnya ya, pertanyaan sebelumnya itu masih ada yang nyambung nih satu pertanyaan dari Kak Kori Rika. Jadi pertanyaannya untuk PT yang baru ee sebuah CV atau PT yang baru menjadi PKP di 2026, namun CV

3:53 atau PT-nya ini sudah didirikan di tahun 2020 ee seperti yang disampaikan bahwa pajaknya itu bisa dikenakan dari 2020. Betul. Sedangkan dari tahun 2020 sampai 2026 belum ada laporan keuangan. Gimana? Enggak tahu omsetnya. Nah, itu gimana? Jadi, Teman-teman kalau ee pajak itu benar ya bisa ditarik mundur 5 tahun ke belakang itu terkait dengan pemeriksaan. Pemeriksaan yang enggak ada kaitannya dengan pidana perpajakan itu di luaranya 5 tahun. Jadi kalau 2026 artinya 2021 itu masih bisa di ee otak-atik tuh pajaknya bisa diperiksa oleh ee kantor pajak dan bisa dapat dikenakan sanksi.

4:39 Nah, ee kalau kasusnya Kak Kori Rafika ini masih perlu digali lagi ya tentu karena enggak enggak tahu omsetnya berapa dan belum ada laporan keuangan. Nah, ini bisa jadi peringatan lampu merah nih ya kan? Karena kita tahu kemarin kita sudah bahas juga terkait dengan badan CV PT itu laporan keuangan itu jadi salah satu lampiran wajib di SPT. Kalau enggak ada laporan keuangan itu bisa jadi SPT kita dianggap tidak lengkap dan tidak disampaikan. Nah, itu

5:24 sanksinya bisa ee macam-macam tuh nantinya. Kalau yang 10 tahun itu terkait dengan pidana kayak J murid. Jadi terkait dengan pidana perpajakan itu pemeriksaan di luar saja 10 tahun. Tapi kalau normal ya tanpa pidana itu 5 tahun. Jadi sanksi itu terbit ee 5 tahun itu tadi bisa tarik sampai 1000 tahun. Nah, kalau ee kalau kasusnya Kak Kori ini tadi kita lihat dulu PT CV-nya ini dia masih berhak pakai PP55 enggak? meskipun berhak pakai 55 yang% itu ketika dia ee berbentuk badan otomatis harus punya laporan keuangan. Enggak boleh enggak meskipun nihil ya. Misalnya

6:11 misalnya nih 2020 belum beroperasi sampai dengan 2025 gitu ya belum beroperasi enggak ada offset misalnya kemudian enggak ada kegiatan atau bahkan NPP non efektif atau nonaktif sekarang disebutnya. Ee maka dari sisi kewajiban perpajakan kalau dia non aktif otomatis kan enggak ada kewajiban SPT. Dia sah-sah aja kalau enggak ada laporan keuangan yang dilampirkan di SPT gitu. Kadang-kadang enggak laporan. Tapi kalau dia wajib atau aktif gitu NPWP-nya maka dia harus melakukan pelaporan dan harus punya laporan keuangan meskipun dinilai nihil karena itu lampiran wajib. Ya, jadi ee untuk ke depannya mungkin Kak Rafika terkait dengan ketentuan

6:59 perpajakan perlu diperhatikan lagi apalagi SPT kalau bentuknya CV atau PT harus ada laporan keuangannya. Nanti cek juga apakah berhak menggunakan PP55 masih berhak atau enggak. Kalau enggak berhak berarti otomatis e tarifnya dengan tarif umum itu. Karena kalau masih pakai PP55 dia hitungnya pakai omset. Betul pakai brutonya aja. Jadi ee ee dia lebih mudah terkait dengan pembayaran pajaknya. Tapi kalau laporan keuangan sifatnya wajib gitu. Nah, semoga menjawab ya. Nanti kalau enggak jawab coba kita diskusikan di akhir. Untuk ee materi berikutnya kita lanjutkan terkait dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini sebenarnya Teman-teman

7:45 itu dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. Jadi, melekat di subjek pajaknya juga atas penghasilan yang diterima. Yang menjadi objek pajak itu adalah penghasilan. yaitu kalau dari bahasa undang-undangnya dia bilang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, jadi kunciannya di situ. Mau dia bentuknya uang, barang, selama dia menambah kemampuan ekonomis, ya dalam bentuk apapun,

8:33 maka dia merupakan objek pajak. Nah, tapi nanti akan dibackdown lagi apakah objek pajak ini dikenakan e PPH atau dikecualikan dari PPH. Itu nanti bisa dilihat teman-teman di pasal 4 Undang-Undang BPH semua dibuat terakhir dalam Undang-Undang PP. Nah, makanya beberapa waktu lalu tuh kan ramai tuh dapat warisan tapi ternyata disuruh ngitung pajaknya tuh. Nah, mungkin enggak tahu celahnya. Ternyata ee warisan memang objek pajak bagi penerimanya ee bagi pemberinya gitu ya. karena harus harus akan ada pengalihan tanah bangunan misalnya terkait dengan barisan tanah bangunan, maka itu bisa dikenakan pajak kecuali kita punya surat

9:20 keterangan ee bebas. Perlu diurus dulu tuh di kantor pajak biar dia dikecualikan dari objek ee pajaknya. Nah, kalau kita ngomongin badan itu enggak jauh-jauh dari pemungutan dan pemotongan. Nah, istilah pemungutan itu dipakai ketika ee dilakukan oleh subjek-subjek tertentu, yaitu bank devisa Bea Cukai, Bedara Pemerintah atau KPA, kemudian BUMN, kemudian industri dan eksporir sesuai dengan PMK 51 tahun 2025 atau juga terkait dengan instansi pemerintah atau

10:06 juga sekarang ini ee yang baru itu terkait dengan marketplace. Itu kan juga melakukan pemungutan, sekarang mereka jadi pemungut pajak. Itu ee umumnya terkait dengan Pasal 22 dan juga PPN. Nah, kalau PPN yang jadi pemungut pajaknya itu adalah penerbit fakturnya atau penjualnya. Jadi, ketika kita melakukan penjualan terkait dengan PPN itu akan terbit faktur pajak luaran kemudian kita pungut PPN-nya dari pembeli kita. Nah, kalau pemotong siapa yang jadi pemotong? Nah, pemotong itu adalah ee pemberi kerja baik orang pribadi atau badan yang memang dia melakukan kegiatan

10:52 ee pemberian gaji ya yang membayarkan honarum, penyelenggaraan kegiatan dan lain-lain. Nah, kemudian terkait dengan pembayaran ee PPH pasal 23 terkait jasa misalnya. Kemudian 4 E2 terkait dengan pemotongan yang dikenakan ee PPH final itu teman-teman. Jadi ee pemungut ketika dia melakukan pemungutan nanti akan terbit bukti pemungutan pasal 22 atau terkait dengan ee PPN yaitu faktor pajak luar. Biasanya kalau ee di PPN misalnya pemungut pajak itu bisa beralih bukan ke penjual tetapi ke pembeli. Jika pembelinya itu adalah ee sesuai di

11:40 atasnya ini Bear Cukai, kemudian instansi pemerintah, BUMN dengan ee nilai tertentu ya, maka dia ee dapat ee dilakukan pemotan oleh pembeli bukan oleh penjual. Tapi secara umum PPN dipungut oleh penjual gitu, Teman-teman. Kemudian pemotong pajak itu juga ee kalau misalnya dia transaksi organisasi pemerintah, maka nanti akan dipungut pajaknya oleh pemerintah, bukan oleh pemberi penghasilannya, bukan pemberi kerjanya seperti itu. Nah, dua-duanya tadi akan terbit bukti potong dan terbit ee bukti pungut. Sekarang di korteks ketika kita berikan dia bukti

12:26 dipotong secara otomatis akan muncul pada korteks yang bersangkutan. Tidak lagi ee sebenarnya tidak lagi perlu memberikan fisiknya terkait dengan buti potong ini kepada rekanan atau kita karena sudah tersedia otomatis di kortex termasuk ketika melakukan pelaporan SPT sebagai kredit pajak nanti akan otomatis muncul. Nah, kita masuk ke TPH Pasal 21. Oke, PPH 21 ini dia ee pemotongan atau objek yang berkaitan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam

13:14 apapun yang diterima dan diperoleh oleh orang pribadi dalam negeri. Jadi kayak kayak kita kerja misalnya atau pekerjaan bebas freelance itu dipotongnya PPA pasal 21. Karyawan kita yang kerja nanti di perusahaan itu juga dipotongnya 21. Tenaga ahli itu 21. Nah, pemberi kerja itu wajib melakukan pemotongan ketika membayarkan penghasilannya. Meskipun ketika dihitung nanti nihil begitu ya, bukti potong tetap harus diterbitkan. Nah, tarif pemotongan sekarang itu sudah menggunakan ter tarif efektif rata-rata yang mana ditentukan berdasarkan ee

14:02 golongannya ada ter A, ter B, dan ter C. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya kecuali untuk masa terakhir. Nah, masa terakhir ini kapan? ketika dia berhenti bekerja di pertengahan tahun misalnya atau ketika bulan Desember kalau dia bekerja selama 1 tahun penuh. Nah, pemotongan ini dikunakan ter artinya ketika misalnya karyawan kita kerja dari Januari sampai dengan Desember, maka penggunaan TRER-nya itu diberikan atau diberlakukan untuk masa Januari sampai dengan masa November saja. untuk masa Desember nanti akan menggunakan penghitungan dengan tarif umum. Pasal 17 akan diakumulasikan di situ.

14:47 Nah, lalu harus menerbitkan bukti potong bisa berbentuk BPMP. Itu bukti potong masa pajak yang mana setiap bulan bagi karyawan tetap kita harus terbitkan ya. Mau dia nihil, dia tidak nihil itu harus diterbitkan. Karena fungsinya apa? nanti akan diakumulasikan di akhir tahun ketika ee akan terbit bukti potong A1 atau A2. Kemudian BP21 ya terkait dengan ee misalnya tenaga ahli ya, pekerjaan bebas yang kita ee transaksi dengan yang bersangkutan Pasal 21 dengan orang pribadi, maka kita harus terbitkan BP21-nya atau ee BPA1 yaitu yang kita gunakan tadi untuk ketika di akhir tahun atau

15:33 ketika dia berhenti bekerja. Nah, lalu kita harus melakukan SPT selama ada pembayaran gaji. Jadi ketentuannya itu yang sekarang ketika ada pembayaran gaji meskipun tidak ada pembayaran pajaknya ya SPTnya nih begitu tetap harus melakukan pelaporan SPT bisa dikecualikan ketika kita enggak ada pembian gaji sama sekali. Jadi misal kita enggak punya karyawan atau baru mulai berusaha dan tidak ada pembiraan gji, maka boleh tidak melakukan pelaporan SPT PPH Pasal 21 seperti itu. Contohnya tadi terkait dengan pembayaran gaji honor untuk narasumber pegawai.

16:20 Untuk teman-teman lebih spesifik lagi nanti bisa lihat di PMK 168 tahun 2023 itu sudah PMK yang paling paling ee terbaru dan terakhir ya. belum ada yang menggantikan terkait dengan tata cara pemotongan PAL 21 dan ee siapa saja yang ee yang menjadi subjek pajaknya. Nah, lalu ada Pasal 26, Teman-teman. Ini enggak jauh beda dengan pasal 21, cuma yang membedakan adalah subjek penerimanya. Kalau pasal 21 itu diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Kalau pasal 26 itu bisa subjek pajak badan dalam ee subjek pajak badan maupun orang pribadi, tapi

17:07 dia wajib pajak luar negeri atau subjek pajak luar negeri. Nah, itu dikenakan PPH pasal 26. Sebagai badan, kewajiban kita sama, tetap menerbitkan bukti pemotongan dan atau pemungutan dengan tarif 20% umumnya, kecuali diatur lain di P3B, ya. Kemudian bukti potongan ini dibuat oleh pihak yang membayarkan penghasilan. Artinya kita yang memberikan penghasilan yang wajib pajak dalam negerinya. Kemudian nanti PPH26 ini akan dilaporkan serentak dengan SPT masa PPH pasal 21. Ya, contohnya adalah pemegang saham dari Jepang menerima dividen dari Indonesia.

17:54 Kemudian kita ada kontrak kerja sama dengan jasa evaluasi dari Singapura misalnya atau pembiayaan royalti perusahaan luar negeri. Nah, itu dapat dikenakan PPH Pasal 26. Nah, baik orang pribadi maupun badan teman-teman yang subjek pajak ke luar negerinya tarifnya sama 20% tidak ada perbedaan. Nah, ini dia contohnya. Pembayaran yang termasuk di pasal 26 itu terkait dengan dividen, e bunga ya, royalti, imbalan sehubungan dengan jasa, kerja dan kegiatan, hadiah, pensiun dan sebagainya. tarifnya 20% dapat berubah jika negara mitra memiliki P3B dengan Indonesia ya. Namun ada syaratnya. Syaratnya itu SPLN ini

18:42 harus punya SKD WPLN namanya. Nanti buatnya di kortteeks. Jadi teman-teman terima form DGT dari subjek pajak luar negeri itu. Kita tinggal input di cortex nanti terbit tanda terimanya. Nah nomor tanda terima itulah yang akan kita input ketika kita buat potong. yang nanti bisa merubah tarifnya apakah 0% apakah ada tarik tertentu seperti itu. Oke, berikutnya adalah PPH2. Kalau PPH2 ini itu dilihat dari lawat transaksinya siapa? Kalau alat kita

19:28 adalah tadi bendara pemerintah, pemerintah ya tertentu BUMN, maka akan dipungut PP Pasal 22. Dan kita tidak perlu ee menerbitkan bukti potong karena tadi dilakukan pemungutan oleh pihak lawan narasi kita. Kita tinggal menerima bukti potongnya saja atau bukti pemungutannya. Kemudian tarifnya akan bervariatif tergantung jenis barang atau jenis pemungutan pajaknya. J untuk lebih lanjut di tadi di PMK ee 51 tahun 2025. Kemudian bukti potongnya dapat dijadikan kredit pajak. Nanti ketika di SPT tahunan

20:14 itu muncul otomatis terkait NP pasal 22 yang sudah dipotong oleh ee bendahara pemerintah atau instasi tertentu. Kemudian tidak perlu melaporkan SPT masa PPH2 ya karena kita terima bukti potongnya. Kita enggak perlu lapor lagi SPTPH Pasal 22-nya nanti cukup dikreditkan di SPT tahunan saja. Contohnya apa? Terkait dengan impor. Impor barang dari luar negeri itu akan terbit PPH Pasal 22 oleh Bea Cukai. Jadi setorannya biasanya digambung dengan PIB pemerintahan impor barang. Kemudian pedagang menjual barang ke instansi pemerintah ya. Kemudian ee BUMN yang membeli barang dari supplier kita sebagai suppliernya itu

21:01 bisa dipotong PPAL 22. tetapi ada catatan tertentu untuk ee pasal 22 ini. Karena tidak semua transaksi dengan instansi pemerintah itu dipungut oleh instansi pemerintah. Jadi kita buat bukti potong sendiri seperti itu. Nah, contohnya apa? Yaitu adalah pembayaran yang paling banyak Rp2 juta, ya. Kemudian pembayaran dengan menggunakan kartu kredit instan pemerintah. Kemudian sehubungan dengan penggunaan dana BOS BOP PAUD, bantuan operasional PAUD atau ee bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan lainnya, pembelian gabah ya atau dia punya suket PP23 atau PP55

21:47 yang masih berlaku. Harusnya dipotong PPH 22 1,5% misalnya tapi kalau dia punya suket maka dipotongnya 12% jadi PPH final. atau dia punya SKB lawansi. Kalau kita punya SKB nanti enggak dipungut tuh sama PP ee sama IP-nya. dibuatkan bukti pemotongan tapi tarifnya nol kalau kita punya SKB atau pembayaran dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan oleh ee pihak lain. Nah, terkait dengan BUMN juga kalau BUMN dia nilai pembayarannya lebih tinggi yaitu paling banyak Rp10 juta, tidak termasuk PPN. Jadi kalau ke instansi pemerintah,

22:33 instemintah itu misalnya apa? misalnya ee dinas ya, baik dinas-dinas pendidikan, dinas-dinas ee lainnya ya itu termasuk pemerintah, pemerintah pusat, daerah itu juga termasuk kemudian BUMN ya ada listnya di BUMN nanti lihat di PMK1 tahun 2025 itu lebih lengkapnya. Nah, kemudian pasal 23. Kalau 23 ini ciri-cirinya kita bisa lihat dari subjek penerimanya. Penghasilan kita berikan kepada siapa? Kalau dia dalam ee bentuk orang pribadi misalnya tadi yang jasa jasa diberikan oleh orang pribadi maka masuknya ke

23:19 pasal 21. Tapi kalau jasa diberikan oleh badan maka dia masuk ke PPH Pasal 23 ya. Pasal 23 penghasilan dengan dengan nama dan dalam bentuk apapun. yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan dalam tempo ya itu saat terutangnya ee kepada pen kegiatan atau putwak perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau BUT maka dia dikenakan PP Pasal 23. Nah ee nanti kita ee sebagai ee penerima penghasilan misalnya akan menerima bukti pemotongan. Yang memberikan penghasilan akan menerbitkan

24:04 bukti potong. Tarifnya berapa? 15% dan 2%. Jadi, ada dua tarif di sini. Kalau bukti potong itu dibuat ee nya nanti juga akan melalui kortex juga, Teman-teman. sama dengan yang lainnya. Pasal 21, 22, 23. Kalau 23 dia masuk ke PPH unifikasi. Jadi sekarang ini kita sudah mengenal namanya PPH unifikasi yang mana itu gabungan dari PP 23, PPH final ya. Itu yang nanti salah satunya paling sering dibuatkan dipotong. Nah, nanti dia tergabung dalam SPT unifikasi. Jadi bupotnya juga bupot unifikasi namanya. Nah,

24:51 nah ini yang 15%. Yang 15% itu dia dilihat dari ee jumlah brutonya berapa sih pengerima. Nah, yaitu adalah dividen, kemudian ee bunga royalti hadiah penghargaan bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPH Pasal 21. Nah, cara membedainnya gimana sih kategori hadiah yang masuk P 21 dan 23 tadi dari subjeknya, Teman-teman? Subjek pajaknya itu adalah subjek pajak pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, kegiatan BUT

25:38 atau perwakilan luar negeri lainnya kepada wajib pajak di dalam negeri atau bentuk usaha tetap di situ. Jadi selain dipotong PPSL 21, kalau difilter nanti dia enggak masuk Pal 21 nih hadiahnya maka dia potong PAL 23. Kemudian sebesar 2% itu dari jumlah bruto atas sewa. Nah, kecuali ee selain ya selain yang di sudah di ee kenakan dengan PPH Pasal 4 ayat 2 yang masuk kategori PPH final yaitu terkait dengan sewa tanah dan bangunan. Selain itu kalau ada sewa sewa lainnya misal apa? sewa alat berat. Kemudian sewa yang ee

26:24 biasanya itu terkait dengan sewa tenda gitu ya. Itu kan sewa dengan ee penggunaan harta istilahnya. Itu masuk kategori PPH pasal 23. Nah, lalu adalah hubungan e imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPH pasal 21. Jasanya apa saja sih jasa lain? Teman-teman bisa cek di PMK 14125. Di situ ada daftarnya jasa-jasa yang selain jasa yang disebutkan di pasal 23 ini yang masuk pasal 2 yang yang menjadi objek PPH pasal 23 lagi-lagi yang diterima oleh badan.

27:12 Nah, lalu terkait dengan pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 ini adalah PPH yang bersifat final. Nah, tarifnya disesuaikan dengan PMK. Dia tidak ada di Undang-Undang PPH. Penghasilan tertentu seperti hadiah undian. Ya, kalau bedanya dengan hadiah yang tadi pasal 21 atau pasal 23. Hadiah undian ini dia tanpa adanya effort, enggak ada enggak ada usahanya ya. Hadiah undian itu dikenakan PPH final, kemudian transaksi saham, kemudian dividen ya dividen yang diterima oleh orang pribadi itu masuk ke

27:57 PPH final. Nah, untuk ee 4 ayat 2 ketika teman-teman ada transaksi yang melakukan pembayaran, maka teman-teman harus membuat bukti potongnya. Tapi kalau kita ee menerima penghasilan ini, kita akan menerima bukti potong. Tarifnya akan diatu lebih lanjut dengan PP atau PK. Umumnya bukti potong itu dibuat oleh pihak yang membiarkan penasan, betul. Kemudian terkait dengan umumnya demikian. Tapi ada PPH pasal 4 ayat 2 yang kita harus storkan sendiri, yaitu PPH terkait dengan sewa tanah dan bangunan. Kalau kita orang pribadi lewat transaksi kita bukan pemotong atau pemungut, maka kita harus melakukan penyetoran sendiri.

28:46 Nah, kemudian ee kemudian badan. Badan kalau dia transaksinya dengan pemotong atau pemungut, maka akan dilakukan pemotongan-pemungutan. Tapi kalau transaksinya dengan orang pribadi misalnya kita badan kita sewain buku yang kita miliki ke orang pribadi maka kita harus melakukan penyetoran sendiri PPH finalnya nanti pelaporannya di SPT unifikasi. Maksudnya final itu apa sih ya Kak Pin? Kalau final itu maksudnya tarifnya tetap satu saja. Jadi beda dengan ee tarif PPH 23 T ada ada 2% ada 15%. Kemudian tarif ee PPH 21 itu bisa

29:31 ee sesuai dengan breakdown-nya ya. Berapa ada 5%, 15, 25, 30% gitu. Ya, kalau PPH final dia tariknya tetap dan tidak bisa dijadikan sebagai kredit pajak di SPT tang. Bedanya itu contohnya apa tadi? di sewa tanah bangunan, konstruksi UMKM dengan tarif final. Nah, ini pertanyaan teman-teman. Kira-kira bagaimana sih kalau misalnya orang pribadi itu dia menyewakan mobil kira-kira objek pajak apa? Finalkah 4 ayat 2 kah yang tadi final?

30:17 Oke. Oke. Baik. Pasal 23 ya. Betul, Teman-teman. Jadi tadi Heeh. Banyak nih pasal 23. Betul. Jadi kalau tadi pasal 2 apa ya? Pasal 4 ayat 2 PBL FIN itu kalau terkait dengan sewa tarif dan bangunan. Tapi selain itu kita buka lagi PP Pasal 23 yang tarifnya 2% ini adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa yang sudah di ee kenakan tarif atau dikenakan sebagai

31:06 objek PPH Pasal 42. PB4 A2 ini semua final Vincenten mungkin sebagai informasi tambahan. Nah kemudian lah sudah break kita, Teman-teman. Back-nya enggak lama-lama teman-teman ya. Kita 5 menit saja. Ah, sip, Kak Vin betul. Jadi ee yang itu hanya biasanya masalah penyebutan saja kan yang membedakan secara nyata itu ya tadi tarifnya tarif final itu artinya dia fix gitu aja tarifnya enggak ada tarif lainnya misalkan sewat bangunan ya sudahudah sewat tanda bangunan 10% enggak ada enggak ada tarif-tarif

31:52 lainnya beda kayak pasal 23 tadi misal konstruksi misalnya konstruksi itu tarifnya macam-macam tergantung dia punya punya ee klasifikasi kecil menengah, apakah dia pelaksanaan konsumsi ataukah pengawasan konsumsi. Nah, itu beda-beda. Nah, itu lebih seya begitu, Teman-teman. Kita break dulu enggak lama-lama, paling 5 menit saja. Jam saya sekarang 7.41. Kita akan ketemu lagi di 7 ee sebelumnya ada ditanyakan enggak, Teman-teman? Mungkin satu pertanyaan, dua pertanyaan belum kita break dari penjelasan yang sebelumnya terkait dengan pengelompokan pasal-pasalnya.

32:42 Enggak ada ya? Oke, kita kumpul lagi di 7 47 ya 478 lah kira-kira itu teman-teman gitu Kak Cika ya. Baik, Mas. Teman-teman bisa break dulu, ya. Oke, kita review dulu sedikit. Nah, tadi teman-teman kalau WPAL 21 itu tadi kaitannya dengan ee penerimanya itu orang pribadi maka dia merupakan objek 21 terkait dengan penghasilan jasa, terkait dengan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan pasal 21. Kemudian pasal 22 itu kaitannya tadi dengan ee

33:31 lawan transaksi dan di kegiatan tertentu itu misalnya terkait transasinya dengan bea cukai dengan SAS pemerintah BUMN pasal 22 kemudian Pasal 26 yaitu ee subjek pajak luar negeri lawat transaksinya. Kemudian pasal 23 itu kalau rasia badan, badan dengan badan. E itu pasal 23. Kemudian ee hadiah tadi ya yang di ee tanyakan hadiah untuk orang pribadi. Maka Pasal 21 hadiah yang terima badan Pasal 23. Kemudian terkait 4 ayat 2 itu PPH final yang mana tarifnya itu biasanya tetap. Nah, itu di kelompokan tersendiri di

34:17 Undang-Undang PPH di pasal 4 ayat 2 itu yang masuk golongan PPH final itu di situ. Nah, kemudian SPT unifikasi yaitu gabungan antara PPA pasal 23, pasal 15 kemudian pasal ee 4 ayat 2 PP final ya. 21 dia berdiri sendiri, PPN dia berdiri sendiri. Itu terkait dengan objek dan subjek pajaknya. Lalu kita lanjutkan berikutnya penghitungan pasal 21 untuk orang pribadi.

35:03 Oke, Kak sebelumnya ada ditanyakan nih untuk saat ini dokumen atau panduan pajak terbaru yang valid ada di atau berapa ya? Apa ada di konteks ee panduan pajak nih? Apa nih? macam-macam soalnya pencet. Mungkin kalau jadi rujukan terkait dengan edukasi itu ada di pajak.g.id. Di situ lumayan lengkap untuk ee pengumuman terbaru, kemudian aturan-aturan pajak terbaru itu biasanya ada di situ. Termasuk biasanya ada liflet terkait dengan panduan perpajakan. Nah, itu ada kolom edukasi juga. Tapi kalau di ketentuan misalnya mau cari-cari PMK, kita sudah tahu

35:49 PMK-nya berapa saya biasa cari di vortexnya lebih enak atau di DTC gitu atau di pajak itu lebih artikel-artikel di pajak juga banyak kalau mau baca-baca tergantung kakak mau carinya apa. Kalau di cortex ada juga di pacar.id Jadi nanti ada slash corortex begitu kalau saya enggak salah ingat itu fokus bahas soal cortex tuh. Jadi sesuaikan macam-macam tergantung kitanya kita sebagai apa di situ. Nanti ada badan misal badan UMKM nanti bisa dipilih tuh edukasi terkait dengan PPH ee PPH UMKM badan seperti itu.

36:38 Tapi kalau mau lihat ketentuan secara umum nanti di pajak ini juga ada. Nah, cari aja namanya SDSN itu kumpulan aturan-aturan di situ ada KUP, ada PPH, PPN, PBB, penagihan pajak lengkap itu aturan-aturan terbarunya namanya SDSN. Oke, kita lanjutkan dulu untuk I untuk yang general SDSN itu umum banget untuk penghitungan PPH Pasal 21 orang pribadi tadi ya teman-teman kita sudah mengenal ter sejak 2021 di sininyalir ya diklaimnya itu akan

37:23 lebih sederhana dari sebelumnya. Kalau dulu itu kan ketika kita punya karyawan atau ee tenaga ahli gitu ya di perusahaan itu kita harus hitung penghasilan dia secara detail sesuai dengan pasal 17. Nanti ada istilah berkesinambungan tidak berkesinambungan. Itu agak repot bagi ee perusahaan yang memang punya banyak sekali tenaga ahli misalnya. Kalau ee dengan ter ini dia lebih sederhana kita sebagai sisi pemberi kerja karena ee tarifnya sudah ditentukan berdasarkan PTKP-nya dan berapa penghasilannya. Nanti

38:09 contohnya ada kita tampilkan contohnya. Sebelum itu kita lihat dulu apa itu PTKP. Jadi kalau pajak itu PPA pasal 21 itu yang bagi karyawan ya itu tidak semua penghasilan ee secara umum ya pasal 2 ee untuk orang pribadi itu tidak semua penghasilan dikenakan pajak. Ada namanya PTKB, penghasilan tidak kena pajak. Ini adalah salah satu komponen pengurang yang bisa mengurangi penghasilan bruto kita baru nanti kemudian dihitung pajaknya berapa. Nah, contohnya apa? Contohnya terkait dengan TK0. PTK0 itu tidak kawin dengan tanggungan nol

38:57 itu PTKP-nya R54 juta. Nah, di sini artinya ketika setahun teman-teman penghasilannya di bawah PTKP TK0 di bawah ee 54 juta itu tidak dikenakan pajak karena penghasilan kena pajaknya atau penghasilan setelah dikurangi PTKP itu nilainya 0. Kemudian untuk ee TK1 yaitu untuk tidak menikah tapi punya tanggungan satu itu nilainya 58500. Maksimal kita boleh menanggung sampai dengan tiga tanggungan gu ya. Jadi misal misal menikah laki-laki menikah gitu ya.

39:44 itu nanti maksimal anaknya tiga. Berarti PTKP-nya nambah yang kalau dia TK0 TK3 67500 kalau TK kalau K3 jadi 72 ee R2 juta. Nah, selisih ini didapat dari status pernikahan. Jadi status pernikahan itu nambah 4,5 jadi K0. Kalau TKR 0 54, kalau KR0 berarti 54 juta ditambah status menikahnya 4,5 juta. Jadi 58500. Beda lagi kalau suami istri nanti ee digabung penghasilannya untuk menitung penghasilan itu, dia bisa pakai Ki, yaitu menikah dengan I-nya itu istri yang digabung penghasilannya. Biasanya

40:31 KI itu dipakai oleh ee teman-teman yang dia suami istri pekerjaan bebas. atau suami istri, tapi istrinya punya dua penghasilan dari dua pemberi kerja. Lebih dari satu pemberi kerja, maka dia bisa pakai KI. Karena KI ini nanti penghasilan suami dan penghasilan istri akan digabung menjadi satu. Penghasilannya misalnya 50 + 60 suami istri. baru dihitung PTKP-nya berapa ya secara umum. Baru ramai sih 202 kemarin untuk istri yang digabung dengan suami ya. Jadi secara sebenarnya di

41:18 Undang-Undang Perpajakan kita itu istri itu normalnya digabung dengan suami NPWP-nya. Jadi untuk pelaporan, pembayaran itu cukup administrasi di suami saja. Pakai NPP suami saja. Nah, itu baru mulai saklek sejak ada korteks. Kalau dulu kan mungkin akiknya masih banyak teman-teman yang sudah suami istri tapi melaksanakan kewajiban yang masing-masing dan ngitung pajaknya masing-masing enggak digabung. dari saya itu yang ee sebenarnya keliru. Yang betul adalah suami istri itu sebenarnya digabung jadi satu di suami. Kalau istrinya dari satu pemberi kerja penghasilannya jadi PBA final,

42:04 dia enggak akan nambah penghasilan suami. Enggak akan digabung tuh penghasilannya. PTKP-nya pakai tetap K0, K1, K2, K3. Tapi kalau suami istri dua-duanya pekerjaan bebas, maka nanti ee penghasilan istri tidak menjadi penghasilan final, enggak dimasukin ke daftar penghasilan final, tapi nanti akan digabung jadi satu penghasilan metodenya atau butuhnya dengan suami dan masing-masing harus melakukan pelaporan. Misalnya istri memilih untuk terpisah. Kan kemarin baru ee banyak tuh ternyata ternyata kalau dipisah NPP-nya misalnya istri pengin punya NPP sendiri terpisah dari suami maka dia akan membeli

42:50 kewajiban perpajakannya sendiri tidak digabung dengan suami. Nanti penghitungan pajaknya sama digabung penghasilan netonya suami istri baru dihitung ee PPH terutangnya berdasarkan proporsi. Oke, itu terkait dengan PTKB teman-teman. Nah, berikutnya adalah terkait dengan ee terkait dengan terikutnya adalah terkait dengan ter apa sih ter itu tadi ya? itu adalah ee tarif

43:37 efektif rata-rata. Jadi yang sudah ditentukan oleh ketentuan perpajakan yang lebih memudahkan bagi pemotong untuk menghitung pajaknya. Karena tadi kalau kita tenaga ahli itu sudah enggak lagi memperhitungkan apakah dia berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Selama penghasilan itu dibayarkan di bulan itu, berapapun ee penghasilannya, brutonya ya, maka langsung dikalikan dengan ter. Nah, ter ini ada dua, ter bulanan dan juga ter harian. Kalau misalnya dia masuk ke ter bulanan, ya artinya penghasilan itu dibayarkan setiap bulan gitu ya, dalam jangka waktu bulanan. Nah, itu dibagi menjadi tiga,

44:23 ada ter A, TER B, dan TR C. klasifikasinya berdasarkan PTKP-nya. Kalau dia TK 0 yaitu belum menikah ya dan tidak punya tanggungan atau dia belum menikah punya suatu tanggungan atau sudah menikah tanpa tanggungan, maka akan masuk ke dalam golongan ter A. Oke. Kalau terbk-nya TK2 yaitu belum menikah punya dua tanggungan, menikah dengan satu tanggungan, dan belum menikah tiga tanggungan atau menikah dengan dua tanggungan. Itu masuk golongan ter B. Sedangkan ter C adalah bagi dia yang sudah menikah dengan tiga tanggungan.

45:08 Kemudian ada juga tarif efektif harian, Teman-teman. Jadi ada memang kan pekerjaan itu yang dilakukan secara harian ya atau mingguan. Kalau dia mingguan gimana? Mingguan itu kita lihat dulu kalau dia di ee misalnya 1 minggu pembayarannya maka kita tetap masukkan dia ke dalam per harian. Jadi setiap harinya kita harus buatkan bukti potong teman. Ini kalau dia penghasilannya di bawah Rp450.000 ya. sehari maka tarifnya adalah 0% dikalikan penghasilan bruto hariannya. Kalau dia di atas R50.000 sampai dengan 2,5 juta maka dia masuk ke ee tarif 125%

45:56 kalikan dengan PH bruto harian. Lebih lanjut teman-teman bisa cek di PMK ee di PP 58 tahun 2023 untuk klasifikasi terkait dengan ternya. Namun terkait dengan pemotongan pemungutannya, Teman-teman bisa cek di PMK 168 tahun 2023. Nah ini kalau teman-teman masuk ke golongan TA nih misalnya penghasilannya sebulan itu brutonya di ee R10 juta misalnya R juta pas, maka teman-teman akan masuk ke nomor 9 yang di TRA A. Di sini teman-teman akan masuk ke golongan di ee nomor 9. Tarifnya adah

46:42 2%. Jadi bulan Januari teman-teman akan dikenakan ee ketika teman-teman terima penghasilan bruto R juta maka akan dikenakan 2%. Brut enggak ada pengurang apapun berapan penghasilannya. Nah, kira-kira bisa enggak sih setiap bulan ter kita berbeda-beda ya? Teman-teman misalnya teman-teman belum menikah dengan tanpa tanggungan masuk golongan TA bulan Januari ee pakai ee TA yang 2% bulan Februari tiba-tiba jadi 6%. Mungkin enggak, Teman-teman? Enggak bisa Kak Mirna bilang

47:29 tidak bisa. Kak Rafif bilang, "Oh, entar ngelag." Nah, ikut yang Januari kata Kak Salahudin mungkin kalau dapat bonus. Nah, Kak ee Marendre mungkin kalau bulannya tidak tetap. Good. Oke, bisa kalau ada lembur. Oke, kalau ada THR. Betul. Oke, Teman-teman. Sip. Jawabannya bisa, Teman-teman. Jadi, sangat memungkinkan penghasilan atau tarif yang kita gunakan setiap bulan itu berbeda. Kalau ada case-case tertentu yang tadi teman-teman sampaikan di chat, bisa jadi karena ada THR, bisa jadi ada

48:18 bonus, bisa jadi ada ee apa tadi? Lembur, ya. Karena ter ini dia pakainya penghasilan bruto, Teman-teman, bukan penghasilan tetap kita, ya. Jadi, kalau di bulan itu tiba-tiba ada THR misalnya, maka sangat memungkinkan tarifnya berbeda. Januari pakai 2%, Februari 2% rutin gitu ya. Tiba-tiba di bulan Juni karena ada THR naik tuh penghasilan kita, maka bisa jadi tarifnya jadi 6%. Tapi jadi masalah enggak kira-kira? Jadi lebih besar enggak pajak yang kita biarkan? Belum tentu. Karena nanti ya seperti yang kita tahu tadi, TER ini

49:04 akan digunakan pada masa ee Januari sampai dengan November saja. Di bulan Desember nanti kita akan dihitung ulang sesuai dengan tarif pasal 17. Jadi kalau misalnya dari bulan Januari sampai bulan Desember itu fluktuatif ee pajak yang kita bayarkan R juta, 1 juta, R juta tiba-tiba R juta gitu ya sampai dengan bulan November. Nah, nanti ketika di bulan Desember kita akan hitung kalau ternyata penghasilan terutarnya misalnya di bulan Desember itu R15 juta, sedangkan kita sudah bayar R juta gitu ya. dari total penghasilan dari Januari sampai dengan November, maka kita tinggal bayar selisihnya saja, dipotong selisihnya saja oleh pembeli kerja. Tapi

49:49 kalau misalnya ternyata lebih nih, harusnya 15 juta terutangnya tiba-tiba dipotong sudah dipotong dari bulan Januari sampai November 17 juta, maka akan ada kelebihan 2 juta. Kelebihan 2 juta ini akan oleh perusahaan akan dikembalikan kepada teman-teman atau sesuai kebijakan perusahaan. kebijakannya apa? Apakah akan dikompensasikan untuk pemotongan berikutnya misalnya seperti itu. Nah, gitu ya. Ini yang ter A. Kemudian ee ter B, Teman-teman.

50:39 Oke, terb. Terb itu PTKP-nya yaitu untuk mereka yang PTKP-nya 63 juta atau 675. Nah, yang paling membedakan juga lapisan pertamanya teman-teman ya. Kalau terb, juta per bulan itu dia masih 0%. Beda sama yang TA A tadi. T A itu 0 sampai 5,4 itu masuk 0%. Tapi kalau sudah di atas 4 5,4 dia sudah kena tarif 0,25. Nah, gitu. Lalu ee pertanyaan nih dari

51:25 Katera, untuk tanggungan PTKP bisa siapa saja apa bisa yang lain selain anak? bisa PTKP itu diatur di Undang-Undang PPH. Teman-teman nanti bisa cek yang bisa itu adalah keluarga sedarah 1 derajat misalnya orang tua, anak termasuk anak angkat yang enggak bisa itu semend. Contohnya untuk adik ipar. Nah, itu enggak bisa jadi ee jadi tanggungan PTKP yang bisa tadi anak, orang tua seperti itu. Nah, kalau dia bekerja dengan keahlian khusus seperti dokter itu ee penghitungannya gimana? Sama. Jadi ketika ee dia kita

52:15 pakai jasa dokter misalnya ya, maka kita harus melakukan pemotongan PAL 21 terkait dengan tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini agak beda. Dia 50% kali pemesan bruto kali tarif pasal 17 dia enggak pakai. Nanti kalau sebagai dari sisi dokternya atau tenaga ahlinya, nanti setiap bukti potong itu akan dihitung atau dikumpulkan akan dilaporkan di SPT sebagai pengurang gitu Teman-teman. Kalau suami kerja sebagai karyawan dan istri kerja sebagai freelance, apakah pelaporan pajaknya digabung? Tadi umumnya digabung, Teman-teman. umumnya digabung karena pada dasarnya

53:01 keluarga itu satu kemampuan ekonomis atau satu entitas yang hanya yang sebenarnya cukup pelaporannya di suami saja. Tapi istri itu dia punya hak. Haknya apa? Yaitu untuk memilih terpisah dengan suami untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri. Konsekuensinya nanti suami istri harus lapor masing-masing. Lalu ee pajaknya akan digabung. suami penghasilan penghasilan suami penghasilan istri digabung jadi satu baru nanti dihitung penghasilannya berapa kemudian diproporsionalkan. Tapi kalau suami istri, istrinya dia freelance gitu ya, istrinya freelance, suaminya karyawan, itu juga akan digabung penghasilannya, Teman-teman. Karena yang jadi yang salah satu syarat

53:49 sebagai istri bisa dijadikan penghasilan final itu adalah penghasilan bekerja ee penghasilan istri sebagai pekerjaan gitu ya dari satu pembeli kerja bukan sebagai freelance. Jadi syarat itu sudah tidak terpenuhi bagi istri yang kerja freelance. maka penghasilannya nanti harus digabung ee dengan penghasilan suami dan suami harus menyampaikan NPPN kalau mau pakai norma gitu. Kecuali istri beli terpisah ya. Kalau istri terpisah nanti cukup istrinya saja yang menyampaikan NPPn, suami enggak perlu. Lalu ada ter C. Kita lanjutkan, Teman-teman. terc itu bagi yang dia ee

54:35 PTKP-nya K3 atau menikah dengan tiga tanggungan. Oke, kita coba simulasikan ya, Teman-teman. Jadi, Tuan A ini bekerja di PTZ, statusnya menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berarti dia masuk ke golongan cara apanya Teman-teman? Menikah tanpa tanggungan. Oke, ya. Ter A. Ter A ya. Benar ya. Oke. Ter A. Nah, selama tahun 2024 ya, Tuan A ini

55:23 memperoleh penghasilan berikut. Nah, tadi penghasilannya macam-macam nih. Ada penghasilan dari gaji, ada penghasilan dari tunjangan, lalu di bulan-bulan tertentu dia terima uang lembur, lalu ada bonus. Nah, lalu di bulan Desember ini ada THR juga. Nah, lalu dia juga ada pembayaran ee premi JKKJKM dan penghasilan brutonya ee sebesar R.80 R.000 normalnya ya yang terbesar sampai dengan R0 juta karena dia terima THR. Nah, untuk penghasilan bruto selama setahun itu R50

56:09 R.960.000. Oke. Nah, penghitungan untuk pasal 21 setiap masa pajak selain masa pajak terakhir sebagai berikut. Januari dia masuk ke golongan ee ter dengan tarif 13% ya, Teman-teman. PPH21-nya adalah Rp3.900. Februari dia bisa beda karena tadi terima uang lembur bisa beda semuanya. Juli juga sangat berbeda 18% karena dia terima bonus. Nah, sampai dengan dari bulan Januari sampai dengan

56:54 November pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja itu sebesar Rp50.120.000. Oke, kita sudah punya punya angka yang kita perhitungkan nanti di bukti potong A1-nya. Nah, lalu untuk masa Desember-nya gimana cara ngitungnya? Nah, untuk masa Januari sampai November simpel ya, dari penghasisan bruto langsung dikalikan dengan tarif sudah selesai. Tapi kalau di masa terakhirnya atau di masa bulan Desember maka kita harus perhitungkan hal-hal lainnya. Contohnya apa nih? misalnya dia ee Tuan A ini juga harus bayar uang pensiun eh sori uang pensiun ini

57:39 dibayarkan oleh PTZ untuk Tuan A. Kemudian ee yang dibayarkan sendiri itu Rp100.000. Lalu selama tahun 2024 tuan juga membayarkan zakat R200.000 per bulan melalui PTZ kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Jadi legal ya. Nah, itu gimana? Nah, ini kita ingat kalau untuk menghitung PPH terhutang itu adalah penghasilan bruto setahun dikurangi pengurang setahun. Kalau karyawan itu nanti ada biaya jabatan ya, ada biaya iuran-uran termasuk yang mention ini. Kemudian baru ketemu penghasilan neto setahun.

58:26 Nah, setelah itu adalah penghasilan neto dari pemotong sebelumnya. Ini case kalau kemarin seperti yang disampaikan Kak Rafif ya, kalau misalnya karyawan itu pindah bekerja, nah itu bisa kita perhitungkan penghasilan dari pemotong sebelumnya. Nanti masuknya ke sini ke potong A1-nya. Lalu kita akan temukan penghasilan neto dalam setahun. Nah, neto setahun baru kita dikurangi PTKP yang tadi kita hitung berdasarkan satu pernikahan. dan tanggungan baru ketemu namanya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak inilah yang akan kita kalikan dengan tarif progresif pasal 17 yaitu baru ketemu PPH PPH terutang Pasal

59:13 21 yang seharusnya dibayar dalam setahun. Nah, ini baru ketahuan nanti apakah penghasilan yang kita sudah dipotong dari bulan Januari sampai dengan November itu akan kelebihan atau akan kurang bayar? Nah. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Tadi brutonnya setahun adalah 450 960. Lalu ada biaya pengurangnya. Pengurangnya apa? Biaya jabatan. Biaya jabatan ini itu di ee boleh dikurangkan untuk seluruh karyawan ya, Teman-teman. Bukan karena jabatannya sebagai direktur, sebagai komisaris,

59:59 bukan. Tapi karena memang untuk orang pribadi karyawan itu ada namanya biaya jabatan yang melekat di pekerjaannya sebagai ee di statusnya sebagai karyawan, yaitu 5% dikalikan dengan penghasilan bruto maksimal itu 6 juta dalam setahun. Jadi kalau lebih dari itu kita ambil maksimalnya R juta. Nah, lalu iuran pensiun yang dibayarkan sendiri itu jadi pengurang juga ya per bulan tadi Rp100.000 maka untuk 12 bulan R,2 juta. Lalu ada zakat itu bisa dikurangkan jika tadi zakat itu sudah ee dibayarkan kepada badan amil zakat atau

1:00:45 badan zakat yang disahkan. oleh Menteri Keuangan. Nanti ada listnya di situ, Teman-teman. Kalau Teman-teman zakatnya bayar langsung misalnya untuk muslim ke masjid gitu ya atau bayar langsung ke Patias Suhar misalnya yang tidak terdaftar, maka tidak boleh dikurangkan di A1 ini, Teman-teman. Tuh atau bayarnya teman-teman sendiri enggak dia ee teman-teman bayarnya lewat badan ambil zakat, tapi bayarnya sendiri enggak lewat perusahaan. Nah, maka enggak enggak perlu diperhitungkan di A1 ini, tapi nanti perhitungannya dilaporkan sendiri di SPT tahunan milik pribadi masing-masing, gitu. Nah, dari sini kita akan menemukan jumlah neto setahunnya. Jumlah neto setahunnya itu 441360

1:01:33 ya. 441 360. Nah, penghasilan tidak kena pajaknya karena Tuan A tadi dia adalah menikah dengan tanpa tanggungan, maka status PTKP-nya adalah berasal dari TK0 ee dari TK yaitu tidak kawin tadi kan 54 dan status pernikahannya 4,5. Jadi totalnya 58500. Nah, kalau penghasilan kita selama setahun misalnya kita juga ee K0 di bawah 58500, maka penghasilan tidak pajaknya akan nol. Jadi tidak ada pajak yang harus kita storkan. Nah,

1:02:19 karena di sini penghasilan Tuhan A itu lebih dari 58500, maka kita kurangkan terlebih dahulu dari penghasilan neto setahunnya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajaknya. Kita ketemu penghasilan kena pajaknya dalam setahun yaitu 382850. Nah, kalau dari ee PP 21 tarif pasal 17 itu kan tarifnya progresif ya, Teman-teman. tarifnya progresif. Artinya kita masukkan ee kita kurangkan dulu di lapisan pertama, lapisan kedua, baru berikutnya sampai dengan lapisannya habis. Nah, ini contohnya untuk penghasilan 0 sampai dengan 60 jutanya kita kalikan dulu 5%

1:03:08 itu masuk ke lapis pertama. Oke, setelah itu yang 190 juta itu dikenakan 15% yang penghasilan 60 sampai ee 200 50 ya itu 15% baru di atasnya 250 sampai dengan R00 juta itu kena tarif 25%. Nah, jadi enggak langsung dari penghasilannya tadi. Penghasilan kena pajaknya 380 sekian langsung kita tarik kalikan tarif 25% enggak, tapi kita ee hitung dulu dari lapis pertama, kedua, baru ketiga. Jadi kalau lapis pertama 0 sampai 60 jutanya dia kena Rp3 juta. Lapis keduanya 28500, lapis ketiganya

1:03:55 33. karena ee kena pajaknya PB terutangnya itu adalah Rp64.715.000. Nah, dari sini ini adalah penghasilan kena pajak atau penghasilan terutangnya yang harus dibayar dalam 1 tahun itu di tahun 2000 ee 24 ya tadi ya, sori ini salah nih. Di tahun 2024-nya tadi yaitu 64.715.000. RIB. Tetapi kita kan ada tuh tadi dibayarkan ternya dulu dari ee Januari sampai dengan November kita sudah dipotong ter20. Maka ini jadi pengurang di bulan

1:04:41 Desember. Sehingga untuk ee bulan Desember 2025 2024 ini untuk tuan A dia masih harus dipotong sebesar Rp14.500. R95.000. Nah, artinya di bukti potong A1-nya nanti akan muncul angka-angka ini 64 juta yang mana akan kita perhitungkan dalam SPT-nya nanti. Nah, lalu angka 50 ini akan muncul sebagai penghasilan yang sudah dipotong untuk ter-nya. Lalu adalah Rp14.500. Sebagian informasi pajak yang dietorkan oleh perusahaan di bulan Desember.

1:05:29 Nah. Oke. Nah, kira-kira teman-teman kalau Anto itu menikah pada Januari 2026 dan 11 November 2006 Anto punya anak. Kira-kira PTKP untuk SPT tahun pajak 2026 PTKP-nya berapa ya? Ayo teman-teman kira-kira PTKPnya berapa ya? Atau

1:06:16 meningkah 1 Januari? Masih Kak NO masih Kak No. Ada yang jawab TKO enggak, Teman-teman?

1:07:28 kita buka Engak Kak nol ya K nol. Oke, Kak Aranti masih kurang paham untuk 5% 1525. Oke oke oke. Tunggu teman-teman ya, sambil saya bukain ini ya. Saya lupa masukin slide yang tarif itu. Entar ini enggak ada yang jawab TKL, Teman-teman ya. Oke sebentar.

1:08:24 Ah. Pasal 17

1:09:28 share ya. Nah, ini Kak yang tarif pasal 17 tadi ya sebelum malam. Jadi ee tarif pasal 17 itu dia progresif. Progresif itu artinya kita perhitungkan dulu dari lapis pertama. Jadi untuk sekarang itu di undang-undang HP ya diubahnya itu ada lima lapisan. Lapisan pertama itu adalah penghasilan 0 sampai dengan R0 juta. Kelihatan ya share screen-nya ya teman-teman. 0 sampai Rp0 juta 5%. Lebih dari 60 sampai 250 itu 15%.

1:10:15 250 sampai itu 25%. Berikutnya sampai dengan dia ee 35%. Jadi misalnya ee kita punya penghasilan di 2000 ee misal sekarang lah 2025 kemarin itu penghasilan kita setahun penghasilan kena pajaknya ya itu sebesar ee Rp50 juta maka dia akan masuk ke lapisan pertama dengan tarif 5% saja. Nah, tapi kalau penghasilan kita 70 juta misalnya ya, kena pajak yang R juta, maka yang 60 juta itu kena tarif 5%, yang 10 juta itu kena tarif 15%. Jadi enggak langsung 70 juta dikalikan

1:11:00 15% tetapi 60 jutanya 60 jutanya dikalikan 5% dulu baru 10 jutanya dikalikan dengan 15%. Nah, kalau kasusnya Tuan A tadi gimana? Tuan A tadi kan dia tarifnya 3 ee penghasilan kena pajaknya 380 sekian. Maka dia bisa masuk ke lapisan ketiga yang mana penghasilannya penghasilan kena pajaknya rentangnya itu 250 sampai 500 tetapi tidak langsung dikalikan 25% dikalikan 300 juta. Tetapi kita breakdown dulu yang 60 jutanya kena 5% yang 190-nya kena 15%. Nah, sisanya sampai dengan 380 juta tadi itu kena 25%

1:11:46 gitu. Jadi lebih sedikit dari yang seharusnya kalau kita hitung dia pakai ee langsung di 12% gitu ya, itu namanya tarif progresif. Jadi dihitung dulu dari lapisan paling rendah dulu baru lapisan terakhir gitu. Nah, kemudian terkait dengan PTKP. Kalau teman-teman tadi jawabannya apa sih nih? Nih di SDSN di pasal 12 kita bisa lihat teman-teman eh sori pasal 7 WP ya. PTKP itu ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak kalau dia misalnya baru punya NPB di

1:12:32 pertengahan tahun. Nah, maka kalau ee untuk SPT tahun pajak 2026, maka kita lihat kondisi dia per tanggal 1 Januari 2026 itu seperti apa. Jadi masih pakai K0. Betul ya? Mana yang menjawab K tepat sekali. Contohnya ini penghitungan PTKP itu dari awal tahun misalnya pada tanggal 1 Januari 2021 wajib pajak B berstatus kawin dengan tanggungan satu orang anak ya per tanggal 1. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2001 besarnya PTKP yang diberikan kepada wajib pajak B untuk tahunnya tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan

1:13:17 satu anak. Jadi anak yang lahir di pertengahan tahun itu itu tidak diperhitungkan gitu Teman-teman. Oke, ya. Itu terkait dengan ee PTKP dan juga tarif pasal 17. Oke, kita kembali ke sini. Oh, sori teman. Saya mau nunjukkan ini dulu. Nah, kalau ter teman-teman di ee kalau teman-teman mau simulasikan ternya berapa sih, Teman-teman bisa buka pajak.id itu di sini ada ee di sini ada kalkulator terah

1:14:11 teman-teman bisa hitung dan simulasikan. ee kira-kira berapa sih penghasilan kita kalau dihitung dengan car gitu ya. Nah, ini kalkulator pajak misalnya teman-teman terima bulanan sebagai peg tetap ya. Penghasilan brutonya misalnya R5 juta e tadi ya ee TK nol pengasil R juta kita pilih yang TK. Mohon maaf. Mohon maaf, Mas. Ini masih belum pindah share screen-nya. Oh, iya. Sor sori. Sudah ya?

1:14:57 Sudah, Mas. Sama coba. Iya. Nah, ini teman-teman bisa simulasikan perhitungannya. Nah, DPP-nya R juta dia TK 0 jadi masuk ee TA T 1,25%. Teman-teman bisa buka pajak.id atau langsung ke kalkulator.pajak.go.id itu kalau mau teman-teman simulasikan. Termasuk teman-teman ada penghitungan pasal 22, 4 ayat 2 dan lainnya di sini ya kalau mau disimulasikan. Oke, kita lanjutkan.

1:15:49 Heeh. Oke. Tadi sampai kayaknya habis ini kita diskusi kelompok, Teman-teman. Jadi nanti Teman-teman silakan. Nah, ini contohnya untuk bukti potong A1 yang diterima oleh Tuan A. Di situ ada informasi terkait dengan gajinya berapa setahun ya tadi ya. Kemudian ee kurang jelas sor ya. Ini di sini ada perhitungannya tadi yang saya sebutkan itu ada informasinya di sini yang dijadikan dasar pelaporan yang mana, Teman-teman? ada di nomor 21

1:16:34 ya terkait dengan bukti ee WPAL 2 terutang yang dapat dikreditkan di SP tahunan. Jadi nanti di SP tahunan Tuan A itu ada kredit pajak sebesar Rp64.715.000. Bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini yang 64 juta. Normalnya untuk di SPT nanti meskipun di bulan Desember ini tuannya atau kurang bayar ya, di SPT dia akan tetap nihil untuk karyawan. Jadi enggak akan ada kelebihan pembayaran maupun tidak ada kekurangan pembayaran karena sudah dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja. kecuali ada cas khusus misalnya Tuan A dia punya kerjaan lain sampingkan misalnya

1:17:20 freelance atau punya pekerjaan tempat lain itu sangat memungkinkan adanya kekurangan pembayaran atau justru kelebihan pembayaran gitu. Oke, Teman-teman kita lanjut ke diskusi kelompok nanti silakan didiskusikan. Kalau kemarin 10 k 10 menit apa 15 menit ya? 10 ya agak kurang ya waktunya mungkin 15 menit cukup teman-teman ada 1 2 3 4 5 6 7 8 soal 15 menit

1:18:05 cukup nanti silakan tentukan siapa sih pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan lalu siapa yang perlu menikan bukti potongnya dan kira-kira berapa tarifnya? Misalnya dia masuk nih, oh dia harus motong itu si A PPH dia merupakan PPH pasal sekian tarifnya kira-kira sekian gitu ya teman-teman. Boleh dibantu Kak Tani atau Kak Cika untuk dibantu kelompoknya kira-kira? Oke, Kak. Udah dibuka untuk record room-nya? Iya. Mau berapa menit, Mas? 15 menit cukup enggak ya? Ya, cukuplah ya.

1:18:51 Insyaallah cukup. Nanti kalau kurang mungkin ee bisa minta ini aja, Kak. Nanti nanti kabarin aja paling kayak kemarin kan belum sempat PPT-nya 5 menit lah, 15 menit dulu kita coba. Cukup sih harusnya. Iya. Kita akan kembali di berapa nih, Mbak? 50 ya berarti ya. Iya. Ya. Oke, Teman-teman silakan ya. Teman-teman silakan bisa join sesuai dengan room-nya masing-masing ya, sesuai dengan kelompoknya langsung satu ya yang Iya. Mungkin perwakilan dari teman-teman kelompok satu apakah sudah siap atau belum? Mm dari kelompok satu cuma satu orang. Cuma satu orang. Gimana? Tapi gimana? Aman enggak?

1:19:37 Ee boleh dicoba? Nah. Iya, enggak apa-apa. Cuma satu orang enggak ada diskusi berarti. Oh, iya enggak apa-apa. Enggak apaapa sudah mewakili semua itu loh. Oke. Oke. Untuk kelompok satu saya wakili satu orang ee terkait dengan ini enggak enggak pakai slide enggak apa-apa ya. Saya enggak enggak biasa pakai ini sih slide-slide karena sudah tua kali ya. Oke, untuk soal SAT. penjualan ee PC di SD karena menggunakan dana BOS maka ee dikecualikan dari PPH22 tapi dikenakan PPN 12% yang motong

1:20:25 bendahara sekolah. Mungkin seperti itu. Ini semua gitu harus semua atau di gimana? Ee semua dari kelompok satu begitu. Iya. Kalau kalau siap semuanya boleh kalau tapi kalau cuma satu ya enggak apa-apa pendapatan yang lain. Heeh. Ee untuk sewa panggung ee kena sewa ya berarti PPH 23 ya pemotongnya bisa PT Luna tarif 2% begitu kali kali ya. Saya juga bukan dari orang pajak. Jadi,

1:21:12 tapi agak sedikit paham pajaklah karena saya dari orang hukum kan ya. Oke. Lalu untuk jasa ee akuntan kena PPH21 dengan tarifnya setengah dari apa 50% kali penghasilan bruto kali ya. Pemotongnya PT Luna. Lalu kalau impor jika punya api ee 2,5% kalau tidak punya api 7,5%. pemotongnya Dirjen Bea Cukai, lalu eh PPH 22 impor. Lalu untuk pembelian komputer oleh instansi pemerintah itu kalau enggak salah PPMSE ya, marketplace yang motong

1:22:01 tarifnya 1,5 kalau bukan UMKM kalau enggak salah ya. Kalau UMKM 0,5 untuk sewa ruko tadi final 10% pemotongnya PT Luna. Untuk tabungan pemotongnya adalah bank tarifnya 20% final PPH final. Lalu untuk catering karena punya suket dia berarti 0,5% ya yang potong luna. begitu. Kalau salah mohon dikoreksi. Terima kasih.

1:22:53 Oke, terima kasih. Oke, ini ada second opinion apa langsung kita bahas Kak Cika. Langsung aja ya. Ee langsung aja enggak apa-apa. G ya. Oke. Oke ya. Terima kasih Kak sebelumnya ini pelaku pekerjaan bebas nih berarti kan hukum tuh kan panjan bebas ya teman. Iya. SPT-nya aman kemarin lapor SPT-nya aman tapi punya adik saya enggak aman kena SP2 di K juta. Aduh. Iya, Kak Parendra. Ya, itu jadi pengalaman ya SPD ODK. Jadi kalau ee

1:23:39 tadi yang disampaikan ee sebagian ada yang betul, sebagian masih perlu dikoreksi. Kita coba cek ya. Mana nih? Oke, sudah terlihat teman-teman. Oke, ini dia ee untuk ee PT Luna ini kan kita klasifikasikan dia sebagai badan, maka dia akan berlaku sebagai pemotong pajak, ya. Nah, untuk yang pertama tadi Kak

1:24:27 sampaikan dipotong oleh SDN. Nah, kita lihat dulu di sini kata kuncinya adalah bos. Sesuai dengan ee PMP51 ya tadi di slide yang ee PPA2 itu kan ada yang tidak dipungut oleh ee atau dikecualikan dari PPA Pasal 22 itu jika salah satunya adalah penggunaan dana BOS. Jadi meskipun lawan instanasi kita adalah instansi pemerintah, bendara pemerintah gitu ya, tapi karena dia menggunakan dana BOS maka dikecualikan dari PP Pasal 22 sesuai pasal 4 PMK 51 2022. Nah, kalau yang kedua terkait dengan menyewa panggung. Betul tadi yang disampaikan adalah dia objek PP Pasal 23

1:25:14 yaitu sebesar 2% karena sewanya adalah selain tanah bangunan ya. Baik orang pribadi maupun badan ketika dia melakukan ee menyewakan selain tanda bangunan maka dipotong PPF 23 ya. ya. Bukan berarti kalau yang menyewakan itu adalah orang pribadi gitu ya. Itu masuk 21 enggak. Dalam hal ini di dikecualikan ya ee untuk PPSL 23 yang sewa ini ma baik dia OP maupun badan maka dipotong PPSL 23. Kemudian jasa akuntan. Nah, ini Desa Akuntan merupakan pekerjaan bebas yang mana dia masuk ke PPH Pasal 21

1:26:00 ya. Untuk tenaga ahli tarifnya pasal 17 50% kali penghasilan yang diterima kalikan dengan tarif pasal 17. Nah, selanjutnya adalah impor. Nah, impor kata kuncinya dari impor. Kemudian ee maka dia masuk ke PPA Pasol 22 yang nanti akan dipungut oleh Bea Cukai sebagai instansi tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Tarif impornya berapa? Nah, macam-macam teman-teman. Kalau di sini ee dia punya api termasuk barang tertentu. Nah, kata kuncinya di barang tertentu. Jadi, ada barang tertentu, ada barang ee selain barang tertentu, lalu ada gandum dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa cek di PK 51 untuk lebih lanjutnya

1:26:47 ee terkait dengan masing-masing tarif impornya. Nah, kalau dia ber tertentu dia masuk ee baik dengan api maupun tanpa api itu tarifnya 10%. Nah, sebenarnya kita enggak perlu mikirin ini karena sudah otomatis tercreate di PIB kalau kita nanti impor gitu ya. Jadi tinggal melakukan penyetorannya saja. Lalu selanjutnya adalah instan pemerintah melakukan pembelian komputer melalui marketplace. Betul sekali Kak kata kuncinya adalah marketplace. Nah, marketplace ini ketika dia memenuhi kriteria PMK 58 yang ditunjuk oleh pihak lain ya, ditunjuk sebagai pihak lain, contohnya itu adalah INAPR. Kalau di ee

1:27:34 ee SIPP ya namanya sistem informasi pengadaan pemerintah. Nah, itu ada namanya macam-macam. Saya juga enggak apa banyak sekali, ada ee toko daring apa ya banyaklah pokoknya. Nah itu ini marketplace yang dimaksud bukan Shopee, bukan Tokopedia ya, Teman-teman. Ini beda lagi. Ini yang dipakai oleh inst pemerintah untuk pengadaan. Nah, jadi sekarang itu untuk bendahara pemerintah, pemerintah kebanyakan itu cuma diharuskan untuk pengadaannya melalui marketplace yang ditunjuk ini. Ini bukan Shopee, bukan yang lainnya itu pakai dasarnya 58. Tapi kalau yang Shopee, Tokopedia, Blib sama Lazada yang baru ditunjuk sebagai pihak lain marketplace itu, itu diaturnya di PMK 37 tahun 2025.

1:28:24 tarifnya ee 15% ya asal duanya 1/2% jadi enggak pakai 1,5 yang kalau kita tratasi langsung dengan bendahara tanpa marketplace baik dia punya suket PP55 maupun tidak punya suket PP5 tarifnya tetap sama 12% yang membedakan hanya ee nanti kalau dia punya suket PP55 dia jadinya PP final bukan PP 22 itu aja dan kalau tarifnya sama. Yang kedua adalah menyewakan aset ruko. Nah, menyewakan berarti PT Luna yang punya asetnya ini. PT Luna menyewakan asetnya kepada orang pribadi dengan nilai kontrak sebesar 120 juta untuk masa sewa 12 bulan. Maka PT Luna

1:29:11 harus melakukan penyetoran sendiri PPH final sebesar 10%. Nah, kenapa enggak dipotong Tuan Hanand? Karena Tuan Halan adalah orang pribadi yang mungkin tidak melakukan pemotongan pemungutan. Nah, maka Peter Luna harus melakukan penyanyan sendiri tadi ya. Termasuk kalau kita orang pribadi kita nyewain ee aset kita, tanah atau bangunan yang kita miliki. Kalau lawan transaksi kita adalah orang pribadi maka kita harus lakukan store sendiri. Nanti caranya adalah buat dipotong store sendiri lalu lapor SPT unifikasi baru dilakukan penyetoran gitu. kecuali kita transaksinya dengan badan. Misalnya kita punya ruko atau punya toko, punya gudang ya disewa oleh badan, maka badannya yang akan memotong.

1:29:57 Kita tinggal terima potongnya saja sebagai pemilik ee asetnya gitu. Selanjutnya adalah mendapatkan bunga tabungan. Nah, kalau dari bank itu sudah otomatis akan dipotong PPA final oleh bank sebesar 20% terkait dengan bunga tabungannya. ini tarifnya 20% final kita tinggal butuhnya saja termasuk ee teman-teman kalau punya investasi misalnya kita sebut di bibit ya bibit itu dia lebih canggih lagi kalau kita investasi nanti ketika akhir tahun misalnya atau untuk pelaporan SPT dia punya menu sendiri untuk pelaporan SPT jadi sudah dibackdown sama dia kita punya aset apa saja tuh investasinya berapa tarif ee

1:30:44 tarif pajaknya berapa apa kode kode pajaknya gitu ya. Nanti kita tinggal pindahkan itu ke SPTS tahunan kita. termasuk bank seingat saya juga dia lebih dia juga ada misalnya teman-teman pakai mobile banking itu juga ada terkait dengan pelaporannya selain eh rekening ya itu juga bisa diminta terkait dengan pelaporan SPT-nya nanti terbackdown kira-kira saldo kita selama setahun ini berapa, di akhir tahun berapa yang masuk ke objek pajaknya ee finalnya berapa, sudah tercantum di situ. Jadi kita tinggal melakukan pelaporannya saja. Lalu yang terakhir adalah ee catering ya. Catering itu merupakan jasa yang

1:31:31 masuk ke jasa ee umumnya PP Pasal 23 ya. Namun karena PT Boga Sejahtera itu punya ee punya subket PP 55 ya sebagai pertanyaan tadi memiliki suket PP 55 dan masih berlaku, nah maka dia dikenakan tarif eh 125% yang bersifat final. Sebagai informasi juga teman-teman, sekarang itu terbit PP20 tahun 2026 yang mana mengatur terkait dengan ee pengganti PP5 2002 terkait dengan tarifeng. Jadi sekarang itu yang bisa

1:32:16 pakai pers% itu terbatas pada orang pribadi, orang ee PT perorangan dan juga koperasi. Koperasi selama 4 tahun. Kalau badan itu sudah enggak bisa lagi baik PT, CV, VITMA ya koperasi masih bisa tadi ya. Itu enggak bisa lagi pakai tarif BP ee PPH% kecuali dia terdaftarnya sebelum 22 April 2026 dan masih punya sukat yang masih berlaku. Misalnya teman-an punya badan berdiri di Januari 2026 BT ya. masih bisa pakai 3 tahun sampai dengan berarti 2006 7 2008 masih

1:33:04 bisa pakai sampai dengan 2028. Tapi kalau baru daftar kemarin nih misalnya tanggal 24 ee Juli baru daftar badan, maka sudah tidak bisa dekat ee dapat fasilitas yang 12eng% ini. Nah, gitu teman-teman. Kalau untuk orang pribadi dan PT Perorangan tidak ada masa berlakunya lagi. Kalau dulu kan 7 tahun ya, kalau sekarang tidak diatur masa berlakunya. Jadi selama masih memenuhi kriteria sebagai pengusaha tertentu yang tarifnya masih di bawah 4,8 M, maka masih bisa menggunakan% seterusnya selamanya. Oke, itu dia. Nah, ini ada pertanyaan tambahan yang kemarin, Teman-teman. Jadi kemarin

1:33:51 terkait dengan PT perorangan, kira-kira bisa enggak sih ya PT pemilik itu dia terima dividen sekaligus gaji? Nah, pada ketentuan perpajakan itu tidak mengatur ee secara khusus apakah boleh atau tidak. Nah, itu diaturnya di ee peraturan Menteri Hukum dan HAM ya. Pontan hukum sekarang yang Permenum itu pengetahuan saya tidak diatur ee tidak dilarang untuk seorang pemilik sekaligus direktur menerima dividen sekaligus gaji. Benar enggak, Bu? Marahin ya.

1:34:36 Jadi, Iya. Ya, Kak I karena adik saya juga begitu ya gitu. Jadi enggak diatur, enggak jadi boleh-boleh aja dividen dan sekaligus gaji itu. Nah, paling nanti pengaruhnya adalah ketika melakukan pelaporan SPT badannya. Karena gaji itu kan dia merupakan komponen yang dapat dibiayakan di SPT ya. Jadi ee yang jadi perhatian nanti adalah kewajarannya. Wajar enggak sih gaji ini diberikan sekian? Misalnya untuk untuk ee perusahaan yang sama di bidang yang sama, benchmarknya sama nih PTA sama PTB misalnya sama-sama PT Parangan PTA dengan ee direktur A digaji

1:35:24 R juta ya wajarnya. Rata-rata semua PT dengan kerja saya ee apa namanya? Dengan KLU yang sama, dengan core bisnisnya sama 20 juta gajinya. Tapi di PTB digaji Rp50 juta. Nah, ini akan jadi pertanyaan oleh pajak dasarnya apa nih? Apalagi kalau ternyata laporan keuangan ini merugi. Nah, bisa jadi ini di diduga akan terjadi pengalihan laba dari perusahaan ke orang pribadi. Tapi secara ketentuan sebenarnya legal-legal aja. Kalau si pemilik ini dia terima dividen 100 gaji. Tarifnya berapa dividennya? Kalau dia ternyata terima dividen, deviden itu bisa dikecualikan dari objek pajak,

1:36:10 Teman-teman. Semenjak adanya PMK 18 tahun 2021. Tapi ada syaratnya. syaratnya itu dia harus direinvestasi kembali dividennya paling tidak selama 3 tahun ya sejak terimanya dividen. Misalnya kita terima dividen 2026, artinya kita harus melakukan investasi kembali ini sampai dengan 2027, 2008, 2009 2029 eh sor 2026, 2007, 2028 sejak diterimanya ya, maka ininjak itu enggak boleh dialihkan ee atau enggak boleh dijadikan untuk konsumsi. intinya begitu. Dan juga harus melakukan pelaporan namanya pelaporan ee realisasi investasi

1:36:58 itu dilakukan di korteks di menu ee layanan wajib pajak di e-pelapor

…