Kuliah Teori Perundang-Undangan 1: Mengenal Keberadaan MK di Indonesia

0:00 halo halo rekan-rekan kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya Januari Sihotang sebuah channel YouTube yang fokus dibidang ilmu hukum dunia kampus dan juga dunia nitrasi kali ini saya akan membuat sebuah video dan video ini nanti merupakan video series mungkin sekitar tujuh atau delapan video ke depan saya akan membuat video yang khusus membahas mengenai mata kuliah teori perundang-undangan ini tentu ada secerito ataupun latar belakang Kenapa saya membuat video series ini karena Kebetulan saya mendapatkan kehormatan dari universitas terbuka untuk menulis materi tutorial

0:46 online maupun tutorial tatap muka yang terkait dengan matakuliah teori perundang-undangan dan ini juga sama seperti tahun 2018 yang lalu saya mendapatkan kehormatan dari universitas terbuka untuk menulis materi tutorial online untuk matakuliah ilmu perundang-undangan dan itu digunakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka yang ada di seluruh Indonesia Nah Oleh karena itu pula maka kemudian video ini hanya saya buat antara 8-9 episode karena memang di UT itu pertemuannya atau seksinya itu ada delapan walaupun kemudian materinya hampir sama dengan 14 kali nah yang

1:33 diterapkan di toples hukum secara umum di Indonesia itu sebagai pengantarnya teman-teman pembuatan video ini juga dilatarbelakangi oleh kesadaran saya karena saya yakin bahwa setiap mahasiswa itu memiliki kemampuan yang berbeda untuk menelaah ataupun untuk memahami apa yang dia baca didalam modul ataupun di dalam buku dengan apa yang dia dengar maupun dia tonton di dalam sebuah video ataupun audio nah Oleh karena itu video ini dibuat untuk memudahkan anda semua supaya lebih paham dengan materi kuliah teori perundang-undangan nah sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya bahwa mata kuliah teori perundang-undangan ini kita berbicara

2:19 mengenai pengujian daripada peraturan perundang-undangan tentu kalau kita mau berbicara yang namanya pengujian peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia itu tidak dari dua lembaga yaitu mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung oleh karena itulah kemudian di video pertama dan diawal perkuliahan ini kita membahas mengenai mengenal Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebelum kita melihat perkembangan mahkamah konstitusi di Indonesia maka kita akan membahas dulu bagaimana sejarah judicial review baik untuk dunia secara umum maupun Indonesia Nah kalau kita mau berbicara yang namanya judicial review ini memang kata

3:05 yang sudah sering kita dengar tapi belum tentu kita pahami secara utuh bahkan mungkin mahasiswa Fakultas Hukum juga ia tidak bisa memahami judicial review atau membedakannya dengan legislatif maupun eksekutif review sebagai awal saya mau katakan kepada anda bahwa pengujian produk hukum ataupun pengujian peraturan perundang-undangan di berbagai negara nunggunya itu terbagi atas tiga yang pertama adalah legislative review yang kedua adalah eksekutif review dan yang ketiga adalah judicial review sesuai dengan namanya bahwa legislative review itu adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga legislatif Ya tentu adalah parlemen kemudian ada

3:51 eksekutif review dilakukan oleh lembaga eksekutif ya presiden dengan turunnya kebawah dan juga judicial review berarti pengujian yang dilakukan oleh lembaga atau kekuasaan kehakiman di dalam mata kuliah ini tentu yang kita pelajari itu hanya nomor tiga karena Danis Latif review maupun eksekutif review itu Sudah dipelajari di mata kuliah yang lain yaitu ilmu perundang-undangan jadi perlu saya tekankan bahwa Hai judicial review yang dipelajari di dalam mata kuliah teori perundang-undangan ini adalah Bagian kecil dari pada proses pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara-negara di dunia Artinya kita hanya mempelajari pengujian yang

4:37 dilakukan oleh lembaga peradilan Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah kenapa harus ada judicial review nah judicial review ini adalah salah satu implementasi dari pada a-six them check and balances yang berlaku hampir di seluruh negara-negara yang ada di dunia Apa itu check and balances check and balances adalah kekuasaan ataupun sistem kekuasaan dimana antara cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain itu saling mengawasi dan mengimbangi Artinya bahwa didalam suatu negara itu tidak ada lagi kekuasaan ataupun lembaga negara yang kekuatannya itu superpower tapi kuasanya itu selalu dibatasi dan imbangi

5:23 oleh cabang-cabang kekuasaan atau lembaga yang lain Hai misalnya di Indonesia Presiden itu diawasi oleh DPR DPR itu diawasi oleh kepolisian diawasi oleh BPK diawasi oleh Mahkamah Agung dan lain-lain Jadi semuanya tidak berdiri sendiri semuanya tidak memiliki kekuasaan yang absolut tetapi di imbangi oleh kekuasaan yang naik nah Hai chicken benches itu muncul sebagai antitesis terhadap kekuasaan yang otoriter yang berlaku pada zaman dahulu di berbagai negara ataupun di berbagai kerajaan karena kalau kita belajar sejarah misalnya rata-rata negara itu adalah sistemnya kerajaan Dimana raja

6:08 itu adalah sebagai penguasa tunggal di suatu negara makanya dulu ada istilahnya decking queenroll bahwa Raja itu tidak pernah melakukan kesalahan Kenapa karena memang gitu Wongso tertinggi karena dia sebagai Kuasa karena dia sebagai penguasa tertinggi maka ketika dia melakukan kesalahan pun tidak ada yang berani menghukum dia akan begitu cuma kemudian karena sistem ini karena perkembangan peradaban manusia maka kemudian sistem ini a banyak dikritik oleh ilmuwan ataupun cendekiawan maka sistem monarki itu lalu kemudian diterjemahkan ataupun diubah menjadi sistem check and balances yang macam2 awal dari sistem pemisahan maupun

6:55 sistem pembagian kekuasaan itu secara umum lalu kemudian Bagaimana munculnya judicial review kalau kita berbicara judicial review itu tidak terdapat juga dari yang namanya adanya sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang digagas oleh Hans Kelsen Hans Kelsen mengatakan bahwa sebuah norma itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa mengacu kepada norma yang ada di atasnya norma yang ada di atasnya itu juga mengacu kepada norma yang paling atas artinya disini bahwa harus ada kesesuaian antara norma yang paling bawah sampai kepada yang paling tinggi Nah untuk

7:41 menyesuaikan norma ini maka disitulah dibutuhkan yang namanya pengujian peraturan perundang-undangan nah implementasi daripada ndak judicial review itu pertama kali muncul dalam kasus medicine Marbun yang sangat terkenal yaitu di Amerika Serikat nanti bagaimana detail daripada kasus itu akan saya ceritakan di video video selanjutnya tapi intinya adalah bahwa dalam kasus medicine melebur i a Sir John Marshall yang pada saat itu merupakan Ketua Mahkamah Agung Amerika melihat bahwa didalam peraturan yang mengikat antara si Edison merkuri ini ada sesuatu yang salah di dalam undang-undang itu yang bertentangan dengan undang-undang dasar Makanya

8:28 karena dalam sistem hukum Amerika bahwa akhirnya itu harus melakukan penemuan hukum maka Mahkamah Agung Amerika Serikat melakukan terobosan untuk menguji undang-undang dengan undang-undang dasar Amerika Serikat walaupun sebelumnya Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak diberikan kewenangan untuk Bukan gitu Nah karena terobosan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung Amerika inilah kemudian itu diikuti oleh negara-negara hukum demokratis yang ada di berbagai belahan dunia itu sejarahnya nah tapi kemudian perlu saya jelasin kepada anda bahwa agak berbeda nanti kelembagaan pengujian judicial review

9:14 yang ada di Amerika dengan yang ada di Indonesia kalau dia mereka dia kewenangannya itu ada di Mahkamah Agung sedangkan di Indonesia akan itu dibagi antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi ini menjadi poin pertama yang perlu Anda pahami selanjutnya akan Ayo kita akan belajar bagaimana proses pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia nah eh untuk membicarakan Bagaimana proses pembentukan mahkamah konstitusi di Indonesia itu akan kita rumput mulai dari proses pembentukan negara ini sampai kepada reformasi 1998 yang berbuat terhadap amandemen undang-undang Dasar 1945 jadi teman-teman biar anda tahu bahwa ternyata ketika pembahasan rancangan

10:02 undang-undang dasar di BPUPKI sesungguhnya sudah ada wacana untuk membentuk lembaga semacam mahkamah konstitusi di Indonesia nah Pada masa itu ada ini sangat terkenal sebagai pakar hukum tatanegara generasi pertama di Indonesia itu Profesor Doktor Muhammad Yamin Yamin mengatakan kepada anggota BPUPKI begini harusnya di Indonesia itu adem lembaga yang menguji produk hukum yang di cukup oleh parlemen bersama dengan Presiden Kenapa karena kita tahu bahwa anggota parlemen itu Presiden itu kan tidak bertindak harus berlatar belakang sarjana hukum bahkan bisa dikatakan mereka sebagian besar bukan sarjana

10:50 hukum artinya sebagai seorang yang bukan sarjana hukum tentu kurang memahami Bagaimana penyusunan norma kurang memahami Bagaimana validitas norma dan segala macam dan ini kemudian membuka peluang adanya pertentangan antara undang-undang dengan undang-undang dasar lalu kemudian Yang kedua bahwa anggota-anggota parlemen itu Kan berasal dari partai politik yang namanya partai politik tentu Mereka memperjuangkan kepentingan politik dan kepentingan politik itulah yang kemudian dituangkan di dalam undang-undang Nah ini juga semakin membuat ini juga semakin perkuat dugaan bahwa undang-undang itu berpotensi besar

11:35 bertentangan dengan undang-undang dasar cuma kemudian gagasan daripada Muhammad Yamin ini ditolak oleh BPUPKI dan salah satu pendapat yang menyanggah pendapat daripada Muhammad Yamin adalah apa yang dikatakan oleh Soepomo Supomo mengatakan bahwa yang dikatakan diamin itu benar katanya Tapi itu bisa diterapkan di negara-negara yang sudah maju sedangkan di Indonesia yang baru mau dibentuk ini kita masih kekurangan yang namanya jurus-jurus ataupun ahli-ahli hukum untuk menilai Apakah sebuah undang-undang itu normanya bertentangan dengan undang-undang dasar jadi alangkah baiknya itu tidak diterapkan di Indonesia dan itu kemudian diterima oleh

12:22 BPUPKI Makanya kalau Anda lihat di dalam undang-undang Dasar 1945 periode yang awal di sana tidak ada apa Mbak kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan disini tidak ada lembaga semacam mahkamah konstitusi itu yang pertama lalu kemudian dalam perkembangan selanjutnya a ternyata kegelisahan akan perlunya Memangnya judicial review itu sudah ada di dalam benak masyarakat Indonesia di dalam undang-undang nomor 14 tahun 1985 itu juga sudah diatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tapi ini kan masih

13:08 tahap dibawa undang-undang sedangkan undang-undangnya sendiri itu tidak bisa diuji kepada undang-undang dasar lalu kemudian yang ketiga dalam pasal 5 ayat 1 Tap MPR nomor 3 MPR tahun 2013 juga pernah dirancang bahwa undang-undang itu bisa diuji ke undang-undang dasar oleh MPR hai kenapa kewenangannya diberikan kepada MPR karena MPR lah yang membuat konstitusi atau undang-undang dasar ini tentu sebagai lembaga pembentuk undang-undang dasar MPR lah yang paling tahu apa isi daripada undang-undang dasar itu itu logikanya Pada masa itu tapi kemudian hal ini ditentang oleh berbagai pihak Kenapa karena MPR itu kan

13:55 anggotanya terdiri dari anggota DPR utusan daerah dan utusan golongan yang mayoritas ini merupakan anggota Partai politik artinya disini keberadaan MP dan keberadaan DP itu sama saja karena anggotanya itu itu juga sehingga kalau dia kemudian menguji produk yang dibuatnya sendiri itu tidak efektif ya harusnya kemudian yang diinginkan itu dalam konsep negara hukum demokrasi bahwa produk politik itu akan lebih bernilai akan lebih bagus kalau dia dinilai secara hukum kalau dia diuji secara hukum artinya dibutuhkan adalah pengujian secara judicial review bukan pengujian oleh MPR itulah kemudian yang terjadi di bagian

14:42 yang keempat bahwa MK kemudian lahir sebagai konsekuensi dari pada negara hukum dan amanat Perubahan ketiga undang-undang Dasar 1945 karena pembentukan mahkamah konstitusi itu merupakan amanat dari Perubahan ketiga undang-undang Dasar 1945 maka NK itu diatur secara spesifik di dalam pasal 24c dan pasal 3 aturan peralihan undang-undang Dasar 1945 kalau dalam pasal 24c diatur secara rinci mengenai kewenangan rekrutmen Hakim MK dan segala macam maka di dalam pasal 3 Tuhan peralihan diatur bahwa paling lama tanggal 17 Agustus 2016 selamat HUT dibentuk Mahkamah

15:29 Konstitusi ini adalah amanat dari pada Perubahan ketiga undang-undang Dasar 1945 lalu sebagai turunan dari pada pasal 24c karena kita ampunan Undang Dasar itu tidak mungkin mengatur secara spesifik Nah untuk memperjelas amanat dari pada undang-undang dasar maka dibentuklah undang-undang yaitu undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 inilah merupakan undang-undang pertama yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi tapi kemudian teman-teman ternyata ada dimiliki dinamika-dinamika diam2 Kama penghitung shift lalu dibentuklah undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 yang isinya kalau kita simpulkan itu mencakup empat hal yang pertama

16:16 yaitu adanya perubahan masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dari yang sebelumnya lima tahun menjadi dua setengah tahun terus kemudian usia minimal hakim MK yang sebelumnya itu 40 tahun lalu kemudian itu dinaikkan menjadi 47 tahun dan maksimal usianya telah 65 tahun ketika akan mencalonkan lalu kemudian cara menyemai pendidikan hakim MK itu sudah tiga kalau sebelumnya itu masih S2 dan kemudian pembentukan majelis kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi lalu di perkembangan selanjutnya muncul juga undang-undang nomor 4 tahun 2014 ya undang-undang ini muncul karena CG apa kegiatan yang dibuat oleh Akil Muchtar

17:02 dimana Saya rasa tidak ada orang Indonesia yang tidak tahu khas akhir Muchtar yang dimana dia terlibat didalam perkara penyuapan dalam perkara dalam perkara Pilkada Nah karena sebelumnya kan Mahkamah Konstitusi ini dianggap sebagai lembaga yang bersih lembaga yang peradilan yang modern yang transparan dan segala macam karena memang itu harus kita akui ya tapi ternyata MK ini menyimpan borok yaitu Akil Mochtar Kenapa bisa muncul orang-orang seperti akhir muka Tini dimakamnya konstitusi itu terkait dengan proses pemilihannya yang kurang transparan dan kurang baik gitulah Ya halo kemudian itulah yang diatur di dalam

17:48 undang-undang nomor 4 tahun 2012 bahwa syarat dan Tata cara pemilihan hakim MK itu harus transparan harus dibantu depan selnya lalu kemudian diuji publik baru kemudian diserahkan ke lembaga yang mengusulkannya karena kita tahu kan yang mengusulkan hakim MK itu ada tiga lembaga ada impact ada DPR ada presiden ada juga Mahkamah Agung pria Hello kemudian masa jabatan juga dikembalikan menjadi lima tahun dari yang sebelumnya adalah dua setengah tahun dan perkembangan yang terakhir ini tidak ada di modul yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2020 ini juga undang-undang yang menghebohkan masyarakat Indonesia karena apa Karena isinya itu mencengangkan

18:35 Hai dan dibuat tanda kutip secara tiba-tiba dan di musim pandemi pula nah isi daripada undang-undang nomor 7 tahun 2020 ini adalah tetap bahwa the masa jabatan daripada hakim MK itu adalah ke-15 tahun ya jadi masa jabatannya itu 15 tahun tidak ada lagi periode pertama periode kedua tetapi langsung 15 tahun cuma kemudian usia minimal calon hakim MK itu sudah dinaikkan dari yang sebelumnya di 47 naik menjadi 55 selanjutnya lalu apa yang menjadi wewenang daripada Mahkamah Konstitusi Nah kalau kita berbicara wewenang Mahkamah Konstitusi itu ada dalam pasal 24c ayat 1 undang-undang Dasar 1945

19:21 setelah perubahan disana dikatakan bahwa MK itu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar jadi ini yang merupakan kewenangan utama daripada maupun sunnah kamu konstitusi dan ini bersifat final Apa artinya final bahwa di sana tidak ada lagi upaya hukum ketika MK mengatakan bahwa undang-undang A itu sudah dibatalkan karena bertentangan dengan undang-undang dasar maka semua Indonesia harus menerima karena memang tidak ada upaya hukum yang bisa mengkontrol putusan daripada mahkamah konstitusi itu kewenangan yang pertama kemudian kewenangan yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

20:07 kewenangannya diberikan undang-undang dasar jadi istilah sederhananya kalau misalnya ada lembaga-lembaga negara ini yang berseteru yang berantem gitu ya antara DPR misalnya berantem dengan DPD mereka ribut rebutan kewenangan nah yang menjadi wasitnya yang menjadi penengah nya itu adalah the Mahkamah Konstitusi terus kemudian yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik karena Indonesia sekarang adalah negara demokrasi adanya kebebasan untuk berpendapat dan berserikat maupun berkumpul maka tidak akan mudah untuk membubarkan sebuah partai politik Oleh karena itu untuk membubarkan partai politik itu harus melalui sebuah peradilan itulah mahkamah konstitusi dan yang Hai keempat adalah memutus

20:55 perselisihan hasil pemilihan umum Jadi anda harus bisa membedakan antara perselisihan hasil dan perselisihan proses dimana kalau kita lihat sengketa-sengketa proses itu Kan bisa diselesaikan di lembaga-lembaga di luar Mahkamah Konstitusi jadi yang di selesaikan di MK itu hanyalah masalah hasil ya ketika misalnya sudah selesai proses keluar hasil rupanya para peserta pemilu mempersoalkan hasil ini itulah yang kemudian dibawa ke mahkamah konstitusi dan yang selanjutnya adalah kewajiban daripada Mahkamah Konstitusi kalau tadi kan adalah kewenangan maka ini adalah kewajiban-kewajiban daripada mahkamah konstitusi adalah

21:42 memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil presiden Nah ini bisa terjadi Misalnya Anda belajar didalam hukum tata negara ya bahwa ternyata Presiden itu bisa di-invite semen awan daripada invite semen itu adalah dari hak menyatakan pendapat yang dikeluarkan oleh DPR jikalau misalnya DPR merasa bahwa presiden ini sudah melakukan tindakan perbuatan tercela pengkhianatan terhadap negara kemudian melakukan tindak pidana berat dan segala macam dalam kemudian untuk menguji pendapat daripada DPR di bawalah dia ke Mahkamah Konstitusi Nah dari wewenang dan kewajiban mahkamah

22:28 konstitusi yang sudah dijelaskan tadi akan kita bisa melihat ada beberapa fungsi daripada mahkamah konstitusi fungsi yang pertama adalah sebagai pengawal konstitusi atau dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai the garden of constitution apa sih maksudnya itu maksudnya adalah bahwa MK itu dan sebagai benteng konstitusi tidak boleh ada atau ngapura ataupun kebijakan-kebijakan yang melanggar konstitusi kalau misalnya ada aturan yang melanggar konstitusi maka MK bisa membatalkan peraturan itu itu maknanya terus Kemudian yang kedua Sebagai penafsir final konstitusi makna daripada penafsir final adalah tidak ada lembaga

23:14 lain yang bisa mengantar penafsiran daripada MK tersebut jadi arti daripada menafsirkan itu adalah menterjemahkan apa sih maksud daripada pasar sekian ayat sekian undang-undang Dasar 1945 jadi hanya MK yang bisa menafsirkan itu lalu kemudian fungsi yang ketiga dan keempat bahwa mahkamah konstitusi itu beber fungsi sebagai pelindung HAM dan juga sebagai pelindung hak konstitusional warga negara ini agak saya gabungkan Kenapa karena memang HAM itu hampir sama dengan hak konstitusional warga negara walaupun tidak pisang karena kenapa saya katakan sama karena biasanya hanya itu diatur dalam konstitusi sebuah negara Kenapa

24:00 bisa MK dikatakan sebagai pelindung daripada HAM maupun hak konstitusional warga negara karena perlu Anda tahu bahwa salah satu syarat utama untuk memiliki legal standing ataupun kedudukan hukum di dalam menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah kalau seseorang warga negara ataupun masyarakat hukum adat ataupun badan hukum merasa bahwa kehadiran sebuah undang-undang itu merugikan hak asasinya ataupun hak konstitusionalnya itu dia jadi misalnya selama itu tidak berpotensi merugikan hak konstitusionalnya dia tidak bisa menguji sebuah undang-undang

24:47 ke Mahkamah Konstitusi Soalnya ada aturan yang akan bahwa orang suku masyarakat suku ini itu tidak bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPR ini kan diskriminasi misalnya ada seseorang yang suku ah hendak meini contoh Ya gimana Misalnya ada seseorang yang suka hendak mencalonkan menjadi anggota DPR tapi karena adanya aturan di dalam undang-undang itu kesempatannya menjadi tertutup karena ini menurut ia bertentangan dengan hak konstitusional sekaligus hak asasinya maka dia memiliki legal standing untuk menguji undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi inilah salah satu contoh

25:33 Bagaimana MK itu bisa melindungi HAM ataupun hak asasi hak konstitusional daripada warga negara dalam kemudian yang terakhir bahwa MK itu berfungsi sebagai pelindung demokrasi Kenapa dikatakan MK bisa melindungi demokrasi karena tadi saya satu wewenang daripada mahkamah konstitusi adalah bahwa MK berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu memilih tukang adalah salah satu tahapan ataupun salah satu kontestasi demokrasi untuk memastikan bahwa hasil daripada Pemilu itu adalah demokratis dan sesuai dengan aturan hukum maka itu bisa dilakukan di

26:19 Mahkamah Konstitusi selanjutnya kita akan membahas beberapa asas yang dilakukan atau yang diterapkan di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah ada namanya asas Ius Surya novik you suryanovi kini Artinya bahwa hukum tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada aturan yang mengatur itu oleh karena itulah kemudian maka Hakim harus melakukan bevinding yang saya katakan tadi itu melakukan penemuan hukum untuk memberikan keadilan kepada para pencari Line atau pemohon di dalam pengujian peraturan perundang-undangan itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah persidangan terbuka untuk umum jadi Anda lihat bahwa dimakam konstitusi itu kita

27:04 bisa mengikuti Bagaimana proses persidangan itu mulai dari persidangan awal sampai kepada persidangan akhir hanya satu tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa diakses oleh publik yaitu rapat permusyawaratan hakim MK karena ini merupakan internal daripada hakim-hakim MK maka kemudian ini dilakukan secara tertutup tapi kalau mulai dari proses pemeriksaan pendahuluan kemudian pembuktian sampai kepada pembacaan putusan ini bisa diakses oleh publik dan saya rasa hingga saat ini mahkamah konstitusi adalah satu-satunya dan Bagas yang paling transparan di dalam proses persidangannya oke terus

27:49 kemudian yang ketiga adalah independen impas yang bahwa MK itu tidak bisa berpihak di salah satu kelompok atau di salah satu pihak oleh karena itulah kemudian dalam proses persidangannya di harus menjaga keadilan baik itu di dalam hal pemberian pendapat pembuktian dan lain-lain kemudian penilaian secara cepat sederhana dan murah ini sudah lumrah Lady dalam proses peradilan di Indonesia karena Salah satu bukti bahwa di MK itu perbedaannya itu adalah murah ternyata para pemohon di Mahkamah Konstitusi itu tidak dikenakan biaya perkara beda dengan di Mahkamah Agung nya kalo diem Mahkamah Agung itu ada biaya perkaranya lalu kemudian

28:36 hak untuk didengar secara seimbang ini maksudnya ini ini terkait dengan ya independen dan imparsial tadi bahwa misalnya dalam pengujian sebuah undang-undang yang didengarkan MK itu kan bukan hanya pemohonnya tetapi juga para pihak terkait ataupun termohon nya semua didengarkan diminta dari DPR diminta dari Presiden sebagai pembuat undang-undang atau misalnya kalau ada pihak terkait maka dia juga diminta pendapatnya ataupun alasannya inilah yang kemudian diramu oleh Mahkamah Konstitusi di samping bukti-bukti yang ada untuk membuat sebuah keputusan dalam kemudian ada Hakim aktif dan pasif dalam persidangan

29:23 apa sih maksudnya Hakim pasif dan aktif Nah ketika belum ada permohonan ya maka MK itu tidak boleh aktif untuk memberikan usul terhadap undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang rasa Dia hanya bersifat menunggu tetapi kemudian ketika perkara tersebut sudah masuk ke persidangan maka hakim MK itu harus aktif baik itu melalui dari pertanyaan meminta alat bukti dan segala macam kemudian yang terakhir adalah praduga tepsa artinya disini adalah selama belum ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sebuah undang-undang maka sampai pada titik itu

30:08 undang-undang tersebut dianggap sah dan berlaku dan tetap mengikat kepada semua orang ini hampir sama dengan asas praduga tak bersalah itu ya tersakit Innocence selama belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka seseorang itu tidak bisa dikatakan sebagai bersalah ini pun seperti selama belum ada pembatalan dari Mahkamah Konstitusi maka sampai pada titik itu undang-undang tersebut masih tetap sah dan berlaku di NKRI kita masuk ke persidangan MK Hai jadi persidangan MK itu seperti yang saya katakan tadi bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi itu juga ke dalam empat bagian ada namanya pemeriksaan pendahuluan kemudian ada pemeriksaan persidangan ada

30:55 rapat permusyawaratan Hakim dan pengucapan putusan saya katakan tadi bahwa untuk yang pertama kedua dan keempat itu didapat secara terbuka ya dapat diakses oleh publik dan itu disiarkan secara langsung di YouTubenya Mahkamah Konstitusi tetapi khusus untuk rapat permusyawaratan Hakim itu merupakan internal dari MK dan tidak bisa di akses oleh publik kita mau Jelaskan satu demi satu Apa itu pemeriksaan pendahuluan jadi pembersihan pendahuluan ini adalah semacam pemeriksaan penyaringan terhadap perkara-perkara maka ketika ada masuk perkara dibentuk dulu Hakim Pane untuk menilai bagaimana masalah persyaratan

31:40 menu masalah legal standing Bagaimana kualitas daripada permohonan dan lain-lain itu diseleksi dulu oleh Hakim panel biasanya hakim PN ini tiga orang jadi berarti dan sembilan hakim MK itu bisa membentuk tiga panel kalau misalnya ah ah Hai permohonan yang masuk ini memenuhi yang namanya syarat formil maupun syarat Madrid maka dia bisa lanjut ke pemeriksaan persidangan di pemeriksaan persidangan inilah kemudian ada pembuktian ada keterangan dari ater mohon ada keterangan dari pihak terkait dan lain-lain lalu ketika misalnya semuanya itu sudah selesai dilanjut lah ke rapat permusyawaratan

32:26 Hakim disinilah kemudian Hakim akan berdiskusi Hai setelah melihat permohonan dan bukti-bukti yang ada ketika misalnya Hakim sudah mendapatkan keputusan maka putusannya itu diucapkan di dalam sidang pengucapan putusan nah bedanya di mahkamah konstitusi dengan di pengadilan yang lain bahwa Hai di Mahkamah Konstitusi itu pendapat yang berbeda itu tetap diakomodasi itu namanya adalah disetting opinion makanya kemudian di dalam beberapa perkara Anda bisa membaca disitu ada misalnya dari sembilan hakim MK 7 setuju 2-nya tidak setuju atau setuju dengan bersyarat itulah yang namanya disentri kopinya Oke

33:14 teman-teman itulah sebagai pembuka materi kita terkait dengan teori perundang-undangan nah semoga materi ini bermanfaat bagi anda kita bertemu di pertemuan atau sesi yang kedua terima kasih