Materi Pendidikan Pancasila Kelas 10 Semester 2 || Perwujudan Gotong Royong Dalam Ekonomi Pancasila

Indra Edu www.youtube.com

Brief Summary

This video discusses the implementation of "Gotong Royong" (mutual cooperation) within the Pancasila economic system in Indonesia. It covers the principles of the Pancasila economic system, its characteristics, and how it aims to achieve social justice and prosperity for all citizens. The video also touches on the roles of cooperatives, state-owned enterprises, and the government in fostering economic independence and welfare.

  • The Pancasila economic system is rooted in the five principles of Pancasila: Belief in One Supreme God, Just and Civilized Humanity, Unity of Indonesia, Democracy Guided by the Wisdom of Deliberation Among Representatives, and Social Justice for All Indonesian People.
  • Key characteristics include economic activities driven by social and moral incentives, a strong emphasis on national economic development, and the role of cooperatives as a pillar of the national economy.
  • The government plays a crucial role in ensuring fair distribution of wealth, promoting economic independence, and revitalizing public welfare.

Introduction

The video introduces the concept of "Gotong Royong" (mutual cooperation) in the context of the Pancasila economic system, which is part of the grade 10 Pancasila education curriculum. It emphasizes understanding the implementation of "Gotong Royong" in the Pancasila economy. The video aims to explain how the principles of "Gotong Royong" can be applied in the economic sphere to achieve a just and prosperous society.

Understanding the Pancasila Economic System

The Pancasila economic system is defined as a method to organize all economic activities within a society, involving both the state and individuals. It is based on the values of the five principles of Pancasila: belief in one God, humanity, unity, democracy, and social justice. According to Sri Edi Swasono, this system integrates religious ethics, humanistic values, national unity, economic democracy, and social justice. It prioritizes the welfare of all citizens over individual prosperity.

Characteristics of the Pancasila Economic System

Mubyarto outlines the characteristics of the Pancasila economic system, including economic activities driven by social and moral incentives, a collective desire for socio-economic justice, and a focus on strong national economic development. Cooperatives are considered a fundamental pillar of the national economy. The system balances centralism and decentralism to ensure economic and social justice while maintaining efficiency and growth.

Achieving Social Justice and Welfare

The video highlights that a key national characteristic is achieving a just and prosperous society, with justice being prioritized to ensure prosperity for all. Yudi Latif suggests that welfare development should focus on four main goals: advocating for budget policies that support public welfare, institutionalizing the cooperative spirit in business, establishing state control over shared resources and strategic production branches, and promoting economic independence through technology development.

Promoting Economic Independence

Economic independence involves being self-sufficient and capable of meeting one's own needs. Efforts to achieve this include restructuring cooperatives to be competitive and advanced, equipping cooperative businesses with entrepreneurial skills, and utilizing technology based on local potential. Moral foundations and legal frameworks are essential for cooperative management to prevent corruption and mismanagement.

Revitalizing Public Welfare

Indonesia is described as a welfare state where the government is responsible for the welfare of its citizens. The government must fairly distribute the nation's wealth. Yudi Latif emphasizes the state's role in creating fair relationships, developing equal opportunity structures, facilitating access to information and resources, and supporting meaningful participation in decision-making.

Examples of "Gotong Royong" in the Pancasila Economic System

The video provides examples of implementing "Gotong Royong" in the Pancasila economic system. These include cooperatives working to improve member welfare through economic democracy, companies allocating shares to employees, fair compensation and social security for workers, state control over vital production sectors, and the use of natural resources for the benefit of the people. Additionally, the government supports small and medium enterprises (UMKM), develops the creative economy and tourism, and creates a conducive business environment with easy access to capital for entrepreneurs.

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the App Store
Get it on Google Play

Transcript

Full transcript of “Materi Pendidikan Pancasila Kelas 10 Semester 2 || Perwujudan Gotong Royong Dalam Ekonomi Pancasila”. Click a timestamp to open the video at that moment. Need another video? Use the YouTube transcript generator.

0:00 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel indraahedu nah dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA SMK Ma sederajat yaitu semester 2 Adapun subpembahasannya itu adalah bagian B perwujudan gotongroyong dalam ekonomi Pancasila seperti biasa sebelum kita lanjut kepada pembahasan Mari subscribe terlebih dahulu like komen boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi adapun tujuan pembelajarannya peserta didik diharapkan mampu memahami perwujudan gotongroyong dalam ekonomi Pancasila sebagai pelajar Pancasila

0:47 tentunya kalian sudah memahami makna gotongroyong dalam masyarakat yang berbineka tunggal ika sekarang kalian akan mempelajari perwujudan gotongroyong dalam bidang perekonomian Pancasila sebagai ideologi dan paradigma pembangunan menghendaki keterkaitan antara pembangunan politik dengan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur Oleh karena itu sebagai bagian dari masyarakat manusia atauakyatakek pembangunan atau subjek yang menentukan sifat atau

1:33 corak ekonomi sekaligus sebagai aktor atau pelaku dalam faktor produksi dan bersama-sama dengan faktor produksi lainnya sistem ekonomi Pancasila tahukah kalian Apa itu sistem ekonomi ya sistem ekonomi adalah sebuah cara atau metode untuk mengorganisasi seluruh kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat baik yang dilakukan negara maupun individu atau swasta nah berbagai kegiatan ekonomi di dalamnya baik itu proses produksi distribusi konsumsi investasi dan sebagainya dilihat sebagai kesatuan sistem yang bersifat dinamis sehingga

2:21 perlu diatur agar terhindar dari kekacauan menurut Sri Edi swasono tahun 2009 sistem ekonomi Pancasila dapat dijelaskan sebagai sistem ekonomi yang berwawasan sila-sila Pancasila yaitu sebagai berikut ketuhanan yang maha esa etika dan moral agama tidak berdasarkan materialisme yang kedua kemanusiaan yaitu perekonomian yang humanistik adil dan beradab dan tidak mengenal pemerasan dan pengisapan yang ketiga persatuan berdasar sosionasionalisme Indonesia kebersamaan dan berasas kekeluargaan gotongroyong bekerja sama dan tidak

3:08 saling mematikan kerakyatan berdasarkan demokrasi ekonomi kedaulatan ekonomi mengutamakan hajat hidup orang banyak ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional yang kelima keadilan sosialara menyeluruh kemakmuran rakyat yang utama bukan kemakmuran orang seorang keadilan dan berkemakmuran sementara itu menurut mubyarto tahun94 ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila antara lain sebagai berikut yang pertama roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral yang kedua kehendak kuat seluruh masyarakat untuk mewujudkan

3:56 keadaan kemeran sosial ekonomi yang ketig prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi yang keempat koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional yang kelima adanya imbangan yang tegas dan jelas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga prinsip efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang kedua kesejahteraan yang berkeadilan ciri-ciri nasional adalah

4:41 mewujudkan masyarakat adil dan makmur artinya keadilan dikedepankan untuk mencapai kemakmuran dengan adil dan makmur masyarakat menjadi Sejahtera keadilan sosial menjadi perwujudan paling konkret dari sila-sila Pancasila menurut Yudi la tahun 2021 pembangunan Tata kesejahteraan harus mampu merespon empat sasaran utama pembangunan material teknologikal yaitu yang pertama memperjuangkan politik anggaran yang berpihak pada kesejahteraan umum yaitu berdasarkan pasal 23 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kedu melembagakan jiwa kopera

5:27 dalam dunia usaha ser sistem koperasi model Indonesia berdasarkan pasal 33 ayat 1 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ketiga melembagakan sistem penguasaan negara atas kekayaan bersama serta atas cabang-cabang produksi strategis dengan menempatkan peran dan fungsi yang tepat bagi BUMN berdasarkan pasal 33 ayat 1 dan 2 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia un 1945 yang ke memajukan kemandirian atau kedaulatan dan kemakmuran ekonomi melalu penguasaan dan pengembangan teknologi yang ketig Berdikari

6:15 perekonomian berik bid perekonomi darep TR presid soarno itu berangat daremikaia diangangsend itu perlu dikembangkan sikap dan pilaku mampu mencukupi kebutuhan sendiri upaya lain mewujudkan kemandirian ialah dengan membentuk ulang koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi yang maju dan mampu bersaing usaha koperasi harus dibekali dengan pengembangan kewirausahaan dengan memanfaatkan teknologi berbasis potensi dan karakteristik usaha landasan moral Pancasila dan hukum dilukan koperasi

7:00 bagi para pengurus dan anggotanya Oleh karena itu pengalaman kasus di koperasi seperti korupsi manipulasi atau penipuan kredit macet dan sebagainya dapat dicegah yang keempat revitalisasi Kesejahteraan Rakyat negara kita adalah negara kesejahteraan bukan negara liberal negara kesejahteraan adalah negara yang diselenggarakan oleh pemerintah demokratis yang bertanggung jawab terhadap Kesejahteraan Rakyat pemerintah harus mengatur distribusi pembagian kekayaan negara secara adil dan merata pada negara kesejahteraan etika politik warga negara bukan penghapusan hak perseorangan namun hak milik perorangan memiliki fungsi

7:47 sosial dan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan umum masyarakat menurut Yudi Latif tahun 2015 negara berperan dalam mewujudkan keadilan sosial yaitu dengan yang pertama ujudkan hubungan atau relasi yang adil di semua tingkatan sistem kemasyarakatan yang kedua mengembangkan struktur yang menyediakan kesetraan kesempatan yang ketiga memfasilitasi akses informasi yang diperlukan layanan yang dibutuhkan dan sumber daya yang dibutuhkan yang keat mendukung partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan untuk semua orang berikut ini contoh penerapanroyong dalam sistem ekonomi Pancasila kerasi merupakan badan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anggota berdasarkan

8:33 demokrasi ekonomi Meskipun demikian harus diperhatikan aspek profesionalisme akuntabilitas dan pengawasan supaya tidak melenceng dari tujuan dan ide pendirian koperasi yang kedua badan usaha ekonomi melalui perusahaan-perusahaan memberikan alokasi saham dalam jumlah besar kepada karyawannya yang ketiga pemberian gaji memperhatikan kepatuhan standar penggajian dan jaminan sosial bagi tenaga kerja atau karyawan yang keat cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara yang kelim bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di

9:20 dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuranakyat yangikutnya yang ke unit-unit usaha kecil dan menengah UMKM dengan perlindungan dan bantuan dari pemerintah lalu yang berikutnya mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang membantu usaha kecil atau UMKM untuk berkembang melalui promosi dan model pendampingan yang berikutnya pemerintah menciptakan iklim usaha perekonomian yang mudah danhat menbitan regulasi yangu yangakh akses mendapatkan modal bagi rakyat yang belum Sejahtera agar dapat berwirausaha dan mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya

10:07 Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya kami akhiri semoga bermanfaat asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Share

More video summaries