Ternyata Perang tidak asal Tembak!

0:00 [Musik] Selama beberapa tahun belakangan, bahasan tentang perang dunia kembali ramai diperbincangkan. Hal tersebut tak lepas dari meningkatnya intensitas konflik yang terjadi di berbagai wilayah belahan bumi dari Eropa Timur hingga ke Timur Tengah. Pada umumnya perang ditandai dengan kekerasan, kehancuran, dan kematian yang meluas. Hal ini tentunya memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia. Banyak masalah yang bisa muncul akibat perang mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, kondisi ekonomi yang memburuk,

0:47 trauma, disabilitas, sampai rusaknya tatanan politik. Karenanya untuk mengurangi dampak kemanusiaan dari tragedi perang, maka dibuatlah hukum perang atau yang disebut dengan hukum humaniter internasional. [Musik]

1:36 Di era modern seperti saat ini, meskipun perang adalah tindakan kekerasan berskala besar, namun tetap ada aturan internasional yang mengatur bagaimana saat perang, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat perang. Aturan-aturan ini dikenal sebagai hukum humaniter internasional atau hukum perang yang berkembang dari tradisi lama yang telah diperbarui untuk mengimbangi tantangan perang modern seperti senjata canggih, serangan cyber, dan juga konflik asimetris. Hukum humaniter internasional juga disebut sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang adalah hukum yang mengatur saat pelaksanaan perang.

2:24 Ini adalah cabang hukum internasional yang berusaha membatasi dampak konflik bersenjata dengan melindungi orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan dengan membatasi serta mengatur sarana dan metode peperangan yang tersedia bagi para kombatan. Hukum humaniter internasional atau disingkat HHI lahir dari kebutuhan untuk membatasi penderitaan manusia di tengah kekacauan perang. Sepanjang sejarah, konflik bersenjata seringkiali berlangsung dengan kekejaman yang luar biasa tanpa perlindungan terhadap warga sipil, tentara yang terluka ataupun tawanan perang. Hal ini mendorong munculnya kesadaran bahwa dalam kondisi perang harus ada aturan

3:11 yang membedakan antara kombatan dan nonbatan serta membatasi cara dan senjata yang digunakan agar tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Hukum humaniter bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak atau sudah tidak ikut serta dalam pertempuran dan mengatur bagaimana perang dilakukan secara legal dan etis. Hukum ini menjadi bagian penting dari hukum internasional dan tetap relevan hingga era modern di mana konflik bersenjata semakin kompleks. [Musik] Gagasan tentang aturan dalam perang bukanlah hal yang baru. Sejak zaman kuno, beberapa peradaban dan agama telah

3:56 menetapkan prinsip-prinsip moral dalam konflik. Dalam tradisi Kristen dan Yudaisme misalnya, terdapat etika perang yang menekankan perlindungan terhadap orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Dalam agama Islam juga terdapat larangan membunuh anak-anak, orang tua, tanaman, dan lingkungan, serta larangan merusak tempat ibadah saat perang. Sementara itu, India kuno dan Cina kuno memiliki aturan yang melarang serangan terhadap orang yang tidak bersenjata dan perlakuan terhadap tawanan. [Musik] Meski demikian, prinsip-prinsip tersebut bersifat lokal dan belum terlembagakan

4:41 dalam sistem hukum internasional yang mengikat semua negara. Pada abad pertengahan hingga abad ke-18, kekejaman dalam perang masih sering terjadi. Namun, seiring berkembangnya pemikiran hukum dan moral, muncul tokoh-tokoh penting seperti Hugo Grotius, seorang filsuf Belanda yang pada tahun 1625 menulis karya diure Aspasis atau yang berarti hukum perang dan damai. Grotius sendiri kemudian dianggap sebagai bapak hukum internasional modern karena pemikirannya. Ia menekankan bahwa perang harus memiliki batasan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

5:27 Pemikirannya menjadi fondasi awal dalam merancang sistem hukum perang yang mengikat secara universal. Namun perkembangan nyata hukum humaniter baru terjadi pada abad ke-19 setelah peristiwa tragis yang mengguncang benua Eropa. [Musik] Tonggak penting dalam sejarah hukum humaniter dimulai dari pertempuran Solverino pada tahun 1859 di negara Italia. Henry Danon, seorang pengusaha dari negara Swiss menyaksikan ribuan tentara yang terluka tanpa perawatan dan menderita di medan perang. Ia terak mengorganisir bantuan sukarela bagi para korban dan kemudian menuliskan

6:14 pengalaman tersebut dalam buku A Memory of Solverino. Buku ini menggugah kesadaran internasional akan pentingnya melindungi korban perang. Dan pada tahun 1863 lahirlah Komite Palang Merah Internasional. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1864, digelar konferensi internasional yang menghasilkan konvensi Genewa pertama yang mengatur perlindungan bagi tentara yang terluka di medan perang dan menetapkan simbol palang merah sebagai tanda perlindungan kemanusiaan. Inilah awal mula hukum humaniter yang disepakati secara internasional.

7:01 [Musik] [Tepuk tangan] Setelah konvensi Genewa pertama, hukum humaniter terus berkembang. Pada tahun 1906 dan tahun 1929, konvensi tersebut diperluas mencakup perlindungan korban perang laut dan tawanan perang. Sementara itu, konvensi Denha yang diselenggarakan pada tahun 1899 dan tahun 1907 memperkenalkan aturan mengenai cara berperang termasuk pelarangan penggunaan senjata tertentu seperti peluru yang menyebabkan luka berlebihan. Konvensi ini mulai mengatur secara lebih teknis tentang senjata serta perlakuan terhadap orang yang tidak ikut bertempur. Namun, meski hukum-hukum ini

7:49 telah dirumuskan, pelanggaran tetap terjadi secara masif, terutama dalam Perang Dunia pertama dan kedua, sehingga mendorong perombakan besar terhadap sistem hukum perang. Pada tahun 1949, setelah Perang Dunia Kedua yang mengerikan, para diplomat berkumpul kembali di Genewa untuk mengadopsi empat perjanjian yang menegaskan kembali dan memperbarui perjanjian sebelumnya serta memperluas aturan untuk melindungi warga sipil. Beberapa perjanjian tersebut kini secara kolektif dikenal sebagai Konvensi Genewa 1949 dan berisi aturan-aturan perang yang paling penting. Sejak saat itu, aturan

8:37 perang telah diratifikasi oleh 196 negara. Aturan-aturan ini melindungi orang-orang yang tidak ikut berperang dalam konflik dan mengekang kebrutalan perang dengan menetapkan batasan senjata dan taktik yang dapat digunakan saat perang. [Musik] [Tepuk tangan] Memasuki abad ke-21, tantangan terhadap hukum humaniter semakin kompleks. Konflik asimetris, penggunaan drone, serangan cyber, serta perang melawan kelompok non negara seperti teroris mempersulit penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter tradisional. Meski demikian, prinsip dasar tetap berlaku seperti perlindungan terhadap warga sipil, pelarangan penyiksaan, dan

9:24 pembatasan senjata yang berlebihan. Untuk menegakkan hukum ini, komunitas internasional mendirikan Mahkamah Pidana Internasional pada 2002 yang memiliki yuridiksi untuk mengadili individu atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga genosida. Di samping itu, organisasi seperti Palang Merah Internasional tetap menjadi aktor kunci dalam monitoring dan pendampingan korban konflik. [Musik]

10:17 Hukum perang bertujuan untuk mengatur bagaimana konflik bersenjata dilakukan secara sah dan manusiawi. Agar hukum ini dapat diterapkan secara efektif, ditetapkan sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam perang. baik negara maupun aktor nonegara. Prinsip-prinsip utama dalam hukum perang antara lain adalah pembedaan, proporsionalitas, kebutuhan militer, dan juga kemanusiaan. Keempat prinsip ini membentuk fondasi dalam menerapkan hukum humaniter internasional di lapangan.

11:04 [Musik] Prinsip pembedaan merupakan pilar terpenting dalam hukum perang. Inti dari prinsip ini adalah kewajiban untuk membedakan secara jelas antara kombatan atau pihak yang sah dalam bertempur dan non kombatan seperti warga sipil, tenaga medis, pekerja kemanusiaan, dan juga lain-lainnya. Serangan hanya boleh ditujukan kepada sasaran militer yang sah dan dilarang menyerang warga sipil atau objek sipil seperti rumah, sekolah, rumah sakit, dan juga tempat ibadah. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

11:56 Prinsip proporsionalitas mengatur bahwa kerusakan sampingan yang ditimbulkan oleh serangan militer tidak boleh berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan. Artinya meskipun target militer secara sah, serangan tidak boleh dilakukan jika dampak terhadap warga sipil atau infrastruktur sipil terlalu besar dan tidak sebanding dengan manfaat militernya. [Musik] Misalnya menyerang gudang senjata musuh yang terletak di tengah kawasan padat penduduk dan bisa menyebabkan ratusan korban sipil dapat melanggar prinsip ini. [Musik]

12:44 Prinsip ini menyatakan bahwa hanya tindakan yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan militer secara sah yang diperbolehkan dalam perang. Kebutuhan militer mengizinkan penggunaan kekuatan untuk melemahkan kemampuan tempur lawan, tetapi tidak untuk membalas dendam, menyiksa, atau menghancurkan secara sembrono. Serangan yang tidak memberikan keuntungan militer yang signifikan atau yang dilakukan hanya untuk menimbulkan penderitaan dianggap melanggar prinsip ini. [Musik] Prinsip kemanusiaan menuntut bahwa semua pihak dalam konflik harus memperlakukan

13:31 lawan dan korban perang dengan martabat dan belas kasih sejauh kondisi yang memungkinkan. Hal ini mencakup larangan terhadap penyiksaan, perlakuan kejam, penghukuman tanpa pengadilan, dan serangan terhadap orang yang sudah menyerah atau tidak mampu bertempur. Prinsip ini menjadi dasar lahirnya perlindungan terhadap tawanan perang, warga sipil, dan juga korban luka-luka. Bahkan di tengah medan perang, prinsip kemanusiaan mengingatkan bahwa musuh tetaplah manusia dan ada batasan moral dalam menjalankan kekerasan. Keempat, prinsip utama dalam hukum perang merupakan kerangka moral dan

14:17 hukum yang harus dipatuhi dalam setiap konflik bersenjata. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menuntut tanggung jawab dari pihak militer dalam menjalankan operasi, tetapi juga menjadi dasar bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Meskipun medan perang seringki berada dalam situasi kacau dan kompleks, keberadaan prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa dalam peperangan, nilai-nilai kemanusiaan tetap dijunjung dan penderitaan manusia diminimalkan. [Musik] Itulah sedikit penjelasan tentang hukum humaniter internasional atau hukum perang yang berlaku. [Musik]

15:02 Pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua negara patuh pada hukum perang internasional tersebut? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.