PAK PRESIDEN EVALUASI SEMUA TUNJANGAN PEJABAT, BENAR DEMONSTRASI ITU SENGAJA DIBUAT?? (RIEKE DIAH P)

Ringkasan Singkat

Video ini membahas berbagai isu politik dan sosial di Indonesia, khususnya terkait kinerja DPR, transparansi anggaran, dan perlindungan pekerja. Rike Pitaloka, seorang anggota DPR, memberikan pandangannya mengenai tuntutan masyarakat, alokasi anggaran negara, dan pentingnya data yang akurat untuk pembangunan. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi:

  • Evaluasi gaji dan tunjangan pejabat negara.
  • Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
  • Transparansi anggaran dan data publik.
  • Perlindungan pekerja platform dan isu kekerasan seksual.
  • Pentingnya komunikasi yang baik antara pejabat dan masyarakat.

Pembukaan dan Latar Belakang

Denny Sumargo mengundang Rike Pitaloka untuk membahas isu-isu politik terkini, termasuk tuntutan masyarakat terkait anggaran DPR dan transparansi. Rike Pitaloka menjelaskan bahwa dia baru saja menghadiri rapat anggaran yang membahas alokasi APBN sebesar 3.000 triliun lebih. Dia menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran agar pajak yang dibayarkan masyarakat sepadan dengan manfaat yang diterima.

Tunjangan DPR dan Aspek Legalitas

Rike menjelaskan perbedaan antara anggota DPR yang dinonaktifkan dan diberhentikan, serta proses pemberhentian yang melibatkan partai dan presiden. Dia juga membahas tentang kemungkinan pembubaran DPR yang memerlukan amandemen konstitusi. Terkait tunjangan, Rike mengakui bahwa tunjangan perumahan memang ada, namun dia secara pribadi mendukung penghapusan semua tunjangan jika memungkinkan. Dia menjelaskan bahwa pemberian tunjangan pejabat negara diatur oleh banyak undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga secara hukum, tunjangan DPR legal, tetapi belum tentu moral.

Evaluasi Gaji dan Transparansi Anggaran

Rike menekankan pentingnya evaluasi gaji dan tunjangan di semua lembaga negara, termasuk pemerintah daerah dan DPRD. Dia membawa buku RAPBN 2026 yang berisi rincian gaji dan tunjangan di berbagai kementerian dan lembaga. Rike juga menyoroti perlunya transparansi anggaran secara menyeluruh, tidak hanya di DPR, tetapi juga di semua kementerian dan lembaga negara. Dia mengkritik kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran, seperti alokasi 3 triliun untuk informasi statistik yang dianggap tidak jelas peruntukannya.

Transparansi dan Data yang Akurat

Rike membahas pentingnya transparansi anggaran dan data yang akurat. Dia mengusulkan agar masyarakat dilibatkan dalam pengumpulan data sejak awal, dengan memanfaatkan teknologi digital. Rike juga menekankan perlunya dukungan presiden untuk menerbitkan peraturan tentang sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data yang presisi. Dia mengkritik kurangnya transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data, serta pentingnya data yang akurat untuk menghitung alokasi anggaran secara tepat.

Peran dan Tanggung Jawab Anggota DPR

Rike menjelaskan bahwa gaji anggota DPR sekitar 4 juta rupiah, ditambah tunjangan perumahan sekitar 50 juta per bulan. Dia juga menjelaskan bahwa DPR RI berbeda dengan DPRD karena DPR RI diatur oleh konstitusi dan berfungsi sebagai pengawas eksekutif, bukan pengguna anggaran. Rike menceritakan pengalamannya menolak anggaran DPR yang disamakan dengan DPRD karena perbedaan fungsi tersebut. Dia juga membahas fasilitas VIP untuk anggota DPR yang kini sudah dihapuskan.

Motivasi Menjadi Anggota DPR dan Keputusan Politik

Rike mengungkapkan motivasinya menjadi anggota DPR adalah untuk memastikan tidak ada lagi orang miskin yang ditolak rumah sakit. Dia menekankan bahwa kemiskinan dan kebodohan yang terstruktur adalah musuh utama bangsa. Rike menjelaskan bahwa semua keputusan adalah keputusan politik, termasuk masalah ekonomi dan sosial. Dia mencontohkan bahwa peningkatan atau penurunan UKT, harga cabai, dan perlindungan WNI di luar negeri adalah hasil dari keputusan politik.

Kewenangan Ketua DPR dan Proses Legislasi

Rike menjelaskan bahwa ketua DPR hanyalah juru bicara, dan keputusan sebenarnya ada di tangan komisi-komisi. Dia menekankan bahwa sistem pengambilan keputusan di DPR bersifat kolektif dan kolegial. Rike juga membahas tentang proses legislasi, termasuk pembahasan RUU Perampasan Aset yang memerlukan persetujuan dari berbagai pihak dan tahapan. Dia menjelaskan bahwa proses legislasi dapat dipercepat jika ada keputusan politik yang kuat.

Perpu dan Percepatan Proses Hukum

Rike menjelaskan bahwa jika DPR tidak bertindak cepat, presiden dapat mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Dia menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap substansi Perpu agar tidak disalahgunakan. Rike juga membahas tentang proses pengajuan RUU yang bisa berasal dari DPR, pemerintah, atau masyarakat. Dia memberikan tips agar RUU dapat segera dibahas, yaitu dengan memasukkannya ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas.

Tindak Lanjut Tuntutan Masyarakat

Rike membahas beberapa tuntutan masyarakat, seperti pembentukan tim investigasi independen untuk kasus Afan dan korban kekerasan lainnya, penghentian keterlibatan TNI dalam keamanan sipil, dan pembebasan demonstran yang ditahan. Dia menjelaskan bahwa tuntutan-tuntutan ini akan diteruskan ke komisi terkait di DPR. Rike juga menyoroti pentingnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap implementasi undang-undang yang sudah ada.

Kualitas Anggota DPR dan Hati Nurani

Rike menekankan bahwa kualitas terpenting bagi seorang anggota DPR adalah hati nurani untuk rakyat. Dia mengkritik anggota DPR yang flexing aset dan melupakan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Rike juga menyoroti pentingnya moralitas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPR. Dia menekankan bahwa sebagai wakil rakyat, dia merasa bertanggung jawab kepada Tuhan dan tidak bisa bertindak semaunya.

Kekerasan dan Perlindungan Perempuan

Rike membahas tentang kekerasan oleh polisi dan perlunya kepatuhan terhadap SOP pengendalian massa. Dia juga menyoroti pentingnya investigasi terhadap kepemilikan aset anggota DPR oleh KPK. Rike juga membahas tentang kasus Mas Uya dan Eko Patrio, serta pentingnya kehati-hatian dalam berkomunikasi agar tidak menyakiti hati masyarakat. Dia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk korban kekerasan seksual di dunia digital.

Konsolidasi Nasional dan Diplomasi Internasional

Rike menekankan pentingnya konsolidasi nasional dan diplomasi internasional dalam situasi saat ini. Dia mengapresiasi langkah presiden bertemu dengan para pemimpin negara lain untuk menjalin kerjasama, termasuk di bidang pertahanan dan keamanan. Rike juga mengutip pidato Presiden Jinping tentang pentingnya menjadi bangsa yang tidak bisa diintimidasi oleh pihak luar, serta menambahkan bahwa bangsa yang hebat juga tidak mengintimidasi rakyatnya sendiri.

Rekomendasi dan Ajakan untuk Masyarakat

Rike mengajak masyarakat untuk menggunakan media sosial sebagai alat perjuangan dan menggunakan hashtag #APBNuntukRakyat. Dia merekomendasikan beberapa tindakan, seperti ratifikasi Perpu Perampasan Aset, UU Sistem Pendataan Presisi Nasional, dan Perpres Perlindungan Pekerja Platform. Rike juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, serta mengajak masyarakat untuk keluar dari rasa takut dan berani melakukan perubahan.

Penutup dan Harapan

Rike menutup diskusi dengan mengucapkan terima kasih atas semua masukan dan kritik. Dia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menekankan komitmennya untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat. Rike berharap agar APBN dapat dialokasikan secara tepat sasaran dan sistem perdagangan dapat diperbaiki. Dia juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi kinerja DPR dan pemerintah.

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the Apple Store
Get it on Google Play

Transkrip

YouTube Transcript Generator

0:00 can't answer yes. Mom, you don't need to show me that data. You have to see how the data that needs to be seen by this society must be fought for, Say. Can't understand all kinds of spending. Only you guys know. Indonesian research returns to 0 km. Evaluate all salaries and allowances in state institutions. Impose a moratorium on all overseas visits . Not just the DPR. Here's 3 trillion. What for? The Speaker of the DPR is just a speaker. I want to study politics. So we invited the one and only Mrs. Rike, Pitaloka SS. It 's started, M. Hum. Wow, have you started yet, Ma'am? Oh I see. Yes, we want to make it easy, I want to read that I was born in Garut on

0:47 January 8, 1974. Ah, there's no need to mention the year. A bachelor's degree in Dutch literature, University of Indonesia, Master of Philosophy Studies. 2007. Doctor of Communication Science, University of Indonesia 2022. Wow, there's no need to ask about this. A long and wide career journey. Yeah, no need. Mrs. Riket has responded to the political issue regarding the DPR allowance issue. Absorbed. You just came from a meeting, right? Budget meeting. This is another crucial moment in determining the allocation of the 3,000 trillion-plus state budget. Will this really hit the mark? or then there is another inaccuracy in targeting and then ee what, the people's taxes

1:35 increase. But actually, what the people get is not commensurate with the taxes they pay. I want to take it easy first. If there is a narrative that someone in the DPR is deactivated, will he still receive allowances and other facilities? Well, that's it. Well, being deactivated is different from being dismissed. Okay, yeah. If it is deactivated, and what needs to be noted is that based on the constitution, the party will propose it, then the termination must be signed by the president, if I'm not mistaken, like that. Okay, so there is a time period where he can't be dismissed immediately, that day he immediately stops working, the administrative process is complete.

2:21 That's not possible, right? Including the dissolution of the DPR. The question is, can the DPR be dissolved? Can. So how can the dissolution be constitutional? Amend the Constitution again. In the third amendment to the Basic Law, Article 17C states that the DPR cannot be frozen or even dissolved. Hmm. So it all goes back to the constitution. Yes So because we also can't imagine that there is a phenomenon like this now. It was a valuable lesson at least for me. Not to mention earlier I received friends thank you for coming. Who were there in front of the DPR building earlier, Ma'am? Jeremy Jeremi Jerom. Then Andovi. Andovi had a dialogue earlier.

3:07 Yes Then ee if it can't be done personally because of the institution. But if asked anything personally, yes, I give support to ee regarding this demand, yes. Hehe. and of course support the leadership and relevant commissions to follow up on these demands. Yes, there are 17 + 8 demands. Have you seen all the demands yet? Already. Already. Eh, one of them is talking about allowances. The allowance is actually a housing allowance because our official residence was abolished. Yes, I know that. In the end, they were actually given money, for example, the DKI DPRD also received a housing allowance of Rp. 78 million per month. per month and some levels two and also provinces,

3:54 yes, there are allowances like that. Well, if asked again personally, please remove all allowances, if you want to get them, please do so. But don't forget that the DPR is a state institution, one of the state institutions called the legislative institution, but there is an executive and judiciary. Yes, it is true. Well, the matter of allowances for officials in state institutions is regulated in approximately 11 laws and 12 government regulations. Oh, that much. Yes, because there must be legal accountability. If asked whether the DPR allowance of that size is legal? Yes, legally he is legal. Legal. But ee I often say that

4:41 what is legal is not necessarily moral. So that's an important note. Well, with this issue, I think this is the momentum that must be taken for ee I say Indonesian research to return to 0 km for all, including for all ee bureaucracy and those of us who work in state institutions. Hehe. If you want to evaluate all salaries and allowances in state institutions. Let's support the President to immediately issue regulations for Heeh's evaluation. on all ee allowances in all state institutions including in local governments and their DPRD. That's

5:26 how it is. Here, I brought this on purpose. What is the name of it, Ma'am? This is the 2026 RAPBN book. It contains all ministries and institutions, including the DPR, their salaries, and allowances. They are all just lump sums. Hmm. But if we look at it, I'll take another example, ee performance allowances, ee ministry, one of the highest is the Ministry of Finance. 300% 300% of the allowance. Well, 300% a year huh? One month allowance. One month's allowance will then be accumulated into a year. Ma'am, how much is it, Ma'am? For example, how much? Yes, read it, ma'am. Read it. Reading too. Because in my opinion, if you want to do it, do it all. While the president can be firm,

6:13 do it. End the moratorium on all overseas visits. Not only the DPR, but also the executive and judicial institutions. If it's urgent, you have to go. For example, if the president has to visit China, there is an important diplomatic meeting that is a must. Actually, if we talk about the 17+8 demands, there is talk about transparency, what kind of transparency is the DPR in particular? Yes The problem of budget and all sorts of transparency is that ultimately the public never sees it, right? Ultimately, anything that is covered up inevitably raises suspicion. Well, now there is transparency regarding what the DPR or perhaps all APs get because when talking about the DPR budget,

6:59 it is included in the APBN structure. Yes So if you want transparency, transparency for everyone, that's how it should be, right? Don't be one-sided in the DPR, okay? Thank you if such criticism is important to me . But it would be better if transparency was for all ministries and state institutions. Yes central and regional governments. Yes If you want to, if you want to, not necessarily everyone wants to, you have to want to. This is the momentum in my opinion. Well, then there is another narrative that the housing allowance is IDR million not per month, but per year. So what is the correct way? How? Rp. 50 million per month. But what about this, Ma'am? What is clear is that, Ma'am, what is clear is that, Ma'am. But the budget is for 1 year. Hey.

7:46 So discussing the budget is I APBN Heeh. for 2025 1 next year 2026 cannot be credited. Well, now I'm a member of the DPR, Ma'am. Member of the House of Representatives. So, what do I get , ma'am? I am a member of the DPR. Wages. Salary 4 point something. Yes, that's it. That's appropriate, just google it. It's not nice to talk about these numbers, right? What do I get first? Salary, yes. Wages. Then I get a salary and allowance. What allowance? Housing allowance. My most crowded house is the biggest house allowance house allowance R million per month, right? R million per month, wei 600 dong a year, if I'm 5 years old, I'll get R billion, right, times 5, 3 M, Ma'am, I've already got 3 M, Ma'am, yes, yes, if you want to delete it, delete it, hold on, Ma'am, I'm a member of the DPR, so

8:33 what else do I get, Ma'am, the same as the others, electricity, all sorts of things, blah, blah, blah, I don't know the details, electricity, it's not big, so the point is, Ma'am, the point is, in this 1 year, Ma'am, how much can I get, Ma'am, if I become a member of the DPR, I'll apply for a job, this is the story, right? I do n't know, I guess. I don't really know that because I served four terms. Yes, four periods. So I think it's relatively relative for me to just return it like the old salary and allowances. Just be proportional. Just be proportional. I once, sorry, DPR friends, I once refused and finally there was a cancellation, that the DPR would get a budget like the DPRD of 25 billion per year . Okay.

9:18 Because in my opinion, the DPR RI and the DPRD are different. Yes The Indonesian House of Representatives is regulated by the Constitution. Its function is as an executive supervisor. Yes, that's right. So not as a budget user. That's right. ee and the Indonesian House of Representatives should work not only for the electoral district. Yes Because the Republic of Indonesia is only for electoral districts, the name changes to DPR electoral districts. Yes Well, if the DPRD is based on the Regional Government Law, it is part of the government. Hehe. So, he has a budgeting function for budget users. he can then he has pokir.

10:04 Hehe. Well, basically, it was wrong legally and in the end it was cancelled and yes, it was acceptable if everyone got angry. Yes I am the second one. Secondly, what year did you first enter the DPR , Ma'am? That time was 2009, Mas. 2009, yeah. Members of the Indonesian House of Representatives can receive treatment with VV VIP facilities. Yes VVP I went abroad. Yes Yes Then I thought Oneng was thinking about joining the DPR. Of course. Why are people being turned away from hospitals? The period of the people's representatives. Is not it? Yes yes. So it's been cancelled, now

10:49 DPR RI can no longer go abroad for treatment, it 's no longer allowed, friends. If that's the rest, that's it, right? Do you understand, friends? Yes, I understand. Because it's like this, Ma'am, the social gap is really felt. So the point is this, the people are represented by the DPR. The DPR is a group of people who represent aspirations and hopes. Then the problem is with these people, what will Rikediyah Pitaloka do? Hehe. I, with all that I have, happen to be the general chairman of the Confederation of Working People. Hey. Yesterday's consolidation of the motorcycle taxi driver who died, Avan, was part of our motorcycle taxi network, right? So we have to make sure first until we get all the BPJS. All. Well, I

11:34 then became my dissertation and I continued this research is the importance of improving the country's basic data . I will continue to talk because if the basic data is not accurate, not up to date, not relevant, then all this talk, including the DPR allowances, cannot be calculated accurately. But if you mean our data collection in Indonesia is still a mess, Ma'am. K. So what I'm doing is I'm going to keep pushing. Hmm. Here, if I may add, this is a demand. Hehe. National precision data recording system law. Yes It doesn't exist yet. There are only statistical laws. Statistics are just one form of data

12:19 analysis. The question is, what is the basic data for the statistics conducted by BPS? Well, that's it, with the previous budget of 6 trillion, he exaggerated the worker protection budget, yes, the Ministry of Manpower 1.3 trillion, the Ministry of Trade 1.4 trillion, and he just asked for 3 trillion to show the results. In my opinion, rejecting the increase, just showing the results requires IDR trillion . 3 trillion for what? Reallocate it. The provision and service of statistical information alone must be 3 trillion. The question is 3,000 trillion with only numbers like this being spelled out. Hehe. Do we know what it's for? Yes, that's the transparency that people

13:05 say is not superficial, but the country's transparency must start with transparency, not just data collection. Yes The data collection must involve the people from the start of the data collection. That means digital. This digital has become open and everyone can access it. What I mean is, a map like this is what makes the villagers fly drones and then measure them with ee and then enter the application by name and address. Yes Yes, can. That's why if I say this, you can click out who should receive help. Hehe. What I think is urgent is that Mr. President, please also give us support to immediately issue a presidential regulation on the

13:52 regional development planning system based on precise data. Well, why didn't it ever finally get released? Yeah, I can't answer that. I'm asking for your support, Mom, you don't need to show me the data. You have to see how it works. That's what we need to see society digitally and openly. It's just a matter of data. Yes But not everyone has this data, ma'am. What I mean is, I'm simple. This must be fought for, Say. Ca n't. Understand. I understand. It's just that I'm simple . Where is this website? People can see where the data is collected, what the salaries and allowances are like for the DPR , what the ministries are like. Because transparency like this does n't exist in our country. Finally what?

14:38 All kinds of spending. Only you guys know, who knows? So please support me, the National Precision Data Collection System Law, Presidential Regulation, eh, Regional Development Planning based on precision data. Yes Not only the ee Commission, but I think all commissions should be digitalized. No this is not my commission it is my commission. But in my opinion, this is a moral and constitutional responsibility . that we, if I were you, might as well do it while we still have some time . There is age, there is position. There's no age, no position, you can't give policy. Hey. There is a position, no age, you want to make policies in the grave. It's impossible, right? Yes I can't do that either. Okay. Hold on, ma'am. My mother's concerns, I want to hear

15:24 first as a member of the DPR, were you worried yesterday, Ma'am, seeing the situation in Jakarta, people making a fuss about doors not being opened. Are you really worried, Mom ? What are you worried about? Yes, this shouldn't have happened like this. Okay, this shouldn't have happened and actually, it's a valuable lesson on how to communicate better. That's it, in my opinion, the way of communicating to convey opinions, whatever our background, whatever our background, when we become representatives of the people, we are indeed servants of the people, in fact, we cannot use narratives with

16:09 choice of words, diction that seems to challenge the people, in my opinion, maybe I'm wrong, but that's my point of view. So, for example, if it's not that I won't be criticized, it's not that I won't, it 's true that I will definitely be criticized. No way. And I think that if we are criticized, it means that the people are paying attention to us. That's right. If someone doesn't receive criticism, it means that the people have probably forgotten or don't know whether they are representatives of the people or not. That's right. Because in order to develop and grow, criticism must exist. When you were wearing an official's uniform, it was different when you became Mrs. Oneng, right? H is different, the language is different, how to behave is also different. You've been thinking about that since the beginning, right, when you first entered in 2009. So, if you ask me what my motivation was for becoming a member of the DPR, right?

16:55 Hehe. Because I also started as a student activist in the 95 days. So take part in the demo every day. Is this throwing or not? I was beaten, wasn't I? Oh, mom was beaten. What have you ever been attacked for? Provocation, of course. Don't laugh first. There's no, but I think so I can also say there's something that I call the invisible hand in this action because hey of course what's it called, people who take part in the demonstration will definitely understand. Yes And that doesn't mean you can't demonstrate, that's absolutely fine. I ee but the short story is that becoming a member of the DPR for me is my awareness, my conscious choice. I say it over and over again because why? Hey, at

17:41 that time I was still in the entertainment world and the soap opera was really popular. Then I held one event Heeh. presenter ee on one of the private TV stations. Then the producer said, "Are you serious about leaving the world that you are in? " Yes and with all the risks the DPR is like that. But I think it's time because I come from a poor family. At first, I felt like I really knew how bad it felt to be a child from a poor family. Okay, yeah. So my mother died because she

18:27 couldn't get treatment, so life is God's business. Yes, it is true. But the family will definitely be sad if we can't see our parents or family, our loved ones are sick, we can't get treatment and so on. Yes Well, honestly, my personal motivation is that I feel that if in other countries there are no poor people who are turned away from hospitals, why can't it be the case in Indonesia? Hmm. It means there is something that needs to be fixed. I. So if someone says that the biggest enemy of this nation is poverty and stupidity, actually, if I may add, the biggest enemy is not poverty and stupidity, but impoverishment and stupidity

19:12 that is carried out. Poverty and ignorance are structured and are a system that must be fixed. The change in the transition system from a monarchy or kingdom to democracy was marked by the birth of political parties and representation in parliament. So. Well, political decisions uh wherever you go, you will be a police officer. Wherever you go, you will be part of a policy, not an insurance policy. Igara kota yaani rom so understand tak ada yang tidak keputusan politik. We can talk this freely. This digital public space is a political space because there is a political decision that there should be no more silencing. In the past, even the

19:57 ban on several media outlets was a political decision, not just the price of chilies . Whether UKT increases or decreases is a political decision . how then the price of chilies is also a political decision. Whether UKT increases or decreases is a political decision . How then do our citizens become victims of human trafficking, the number of which is increasing all the time. It was a political decision. The protection budget is only 200 billion or so for the protection of Indonesian citizens throughout the world. It was a political decision. Yes I walk in front of your house, this is a political decision. Whether the cement used for this construction will be made by the national industry or foreign cement, that is a political decision, there is

20:43 nothing that is not a political decision, it is just a decision. Well, that political decision is a legal decision. Yes The legal decision was made in two places nationally. Yes involving the Merdeka Palace in this case the highest level executive, the president and his assistants, namely ministers, and then the DPR in Senayan, these two places . So at that time, if it was like this, I wanted at least no more poor people to be turned away from hospitals. That means I have to enter the DPR. If you were the speaker of the DPR, what would you do? In my opinion , the DPR chairman is just a

21:31 mouthpiece. But the decision is not actually up to the DPR chairman. This also needs to be straightened out. Okay. He is the spokesperson for the DPR. The decision is up to each commission . Can't. Then the Speaker of the DPR decided, "Yes, the allowance will be abolished." Without a joint decision between the palace represented by its ministers and the DPR parliament in Senayan at various levels, sir. Yes And so, for example, if you become the Speaker of the DPR, that means you do n't have any power, you just have to be a speaker as the spokesperson for the DPR, right? Don't think that this is the chairman of the DPR, whoever the chairman of the DPR is, that this system is collective, collegial.

22:16 Then the chairman and deputy chairman of the DPR are only spokespersons for the DPR RI and DPR MP DPR, yes, the DPR has no other authority besides that, ma'am. What I mean is, the political system is like this. I think of me like this, I'm the leader, people definitely think the leader decides. Yes, we think so. Eh commission one here, commission two here. Where is this, this, this, this. Wow, I can't do that. Come on, everyone, let's discuss it. That's the chairman, right? Yes, you can if you agree. If you don't agree with the others. If you don't agree, I'll be demoted . It can't be lowered either because there are rules regarding who becomes the leader of the DPR, eh in the MD3 Law, the MPR, DPR, and DPD Laws. The DPD, DPRD are also there. The

23:02 winner of the election becomes the leader of the DPR. Eh, if I were chairman of the DPR I would have a headache. Two. But can not. That's why I wanted to say something like this now, eh, the gate is open. Oh, the other commissions don't agree. Wow, what's this? What if Commission Three says no? Yes But what is more important is how these votes become political decisions. Yes And to become a political decision it must have legal force. That's right. Having legal force means that the political decision was made based on the constitution by two parties. Yes Namely the executive president and his deputy. Yes And also the DPR. DPR RI at the national level. In other areas, there are the regional executive and the DPRD. Don't forget that we are now in the era of

23:50 regional autonomy. Then the problem of the law regarding asset confiscation has been going on for decades. Ma'am, I once heard one of Mrs. Megawati's statements. I don't know where I heard this, but you said that the law was actually submitted by the president to the DPR himself when he was in office. The only problem is to improve the legal sector first, because it must not become a double-edged sword. That's right. That's what it means. yes. Well, now, if we want to fix all of that, the work that takes time in the legislative body is currently being formulated, the instructions from the president have been formulated and then also communicated by the DPR leadership, the chairman

24:36 and the deputy chairman. Then Baleg was immediately asked to formulate it. So, what formula can't be used for discussing the draft bill on asset confiscation in Commission 3 at Baleg? Oh, it's reversed. While in the legislative council. So, okay he has to enter the national legislation program . Oh, that's long. Must be included in the priority legislative program. It must be decided later through a consultative body. The deliberative body must decide in plenary. These are the steps. Do not be angry. These are the steps that must occur. But can it be accelerated? Can. Can. Can be accelerated. How many years at the earliest, ma'am? At the earliest it is a political decision, that means yes. There are also decisions that have been made quickly, like 2 weeks and all that. Did anyone tell you which route is that , ma'am? Yes, it's a political decision that I think needs

25:23 public oversight like this. But the public should not then just say that it has to be the main thing, it shouldn't be. There are these normative stages. Because if not, you won't go through this stage, heeh. It could be illegal, he said, and could result in legal action. Yes because it doesn't go through this stage. The question stage is, at this stage, you want to make it long or short . Yes, that's it, that's a political decision, and who will be able to do that? Well, all the factions in the DPR have the power to do all that. all. If I were president, I would instruct that it must be completed within 1 month. Let's say we don't have a parliamentary system, we have a presidential system. We don't have a

26:08 prime minister elected by parliament, right? We have a president who is directly elected by the people and there is a trias politica division of executive, legislative and judicial powers. So. I and earlier I said that the DPR cannot stop dissolving or freezing the DPR, that is constitutional. Well, but then the important question is again, can it be accelerated? Can. Can. Can. If the DPR does not do it, can the President make a decision on this? Can. It's not called a law. Its name is Perpu Regulation. Perp. Regulations in lieu of Law. I, but it has the same legal force as a law. This means the president's prerogative is

26:54 possible. So please, if you want to do this later, that's why I asked for a Presidential Decree. Why is the president in a presidential system, he is the head of state and head of government, but that doesn't mean he is authoritarian or totalitarian. There is still a control function that has been regulated in the Constitution, our Basic Law . Perpu, can President Jokowi issue Perpu several times? Right? Well, if you want, please issue a Perpu, but my suggestion is that the substance of the law or Perpu regarding asset confiscation must be monitored by the public. Yes Don't then, for example, have a clause

27:41 stating that there can be confiscation without legal process. That's not possible. According to the Minister of Law, the law on asset confiscation will be completed more quickly if there is a proposal from the DPR. So far, has the DPR itself made any proposals or not, Ma'am? Honestly, how? There has been a proposal from the President. Hehe. Can there be two options for the Asset Forfeiture Act? It can be in the form of a Perpu, it can be in the form of a law. Constitution. If you want it to be in the form of a law, then it must go through the process of the national legislative program. The question is, who can propose a law? The

28:27 DPR can submit draft laws. Of course, it could include a commission, a faction, a body, or even members of the DPR. Okay. But it could also be from the government. But there is a third important point that can be proposed by the community. Well, like now, the proposals from the community are submitted to the back office, then it is decided whether it will be included in the national legislative program, and if you want it to be included in the National Legislation Program, it will never be discussed as long as it is not included in the annual priority national legislative program. OK, so that's like giving me tricks. Okay, I want to get straight to the point, so let's see how long it will take for demand 178 to happen.

29:13 Well, yes, I have given you the options. This means that this process must be accelerated. immediately take it back and include it, there are changes to the list of Prolegnas 2014 to 2029 and a new proposal for priority national legislative programs in 2025. decide to include the asset confiscation bill which then from the community, let 's say the academic paper and the draft law are brought to the plenary session, in the plenary session it is approved to be a priority for discussion, then it can be discussed. Yes, ma'am. I want to focus on the 17 demands and del them one by one. This is the only form of an

30:00 independent investigation team into the case of Afan Kurniawan Umar Amaruddin and other victims of violence and human rights violations by other officers during the demonstrations from August 28 to 30. That's Commission 10 ee Commission 3 law Commission 3 yes. This means that the representative to Commission 3 has conveyed this and it should be noted. How long has this been going on, ma'am? Yes, it will be decided directly by the commission. It can be that fast, right? If the investigation team wants a day, it can be faster. Can, can. Okay. Second, even the president can decide to form this means there is no problem, yes. Can't press the executive can legislature. No problem, yeah. No problem. Secondly, for me, there's no problem at all. Yes We discuss this so we can learn. Stop TNI involvement in

30:45 civilian security. Return the TNI to the west. To the barracks. Whose is this? There are already legal regulations regarding the division of duties between the TNI and Polri. I commission 3 more. Commission three more. That means he's back on the commission . Commission and Commission one on defense and security. So where should he go, Mom? These three commissions. Contents 1, 2, and 3 like that . It couldn't be accepted either. Well, yesterday the DPR leadership received Bang Dasco's report and he will forward it to the relevant commission. That's why, a few days ago, there was a meeting with the TNI Commander in Commission 1, and today, if I'm not mistaken, there was also a meeting in Commission 3 regarding the police.

31:31 Well, thirdly, release all detained demonstrators and ensure that there is no criminalization of demonstrators. Agree. Commission three more. I. Well, this definitely takes time, right? It could be quick, I mean, especially for those who, for example, say, only voice H, like there was a woman who was arrested today. Yes, it is true. Or this country has Del Pedro, Del Pedro also has an intelligence agency, actually it can be raced whether he invited it because of his annoyance as a citizen or was affiliated with the

32:16 infiltrator, for example, the invisible hand, whatever. But sorry, ma'am. In urgent matters, there is one action that requires discretion. Discretion where? This discretion can be exercised when a situation is seen that is not possible or perhaps a quick decision must be made by the president, right? There should be a force majeure where the President is the head of state and head of government. I think that in essence we already have too many laws. The problem is whether it is implemented or not and whether it is implemented is monitored or not so that the monitoring and evaluation are correct, including the budget policy from the birth of the law which results in policies and programs. Yes, ma'am. Want to add another 100 laws

33:02 . If it's not implemented, it's useless, right? And there is no monitoring mechanism and no discipline. Yes So if you ask if there is no control, then if you ask this, it's also currently popular, the requirements to become a member of the DPR are that you have to be at a certain level, so what do you have to do? If you have already graduated, that's fine. No. I didn't pass the reading, it was a lot of fun. No, it's not like that. But according to me, this is my view . The most important thing about being a people's representative, being a state civil servant, the most important thing you must have is heart. If you become a people's representative, you must have a heart for the people. To become a civil servant, a bureaucrat, you have to have the heart to be a public servant and implement all laws.

33:49 Ma'am, if for example a DPR official then flexes his assets, does he have a heart, Ma'am? Hey, maybe he forgot that he's already a member of the DPR. More forgetful, right, ma'am? Yeah, I can't. Yes Yes, it means more forgetful. Oh well, that means I forgot. It's okay, ma'am. The answer is safe and it's okay. I accept that. I can't speak. Because you are talking about representing yourself as a member of the DPR, but if you can't represent yourself as a member of the DPR, we have a personal responsibility, and I always feel that I am not only making a promise to the people but also to God. I am a Muslim to Allah Subhanahu wa Ta'ala, so I can't do it as I please. That's right. Don't, on the one hand, always tout that this country has the belief in the Almighty God, but on the

34:36 other hand we normalize, make natural, actions that actually do not depict the Almighty God . Including ee then we consider it normal for violence to occur ee not only by state officials, but also ee looting for example, that is not always justifiable . It is called the benality of evil. That's right. crimes born from shallow thinking. Yes, I understand. Well, here's another demand, ma'am. Stop violence by the police and comply with the existing crowd control SOPs . This should mean going back to the law. That's right, it's actually not a problem, ma'am . Well, if I look at it here, the biggest problem is the investigation into the

35:21 problematic ownership of assets of DPR members by the Corruption Eradication Committee. Of course it has to be. Okay. Then, ee, don't let people who are suspected of playing with a safe budget, for example, with anything that there is a wrong gesture or communication by our friend Mas Uya, okay? Yes But then looting happened and it was considered normal. He's only been in the DPR for 10 months and that house wasn't a result of the DPR. Yes If it's the same as this house, sometimes you're not the DPR. Yes Yes I understand. the same as my house where I live, it's not from the DPR, it's from the results of our work as a coincidence, Ma'am, you mentioned Mas Uya, the incident of dancing, Ma'am, was she there, Ma'am, where was she, where was the

36:07 camera, huh, huh, I want to ask honestly, because it wasn't on camera, Ma'am, was she dancing, Ma'am, was it true, I was n't dancing because I had just finished boxing at home while dancing, I was tired, actually, it wasn't that, but there was shaking like this, Ma'am, no, it wasn't that, Sis, in my opinion, no, not really. So, it is considered that the people are like this, but the DPR is dancing like that, right? Hold on, ma'am, because I'm very research-oriented. That's my thesis, ma'am. This is my thesis. So this is how it happened. I already heard the explanation from you yesterday. I knew when Mother finally spoke that yes, the DPR itself should have been more careful in their language so that the language wouldn't become hurtful. gestures and gestural speech like that. But when there is a narrative

36:55 that leads there, in the end, whatever the perpetrator is, it will still be wrong and will still be the same party. If you were in that position, you could be wrong, friend. You're welcome and ee I miss Uya. Uya is Mas Uya, my partner in Commission 9 to advocate for human trafficking cases. Yes And health problems. Yes Eh, Mas Eko, of course we interact frequently because I am a member of Mas Eko's current deputy chairman and we have been in Commission 6 for a long time. Mas Eko is, eh, a sincere person, he is indeed silly, isn't he? Ee is not for defense, of course gestures must be improved, communication methods must be improved. Yes Don't play sound horek, okay?

37:40 Yes Yes Again yes yes yes. That has to be fixed, it's really deaf. Yes So this is what I mean, bro? I want to tell you about Bang Juri's case, I was really supported by Mas Eko in paying off the land and several cases, namely, dismantling the food mafia, dismantling the tin mafia as the leader, including those who gave us space to finally carry out big cases, including Pertamina, yes, ee, the one yesterday. Yes, Mas Eko never restricted us from speaking in court about anything. ee he gave space like that. Hehe. So, there are pluses and minuses, I don't think we can generalize it like that.

38:27 While there are other major corruption cases where I also didn't order people to loot their houses, for example . the point of all our long discussions, ee yes, once again, thank you for all the input and criticism earlier. 17+8 no, I haven't read it yet. In this year, the 17th one will be broadcast on September 5th today. This must be fulfilled. This was enough. In my opinion, it has been explained sufficiently, including what the duties and responsibilities of the DPR leadership, chairman, and deputy chairman are. Yes. Oh, and actually they are only spokespersons for the DPR and the decision remains with their

39:12 respective commissions. So. And our responsibility as ee members especially in our respective commissions. Well, once again my condolences to everyone. I am really sick because it just so happens that I am the general chairman of the Working People's Confederation. those who work as online motorcycle taxi drivers, including those who are staff in Makassar because my network also includes the DPRD in Makassar, there are four people if I'm not mistaken, my network is also ASN employees who have P3K status, we fought together yesterday, ee, so that they would be appointed as state P3Ks, not honorary anymore, and ee, I'm also sick, I'm also sick

39:58 because I'm on the phone every day, I'm taking care of things like that. Yes Ee well but aside from all that let's get started. I agreed that I spoke yesterday about this research on Indonesia returning to 0 km Indonesia. Improve what is our priority scale. Once again, what is also urgent at this time is the 3,000 trillion budget policy. all my friends' money. Yes But if it's 3000 trillion and this is my opinion, ee, I really hope that during this working period, ee, on this working day, we can have a marathon meeting because

40:44 last week it was postponed, so we can monitor which budgets are important, which ones need to be reallocated. And I suggested earlier that the only solution to state finances is debt and increasing people's taxes. Yes, if we fix our trade management, our people can't die, Ma'am. Our trading system must be right, our budget policy must be right. I agree with that. Can't. Well, then, if we may voice it, earlier when I received friends who are 17+8 social media activists, I actually asked for support for this. I've already explained the channels, whether which one can go directly to the president, which one to the DPR, and which one to the DPR. I think it's pretty clear we're talking but please help me. Add the demands. Reject the increase in

41:31 prices of basic necessities. There should be no increase in the highest retail price of food. There should be no imports of domestically produced foods . Our sugar cane farmers and our sugar factories will soon die. Reserves could reach more than 2.6 trillion, or 2.6 million tons of sugar produced by farmers and our sugar industry. But if we import again, that would be too much. Yes Rice is the same. The 2024 imports are already going to be frozen, but they are not used and are not being used. Yes Instead, imports continue. So, why do you keep importing, Ma'am? Even though there are lots of items. I asked that instead of thinking, I asked for proof to be provided in the opposite direction.

42:18 Hehe. Is there a success fee when importing? Hehe. That's it. Hehe. I feel there is a VV under the table or under, yes, that's just an indication. But the most important thing is that there is no more time and now the President is meeting with the country's leaders, which is also important in my opinion in a situation like this. Yes In a situation like this, national consolidation is important, but diplomatic relations and meetings with Russia, China, and several other important countries, I think this is also the right step for President ee to see how there can be cooperation,

43:04 including defense and security, so that we can strengthen each other. ee President Jinping in his speech yesterday said that a great nation is a nation that cannot be intimidated by other people, by outsiders. And I also want to add to Jinping's speech that a great nation is one that cannot be intimidated by outsiders, but also a nation that does not intimidate its own people. Exactly. And if I may, use social media as a tool of struggle. H yes, what is the struggle like? I always use hashtags because this is currently being discussed. Please help share the

43:50 APBN hashtag for the people. H. Then earlier there were several legal regulations, ee if I write it here, ratify the Perpu on asset confiscation. But if possible, the Perpu can be issued quickly, so let it be issued quickly . ee then the law on the national precision data recording system or to make it fast because everything is driven by data. There is no part of our life that is not driven by data and that data contains numbers and also ee there is analytical data and so on. But in principle, behind the numbers in state data there is the fate of the lives of millions of people and there is the fate of the nation. This data leak is not something to be taken lightly.

44:36 Yes, it is true. It weakens a nation, not only because of the leaks of the weaponry system, but also because the data is manipulated and all its policies are diverted through fake data, and that's it. Yes, that's the hardest part, ma'am. Then, what is also important is to ratify the presidential regulation on platform worker protection. I Singapore, ee, just last year, if I'm not mistaken, passed the platform workers bill, and then Malaysia just a few days ago, eh, regarding the Gig Workers Bill or the Law on platform workers, this is important because there is a shift in the type of work and that means the workforce is ee mediated by digital. Yes But this is a working person, you know. It doesn't mean

45:22 not working. Yes, but on digital YouTube, the work is digital, it's just digital, but platform workers are a new term for work. Yes How many employees are there who support humanity, so why work without any protection from the state? There aren't any. When this content is found, it can be directly subject to SU, and then are they then included in workers' rights with social security and all sorts of things that don't exist? Yes The most protection we get is from our respective platforms. Their respective platforms. Hopefully a good boss. Yes, each platform has its own. Well, excuse me, I want to add something, ma'am. As for the harassment, ma'am, this is from me personally. I'm here to guard against a lot of harassment, ma'am. Yes, can I just cut it, ma'am? Yes, of course. I

46:09 look around and it seems like these people have no hearts. For me, that is also an important thing. Including female online motorcycle taxi drivers who are vulnerable. very vulnerable, amen. So I think mm in our midst that the issues of 17/8 are important but don't forget there are also other issues that we must monitor including victims of sexual violence that occur not only in the private sphere but in the public sphere which has now mutated into ee through digital too yes we are dealing with there are children whose photos are then engineered using AI yes then distributed that is also in my opinion sexual violence yes right I agree with that. Well, protection for women and children, I think, is one of my concerns, among others. But

46:55 in my opinion, everyone I see is afraid to take on the role of being afraid of making a mistake. Fear is just an illusion. But the illusion works for many people there. Yes, do we want to be an illusion society or become what I said this is the government. There are a lot of viewers here. Yes. Let's get out of that fear. As a representative of the people, I am only afraid when there is no change among the poor people . I am scared. Why do I sometimes shout out my own objections to tax increases in plenary sessions? There are some things I should be okay with. That is the risk of the people's representatives being tried in the council's honorary court, for example, because I refused to be considered a

47:41 provocateur who rejected the tax increase. Because I uncovered a big case, eh, at the port, where the losses at that time, eh, the future value reached 39 trillion, something like that. In the trial I face, there is nothing that I am afraid of, apart from this position, there is nothing, there is nothing, there is nothing, there is nothing, you position is not taken to death in my opinion. Yes Yes If it's at Nissan, there won't be any, for example, it's just a strip, for example, you are a member of the DPR for 5 terms, at Nissan, this member of the DPR this year, there isn't any, there isn't any, but in digital, there is, now Nissan isn't really, this is digital, Ma'am, digital footprint, right? I see the biggest problem

48:27 from the impact of this demonstration, apart from what we talked about earlier and there are still other things, namely the communication factor, communication is not working and the communication bridge is broken. This means from the DPR itself or also all officials. For example, yesterday, one of the ministers said that being a teacher is a noble job, not just for making money. If you want to earn money, just be a trader. Don't do that, bro. Don't do that, sis. Or someone died, ee I don't know, I was sleepy. Don't do that, sir. Oh my goodness, sir. I don't, sir. That's all of us. Including my criticism. Bang Densu already has my number. WA, "Sister, don't talk like that, Sis. You're annoying, you're annoying." So it's

49:14 okay to criticize. If possible, in this hustle and bustle, sometimes we also say whatever is there, just as it is . But say it in a civilized manner. Because I see that in this day and age, the criticism of freedom of speech is not conveyed in a civilized manner. Finally what? Provocation. When there are differences, let's discuss them properly, don't use provocative language. Because in the end what? What is sought is friction. This friction is what the invisible hand wants to exploit to tear us apart. Soekarno once said, "In the future, those who will challenge us will no longer come from outside, but from within ourselves." That's the only point, ma'am. Thank you. Okay, thanks. Thank you. Please support us. This is my book for you. You don't want to read a

50:01 book about symbolic state violence. Recolonization recolonization policies . Yeah.

Share

Ringkasan Video YouTube