0:00 Kita beli sesuatu ke mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita ini bayangin ini semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Tapi timbal-balik kita apa? [Musik] Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, akhir-akhir ini pajak jadi perbincangan panas di tengah masyarakat. Pernyataan mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok tadi seperti mewakili jeritan
0:48 rakyat saat ini. Pendapatan warga yang tidak sebanding dengan beban pajak membuat rakyat tercekik. Sementara Saudara, di sisi lain, anggota dewan yang katanya wakil rakyat justru bebas dari pajak. Karena pajak penghasilan DPR rupanya dibayarkan oleh negara. Dan saudara, soal pajak, ada cerita dari seorang buruh las harian di Kota Cirebon, Jawa Barat bernama Yayat. di mana ia mengeluhkan kenaikan pajak bumi bangunan atau PBB rumahnya. Yayat bercerita pada tahun 2022 ia membayar PBB sebesar Rp389.000.
1:36 Namun, Saudara, di tahun 2024 angkanya naik berkali lipat menjadi Rp2.377.000. Memang Yayat kemudian mendapat potongan diskon sehingga hanya wajib membayar Rp1,7 juta. Namun meski sudah diberi subsidi, angka Rp1,7 juta masih terasa memberatkan bagi Yayat yang hanya berpenghasilan Rp120.000 per hari. Saudara unjuk rasa menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan juga dilakukan di Bone, Sulawesi Selatan. Masa menuntut
2:24 Pemkap Bone membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 sebesar 300% yang dinilai membebani masyarakat. Peserta aksi juga meminta pemerintah daerah mengembalikan uang rakyat yang telah terlanjur membayar pajak. Dan aksi yang digelar di depan kantor bupati ini pada 19 Agustus lalu diwarnai kericuhan, Saudara. Karena peserta unjuk rasa kecewa. Bupati dan Wakil Bupati Bone enggan menemui maksa aksi.
3:12 Di tengah rakyat yang tercekik pajak, anggota dewan justru bisa leluasa bernapas karena pajak penghasilan mereka dibayarkan oleh negara. Aduh, enaknya jadi anggota dewan. Bukan hanya pajak yang dibayar negara, enaknya jadi anggota dewan juga tercermin dari banyaknya tunjangan yang mereka dapatkan. Nilainya pun bukan angka kecil, Saudara. Dan inilah, Saudara, beberapa tunjangan yang diterima anggota dewan kita yang terhormat yang tengah disorot oleh publik. Kita tengok bersama, Saudara. Yang pertama ada tunjangan jabatan. Besarnya variatif antara ketua, wakil
4:00 ketua sampai anggota berkisar mulai dari Rp9 juta hingga Rp18 juta. Dan ada juga tunjangan beras yang nilainya Rp30.000 per jiwa untuk maksimal 4 orang dalam satu keluarga anggota DPR. Kemudian tunjangan penghasilan senilai Rp2.699.000 R000 yang dibebankan ke kas negara. Padahal, Saudara, para pekerja biasa dikenakan pajak penghasilan atau PPH 21 sebesar 15 hingga 35% tergantung besaran penghasilan per tahun. Dan saudara, selanjutnya ada tunjangan
4:47 komunikasi yang nilainya cukup fantastis saudara mulai dari Rp15 juta hingga Rp16 juta. Ada pula bantuan listrik dan telepon senilai Rp7.700.000 R dan tunjangan perumahan yang paling memantik kemarahan publik karena nilainya mencapai R juta. Angka-angka ini, Saudara, jika dibanding tunjangan anggota DPR periode 2019-2024 mengalami kenaikan hingga dua kali lipat. Dan saudara wakil ketua DPR RI, Adis Kadir sempat menyebut kenaikan tunjangan
5:32 anggota DPR diberikan Menteri Keuangan karena iba kepada anggota dewan. Sebab sejumlah harga pokok seperti beras mengalami kenaikan. ADIS bilang tidak ada kenaikan gaji, melainkan hanya beberapa item tunjangan saja. Salah satunya tunjangan beras, Saudara. Namun belakangan ia meralat pernyataannya bahwa DPR tidak mendapat kenaikan tunjangan beras, melainkan hanya mendapat tambahan tunjangan rumah yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih R5uta hampir R juta. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima
6:19 total bersih nya sekitar 58 mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya saya tegas sekali gaji tidak naik dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir ee 69 hampir 70-an yang naik cuman tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi ee tunjangan ee beras karena kita tahu beras telur juga naik mungkin ee ee Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010 itu ee sebesar R200.000 kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi ya. Jadi
7:04 saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji. Yang ada memang hanya ee tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Itu karena ee rumah dialih fungsikan oleh Sekretariat Negara. Saudara Jagat Baya langsung ngeriuh merespon soal kenaikan tunjangan anggota DPR. beragam komentar muncul di media sosial menanggapi tingkah pola anggota DPR yang dianggap nir empati. Salah satu yang ikut meramaikan adalah kreator konten Jerome Polin. Di mana ia mengkritik cara berhitung wakil ketua DPR, Adis Kadir soal besaran tunjangan rumah DPR hingga mencapai angka Rp50 juta.
7:50 Jerom bilang besaran tunjangan rumah anggota DPR jika dikalkulasi bisa dikategorikan biaya sewa hotel bintang 5. dikaliin 3 * 26 jadi R8 juta per bulan katanya. Itu artinya Rp3 jutanya per hari. Kalau Rp3 juta per hari itu namanya bukan cost. Itu namanya hotel bintang lima, Pak. R juta per bulan untuk tunjangan rumah. Sedangkan di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes. Enggak tahu mau makan apa besok, enggak tahu tinggal di mana besok. Bisa hidup atau enggak besok enggak tahu. Ah, GWS deh. Memangnya kenapa sih sampai harus riuh dan gaduh soal tunjangan anggota DPR ini? Coba kita lihat secara keseluruhan
8:37 gaji dan tunjangan anggota DPR periode saat ini, Saudara. dengan gaji pokok anggota DPR yang berkisar Rp4,2 hingga Rp5 juta ditambah serangkaian tunjangan yang didapat mulai dari tunjangan melekat dan tunjangan lain total bersih upah yang diterima anggota DPR per bulannya bisa mencapai Rp104 juta. Artinya, Saudara, dengan angka segini kalau kita hitung per hari tanpa libur, anggota DPR mendapatkan gaji sebesar kurang lebih Rp3,4 juta per hari. Dan ini, Saudara, tentu jumlah yang fantastis setidaknya jika dibandingkan pendapatan warga pada umumnya.
9:24 Dan kita ambil saja contoh upah minimum regional di Provinsi Jakarta, Saudara. Provinsi yang angka UMP-nya jadi salah satu yang tertinggi dibandingkan daerah lain dengan angka 5,4 juta per bulan. Angka Rp5 juta ini kalau kita hitung per hari, Saudara, tanpa libur, pekerja Jakarta hanya mendapat upah sekitar Rp180.000 saja per hari. Perbedaan upah yang terlalu kontras ini menyakitkan bagi rakyat. Sementara itu, Saudara anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Dedi Sitorus merespon ironi perbandingan gaji DPR dan upah rakyat dengan menyebut tak boleh
10:12 membandingkan posisi DPR dengan rakyat jelata. Dedy tak mau anggota DPR disamakan dengan pekerja yang berpenghasilan UMR. Hal itu, Saudara, dianggap Dedy sebagai sesat berpikir. Ribut-ribut kenaikan tunjangan DPR dinilai analis ekonom dari Celios sebagai kebijakan yang bisa mencederai perasaan publik karena adanya ketimpangan pendapat, terlebih di tengah situasi ekonomi yang sulit saat ini. Pengamat mendorong pemerintah bijaksana dalam mengambil setiap kebijakan agar tak menambah penderitaan rakyat.
11:00 Menurut saya dengan kondisi ekonomi kita hari ini, kita harus arif begitu ya. Ya, enggak ada ASN yang dapat, mungkin enggak banyak ASN yang dapat tunjangan beras ya. Hm. Tunjangan bensin apalagi beras sekarang harganya mahal gila-gilaan. L beras harganya mahal. ini sangat melukai publik begitu. Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara saudara soal kritikan masyarakat terkait tunjangan rumah anggota DPR RI yang dianggap terlalu tinggi. Puan menyebut penentuan nominal tunjangan rumah anggota dewan sudah dikaji terlebih dahulu untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi. Namun ia bilang aspirasi masyarakat juga
11:46 akan menjadi perhatian pimpinan DPR. Puan juga meminta masyarakat agar tetap mengawasi kinerja anggota DPR RI apabila ada hal yang belum sempurna atau terlalu berlebihan. Kenaikan hanya ee sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan ee apa namanya? uang e rumah. Jadi itu aja sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Saudara di tengah situasi ekonomi yang sulit, anggota dewan yang adalah wakil rakyat jangan malah memunggungi rakyat. Empati kepada rakyat akan menuntun dewan
12:32 yang terhormat menerapkan kebijakan yang selalu pro kepada rakyat. Jangan sampai rakyat merasa tak lagi bisa berharap pada wakilnya.
