Gaji DPR Tembus 100 Juta!!, Padahal Rakyat Menjerit Kelaparan Dan Banyak Pengangguran

0:00 23 Juli tahun 2001, Gus Dur itu mengeluarkan dekret presiden yang isinya salah satunya itu mau membubarkan DPR atau MPR. Tapi DPR itu enggak tinggal diam. Mereka menolak dekret itu dan malah bergerak cepat bikin sidang istimewa MPR di siang harinya juga. Hasilnya Gus Dur malah diberhentikan dan diganti oleh Megawati Soekarno Putri. Anggota DPR joget-joget ini rameai-ramai di ruang rapat lagu Sajojo sampai Famire. Videonya langsung nyebar ke mana-mana. Jadi netizen ini pedas banget komentarnya. Rakyat kejang-kejang, wakilnya malah goyang. Lalu ada omongan yang bikin DPR ini makin ramai nih. Jadi dari Bambang Wurianto ini alias Bambang Pacul, Wakil Ketua MPR itu pernah blak-blakan bilang kalau anggota DPR punya bos masing-masing. Jadi maksudnya ya patuh ke ketua partai bukan ke rakyat. Omongan ini bikin publik makin

0:45 nyinyir. Jadi sebenarnya wakil rakyat itu wakil kita atau wakil siapa? [Musik] Halo, Teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Ini ada yang baru lagi nih ya. anggota DPR itu lagi disorot oleh masyarakat dan netizen di seluruh Indonesia. Karena diketahui mereka tuh joget-joget dan yah itu bikin hati itu merasa miris karena lu tahu enggak sih mereka tuh dibayar

1:31 oleh rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka tuh adalah perwakilan rakyat dan tidak seharusnya joget-joget tersebut dilakukan di ruang parlemen apalagi juga dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden. Bayangkan mereka joget gembira dengan gaji Rp100 juta per bulan. ini tag homepay belum ditambah dengan dana aspirasi dan dana-dana lainnya, kunjungan dapil dan sebagainya. Dan lo tahu enggak di sisi lain itu guru honorer gajinya hanya ratusan ribu per bulan, tapi perjuangannya luar biasa berat. Nah, jadi kali ini kita akan kupas benar enggak sih gaji DPR itu naik Rp100 juta? Ini hoa atau fakta? Pertanyaan ini lagi ramai banget belakangan. Enggak heran sih, karena tiap kali ada berita soal DPR yang pertama kali muncul di kepala orang-orang itu biasanya gajinya gede, kerjanya minim. stigma kayak gitu itu udah lama banget nempel di DPR. Mau ada

2:18 berita kecil aja soal fasilitas atau tunjangan itu langsung jadi bahan obrolan publik. Ada yang nyindir, ada yang marah, dan ada juga yang cuma bisa geleng-geleng kepala nih. Tapi kali ini kita itu enggak cuma ikutan heboh soal angka gaji. Kita akan bongkar lebih dalam sebenarnya gimana sih DPR itu, struktur gaji resminya itu kayak apa, sampai fenomena terbaru yang bikin masyarakat makin mikir, benar enggak sih DPR itu kerja dikit tapi gajinya segunung? [Musik] Gaji DPR R juta per bulan. Pernyataan ini bikin banyak warga kita langsung percaya. Ada juga yang langsung panas kupingnya. Tapi kira-kira benar enggak sih? Oke, kalau kita bicara gaji pokok dulu, ternyata gaji pokok anggota DPR itu kecil banget, cuma sekitar Rp4,2 juta per bulan. Kalau wakil ketua DPR

3:05 itu sekitar Rp4,6 juta dan ketua DPR itu Rp5 juta. Ini gaji pokok. Nah, angka ini jelas jauh dari Rp100 juta. Tapi ini gaji pokok. Sekali lagi gua tegasin, gaji pokok yang bikin besar itu deretan tunjangannya. Ternyata ada tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, intensif, tunjangan kehormatan, fungsi, pengawasan, plus tunjangan keluarga, listrik, telepon sampai asisten pribadi. Kalau di tootalnya ini bisa tembus Rp50 sampai Rp55 juta per bulan untuk anggota biasa loh. Terus kenapa nih muncul angka Rp100 juta? Nah, ini karena sejak 2024 ada kebijakan baru, Gengs. Rumah dinas DPR itu ditiadakan tapi diganti dengan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Jadi kalau gaji itu ditambah dengan tunjangan rutin lalu kompensasi rumah itu digabung itu totalnya bisa mendekati

3:51 Rp100 juta. Nah, yang besar besarin masalah itu anggota DPR sendiri yang ngomong, TB Hasanudin. Jadi beliau itu ngomong kalau setelah rumah dinas dihapus dan diganti dengan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan, jumlah yang diterima oleh anggota DPR itu bisa lebih dari Rp100 juta. Sekjen DPR nih namanya Indra Iskandar itu sempat klarifikasi katanya isu Rp100 juta itu terlalu overclaim alias dilebih-lebihkan. Menurut dia, regulasi resmi soal gaji pokbahan tunjangan rumah itu. Tapi kalau kita hitung-hitung dengan jujur nih ya, klaim Rp100 juta itu bukan hoa sebenarnya. Memang gaji pokoknya kecil, tapi setelah ditambah dengan semua tunjangan plus dengan kompensasi rumah, itu, jumlah tag homepay-nya anggota DPR itu bisa benar-benar tembus Rp100 juta per bulan

4:37 loh. [Musik] Sekarang kita bongkar nih isi kantong DPR lebih detail biar jelas mana gaji pokok, mana tunjangan yang hasilin puluhan juta itu. Pertama, gaji pokok anggota DPR itu kecil banget dibandingkan dengan total TECH Homepay. Tag Homepay itu adalah jumlah yang benar-benar masuk ke rekening atau kantong mereka setiap bulan. Ya, jadi bukan cuma gaji pokok aja, tapi ini sudah termasuk tunjangan, uang sidang, kompensasi rumah, dan fasilitas yang bentuknya duit. Oke. Gaji pokok anggota biasa itu berkisar di Rp4,2 juta per bulan. Wakil ketuanya R4,6 juta dan ketua DPR Rp5 juta. Jadi, angka murninya itu benar-benar kayak gaji PNS menengah. Enggak fantastis, kan? Nah, yang bikin angkanya jadi wah itu adalah tunjangan. Coba kita perhatikan tabel ini. Nah, ini

5:23 gaji pokok Rp4.200. Tunjangan melekat tunjangan istri atau suami itu Rp420.000. Tunjangan anak Rp18.000. Ada uang sidang atau paket itu Rp2 juta. Ada tunjangan jabatan Rp9.700. Tunjangan beras atau jiwa itu R30.90. Nah, ada tunjangan PPH pasal 21 itu Rp2.600-an. Rp2.700 deh. Tunjangan lain tunjangan kehormatan Rp5.580. Ada tunjangan komunikasi juga di Rp15.500. tunjangan peningkatan fungsi Rp3 juta dan ada tunjangan-tunjangan lainnya yang teman-teman bisa total sendiri. Dan terakhir itu ada tunjangan rumah. Jadi kalau di tootal itu Rp104.51.903. Nah, total tag homepay anggota DPR itu bisa tembus R4 juta per bulan. Terus sebulan negara keluar berapa duit tuh buat bayar semua anggota DPR? Kan? Nah, kita hitung kasar ya. Jumlah anggota DPR

6:09 itu kisaran ee sekitar 580 orang. Kalau ada satu orang aja rata-rata itu dapat R00 juta per bulan, itu berarti 580* 104 juta. Artinya 60,35 miliar per bulan itu negara keluarkan demi membayar anggota DPR. Bayangin tiap bulan negara harus nyiapin sekitar 60 miliar untuk DPR kan. Sekarang kita tarik nih 1 tahun. Kalau sebulan 60 miliar berarti 1 tahun itu tinggal kalikan 12 aja jadi R24 miliar 1 tahun. Ingat ini baru buat gaji anggota DPR pusat ya. belum termasuk DPRD Provinsi, DPRD kabupaten kota, plus berbagai fasilitas lain di luar angka gaji ini. Kalau DPRD di daerah, gaji pokoknya juga kecil sekitar 2 sampai R jutaan. Tapi ada tambahan tunjangan daerah, uang representasi, uang paket sidang, serta tunjangan transportasi.

6:54 Bedanya angka mereka itu jauh di bawah DPR pusat. Misalnya anggota DPR kabupaten kota misalnya tag Homepay-nya itu rata-rata R30 sampai Rp40 juta. Sementara DPRD provinsi itu bisa R0 sampai 50 juta. Tergantung daerah dan kemampuan APBD-nya. Kalau buat rakyat kecil itu bisa jadi ribuan beasiswa subsidi kesehatan atau nutup harga cabe biar enggak naik tiap minggu kan. Tapi ya udahlah duit segede itu sekarang mampirnya ke Senayan. ini gimana? [Musik] Sebenarnya gaji anggota DPR itu enggak tiba-tiba naik jadi gede banget gitu aja. Nah, setelah Soeharto Lengser itu sistem politik kita banyak berubah termasuk urusan gaji anggota DPR dan bikin lebih transparan. Sekitar tahun 2000 itu keluar aturan resmi PP nomor 75

7:41 tahun 2000. Dari situ ditetapkan gaji pokok anggota DPR itu sekitar Rp4,2 juta untuk anggota biasa, 4,6 juta buat wakil ketua, dan Rp5 juta untuk ketua DPR. Masuk tahun 2000-an, DPR itu mulai kebanjiran tunjangan, tunjangan jabatan, komunikasi, kehormatan, fungsi pengawasan, uang sidang, bahkan listrik telepon juga ditanggung negara. Nah, tunjangan inilah yang bikin gaji DPR terasa jauh lebih banyak. Lompat ke tahun 2010 sampai tahun 2020, tunjangan itu makin mantap. Angkanya naik pelan-pelan seiring penyesuaian APBN. Tiba-tiba di tahun 2024, ini titik yang paling dramatis. Rumah dinas DPR itu resmi dihapus. Alasannya banyak yang rusak dan malah bikin boros perawatan katanya. Sebagai gantinya setiap anggota DPR itu dapat tunjangan Rp50 juta per bulan. Dari sinilah gaji DPR itu loncat

8:27 tajam ke atas. Dan kalau sebelumnya totalnya itu sekitar Rp20 sampai Rp30 juta, sekarang bisa tembus Rp50 sampai Rp70 juta per bulan. Nah, masalahnya kalau dibandingkan sama inflasi dan gaji rakyat biasa pastinya enggak seimbang dong. Inflasi itu harga-harga naik terus. Misalnya cabai yang dulu Rp20.000-an sekarang jadi Rp50.000an per kilo. Rata-rata inflasi Indonesia itu sekitar 3 sampai 5% tiap tahun. Nah, gaji buruh atau pegawai biasanya itu naik tipis-tipis bahkan kadang kalah sama inflasi. Bandingkan dengan DPR tahun 2024 mereka dapat tunjangan rumah itu Rp50 juta. Kalau buruh naik gaji 5% DPR itu bisa naik puluhan juta. Kebayang kan bedanya? Terus soal APBN. Anggaran buat DPR itu sebenarnya kecil banget kalau dibandingkan dengan total APBN 2025. itu sekitar 3.300 triliun. Sementara anggaran DPR itu sekitar 8

9:13 sampai 10 triliun. Jadi porsinya kecil sekitar 0,3%. Tapi di mata rakyat angka segitu tetap gede karena yang menikmati anggota DPR sendiri bukan rakyat banyak. Kan wajar enggak kalau rakyat itu sinis? Dari satu sisi bisa dibilang wajar DPR dapat fasilitas karena mereka wakil rakyat. Tapi dari sisi lain, ketika rakyat masih susah bayar beras, listrik, dan ongkos transportasi gaji DPR yang puluhan juta, itu terasa jomplang banget, Guys. Ditambah fakta kalau banyak anggota DPR yang tidur di sidang atau joget di ruang rapat seperti yang kemarin terjadi, kan. Kita ibaratkan kalau gaji DPR itu kayak nasi Padang deh. Nasinya emang dikit karena gaji pokoknya dikit, tapi lauknya, Bro, itu numpuk banget banyak alias tunjangannya enggak main-main. Bedanya kalau rakyat makan nasi padang, lauknya bayar sendiri. Kalau DPR, lauknya ditraktir oleh negara. Dan lagi-lagi itu dari

9:58 pajak rakyat. [Musik] Kalau dengan DPR bisa terima Rp70 juta per bulan, banyak yang langsung mikir, "Wah, ini pasti gaji DPR paling tinggi di dunia." AID, tunggu dulu. Di Amerika Serikat, anggota kongres itu gajinya 174.000 setahun. Itu kalau dibagi gaji per bulan itu sekitar 200 jutaan per bulan. Jadi, jelas lebih tinggi dari DPR kita. Di Inggris anggota parlemen dapat sekitar 93.000 euro per tahun alias 150 jutaan per bulan. Belum lagi tunjangan staf, biaya kantor, perjalanan, pokoknya lengkap. Di Jepang anggota parlemen dapat sekitar 1,3 juta yen per bulan. Ini gaji pokok plus tunjangannya. Jadi kalau di tootal per tahunnya itu bisa tembus 21 juta atau 22 juta yen. Ini

10:43 sekitar 2 miliar per tahun. Bedanya mereka tuh kerjanya super ketat, rapatnya panjang banget, dan semua laporan keuangan itu bisa diakses oleh publik. Singapura gajinya itu lebih ngeri lagi. Anggota parlemen itu bisa bawa pulang 2 miliar dalam 1 tahun. Tapi bedanya sistemnya super transparan. Rakyat tahu persis kenapa angka itu keluar dan memang kerjanya super padat. Rapat, reses bikin kebijakan. Jadi, gaji besar di sana itu dianggap sepadan dengan tanggung jawabnya. Kalau di Malaysia itu gajinya lebih rendah lagi. Sekitar R00 jutaan per tahun atau Rp50 juta per bulan. Ini mirip-mirip DPR kita sebenarnya. Yang unik justru di Swiss. Anggota parlemen di sana itu bukan kerja full time. Bayangkan mereka tuh tetap bisa kerja jadi guru, pengacara, atau petani. Gajinya itu lebih mirip uang transport dan uang makan. Bahkan dalam sejarahnya ini pernah ada masa di mana

11:30 anggota parlemen di Swiss itu enggak digaji sama sekali. Tujuannya itu biar jabatan itu benar-benar dianggap tugas warga, bukan profesi yang cari duit. Nah, bayangin aja kalau sama-sama belanja di pasar, rakyat tahu bisa bawa dua kantong plastik. Ya, jadi DPR itu udah pulang duluan bawa satu troli penuh. Beda sama di negara lain. Di Jepang atau di Singapura memang gaji parlemen jauh lebih tinggi, tapi rata-rata rakyatnya juga punya penghasilan yang jauh lebih besar. Iya kan? Jadi jaraknya itu enggak sejomplang Indonesia. Misalnya di Singapura deh, anggota parlemen itu kan gajinya tuh tiga kali lipat rata-rata rakyat. Kalau di kita itu bisa 10 kali lipat lebih. Gaji DPR di luar negeri itu sepadan sama kerja mereka. Rakyat bisa lihat nih hasilnya jelas. Nah, kalau di sini kadang kita jadi bingung nih ini DPR atau mesin ATM. Soalnya tiap bulan itu duit keluar terus. Tapi layarnya sering

12:15 error pas ditanya hasil kerjanya. Padahal ini bisa kita wajarkan gaji DPR yang segitu banyaknya asalkan kerja mereka benar. Ini seperti kata dari Pak Ahok. Bahkan Pak Ahok sempat bilang, "Gue tuh rela aja kalau gajinya R miliar asal kerjanya benar. Misalnya rajin sidang, bikin undang-undang yang benar, berpihak rakyat nih, dan ikut ningkatin pendapatan negara. Apalagi negara ini kan APB-nya besar lebih dari 3.000 triliun per tahun. Kalau pengelolaannya tepat dan DPR beneran kerja, gaji puluhan juta pun itu bisa dianggap investasi untuk kualitas demokrasi. [Musik] Ngomongin soal DPR itu enggak bisa lepas dari drama politik. Bahkan dalam sejarah itu pernah ada presiden yang mau membubarkan DPR. Yap, itu terjadi di era Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Teman-teman. Ceritanya pada tahun 2001

13:02 hubungan antara Presiden Gus Dur dan DPR itu makin panas. DPR waktu itu sering mengkritik kebijakan Gus Dur. Bahkan sempat ngeluarin memorandum alias semacam surat peringatan karena dianggap bikin kebijakan seenaknya. Misalnya ngebubarin Departemen Sosial dan Departemen Penerangan tanpa persetujuan. Nah, ini sempat pernah dibahas juga di Kick Andy kenapa ini harus dibubarkan dan ternyata itu sarang korup di masa itu. Sampai diistilahkan oleh Gus Dur itu tikusnya sudah menguasai lumbung dan orang semua tertawa. Dan itu benar terjadi pada masa itu. Sampai pada puncaknya, 23 Juli tahun 2001, Gus Dur itu mengeluarkan dekret presiden yang isinya salah satunya itu mau membubarkan DPR atau MPR. Bayangin itu kayak presiden yang tiba-tiba bilang, "Udah, bubar aja keluar." Tapi DPR itu enggak tinggal diam. Mereka menolak dekrit itu dan malah bergerak cepat bikin sidang

13:48 istimewa MPR di siang harinya juga. Hasilnya Gus Dur malah diberhentikan dan diganti oleh Megawati Soekarno Putri. Kalau dipikir konflik DPR Presiden itu bukan cuma sekali itu. Di era orde lama di Presiden Soekarno itu juga sering bentrok sama parlemen sampai akhirnya muncul sistem demokrasi terpimpin di era reformasi. Benturan DPR presiden itu tetap ada, tapi jalannya itu lewat mekanisme konstitusi. Ada hak angket sampai hak pendapat. Jadi sejarah kita ini membuktikan DPR itu memang punya kuasa besar sebagai lembaga legislatif. Bahkan presiden pun itu enggak bisa loh asal bubarkan mereka. Karena Undang-Undang Dasar dari kita itu melindungi DPR sebagai wakil rakyat. Kalau dijadiin sinetron itu judulnya mungkin yang cocok itu cinta dan takahta. Siapa sebenarnya bosnya gimana? Iya kan DPR pernah mau

14:34 dibubarkan tapi justru mereka yang balik membubarkan presiden. Dari sini kita belajar sistem check and balance di Indonesia itu memang keras dan drama politiknya itu sering lebih seru dari film. Oke, tadi kita udah bahas gimana DPR bisa bentrok sama Presiden bahkan sampai muncul wacana pembubaran. Nah, supaya lebih paham, kita bahas dulu nih gimana sih sebenarnya sistem lembaga negara kita. Ada tiga pilar utama biar rumah ini enggak ambruk, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu DPR dan DPD. Tugasnya itu bikin aturan alias undang-undang. Mereka ini kayak chef yang bikin resep aturan buat negara. eksekutif itu adalah presiden dan jajaran pemerintahannya. Tugasnya itu menjalankan aturan dan ngurus

15:20 pemerintahan sehari-hari. Jadi kalau DPR itu bikin resepnya presiden yang masak dan ngasih makan rakyat lewat kebijakan. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah yudikatif itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga peradilan lainnya. Tugasnya itu ngawasin jangan sampai aturan atau kebijakan itu dilanggar. Bisa dibilang mereka ini wasit dalam permainan negara. Sampai sini paham, kan? Terus pertanyaannya, siapa yang paling tinggi? Jawabannya enggak ada. Karena sistem kita itu menganut prinsip checks and balance. Jadi, semua lembaga itu saling mengawasi. Kalau DPR terlalu dominan, itu bisa dikritik oleh Presiden. Kalau Presiden kelewatan, itu bisa diingatkan oleh DPR. Kalau aturannya salah kaprah, itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, apakah DPR itu bisa mengatur presiden? Jawabannya iya, bisa. Tapi lewat mekanisme resmi ada tiga senjata utama mereka. Yang pertama

16:06 adalah hak interpelasi. DPR bisa nanya resmi soal kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah hak angket. ini bisa nyelidikin lebih dalam kalau ada dugaan masalah. Dan yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat. Ini yang paling serius, bisa sampai usul impeachment alias pemakzulan presiden. Sebaliknya, Presiden juga punya hak veto ini bisa nolak terhadap RUU dan Mahkamah Konstitusi yang bisa membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi tidak ada lembaga yang bisa seenaknya sendiri di republik ini. Yang perlu kita ingat, negara demokrasi itu berdiri bukan karena satu orang yang kuat, tapi karena sistem yang saling mengawasi. Kalau sudah ada satu pilar yang terlalu dominan, negara bisa pincang. Jadi meskipun sering terlihat gaduh nih, Presiden ribut sama DPR, DPR ribut sama Presiden, sebenarnya itulah fungsi

16:53 demokrasi. Ada gesekan, ada kontrol, dan pada akhirnya semua balik lagi untuk kepentingan rakyat. [Musik] Setiap kali orang ngomongin DPR yang langsung kebayang biasanya bukan cuma isinya, tapi juga gedungnya yang ikonik banget. Gedung besar dengan atap hijau lebar itu, itu jadi simbol parlemen Indonesia sampai sekarang. Bahkan kamu biasanya lihat di buku-buku di kelas kan, buku PKn atau buku yang mengajarkan tentang sosial. Gedung DPR di Senayan di Jakarta itu dibangun di tahun 1965 di era Presiden Soekarno. Awalnya gedung ini bukan buat DPR loh, tapi untuk tempat konferensi interparlementary union atau IPU. Ini semacam pertemuan parlemen internasional karena situasi politik tahun 1965 itu berubah. Akhirnya

17:38 gedung ini dipakai buat DPR sampai sekarang. Nah, bagian yang paling ikonik tentu saja atap hijau besar yang berbentuk cangkang kura-kura. Kamu biasanya lihat kan? Nah, desain ini adalah karya dari arsitek namanya Sudarsono, salah satu arsitek nasional ternama. Kenapa bentuknya kura-kura? Simbolnya itu adalah ketenangan, kebijaksanaan, dan umur panjang. Harapannya DPR itu bisa jadi lembaga yang kuat dan awet. Lucunya di masyarakat itu sering diplesetin kura-kura itu jalannya lambat. Cocok sama DPR yang kadang dianggap kerjanya juga lambat. Kalau kita bandingin ya dengan gedung parlemen di negara lain itu tiap negara ternyata punya simbol sendiri nih, Teman-teman. Misalnya di Amerika Serikat itu adalah capital building dengan kuba putih yang megah. Ini melambangkan demokrasi yang terbuka. Inggris itu punya Palace of Westminster dengan menara big bang ini simbol tradisi dan kekuasaan parlemen. Malaysia

18:24 punya bangunan parlemen Kuala Lumpur dengan menara segi enam yang unik. Nah, ada juga nih negara yang enggak punya DPR karena sistemnya beda. Nah, misalnya Arab Saudi dengan sistem monarki absolut. Keputusan itu ada di tangan raja atau negara-negara kecil lain yang pakai model dewan penasehat bukan parlemen rakyat. Jadi gedung DPR Senayan itu bukan cuma sekedar tempat rapat nih. Jadi dia punya sejarah, filosofi dan jadi wajah demokrasi. Dari bentuk atap kura-kura aja ini ada simbol yang dalam banget. Masalahnya itu tinggal apakah isinya itu beneran bijak dan tenang atau justru bikin gaduh. Kalau kata netizen, gedungnya sih megah, hijau dan kokoh. Tapi yang bikin geregetan itu bukan gedungnya, tapi apa yang terjadi di dalamnya. [Musik] Belakangan DPR ini enggak cuma heboh

19:09 soal gaji doang, tapi juga gara-gara momen-momen unik yang jadi bahan gosip politik. Kalian pasti sempat lihat kan pas sidang tahunan MPR DPR kemarin, ada momen lucu nih. Wapres Gibran itu awalnya pakai dasi merah, tapi begitu mau foto bareng Presiden Prabowo yang dasinya biru muda itu langsung ganti dasi biru juga. Jadi kelihatan kayak duo kompak ini kode politik atau sekedar biar fotonya matching aja nih. Kata analis politik di dunia politik itu jarang ada hal yang benar-benar kebetulan. Jadi wajar aja kalau orang menganggap itu ada sinyal politik. Nah di acara yang sama ada juga nih adegan yang viral. Anggota DPR joget-joget ini rameai-ramai di ruang rapat lagu Sajojo sampai Famire. Videonya langsung nyebar ke mana-mana. Jadi netizen ini pedas banget komentarnya. Rakyat kejang-kejang wakilnya malah goyang. Kalau dipikir mungkin mereka cuma pengen cairin

19:54 suasana setelah sidang panjang kan. Tapi karena kondisi ekonomi lagi sulit, momen joget itu jadi kelihatan kayak kurang empati enggak sih? Yang menarik pas anggota DPR joget itu Gibran kelihatan diam aja nih. Jadi wajahnya itu datar, jarang senyum. Banyak yang bilang dia itu cuek banget. Tapi pengamat politik menilai. Itu bisa jadi strategi loh. Beliau kayak nunjukin, "Saya di sini buat kerja bukan buat show. Jadi bukan berarti dia itu enggak care, tapi lebih kepada jaga wibawa." Lalu ada omongan yang bikin DPR ini makin ramai nih. Jadi dari Bambang Wurianto ini alias Bambang Pacul, Wakil Ketua MPR itu pernah blak-blakan bilang kalau anggota DPR punya bos masing-masing. Jadi maksudnya ya patuh ke ketua partai bukan ke rakyat. Omongan ini bikin publik makin nyinyir. Jadi sebenarnya wakil rakyat itu wakil kita atau wakil siapa? Kalau ditarik benang merahnya semua kejadian

20:40 ini nunjukin hal yang sama. Simbol, sikap, dan ucapan sekecil apapun itu bisa jadi sorotan. Dasi itu bisa dibaca politik. Joget itu bisa jadi kontroversi dan ucapan itu bisa nurunin citra dan ini di era medsos loh semuanya itu langsung jadi konsumsi publik. Jadi kalau DPR pengin dihargai ya harus lebih hati-hati karena sekarang rakyat jauh lebih kritis. [Musik] DPR di negara kita itu emang agak lain dari gaji, gaya hidup, dan citra mereka itu kayak jauh banget deh sama negara lain. Di negara Skandinavia nih, kita bicara negara Skandinavia kayak Norwegia atau Denmark itu banyak yang percaya penuh sama kerja parlemen mereka loh. Anggota parlemen alias anggota DPR itu rata-rata berangkat kerja naik sepeda atau naik bus di sana. Mereka gajinya lumayan, tapi fasilitasnya biasa aja.

21:26 Bahkan ada yang makan siang di kantin bareng rakyat biasa juga. Gak ada tuh mobil dinas, sopir pribadi sampai mobil-mobil Eropa yang jajar dan angkring di jalan. Filosofinya itu simpel banget. Biar wakil rakyat itu tetap dekat dengan rakyat. Ini di Skandinavia. Sekarang coba lihat di Indonesia, anggota DPR itu punya banyak fasilitas loh. Ada rumah dinas. Ya sudah dicairin jadi uang sih. Tapi kan ada mobil dinas juga, ada tunjangan macam-macam. Itu sebenarnya sasa aja, tapi karena memang aturan tapi masalahnya citra yang sampai ke masyarakat itu jelek. Kita sering lihat nih berita anggota DPR itu tidur pas sidang kan ada yang main HP atau maaf nih ada yang main judul kan waktu itu sempat keorot juga. Jadi wajar nih kalau orang mikir DPR itu kerja dikit fasilitasnya banyak gajinya malah segunung. Padahal tentu itu enggak semua anggota DPR begitu ya. Tapi sayangnya yang paling gampang viral itu justru

22:11 yang bikin nama DPR jelek. Misalnya ada satu aja yang ketahuan tidur itu langsung jadi mem nasional. Ada yang kena kasus korup kepercayaan rakyat makin turun. Ya, kalau kita pikir PR terbesar dari DPR kita sekarang itu bukan cuma bikin undang-undang loh, tapi juga ngembalikan kepercayaan rakyat. Tolong. Karena di zaman sekarang rakyat itu makin kritis dan semua gerak-gerik itu gampang banget masuk kamera. Jadi bahan gosip kalau DPR pengin dihormati kayak parlemen di negara maju ya caranya sebenarnya sederhana. hidup sederhana ya meskipun gajinya agak besar tapi kerjanya serius dan benar-benar nunjukin kalau mereka itu wakil rakyat mewakili kita nih dan mewakili rakyat-rakyat kecil, mewakili rakyat Indonesia terhadap peraturan yang kadang tidak adil, bukan wakil fasilitas.

22:58 Kita udah bahas gimana rakyat ngelihat DPR di sini sama di luar negeri. Nah, sekarang aku mau kasih tahu beberapa fakta yang mengejutkan soal parlemen yang mungkin bikin kamu bakal garuh-garuh kepala. Nih, ternyata ada negara yang anggota parlemennya itu enggak digaji sama sekali loh. Contohnya itu di Swiss di zaman dulu. Tapi nah jadi wakil rakyat di sana itu tetap punya pekerjaan utama. Ada yang jadi petani, ada yang jadi guru, ada juga yang jadi pengusaha. Mereka itu nganggapnya duduk di parlemen itu bukan profesi cari duit, tapi pengabdian buat negara. Kebayang kan bedanya jauh banget nih sama kita. Terus di beberapa negara maju nih, tunjangan dan fasilitas anggota parlemen itu dibatasi ketat biar mereka tetap membumi. Misalnya di Belanda, gaji anggota parlemen mereka tuh memang lumayan sih, tapi mereka tuh enggak dapat rumah dinas mewah atau mobil dinas plus sopirnya. Jadi banyak yang masih naik transportasi umum ya sama masyarakat. Makan di kantin

23:44 hidupnya enggak jauh beda dengan rakyat biasa. Sekarang kita bandingin deh sama DPR di Indonesia. anggota DPR kalau kita hitung total ini operasionalnya itu bisa habisin triliunan rupia per tahun dari gaji pokok, tunjangan rumah dinas, mobil, perjalanan dinas sampai biaya sidang. Yang lebih bikin sedih lagi, banyak rakyat Indonesia itu enggak tahu loh tugas DPR selain bikin undang-undang. Padahal mereka juga ngurusin anggaran negara, ngawasin jalannya pemerintahan sampai bisa manggil presiden lewat hak interpelasi atau hak angket. Tapi karena yang sering viral justru anggota DPR tidur, main HP, atau terseret kasus korup ya jadinya citra DPR di mata publik itu ya sempit cuma kerjaannya ketok palu. Nah, main blowing fact terbesar itu bukan sekedar soal angka triliun, tapi jarak antar peran DPR yang seharusnya dengan citra DPR di mata rakyat itu yang bikin

24:30 kepercayaan publik enggak gampang balik. Dari tadi kita udah bahas gaji gaya hidup sampai citra DPR yang sering bikin rakyat kesal. Nah, pertanyaan pentingnya adalah terus apa nih solusinya DPR ini agar mereka tuh benar-benar dipercaya oleh rakyat lagi? Yang pertama soal transparansi gaji dan kinerja. Nah, selama ini rakyat ini cuma tahu DPR itu gajinya gede kan. Tapi detailnya jarang banget nih dikasih tahu dan dipublikasikan secara jelas. Kalau tiap bulan ada laporan resmi kepada masyarakat misalnya berapa gaji pokoknya, berapa tunjangannya, dan apa aja yang sudah mereka kerjain, rakyat itu pasti lebih percaya. Jadi enggak ada lagi tuh gosip biar soal gaji DPR itu naik Rp100 juta dan lainnya. Yang kedua, penting juga nih ada publikasi, absensi, dan kontribusi. Bayangin kalau ada papan

25:16 skor online yang bisa diakses oleh rakyat. Siapa yang rajin hadir, siapa yang sering bolos, dan siapa yang aktif ngomong, siapa juga yang cuma duduk manis aja. Transparansi kayak gitu bikin anggota DPR mikir dua kali buat malas-malasan. karena rakyat bisa langsung nilai. Nah, yang ketiga ini perlu ada sistem reward and punishment yang nyata. Jadi, misalnya nih, kalau ada anggota DPR itu yang rajin hadir, aktif usul kebijakan, bisa dapat penghargaan kan. Tapi kalau enggak hadir mulu tanpa alasan yang jelas ya harus ada konsekuensinya bahkan bisa dipotong gaji. Ini sama aja kayak pekerja lainnya kan. Kalau bolos ya dipotong upah dong. Kenapa wakil rakyat enggak bisa dibuat kayak gini? Yang keempat adalah jangan lupa soal pendidikan politik rakyat. Banyak orang yang masih mikir DPR itu kerjanya bikin undang-undang. Padahal mereka itu juga bisa ngatur anggaran. ngawasin presiden sampai bikin interpelasi atau impeachment. Kalau

26:01 rakyat makin paham fungsi DPR, mereka tuh bisa lebih kritis dan tahu kapan harus apresiasi, kapan harus protes. Nah, yang terakhir nih, Indonesia itu bisa ngambil contoh dari negara maju. Contohnya di Skandinavia, transparansinya tinggi banget. Gaya hidup wakil rakyat sederhana dan kepercayaan publik itu tinggi. Kalau di sana bisa, harusnya di sini juga bisa. Pokoknya DPR itu bisa banget dihargai rakyat. Tapi syaratnya jelas, rakyat pengin lihat kerja nyata, transparan, dan siap dikritik. Karena jangan lupa DPR itu ada karena rakyat, bukan malah sebaliknya. [Musik] Setelah panjang lebar kita ngobrol soal DPR, mulai dari gaji, sejarah, drama, joget, sampai solusi, ada satu hal yang penting banget yang jangan kita lupa. DPR itu adalah wakil rakyat, tapi kadang

26:47 kelihatan kayak lupa siapa pemilik kedaulatan sebenarnya. ya rakyat ya kita ini ya teman-teman yang lagi nonton video ini. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat bukan di tangan partai atau kursi yang empuk. Rakyat bisa kok hidup tanpa DPR sebenarnya tapi DPR itu enggak akan pernah bisa hidup tanpa rakyat. Jadi kalau DPR benar-benar mau dihargai, mereka harus ingat asal usulnya. Dipilih dari mana, gajinya dari mana, dan diberi mandat oleh siapa. Ya, oleh kita semua. Aku mau nutup dengan satu refleksi. Rakyat bisa hidup tanpa DPR, tapi DPR tidak akan ada tanpa rakyat. Dan sekarang giliran aku lempar pertanyaan ke teman-teman semua yang nonton nih. Menurut teman-teman yang perlu diubah dulu itu siapa? Sistemnya yang bikin DPR begitu-begitu aja atau orang-orang yang duduk di kursi DPR? Tulis pendapat kamu di kolom komentar karena diskusi ini penting banget. Kalau kita sebagai rakyat itu ngerti dan peduli, baru DPR

27:32 benar-benar ingat kalau mereka ada bukan buat fasilitas, tapi kerja buat demi rakyat, demi kita, demi kamu semua yang nonton. Oke, Teman-teman. Jadi, itu aja yang dapat gua sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mari kita diskusi di kolom komentar. Dan kira-kira gimana pendapat kamu soal anggota DPR dan gaji Rp100 juta dan semua yang Bang Ari bahas tadi? [Musik]